Ditemukan 3405 data
55 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa di balik dan tentu di samping semua keadaan tersebut di atas,sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum lain danselebihnya pada pokok perkara halaman 63 dan seterusnya sampaipada aline keempat halaman 64 masih saja terasa begitu subyektifitasdalam pertimbangannya, selanjutnya Majelis Hakim khususnya padaalinea kedua halaman 65 menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yangmenyatakan Para Penggugat dikenakan sangsi pemecatan dan ataupemberhentian dengan hormat sehubungan dengan tindakannya yangterkualifikasi
tersebut di atas, di siniPemohon Kasasi/dahulu Tergugat menyayangkan pertimbanganhukum kemudian dan yang selanjutnya dibelokkan dengan munculadanya pertimbangan hukum lain yang dirasakan sebagai lebihmemperdalam dan semakin memperparah besarnya kerugian yangtelah dialami dan serta diderita olen Pemohon Kasasi/dahulu Tergugatbetapa telah lebih mempertegas tidak objektifnya pertimbangankeadilan dalam perkara a quo yaitu:Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat yang menyatakan paraPenggugat dikenakan sangsi
59 — 38
Bahwa benar pada saat Saksi 3 Ngadiman menanyakan berapabiaya yang diperlukan untuk masuk Secaba TNI AD, lalu) Terdakwamenjawab, Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatahKodam dan jangan sangsi, uang tersebut harus sudah disediakansejak sekarang dan apa . bila tidak lulus maka uang akandikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarikdan tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu danakhirnya keesokan harinya pada
, danpada saat itu) Terdakwa menjawab "Jangankan 50%, 100% saya jaminlulus karena ini jatah Kodam, sambil Terdakwa memperhatikan posturSaksi 4 Priono. t Bahwa benar pada saat Saksi 3 Ngadiman menanyakan berapabiaya yang diperlukan untuk masuk Secaba TNI AD, lalu) Terdakwamenjawab, Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00(lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatahKodam dan jangan sangsi, uang tersebut harus sudah disediakansejak sekarang dan apa . bila tidak lulus maka uang
8 — 0
Nafkah anak besar Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) setiap bulan tersebutsudah memerlukan pemikiran dan pertimbangan denganmempertimbangkan bahwa anak semakin lama semakin berkembang danbesar, begitu pula kebutuhan hidupnya semakin banyak.Perlu saya katakan di sini, bahwa sampai detik ini, Pemohon maupunKeluarganya tidak ada yang menengok anak tersebut.Maka apabila pemohon dan keluarganya masih sangsi dan ragu sayapersilahkan Pemohon menyiapkan dana dan Rumah Sakit untukmeyakinkan keabsahaan anak
53 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Dengan melakukan penerapan hukum yang tepat dan benar dan tidakadanya keraguan/sangsi atas hukum yang digunakan hingga perkaramenjadi terang dan jelas siapa pemegang hak sesungguhnya apabilamengambil pertimbangan dengan penguasaan fisik terus menerus dan tidakada gangguan dan pihak lain selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih dandidukung oleh buktibukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang sah tidakmeragukan dan tidak terbantahkan maka penerapan hukum yang bijak danmemenuhi keadilan masyarakat
23 — 18
terpenuhidikarenakan Tergugat hingga saat ini belum bekerja, saat itu juga Penggugatmenyampaikan kepada saksi bahwa ia akan berangkat untuk bekerja ke luarnegeri karena himpitan ekonomi;Bahwa saat ini Penggugat telah pulang kembali ke rumah orang tuanya diKabupaten Buleleng pada tgl 29122014 dan (Kabupaten Tabanan) saksiPenggugat dibantu untuk dibuatkan surat keterangan Domisili di Desa tersebut,dikarenakan ada aturan bahwa jika ada yang menetap di desa x 24 jam harusmelaporkan diri akan dikenakan sangsi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Anita Arsyad, S.H
72 — 47
29012015 perjanjian mana adalahmerupakan undangundang yang mengikat kedua belah pihak yang membuatperjanjian tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telahterbukti melakukan suatu perbuatan wanprestasi/ inkar janji karena tidak dapatmemanuhi apa yang telah di perjanjikaan sebagaimana yang tertuang dalamperjanjian jual beli tanggal 29012015 tersebut ;Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukanperbuatan wanprestasi tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikanmaka sangsi
30 — 21
kayu bulat daripejabat yang berwenang, maka perbuatan sdr.JERY IRWANSYAHtersebut tidak dibenarkan atau melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberatasan perusakanhutan;e Bahwa akibat dari perbuatan sdr.JERY yang dengan sengaja mengangkut,menguasai, memiliki kayu apiapi/merah sebanyak 202 batang dariBambangan Kecamatan Sebatik Barat tersebut tanpa dilengkapi denganfaktur angkutan kayu bulat melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo.18 Tahun 2013 dengan sangsi
559 — 285
bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:SJAMSIAH NUR HATALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:1.Bahwa ahli saat ini menjabat sebagai kepala Bidang Tata lingkunganpada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung;Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa;Bahwa ahli pemah diperiksa sehubungan dengan adanya laporan bahwapengelolahan pasir tanpa ijin;Bahwa ahli pernah pendidikan Dasar Amdal;Bahwa dalam UU No 32 Tahun 2009 aturan setiap usaha harus ada ijin,kalau tidak ada ijin ada sangsi
FEBROW ADHIAKSA SOESENO,SH
Terdakwa:
Irman Susanto als Herman
25 — 6
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
18 — 4
wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan perkara a quo Majelis Hakimtidak menemukan adanya toleransi atau pembenaran dari masyarakat terhadaptindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan kata lain di dalam normahukum, norma agama, norma kesusilaan maupun normanorma lainnya yang hidupdimasyarakat, perbuatan tindak pidana tersebut tidak dapat dibenarkan dan sebagaikonsekwensi logisnya bagi pelaku (terdakwa) dikenakan sangsi
24 — 4
disubsidiPemerintah atau non subsidi adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yangdilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badanusaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara,sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan dapat dikenakan sangsisebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 dan 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;Bahwa tindak pidana dalam Pasal 52, 53, 54, dan 55 adalah kejahatan, sehinggapihak yang terkait dapat dikenakan sangsi
IRWAN CUNDAWAN
Tergugat:
1.Blasius Bima
2.ALFONSIUS GILBERTUS NITU
3.Aloysius Bertolomeus Aku Goa
78 — 33
Bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimanadiuraikan diatas jelas jelas merupakan perbuatan yangsangat bertentangan dengan hukum dan hal ini merugikanPenggugat, sehingga para Tergugat sepantasnyadikenakan sangsi baik pidana maupun perdata ;13. Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, haruslahmengganti kerugian tersebut, sebagaimana di atur dalamKUHPerdata pasal 1365;14.
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Syaiful Zamri Alias Ipul
91 — 18
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
75 — 30
Setelah siding dibatalkan, makakami sepakat membuat perjanjian seperti dikatakan pada jawaban pada tanggal 25Oktober 2013.Kalimat terakhir dalam perjanjian itu : Apabila salah satu pihak melanggar perjanjianitu, bukan urusan kami, tetapi urusan pribadinya dengan Allah SWT, jadi dalamperjanjian itu tidak ada sangsi hukum Negara, sangsi tersebut diserahkan kepada AllahSWT.Rupanya istri tidak takut kepada Allah SWT, karena perjanjian tidak pernah ditepati,walaupun demikian saya suka memberikan nasehat
50 — 50
pelaksanaan even tersebutBahwa waktu itu awalnya saksi tidak mengerti apa maksud dari posting Terdakwadi face book tersebut yang menuduh saksi penipu ;Bahwa saksi keberatan karena posting di Facebook tersebut oleh karena dapatdilihat oleh publik karena dibuat untuk umum sehingga siapapun dapatmembacakan ;Bahwa Terdakwa memposting katakata tersebut 1 kali tapi kemudian dirubahlagi oleh Terdakwa;Bahwa berkenaan dengan perbuatan Terdakwa dengan menggunakan bahasadaerah tersebut Terdakwa dapat juga dikenakan sangsi
67 — 25
No.261/Pid.Sus/2017/PN.Prpperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.Berdasarkan Pasal 35dan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwaNarkotika golongan hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan danpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuanmenteri
33 — 25
Bahwa agar perbuatan seperti ini tidak terjadi' lagi danditiru) oleh Juru Bayar lainnya, maka terhadap kejahatan yangdemikian perlu diberikan sangsi yang tegas dan keras agar menjadiperingatan dan efek cegah bagi prajurit yang bertugas sebagai JuruBayar.5. Bahwa kejahatan ini dapat terjadi karena lemahnya sistimpengawasan dan penyaluran hakhak anggota dalam hubungannya denganpihak /institusi lain.6.
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semesti harus melewati tahapantahapan tersebut diatas, termasuk kepada Penggugat Rekonvensi; Namun dalam kenyataannya, ketikaPenggugat Rekonvensi terindikasi melakukan pelanggaran disiplin, ternyata TergugatRekonvensi tidak melakukan tahapantahapan sangsi/hukuman disiplin sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) di atas yang kemudian dijabarkan lebih lanjutdalam ketentuan Pasal 11 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa PeringatanHal. 13 dari 26 hal. Put.
M.HERRIS PRIYADI,SH
Terdakwa:
DANI SETYAWAN Bin RUSMAWAN
64 — 14
penggunaan sediaan farmasi tidak diperbolehkan untukdiantaranya : mengadakan obat sediaan farmasi. menyimpan obat sediaan farmasi mengolah obat sediaan farmasi mempromosikan obat sediaan farmasi dan mengedarkan obat sediaanfarmasi dan apabila seseorang terbukti mengedarkan obat sediaanfarmasi serta tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dengan tidakdisertai atau tidak memiliki izin edar, merupakan suatukesalahan/pelanggaran dan menurut ahli pemerintah atau pihak terkaitlainnya bisa memberikan sangsi
60 — 17
Setelah membaca isi Surat Skorsing tersebut Penggugat menolak untuk diPHK secara sepihak oleh Tergugat.Bahwa setelah Penggugat mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja pada hari ituPenggugat memberitahukan Permasalahan yang dialami Penggugat kepada PengurusUnit Kerja Serikat Pekerja Pariwisata Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di tepatTergugat yang mana Penggugat juga seorang Pengurus Unit Kerja.Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat sudah meminta perundingan secara Bipartituntuk meninjau kembali