langsungmelakukan pengecekkan ke lokasi, pada saat sampai di lokasi yaitu pada pukul14.00 Wib, Saksi dan rekan Saksi melihat ada alat berat jenis Excavator danBuldozer yang sedang rolling di lokasi tersebut, Kemudian Saksi berfemu denganwarga Desa Pararungan, salah satunya adalah perangkat Desa bermargaSIMAMORA dan Tokoh Masyarakat sekaligus anggota BPD bermmargaSINAMBELA mengatakan bahwa pembukaan jalan yang dilakukan oleh operatoradalah dengan sepengetahuan mereka dan telah di musyawarahkan di Desadengan

Narendra Inti Corpora mau mentranfer uang kepadaTerdakwa Lia Elia olen karena ajakan para Terdakwa untuk mendanai 16(enam belas) SPK / Proyek Desadengan janji kKeuntungan dibagi 50 % 50% antara PT.

TAUHIDdengan jabatan Ketua Tim Pelaksana ADD, danBendahara BAMBANG SUPRIADI selaku BendaharaDesa, tanpa tanggal bulan Mei 2016; 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan PertanggungJawaban Penyampaian Data Bobot Desa yang di tandatangani oleh Kepala Desa Sungai Jernih SUKIMANtanpa tanggal bulan Mei 2016;12.1 (satu) Bundel Arsip Berkas usulan Pencairan Tahap 2(40%) APBDes Desa Sungai Jernih Tahun Anggaran 2016yang berisikan; 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)oleh Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan DesaDengan

., diatas obyek terperkara ini berdiri satu unit bangunanHalaman 60 dari 98 halaman Putusan Nomor: 584/Pdt.G/201 6/PA.Kispermanen rumah tempat tinggal dan tanaman pohon kelapa sawit yangmana ditengahtengah badan bidang tanah tersebut terdapat jalan desadengan lebar badan jalan + 3 meter, menghubungkan Dusun Il danDusun Ill Desa Binjaibaru, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara(dulunya, lebih kurang tiga bulan sebelum dilakukan pemeriksaansetempat (descente) merupakan jalan tanah dan sekarang jalantersebut

Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa disebutkan sebagai berikut :Pasal 41Ayat (5) Huruf c : Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahandan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari sejakditerima laporan dari Badan Permusyawaratan desaMenimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014 Tentang Pemilinan Kepala Desa disebutkan sebagai berikut :Pasal 44Ayat (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desadengan

Menyatakan pendaftaran tanah objek sengketa ke dalam Buku Desadengan Tanda Bukti Hak Pasini nomor : 226 Folio No. 114, tidakmemiliki kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum;6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Pelepasan HakNomor: 398 /KL APHXII/96, tanggal 19 Desember 1996,yang dibuat oleh dan dihadapan TERGUGAT V;7.

ADD (Alokasi dana desa) diterima sebesar Rp. 530.437.928..Bahwa sepengetahuan saksi bahwa ada beberapa pelaksanaanpembangunan di tahun 2019 yang tidak dilakukan secara swakelolamelainkan dilaksanakan oleh pihak ketiga/CV diantaranya adalah :Sandsheet, jalan desa, dan jalan lingkungan, namun secara rinci sayatidak bias menjelaskan;Bahwa selama saksi menjadi ketua LPMD, saksi menerima danaoperasional untuk LPMD (Ketua dan anggota) dari Bendahara Desadengan besaran Rp. 6.000.000,/tahun anggaran 2019

KesiapsiagaanMasyarakat dala Menghadapi Bencana Alam dengan realisasi anggaransebesar Rp500.000,00 dan tidak serahkan sehingga anggaran tersebut tidakdapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp500.000,00 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa pada Tahap denganrealisasi anggaran sebesar Rp7.320.000,00 dan realisasi pelaksanaankegiatan sebesar Rp. 5.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran yangtidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp2.320.000,00 Honorarium Tim Panitia Tahap Pada Kegiatan Sosialisasi Dana DesaDengan

Namun Terdakwasering mengambil/mencairkan sendiri Dana Desa dan Alokasi Dana Desadengan memalsukan tanda tangan Bendahara Desa.

Rek.1510007113563408.752.940Jumlah 730.393.040Bahwa terhadap dana tersebut kemudian dicairkan dari rekening desadengan rician sebagai berikut :Y MelakukTanggal ang er uxan Jumlah Bank dan No.

Rek. 1510007113563408.752.940Jumlah 730.393.040 Bahwa terhadap dana tersebut kemudian dicairkan dari rekening desadengan rician sebagai berikut : YangTanggal Melakukan Jumlah Bank dan No.

SosBahwa saksi mengetahui ada permasalahan dana tali asih di DesaBinawara Tahun 2015 dam yang saksi ketahui Berawal dari adanyaMOU antara Pemerintah Desa Binawara yang diwakili Kepala Desadengan PT KAM yang isinya antara lain:1. Pernyataan pengakuan dari Pemerintah Desa Binawara ataslahan HGU PT KAM diwilayah Desa Binawara yang sebelumnyadiklaim oleh masyarakat ;2. Dengan adanya pengakuan tersebut PT KAM akan memberikanDana Kompensasi kepada masyarakat melalui Kepala DesaBinawara ;3.

Selain itu, dalamPasal 66 Ayat (3) menyebutkan apabila terjadi keraguraguanmengenai sahnya suara, maka kewenangan memutuskan sahtidaknya suara adalah oleh Ketua Pemilihan Kepala Desadengan memperhatikan pertimbangan dari Anggota PanitiaPemilihan Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa, PanitiaPengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau.

Ali Sangaji) beserta beberapa AnggotaDPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desadengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yanghadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa harikemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengar Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/201 7/PNTteHal. 144 dari...kalau seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotaidiberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakananggaran dari mana,

Ali Sangaji) beserta beberapa AnggotaDPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desadengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yanghadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa harikemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengarkalau selurunh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotaidiberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakananggaran dari mana, yang belakangan kemudian baru di ketahui kalauanggaran

Ali Sangaji) beserta beberapa AnggotaDPRD lainnya, yakni memberangkatkan beberapa orang Kepala Desadengan menggunakan uang/ dana pribadi dari para Anggota Dewan yanghadir dalam hearing saat itu, belum terealisasi, namun beberapa harikemudian kami (para anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai) mendengarkalau seluruh Kepala Desa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/201 7/PNTteHal. 149 dari...diberangkatkan ke Jakarta oleh Terdakwa entah dengan menggunakananggaran dari mana,

Pulau Morotai.Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pada saat Hearing para kepala desadengan anggota DPRD Kab. Pulau Morotai tahun 2013.Bahwa Sebelum keberangkatan, Saksi mendapat telepon dari Rahman Dg.Suki (Kades Darame) untuk datang ke rumah Abubakar Hairuddin/ Manto(Kepala BPMD) untuk untuk mengambil uanguntuk perjalanan keJakarta.ketika saksi tiba di rumah pak Manto, pak manto mengatakan agassaksi cepat saksi berangkat ke terrnate karena temanteman sudah adayang ke ternate.

di tunjuk oleh saksi Elpi Eriantoni, S.Hdengan sepengetahuan terdakwa tidak melaksanakan kegiatan tersebutdikarenakan perusahaanperusahaan tersebut hanya di pinjamperusahaannya sebagai wadah untuk pencairan dana sebagaiimbalannya para pemilik perusahaan diberikan uang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) per perusahaan yang dipinjam oleh saksiElpi Eriantoni, S.H.Bahwa untuk kegiatan bantuan Padat Karya sebesar Rp. 440.000.000,(empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk disalurkan ke (empat) desadengan

materialbatu. tersebut dilaksanakan oleh pihak perusahaan (pihak ke3)sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK).Bahwa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) untuk upah pekerja /perangsang kerja pada Infrastruktur Jalan Program Padat KaryaInfrastruktur tidak didukung dengan bukti yang benar.Bahwa untuk pekerjaan kegiatan padat karya infrastruktur meliputi 4(empat) desa yaitu Desa Kota Niur, Desa Pagar Gunung, Desa PadangSiring serta Desa Taba Lagan, berupa pembuatan jalan lingkungan desadengan

Sedangkan Terdakwa Kepala DesaKeboromo sejak tahun 2008 dan diberhentikan pada tanggal 30Nopember tahun 2011, tetapi Saksi tidak tahu penyebab Terdakwadiberhentikan;Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua Rt tahun 2010 tidakpernah menerima honor / uang yang bersumber dari ADD;Bahwa pada akhir tahun 2011 di Balai Desa pernah ada rapat yangdihadiri semua ketua RI, Perangkat Desa, BPD dan Kepala Desadengan membahas mengenai sisa dana sebesar Rp.55.000.000, (limapuluh juta rupiah) lebih;Bahwa pada

memberikan keterangan di Penyidik dan keteranganSaksi tersebut adalah benar ;Bahwa saksi adalah Perangkat Desa (Kaur Kesra) Desa Limbangan,Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo ;Bahwa Saksi mengetahui saksi Tarmin yang merupakan Kepala DesaLimbangan telah memberikan uang kepada para Terdakwa ;Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 sekitar jam14.30 Wib pada saat Saksi sedang di rumah, Saksi di telpon oleh saksiTarmin / pak Kades (Kepala Desa) Limbangan agar datang ke Balai Desadengan

Sehingga tidak memungkinkan untuk sampaiterjadi tumpang tindih kepemilikan atau penguasaan tanah antara duawarga desa yang berbeda, yaitu mengklaim lahan di salah satu desadengan menggunakan surat yang diterbitkan oleh apartur dari desa yanglain, mengingat terdapat tanda batas yang jelas antara wilayah DusunHalaman92dari114 Putusan No. 76/Pdt/2017/PT.SMR.7.3.7.4.PULAU YUPA dengan wilayah Dusun TANJUNG BATU (sekarang DesaTanjung Batu);Daerah HAUR BEDURI sebelum dan setelah pemekaran desa di tahun2004

tersebut di input padabuku register pada tanggal 03 Juni 2004 secara bersamaan dan nomor registemyaberurutan;Bahwa sepengetahuan Saksi saat sekarang ini penomoran Register SuratKeterangan Tanah apabila Surat Keterangan tersebut dibuat pada tahun yangberbeda yaitu apabila masuk pada tahun yang berbeda maka penomoran kembalilagi ke nomor Olnamun pada tahun sebelumnya (pada saat Saksi belum menjadiKepala Desa) Saksi tidak mengetahui;Bahwa yang membuat Surat Keterangan tanah tersebut di atas adalah Kantor Desadengan

Sedangkan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Desadengan sendirinya menempati posisi selaku Pembina;Bahwa benar, dana bantuan PNPMMP tersebut telah dipergunakan untuk kegiatankegiatan sebagai berikut :Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebesar Rp. 64.000.000.NhUntuk perbaikan goronggorong/selokan Rp. 3.468.000.ooPengaspalan jalan Rp. 217.750.000,Mebelair untuk Madrasah Rp. 17.200.000,Merehab Madrasah Nurul Huda Rp. 58. 929.000,Pembangunan 1 lokal (1 ruangan) Madarasah AlMutahidin Rp. 34.193.400,

Jalan nomor 11 /02/17/032/01/ KP2, tanggal 14 Februari 2017;1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 12 /02/17/032/01/ KP2, tanggal 14 Februari 2017.Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD05/DK.000/01/2016,tentang harga penjualan beras perusahaan umum (Perum) Bulog diluarpenugasan Pemerintah;Pelaksanaan Logostik (laklog) Nomor : 021/l/2017/01/KP2, tanggal 27Januari 2017.Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg28)19 (sembilan belas) berkas Laporan Pertanggungjawaban dari Desadengan

02/17 /032/01 /KP2, tanggal 14 Februari 2017;. 1 (satu) lembar Surat Pengantar / Jalan nomor 12 / 02/17 / 032/01 /KP2, tanggal 14 Februari 2017.26) Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD05/DK.000/01/2016, tentangharga penjualan beras perusahaan umum (Perum) Bulog diluarpenugasan Pemerintah;27) Pelaksanaan Logostik (laklog) Nomor : 021/l/2017/01/KP2, tanggal 27Januari 2017.Halaman 153 dari 155 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/2019/PN.Bdg28) 19 (sembilan belas) berkas Laporan Pertanggungjawaban dari Desadengan

SosBahwa saksi mengetahui ada permasalahan dana tali asih di DesaBinawara Tahun 2015 dam yang saksi ketahui Berawal dari adanyaMOU antara Pemerintah Desa Binawara yang diwakili Kepala Desadengan PT KAM yang isinya antara lain:1. Pernyataan pengakuan dari Pemerintah Desa Binawara ataslahan HGU PT KAM diwilayah Desa Binawara yang sebelumnyadiklaim oleh masyarakat ;2. Dengan adanya pengakuan tersebut PT KAM akan memberikanDana Kompensasi kepada masyarakat melalui Kepala DesaBinawara ;3.