Ditemukan 2283 data
198 — 181
Februari 2017;1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 11/02/17 /032/01/ KP2, tanggal 14 Februari 2017;1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 12 / 02/17 / 032/01/ KP2, tanggal 14 Februari 2017.26) Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD05/DK.000/01/2016,tentang harga penjualan beras perusahaan umum (Perum) Bulog diluarpenugasan Pemerintah;27) Pelaksanaan Logostik (laklog) Nomor : 021/I/2017/01/KP2, tanggal 27Januari 2017.28) 19 (sembilan belas) berkas Laporan Pertanggungjawaban dari Desadengan
14 Februari 2017;1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 11/02/17 /032/01 /KP2, tanggal 14 Februari 2017;1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 12/02/17/032/01/KP2, tanggal 14 Februari 2017.26) Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD05/DK.000/01/2016, tentangharga penjualan beras perusahaan umum (Perum) Bulog diluarpenugasan Pemerintah;27) Pelaksanaan Logostik (laklog) Nomor : 021/1/2017/01/KP2, tanggal 27Januari 2017.28) 19 (sembilan belas) berkas Laporan Pertanggungjawaban dari Desadengan
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
158 — 58
ADD (Alokasi dana desa) diterima sebesar Rp. 530.437.928..Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ada beberapa pelaksanaanpembangunan di tahun 2019 yang tidak dilakukan secara swakelolamelainkan dilaksanakan oleh pihak ketiga/CV diantaranya adalah :Sandsheet, jalan desa, dan jalan lingkungan, namun secara rinci sayatidak bias menjelaskan;Bahwa selama saksi menjadi ketua LPMD, saksi menerima danaoperasional untuk LPMD (Ketua dan anggota) dari Bendahara Desadengan besaran Rp. 6.000.000,/tahun anggaran 2019
KesiapsiagaanMasyarakat dala Menghadapi Bencana Alam dengan realisasi anggaransebesar Rp500.000,00 dan tidak serahkan sehingga anggaran tersebut tidakdapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp500.000,00 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa pada Tahap denganrealisasi anggaran sebesar Rp7.320.000,00 dan realisasi pelaksanaankegiatan sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran yangtidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.320.000,00 Honorarium Tim Panitia Tahap Pada Kegiatan Sosialisasi Dana DesaDengan
1.Klemens Kudi Hurit
2.Dominikus Duran Hurit
Tergugat:
1.Melkianus Gabriel Giri
2.Antonius Roy Ruing
3.Lukas Moris Gobang
4.Yohanes Leonardus Pendai Keranz
5.Yohanes Laba Balela
6.Stefanus Toti Maran,
7.Bertus M.Nane
8.Kepala Kantor Badan Pertahanan Kab Flores Timur ATR Kab Flores Timur Kec Larantuka
130 — 32
Semua suku sepakat menyerahkan newanya kepada desadengan iklas dan dengan tidak mempersoalkan besar kecilnyanewa maupun imbalan untuk membangun pemukiman desariangkoli baru diwilayah kelongo;Bahwa hasil kesepakatan dikukuhkan melalui ceremonial adatHua Mata Baku Malu Kole Bolak, Koda Mata Putuk, Kirin Gale Labek(Makan siripinang bersama sebagai tanda kesepakatan danpersatuan), bahwa dari kesepakatan tersebut kemudian Kepala Desa/ Kepala Kampung kemudian melaporkan kepada Raja LarantukaDon Lorenzo
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SIMON UNMEHOPA Alias MON Diwakili Oleh : MARTEN FORDATKOSU,S.H
147 — 70
Namun Terdakwasering mengambil/mencairkan sendiri Dana Desa dan Alokasi Dana Desadengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa.
58 — 17
SosBahwa saksi mengetahui ada permasalahan dana tali asih di DesaBinawara Tahun 2015 dam yang saksi ketahui Berawal dari adanyaMOU antara Pemerintah Desa Binawara yang diwakili Kepala Desadengan PT KAM yang isinya antara lain:1. Pernyataan pengakuan dari Pemerintah Desa Binawara ataslahan HGU PT KAM diwilayah Desa Binawara yang sebelumnyadiklaim oleh masyarakat ;2. Dengan adanya pengakuan tersebut PT KAM akan memberikanDana Kompensasi kepada masyarakat melalui Kepala DesaBinawara ;3.
63 — 7
Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Campurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tubantelah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya selaku KepalaDesa dengan membuat kebijakan sendiri tanpa melalui rembuk Desa/ musyawarah Desadengan perangka Desa yang lain maupun BPD dan LPMD dalam mengelola KeuanganDesa antara lain : e Bahwa setiap penerimaan bantuan baik berupa dana ADDatau dana bantuan lain seharusnya Bendahara Desa yangmembawa setelah pengambilan, tetapi kenyataan di DesaCampurejo
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
MASDAR HELMI, S.Sos., M.M. Bin RUSLI JERIAN
180 — 105
di tunjuk oleh saksi Elpi Eriantoni, S.Hdengan sepengetahuan terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebutdikarenakan perusahaanperusahaan tersebut hanya di pinjamperusahaannya sebagai wadah untuk pencairan dana sebagaiimbalannya para pemilik perusahaan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) per perusahaan yang dipinjam oleh saksiElpi Eriantoni, S.H.Bahwa untuk kegiatan bantuan Padat Karya sebesar Rp. 440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk disalurkan ke (empat) desadengan
materialbatu. tersebut dilaksanakan oleh pihak perusahaan (pihak ke3)sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk upah pekerja /perangsang kerja pada Infrastruktur Jalan Program Padat KaryaInfrastruktur tidak didukung dengan bukti yang benar.Bahwa untuk pekerjaan kegiatan padat karya infrastruktur meliputi 4(empat) desa yaitu Desa Kota Niur, Desa Pagar Gunung, Desa PadangSiring serta Desa Taba Lagan, berupa pembuatan jalan lingkungan desadengan
137 — 34
Ali Sangaji) beserta beberapa AnggotaDPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desadengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yanghadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa harikemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengar Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/201 7/PNTteHal. 144 dari...kalau seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotaidiberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakananggaran dari mana,
Ali Sangaji) beserta beberapa AnggotaDPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desadengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yanghadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa harikemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengarkalau selurunh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotaidiberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakananggaran dari mana, yang belakangan kemudian baru di ketahui kalauanggaran
Ali Sangaji) beserta beberapa AnggotaDPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desadengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yanghadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa harikemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengarkalau seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/201 7/PNTteHal. 149 dari...diberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakananggaran dari mana,
Pulau Morotai.Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pada saat Hearing para kepala desadengan anggota DPRD Kab. Pulau Morotai tahun 2013.Bahwa Sebelum keberangkatan, Saksi mendapat telepon dari Rahman Dg.Suki (Kades Darame) untuk datang ke rumah Abubakar Hairuddin/ Manto(Kepala BPMD) untuk untuk mengambil uanguntuk perjalanan keJakarta.ketika saksi tiba di rumah pak Manto, pak manto mengatakan agassaksi cepat saksi berangkat ke terrnate karena temanteman sudah adayang ke ternate.
69 — 19
Sedangkan Terdakwa Kepala DesaKeboromo sejak tahun 2008 dan diberhentikan pada tanggal 30Nopember tahun 2011, tetapi Saksi tidak tahu penyebab Terdakwadiberhentikan;Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua Rt tahun 2010 tidakpernah menerima honor / uang yang bersumber dari ADD;Bahwa pada akhir tahun 2011 di Balai Desa pernah ada rapat yangdihadiri semua ketua RI, Perangkat Desa, BPD dan Kepala Desadengan membahas mengenai sisa dana sebesar Rp.55.000.000, (limapuluh juta rupiah) lebih;Bahwa pada
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
1.LIA ELIA alias LIA binti NANDANG SAEPUDIN
2.PATRIA HIDAYAT bin HIDAYAT
95 — 66
Narendra Inti Corpora mau mentranfer uang kepadaTerdakwa Lia Elia olen karena ajakan para Terdakwa untuk mendanai 16(enam belas) SPK / Proyek Desadengan janji kKeuntungan dibagi 50 % 50% antara PT.
276 — 72
langsungmelakukan pengecekkan ke lokasi, pada saat sampai di lokasi yaitu pada pukul14.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melihat ada alat berat jenis Excavator danBuldozer yang sedang rolling di lokasi tersebut, Kemudian Saksi berfemu denganwarga Desa Pararungan, salah satunya adalah perangkat Desa bermargaSIMAMORA dan Tokoh Masyarakat sekaligus anggota BPD bermmargaSINAMBELA mengatakan bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh operatoradalah dengan sepengetahuan mereka dan telah di musyawarahkan di Desadengan
54 — 18
yang mengesahkan APBDes dari Kabupaten bagian Pemerintahan,pengesahannya dengan ditandatangani bagian Pemerintahan , dan ditetapkanoleh Kepala Desa;Bahwa Penggunaan anggaran diajukan oleh Kepala Desa;Bahwa Pos anggaran hanya bisa diubah satu kali dalam satu tahun, itupun kalauada hal yang mendesak;20Bahwa uang disimpan di BKK , anggaran yang didapat dari Kabupaten danPropinsi disimpan di BPD, jadi tidak boleh disimpan oleh Kepala Desa;Bahwa Cara mengambilnya diambil oleh Kepala Desa dan Bendahara Desadengan
Hj. Sumiyatun S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
Bupati Purworejo
Intervensi:
Hari Prasetyo, Amd.
132 — 52
Dalam pelaksanaan penghitunganBahwa pengumuman hasil penghitungan suara yangdibacakan oleh Ketua Panitia yang bernama ANWARtidak/tanpa menanyakan terlebih dahulu kepada wargamasyarakat yang menunggu penghitungan suara tentangsah atau tidaknya penghitungan Suara ;Berita acara pemenang Pilkades Calon Kepala Desadengan suara terbanyak dan Kepala Desa terpilin masihkosong , akan tetapi saksi dari Penggugat namanyaPURWONO disuruh tanda tangan dulu di blangko yangmasih kosong dan saksi dari Penggugat telahmenyampaikan
177 — 63
Jalan nomor 11 /02/17/032/01/ KP2, tanggal 14 Februari 2017;1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 12 /02/17/032/01/ KP2, tanggal 14 Februari 2017.Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD05/DK.000/01/2016,tentang harga penjualan beras perusahaan umum (Perum) Bulog diluarpenugasan Pemerintah;Pelaksanaan Logostik (laklog) Nomor : 021/l/2017/01/KP2, tanggal 27Januari 2017.Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg28)19 (sembilan belas) berkas Laporan Pertanggungjawaban dari Desadengan
02/17 /032/01 /KP2, tanggal 14 Februari 2017;. 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 12 / 02/17 / 032/01 /KP2, tanggal 14 Februari 2017.26) Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD05/DK.000/01/2016, tentangharga penjualan beras perusahaan umum (Perum) Bulog diluarpenugasan Pemerintah;27) Pelaksanaan Logostik (laklog) Nomor : 021/l/2017/01/KP2, tanggal 27Januari 2017.Halaman 153 dari 155 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg28) 19 (sembilan belas) berkas Laporan Pertanggungjawaban dari Desadengan
Pembanding/Penggugat I : SAIDI Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat XXI : ASMIWATI Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat X : H.DARMANSYAH Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat XIX : BAMBANG SETIAWAN Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat VIII : TASWIN Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat XVII : RIDUAN Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat VI : DEVI TRI WAHYUNI Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat XV : RUSTAM EFENDI Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat IV : ERWIN SAPUTRA Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat XIII : HAIRIN SY Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat II : ARBIANSYAH Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat XXII : SYAHRANI Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat XI : SARJO Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat XX : ASRUDIN APONG Diwakili Oleh : MASDARI
Pembanding/Penggugat IX : SARDI Diwakili Oleh : MASDARI<br
37 — 19
Sehingga tidak memungkinkan untuk sampaiterjadi tumpang tindih kepemilikan atau penguasaan tanah antara duawarga desa yang berbeda, yaitu mengklaim lahan di salah satu desadengan menggunakan surat yang diterbitkan oleh apartur dari desa yanglain, mengingat terdapat tanda batas yang jelas antara wilayah DusunHalaman92dari114 Putusan No. 76/Pdt/2017/PT.SMR.7.3.7.4.PULAU YUPA dengan wilayah Dusun TANJUNG BATU (sekarang DesaTanjung Batu);Daerah HAUR BEDURI sebelum dan setelah pemekaran desa di tahun2004
55 — 41
memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganSaksi tersebut adalah benar ;Bahwa saksi adalah Perangkat Desa (Kaur Kesra) Desa Limbangan,Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo ;Bahwa Saksi mengetahui saksi Tarmin yang merupakan Kepala DesaLimbangan telah memberikan uang kepada para Terdakwa ;Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam14.30 Wib pada saat Saksi sedang di rumah, Saksi di telpon oleh saksiTarmin / pak Kades (Kepala Desa) Limbangan agar datang ke Balai Desadengan
Urip Utami
Tergugat:
Bupati Tegal
161 — 46
Selain itu, dalamPasal 66 Ayat (3) menyebutkan apabila terjadi keraguraguanmengenai sahnya suara, maka kewenangan memutuskan sahtidaknya suara adalah oleh Ketua Pemilihan Kepala Desadengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota PanitiaPemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, PanitiaPengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau.
124 — 37
SosBahwa saksi mengetahui ada permasalahan dana tali asih di DesaBinawara Tahun 2015 dam yang saksi ketahui Berawal dari adanyaMOU antara Pemerintah Desa Binawara yang diwakili Kepala Desadengan PT KAM yang isinya antara lain:1. Pernyataan pengakuan dari Pemerintah Desa Binawara ataslahan HGU PT KAM diwilayah Desa Binawara yang sebelumnyadiklaim oleh masyarakat ;2. Dengan adanya pengakuan tersebut PT KAM akan memberikanDana Kompensasi kepada masyarakat melalui Kepala DesaBinawara ;3.
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
HARUN LEPEINDAH Alias HARUN
105 — 32
Rek.1510007113563408.752.940Jumlah 730.393.040Bahwa terhadap dana tersebut kemudian dicairkan dari rekening desadengan rician sebagai berikut :Y MelakukTanggal ang er uxan Jumlah Bank dan No.
Rek. 1510007113563408.752.940Jumlah 730.393.040 Bahwa terhadap dana tersebut kemudian dicairkan dari rekening desadengan rician sebagai berikut : YangTanggal Melakukan Jumlah Bank dan No.
1.Moh. Supriyono
2.Nur Fatoni
3.Nur Hasyim
Tergugat:
Bupati Kendal
212 — 81
Dari uraian tersebut terbaca jelas bahwa yang melaksanakandan bertanggung jawab dalam proses penjaringan dan penyaringancalon perangkat desa adalah Tim penjaringan dan penyaringanHalaman 34 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMG5.calon perangkat desa di masingmasing desa, dan yangmelaksanakan seleksi dengan sistem CAT adalah LPMP JawaTengah berdasarkan perjanjian kerja sama antara Tim Penjaringandan Penyaringan Calon Perangkat Desa masingmasing desadengan LPMP Jawa Tengah; Bahwa dalil