Ditemukan 3400 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sanggi sangsu sanosi sangsit
Pengadilan PA PEMALANG Perdata Agama
Register : 22-04-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA PEMALANG Nomor 1277/Pdt.G/2019/PA.PML
Tanggal 21 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
  • dapatdilanjutkan ;Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Pemohonadalah Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 16Juli 1984, sudah dikaruniai 2 orang anak, kondisi rumah tangganya sejakJanuari 2018 telah dirasakan tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohontelah menuduh Pemohon nikah siri dan bahkan tinggal bersama denganwanita lain tanpa bukti, telah membantu orang lain untuk menjatuhkan karirdan pengenaan sangsi
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 23-07-2013 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN BAUBAU Nomor 171/PID.B/2013/PN.BB
Tanggal 23 Juli 2013 — RIDWAN Als RIDE Bin HATIBE
46 — 30
  • tanpa adanyapengawasan dari pihakpihak yang telah diberi wewenang, dan dipakai berkalikaliserta tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketigaPenuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslahdinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaantersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dan terdakwaharuslah dijatuhi pidana, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa sangsi
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 30-10-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 194/Pid.B/2013/PN.Bdw
Tanggal 30 Oktober 2013 — HAFID bin ABDUL
39 — 6
  • dengan kata lain Majelis tidak melihatadanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggungjawaban pidana.Menianmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas telahterpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif ( perbuatan pidana ) maupun syaratsubyektif ( pertanggungjawaban pidana ) sehingga dengan demikian terdakwa dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut denganmenerima sangsi
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 17-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN CIREBON Nomor 18/PDT.G/2014/PN.CN
Tanggal 24 September 2014 — Perdata: Pengugat: - TN. KRISTANTO - NY. LUSIANA Tergugat: - PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Pusat Jakarta Cq, PT. Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Cirebon
104 — 7
  • Indramayu juga terjadi adanyakebocoran dan penyelewengan serta penggelapan dana yang dilakukan oleh parakaryawarn / sales Penggugat, menderita kerugian mencapai hampir sejumlahRp1.500.000.000, ( satu milyar lima ratus ribu rupiah ) juga menderita kerugianakibat adanya kerusakan barang dan adanya penyusutan barang serta adanyapenjualan barang dibawah harga sehingga merugi sebesar Rp. 1.250.000.000,(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;e PARA PENGGUGAT pada tahun 2011 merugi akibat dikenakan sangsi
    dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun sebesarRp 500.000.000, ( lima ratus juta rupiah ) dan denda finalty pada satu Bankswasta sebesar Rp 100.000.000, ( seratus juta rupiah );e PARA PENGGUGAT pada tahun 2012 merugi akibat dikenakan sangsi dendaketerlambatan membayar bunga angsuran kridit selama satu ( 1 ) tahun padasuatu Bank swasta sebesar Rp 900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah);8.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 45/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 26 Januari 2021 — Pemohon:
CV. Warsita Karya
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
175 — 90
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;8. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwaPejabat Pemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;9.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 26-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 1310/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Siswoyo Als Woyo
89 — 15
  • menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1310/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA RSUP., DR. M. DJAMIL PADANG VS DR. NOVERIAL., SP.OT;
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan yangdilanggar adalah : Ketentuan Pasal 1 angka 14 yangdengan tegas menyebutkan bahwa Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yangberwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahanyang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalampenerapan disiplin ilmu kKedokteran dan kedokteran gigi danmenerapkan sanksi.Dengan adanya ketentuan ini maka jelas, bahwa lembagayang berwenang untuk menilai ada tidaknya kesalahandokter adalah Majelis Kehormatan Disiplin Dokter,termasukmemberikan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2647 K/PDT/2010
HUSNI ; M. DAHLAN HS. DK.
83 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum para Tergugat untuk dikenakan sangsi pidana sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku.9.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 07-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 19-04-2016
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 16-K/PM I-02/AD/I/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — Edy Bahktiar, Serka NRP 21980010970277
41 — 24
  • Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan sudah lamamelibatkan diri dalam penyalahgunaan' narkotika sehinggakecanduan, dan mengakibatkan tidak dapat melaksanakantugasnya dengan baik, hal ini sangat bertentangan dengan programpemerintah yang memerangi peredaran gelap narkotika, demikianjuga perintah dari pimpinan TNI yang melarang keras anggota TNImelibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, dan memerintahagar memberikan sangsi yang berat bagi pelanggarnya, mengingatdampaknya yang besar
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 16-10-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 218/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
Dr. MANUMPAK SIANTURI,SH.,MH.,MM
Tergugat:
1.Drs. DEDEN WISNU HERNADI
2.Ny.RABASINAH CHARAS
3.BINDU SIRAIT
Turut Tergugat:
NOTARIS NELLY HUTAURUK,SH,
49 — 30
  • Untuk itu memohon kepadaYang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota untuk tidaklah dapatmengenakkan sangsi hukum dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugatkarena tidak menyalahi UndangUndang tentang Notariat dan PPAT.Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugattersebut diatas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15Maret 2018 yang intinya tetap pada dalil gugatannya dan dalildalil Para Tergugatdan Turut Tergugat dalam jawabannya adalah tidak mendasar sehingga patut olehMajelis
    Untuk itu memohonkepada Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota untuk tidaklah dapatmengenakkan sangsi hukum dalam bentuk apapun kepada Turut Tergugatkarena tidak menyalahi UndangUndang tentang Notariat dan PPAT;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena isi surat gugatan Penggugattelah disangkal oleh Kuasa Tergugat dan Tergugat II, Tergugat III dan TurutTergugat, sehingga menurut hukum dengan berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalildalilgugatannya
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Register : 24-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Klk
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
TEDDY VALENTINO, SH
Terdakwa:
MANTO Als. ANDRE Anak dari LUTING Alm
123 — 36
  • Salamet anak dari Gino sebanyak503 keping atau sama dengan 3,5880 M3, yang tidak disertai dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan kayu berupa dokumen SKSHHK, maka kayuolahan tersebut dapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (illegal) dandapat di duga sebagai tindak pidana bidang kehutanan sebagaimana diaturdalam yang mana dapat dikenakan Sangsi sesuai dengan Pasal 12 huruf e JoPasal 83 huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Kerusakan Hutan;Bahwa dasar pengenaan
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 11-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 09-03-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat:
PT.BANK DANAMON INDONESIA,Tbk HC Region Medan
Tergugat:
TUAN LASMAN MANIK
135 — 46
  • untukmendapat promosi sehingga dapat menambah penghasilan Tergugat jikadinilai dengan uang maka kerugian Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan Tergugat sudah sangat tidak mungkin untukdapat bekerja sebagai karyawan di perusahaan lain;10.Bahwa Tergugat sangat menyadari kedudukannya Tergugat yang sangatlemah dimana Tergugat merasa sangat tidak mungkin Penggugat denganikhlas menerima Tergugat menjadi pekerja oleh karenanya Tergugatyakin apabila Penggugat dihukum dengan diberi sangsi
Pengadilan PN BANGIL Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 12-11-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BANGIL Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2018/PN Bil
Tanggal 26 Nopember 2018 — Terdakwa
96 — 23
  • Klien juga memahamibahwa tindakannya adalah perbuatan yang melawan hukum dandapat dijatuhi sangsi pidana. Klien merasa bersalah dan menyesaliperbuatannya. Klien berharap dapat dimaafkan oleh pihak keluargakorban dan ingin permasalahannya cepat selesai.5. Kesanggupan orang tua,masyarakat dan pemerintah setempat.Wali klien, masyarakat dan pemerintah setempat sanggup danbersedia menerima, mendidik, membimbing dan mengawasi klienkearah yang . lebih baik6.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 741/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Suherman Alias Bang Manis
19 — 2
  • Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Pelayaran
Putus : 18-10-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 271/Pid.B/2016/PN.TGT.
Tanggal 18 Oktober 2016 — -RANDI Bin ABDUL HALIM
140 — 17
  • Bahwa saksi berpendapat bahwa karena kapal KMN PUTRA IRAYA dengannahkoda Sdra RANDI tersebut adalah merupakan kapal nelayan maka tidakdibenarkan untuk mempergunakan sebagai kapal pengangkut penumpang,sehingga dengan kemudian kapal tersebut tenggelam dan menyebabkan korbanmeninggal dunia maka menurut saksi Sdra RANDI selaku nahkoda kapal KMNPUTRA IRAYA dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana dimaksud dalamPasal 323 Ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran .Terhadap keterangan saksi tersebut
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-07-2006 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 122-K/PM.II-09/AD/VII/2006
Tanggal 4 Juli 2006 — Kapten Inf ALIYATIN MAHMUDI
35 — 29
  • Bahwa agar perbuatan dan peristiwa seperti ini terjadi lagidan tidak ditiru~ oleh prajurit NI lainnya maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalahmelakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai' tujuan untukmendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yangbaik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-07-2010 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/G/2010/ PHI.PN.TPI
Tanggal 7 Juli 2010 — HOTMAULI NAINGGOLAN (pengguggat,dkk) VS DEWAN PERKUMPULAN BUDI KEMULIAAN BATAM (tergugat)
127 — 74
  • Budi Kemuliaan Batam tahun 2003 2005 (bukti P18) yang mengatakan bahwa Terhadap' karyawan34yang terkena tindakan disiplin, tergantung pada peristiwanya,Pimpinan juga dapat menjatuhkan satu atau beberapa sangsi,sehingga dalam hal ini Penggugat III, Penggugat IV danPenggugat VI dapat memilih ketiga Opsi yang ditawarkan TergugatMenimbang, terhadap Petitum 13 yang menerangkan tentangcuti besar, menurut Majelis Hakim karena Tergugat dalambuktinya T9, T10, T11 dan T12 menunjukkan Tergugat telahmemberi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 17-07-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/TUN/2014
Tanggal 9 September 2014 — TITIN SRI SUNDARI VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU;
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluh) hari kerja secara berturutturut, karenanya tuduhan melanggarketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2012 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI tidakterbukti, atau unsurnya tidak terpenuhi, karena tidak teroukti meninggalkantugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerjasecara berturutturut, maka sudah sepatutnya terhadap Pemohon Kasasitidak dapat dikenakan sangsi
Pengadilan PN JEPARA Pidana Umum
Putus : 27-02-2017 — Upload : 20-03-2017
Putusan PN JEPARA Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Jpa
Tanggal 27 Februari 2017 —
40 — 13
  • AnakKorban, namun menyatakan penyesalannya karena kurang dalam mengwasi danmendidik Anak serta memohon agar Anak bisa dikembalikan kepada Orang tuanya(Bapak Kandung Anak) ;Menimbang, bahwa terhadap pendapat Orangtua / Bapak Kandung Anaktersebut yang memohon agar Anak diberikan tindakan berupa dikembalikan dalamasuhan kedua orang tuanya, Hakim berpendapat bahwa usia Anak yang padatanggal 13 November 2017 mendatang (kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lagi) sudahmenginjak usia dewasa maka penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-04-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2603 K/Pdt/2014
Tanggal 30 April 2015 — LA ODE ABD. HUKUM, SIP, dkk VS AMIR AIM (BHONTONA KATAPI/Mata-Mata ISTANA), dk
237 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anguna dan falsafahrasa, pedoman dasar berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalamKesultanan Butuni, yaitu:Poangka angkataka (saling menghargai dan meninggikan derajat);Pomaa maasiaka (saling kasih mengasihi);Popia piara (saling pelihara memelihara);~ oe YP =Pomae maeka (saling segan menyegani), tidak mendasari sikapmereka;Tindakan para tergugat yang dilakukan oleh Bhonto Pata Limbona adalahpelecehan budaya dan pemecah belah keutuhan kerja sama ParabhelaMatana Sorumba Pata Matana, yang perlu diberi sangsi