, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untukitu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Pemohon menerangkanmempunyai 2 (dua) akte kelahiran dan akan membatalkan salah satu dari aktekelahiran yang diterbitkan oleh Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipilkotamadya Medan, sehingga Hakim yang memeriksa menerangkan untukmelakukan pembatalan akte kelahiran bukan wewenang Pengadilan NegeriBatam, karena Akte Kelahiran merupakan Keputusan Pejabat

Negara danPemohon dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan salah satu aktekelahiran tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pemohonmencabut permohonannya secara lisan;Halaman 3 dari 5 Permohonan Nomor:1748/Pdt.P/2019/PNBtmMenimbang, bahwa undangundang secara khusus tidak mengaturmengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan daripengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang merupakanhak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;Menimbang

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesual denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Sementara, Penyelenggara Negara itu sendiri meliputi:GF Pl be poPejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; danPejabat lain

negara diaturdalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(UU ASN).Pegawai negeri yang disebut dalam UU ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai AparaturSipil Negara (Pegawai ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan pegawaipemerintah dengan

Negara yang menjalankan fungsiEksekutif Legeslatif dan Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasHalaman 49 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sdapokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan UndangUndang yang berlaku dan dalam Pasal 2 nyadijelaskan siapa c yang menjadi penyelengara Negara disebutkan PejabatNegara lembaga Tertinggi Negara, ada Pejabat Negara lembaga TinggiNegara, ada Menteri ada Gubernur ada Bupati dan ada pejabat lain sesualdengan

Negara diwajibkan mengisi LHKPNPegawai Pabrik umpamanya, seorang manager sebuah perusahaantidakberwajiban moral mengisi LHKPN karena pejabat Negara disini menurut UndangUndang No.5 tahun 2014 disini disebutkan Presiden, wakil Presiden, Ketua, atauWakil Ketua anggota MPR, DPR, DPRD DPD MA, MK BPK Komisi Yudisial KPKdan lain sebagainya pejabat Negara yang ditentukan oleh UndangUndang,mereka melaporkan Harta Kekayaannya terkait dengan Transparasi kepadaNegara karena digaji oleh Negara Seorang komisaris

atau pimpinan dari persero milik Negara karenadiwajibkan membuat LHKPN bukantermasuk sebagai penyelenggaraNegara atau pejabat Negara, tetapi ini kewajiban bagi lingkungan daridireksi atau meneger itu untuk melaporkan tapi dia bukan pejabat NegaraHalaman 50 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sda Kita melihat diketentuan UndangUndang No.5 Tahun 2014 dipasal terakhir,itu ketentuan apa saja setelah munculnya UndangUndang ini ada beberapaketentuan yang harus dicabut .

Majelis Hakim telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa : Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama" ;Hal. 41 dari 58 hal. Put.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang padaPasal 9 menyatakan bahwa : Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali ataulebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, karenaapabila dibayarkan dari seluruh bagian/item yang tercantum dalam paket BelanjaPenunjang Kegiatan berdasarkan Perbub No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2009, maka akan terjadi pembayaran ganda uang pondokan/

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap ;Berdasarkan fakta persidangan dan bukti kwitansi pembayaran bahwa DanaPenunjang Kegiatan untuk 9 (sembilan) kegiatan dibayarkan secara raga dalam duatahap, yaitu Kunjungan Kerja ke Surabaya Sidoarjo tgl. 20 22 April 2005,Pelatihan Pilkada di DIY tgl. 06 08 Mei 2005, Workshop

Biaya Transportasi/ 5.000.000, Ganda dengan SPPDAkomodasi PesertaPertemuan Jumlah 9.000.000, Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan pembayaran gandasebagaimana fakta hukum di atas serta mempertimbangkan regulasi yang mengaturtentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003, Pasal 7 ayat (1) Biaya Perjalanan Dinaspada huruf e menyatakan : Uang harian yang mencakup

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama ;Bardasarkan uraian di atas, meskipun Belanja Penunjang Kegiatan/OperasionalPimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan dalam Perbub No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah sah, karena belum dibatalkanmaupun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi karenapembayaran dana Biaya Perjalanan Dinas

YUS adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada orangorang yangTerdakwa kenal dan memperoleh keuntungan.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1 (satu)kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (shabu) tersebut.Hal. 3 dari 10 hal.

55 (lima puluh lima) kantong plastik bening berklip kosong,1 (Satu) kantong plastik warna hitam di lemari baju yang ada di dalam kamar tiduryang didalamnya terdapat 1 (Satu) unit hp merk Nokia warna hitam berikut simcarddan uang tunai sejumlah Rp 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), setelahditanyakan Terdakwa mengakui memiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebihlanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 01 (satu)kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0774.K tanggal 24 September 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun PSF, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian diPontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obatdan

RONI tersebut dan menanyakan kepada kami (petugaskepolisian) dimana keberadaan Sdra.RONI, kemudian karena kami(petugas kepolisian) curiga terhadap Terdakwa tersebut maka kami(petugas kepolisian) melakukan pengamanan terhadap Terdakwatersebut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pejabat Negara atau InstansiNegara terhadap narkotika jenis shabu; Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saatdilakukan penangkapan Terdakwa yaitu Bripda Faisal Tanjung danKepala Dusun Pulau Tayan

RONI tersebut dan menanyakan kepada kami (petugaskepolisian) dimana keberadaan Sdra.RONI, kemudian karena kami(petugas kepolisian) curiga terhadap Terdakwa tersebut maka kami(petugas kepolisian) melakukan pengamanan terhadap Terdakwatersebut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pejabat Negara atau InstansiNegara terhadap narkotika jenis shabu; Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saatdilakukan penangkapan Terdakwa yaitu Briptu Ocktabyanus.L dan KepalaDusun Pulau Tayan

negara atau instansinegara yang berwenang dalam menguasai 1 (Satu) lembar uang pecahanRp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan narkotika jenisshabu;Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa ada memiliki1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa ada melakukantransaksi jualbeli narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi mengetahui akan tetapi setelah penangkapan

Kemudian Terdakwa mengakui bahwa1 (Satu) lembar uang pecahan Rp5.000, (lima ribu rupiah) yang didalamnyaberisikan diduga narkotika jenis shabu dan dibungkus lagi menggunakan 1(satu) buah kantong plastik bening tersebut didapatkan dari Sdra.RONI dankemudian akan dijual kepada Sdra.DENIS melalui perantara Terdakwa.Kemudian terhadap semua barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke PolresSanggau untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara terhadap

Negara atau Instansi Negara yang berwenang terhadapnarkotika jenis shabu, dengan demikian diperoleh kesimpulan perbuatanTerdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak menjadi perantaradalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga telah memenuhi unsur tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Mmembeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan I;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)UndangUndang RI

sehingga ini adalah suatu halyang cacat logika dan tidak dapat diterima kalau Pemohon dapatmelakukan hal tersebut seperti yang dituduhkan selama ini, karenabeliau bukan dan tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara negara;Bahwa melihat dari Pengertian Penyelenggara Negara dapatditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999), yang menyatakansebagai berikut:Penyelenggara Negara adalah Pejabat

Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraannegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Kemudian, di dalam Pasal 2 UndangUndang28/1999 dijelaskan siapa saja yang termasuk penyelenggaranegara, yaitu:1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Bgl6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dan7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuanperaturan

Negara, sehingga apabila dikajiHalaman 9 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Blb.secara hukum hal tersebut adalah lebin mengacu kepada dimanagugatan tersebut harus diajukan oleh Penggugat.

Negara, sehingga apabila dikajisecara hukum hal tersebut adalah lebin mengacu kepada dimana gugatantersebut harus diajukan oleh Penggugat, Untuk itu penggugat seharusnyaapabila mendalikan pembatalan Produk pejabat Negara ( Beschiking )maka gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negarabukan di Pengadilan Negeni.

Dan jelasserta tegas bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Akta PengikatanJual beli No 10 tanggal 02 Desember 2010 dan Akta Kuasa Menjual No 11 tanggal02 desember 2010 batal, yang mana hal ini mempertegas bahwa Pembatalanproduk pejabat Negara adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya GugatanPenggugat haruslah ditolak atau stidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Negara, sehingga apabila dikaji secarahukum hal tersebut adalah lebih mengacu kepada dimana gugatantersebut harus diajukan oleh Penggugat.

Untuk itu penggugatseharusnya apabila mendalilkan pembatalan Produk pejabat Negara (Beschiking ) maka gugatan Penggugat harus diajukan di PengadilanTata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri.

TORO selaku pemilikrumah tidak sedang berada di dalam rumahnya.Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Halaman 7 dari 27 /Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN SagMenimbang

TORO selaku pemilikrumah tidak sedang berada di dalam rumahnya.Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan

Sus/2018/PN SagBahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan tidak berkeberatan ;4.

terdakwa tersebutterdakwa keluarkan dan terdakwa simpan di bawah meja.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki/ menguasai 4 (empat)paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabutersebut untuk terdakwa konsumsi saja akan tetapi kalau ada temanmeminta bagi tersangak akan memberikannya.Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahanterhadap terdakwa, ada warga yang ikut menyaksikan yaitu ketua RTsetempat yang tidak terdakwa kenal.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat

negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal memiliki serta menguasainarkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket plastik bening berklipyang diduga berisikan narkotika jenis shabu.Bahwa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotikajenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan sebelumnya terdakwaHalaman 16 dari 27 /Putusan Nomor 298/Pid.

No. 03 P/HUM/200227.Bahwa UU No.4 Tahun 1999 pasal 33 ayat (3) yang mengatur tentanghakhak DPR tidak mengatur hak untuk menghadirkan seseorang untukdimintai keterangan ;28.Bahwa ternyata, Peraturan Tatib DPR No.03A, pasal 11 telahmenambah satu macam hak baru bagi dirinya sendiri diluar dariketentuan UU No.4 Tahun 1999 ;29.Bahwa UU No.4 Tahun 1999, pasal 35 berbunyi : (1) DPR dan DPRD,dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan tingkatannya masingmasing, barhak meminta pejabat Negara, pejabat pemerintah

, atauwarga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang hal yangperlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, danpembangunan. (2) Pejabat Negara, pejabat pemerintah, atau wagamasyarakat yang menolak permintaan sebagaimana yang dimaksudayat (1) diancam karena merendahkan martabat dan kehormatan DPRdan DPRD dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. (3)Pelaksanaan hak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2)diatur dalam Tata Tertib DPR dan DPRD ;30.Bahwa UU No.4 Tahun 1999

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menghalangi juru sita PengadilanNegeri Ende yang adalah pejabat negara yang tugas dan fungsinyadilindungi oleh undangundang, tidak bisa menjalankan tugas dengan baikpada saat pelaksanaan eksekusi atas sebuah putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Pelda Muhamad Ali Abubekar NRP.580548 tersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 212 KUHP.Mahkamah

bukan sumpah/janji yang sah menurut hukum.Pemohon Kasasi sebagai Prajurit TNI/AD, bersyukur bahwa persoalankekeliruan peradilan Negara selama ini, dapat Pemohon Kasasi ungkapkan,untuk dilihat dan ditentukan sendiri oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia, sehingga kita di NKRI Negara Hukum ini, memperoleh kepastiantentang sumpah atau janji di persidangan peradilan Negara, tanpa yangmengucapkan sumpah/janji didampingi oleh Penghulu/Imam seperti diperadilan Negara selama ini apakah sah, atau sumpah Pejabat

Negara,termasuk para Hakim/Oditur yang didampingi Penghulu/Imam itu yang sah.Kita menanti Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, biar menjadiYurisprudensi yang dipegang oleh para Penasihat Hukum dalam semuaperadilan di NKRI nanti..

Bahwa apabila dilihat dari sisi kKewenangan untuk mengadili perouatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara jelas bahwakewenangan untuk mengadili perkara dimaksud berada pada PengadilanTata Usaha Negara dan bukan pada Pengadilan Umum.Halaman 5 dari 12 hal. Put.

gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Penggugatdalam gugatannya tidak menyebutkan dasar hukum (rechts grond) dalam halini nomor hak milik penguasaan bidang tanah dari Tergugat 1 sampaidengan 4;Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penerbitansertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat V selaku Pejabat Negaramaka sesuai ketentuan hukum Penggugat patut menggugat Tergugat V kePengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkaraperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat

Negara.

yang berisi narkotika jenis shabu di engsel pintu gudangpupuk milik saksi, Kemudian Terdakwa meletakkan uang pembayaran sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) diengsel pintu gudang pupuk tersebut; Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone NokiaE90 dengan nomor simcard : 082139663838 dan 1 (satu) handphone merkSamsung type A6+ Nomor Imei 1 : 356472096666699/01, Imei 2356473096666697/01, Nomor Simcard : 081945553838; Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai jin dari pejabat

negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;4.

padahari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 11.30 Wib., di gudang milik saksiNur Hasan di daerah Tajinan, Kemudian saksi Nur Hasan menunjukan letak 1(Satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya sudah ada 1 (Satu) kantong plastik klipkecil yang berisi narkotika jenis shabu di engsel pintu gudang pupuk milik saksi NurHasan, kemudian Terdakwa meletakkan uang pembayaran sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) diengsel pintu gudang pupuk tersebut; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge):Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) Handphone Nokia E90 dengan nomor simcard : 082139663838;2. 1 (satu) handphone merk Samsung type A6+ Nomor Imei 1356472096666699/01, Imei 2 : 356473096666697/01, Nomor Simcard081945553838;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.

negara yangberwenang; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Surabaya No.

PURWOKERTO TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO/EXEPTIE VANONBEVOEEDHHEID;Bahwa gugatan para Penggugat petitum 8, dimana para Penggugat mengajukanpermohonan agar peralihan hak/jual beli tanah Tergugat I yang terletak sesuai petaBlok 002 Nomor 147 seluas 330 M2 berikut bangunan diatasnya seluas 150 M2 atasnama Afif Nur Dzaki (Tergugat IT) dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;Bahwa penerbitkan sertipikat atas tanah tersebut atas nama Tergugat II adalahmerupakan keputusan badan/pejabat

Negara yang dimaksud UndangUndang RI No.9 tahun 2004 jo UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegera, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas;Oleh karena itu apabila para Penggugat mengajukan pembatalan keputusan badan/pejabat Negara dimaksud, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;02.GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK/ERROR INSUBJECTO;Bahwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang syubek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam pasal 49;Oleh karena itu, bahwa Pengadilan Agama Berwenang untuk memeriksa danmemutus sengketa waris dan atau sengketa hak milik atau sengketa lainsebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 b Undang Undang No. 3 Tahun 2006;Bahwa penerbitan sertipikat atas tanah atas nama Tergugat II adalah merupakankeputusan Badan/Pejabat

Negara adalah benar seperti dimaksud UndangUndang No 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara; Namun dinyatakan dalam pasal 53 ayat (1) :Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batalatau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Bahwa namun demikian tidak setiap

Negara yang dimaksud UndangUndang RI No.9 tahun 2004 jo UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegera, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tersebutMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun2006 tetang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan20Agama telah dinyatakan Pengadilan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14 Maret6.2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara,Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanandinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .Ayat (2) Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinassebagaimana

Negara,Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap.

Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan Peraturan BupatiSumbawa Barat Nomor 25 tahun 2011, tanggal 07 Juli 2011 berlaku sejaktanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan atas Peraturan BupatiSumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggall4 Maret 2011 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b).Bahwa akibat perbuatan terdakwa HELMIATI,S.Kom,MM. telah menimbulkankerugian keuangan

Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 6 tahun 2011, tanggal 14Maret 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PejabatNegara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.Pasal 17 ayat (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanandinas wajib menyampaikan dokumenpertanggungjawaban perjalanan dinas .Ayat (2) .

Negara, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Buyung untuk Terdakwa konsumsi sendiri;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor149/PID.SUS/2020/PT PTKBahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0146.K tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat danditandatangani

(Satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan diatap seng rumah Terdakwa Reza Elharis J Als Jambek Bin Ismed Y NR dan1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 908 warna hitambiru ditemukandiatas tempat tidur yang berada di lantai dua rumah Terdakwa Reza ElharisJ Als Jambek Bin Ismed Y NR, setelah ditanyakan Terdakwa mengakuimemiliki Semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor149/PID.SUS/2020/PT PTKBerdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0146.K tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badanperadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yangberada dalam lingkungan peradilan tersebut; Selanjutnya pada Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat

negara yang melakukankekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undangundang; Dan diperkuat dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yangmelaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada BadanPeradilan Mahkamah Agung;Berdasarkan ketentuan undangundang di atas, maka Mahkamah PartaiDemokrat/Tergugat tidak berwenang dan atau tidak berhak untukHalaman 5 dari 35 hal.

pada badanperadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yangberada dalam lingkungan peradilan tersebut;Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan puladengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat

negara yang melakukankekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undangundang;Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan puladengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yangmelaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada badan peradilanMahkamah Agung;Timbul pertanyaan:Apakah Mahkamah Partai Demokrat bisa bertindak mengatasnamakansebagai

Jawabannya:Berdasarkan Pasal 1 angka (5) juncto Pasal 19 juncto Pasal 31 ayat (1)Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Bahwa yang bisa mengatasnamakan dan mengadili sebagai Hakimadalah Hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan HakimMahkamah Konstitusi RI yang keduanya adalah pejabat negarasedangkan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) bukanlahHakim di bawah Mahkamah Agung dan juga bukan Hakim MahkamahKonstitusi dan juga bukan Hakim Pejabat Negara;Maka, berdasarkan

Sehingga ruang terjadinya penafsiran hukum secaraekstensif dapat terhindarkan, karena penafsiran hukum ini jauh lebih burukdaripada penafsiran analogi yang dilarang dalam hukum pidana.Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parepare tersebut, bahwapajabat pemerintah atau pejabat Negara dapat menunjuk kuasakhususnya untuk melaporkannya, justeru jauh lebih buruk daripadapenafsiran hukum secara ekstensif.

PelaporanSiapapun dapat melakukan sedangkan pengaduan mutlak dilakukanoleh pihak yang terkena kejahatan secara langsung dan tidak bolehdiwakili oleh siapapun.> Bertentangan Putusan Mahkamah Konstitus No. 31/PUUXII/2015.Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parepare tentang pejabatpemerintah atau pejabat Negara dapat dapat menunjuk kuasanyamelaporkannya adalah menyimpang/bertentangan dengan keputusanMahkamah Konstitusi NO.31/PUUXII/2015.

Hakekat kandungan putusanMK tersebut adalah bahwa kedudukan semua orang dihadapan hukumadalah sama, dan tidak adalah perlakuan khusus istimewa kepada PNS,pejabat pemerintah atau pejabat Negara.

Negara dapat memberikan kuasa khusus pada pihak lain untukmelaporkannya.

Pertimbangan hukum tersebut bertentangan denganasas legalitas, karena tidak satupun kententuan hukum yang jelas mengaturbahwa pejabat pemerintah atau pejabat Negara dapat menunjuk kuasanyauntuk melaporkannya atau mewakili personal pejabat pemerintahn ataupejabat Negara tersebut dalam memberikan pengaduan.2.

shabuyang dibungkus dalam plastik bening berklip.Berat Bruto : 1,23 g (Satu koma dua tiga gram).Berat Netto : 0,87 g (nol koma delapan tujuh gram).Perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan narkotika Golongan jenis Metamfetamin dengan total netto +0,87 g (nol koma delapan tujuh gram) tersebut tanpa izin dan tanparekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala Badan Pengawasan Obat danMakanan RI ataupun Pejabat

Negara yang berwenang mengeluarkannya;Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa TITO RONAL PARDEDE Als TITO Bin MARINGANPARDEDE (Alm) pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira jam 13.00 Wibatau setidak tidaknya dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaktidaknya diTahun 2020, bertempat di warung kosong yang beralamat di JIn.

Negara yang berwenang mengeluarkannya;Perbuatan Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Sanggau dan yang keenamkalinya Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas dari Polres Sanggau,sedangkan waktu Saksi melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabudengan Terdakwa, saksi sudah lupa, sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu; Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 2(dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisiantersebut; Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauinstansi negara yang berwenang dalam menguasai dan memiliki 2

negara atauinstansi negara yang berwenang dalam menguasai dan memiliki 2 (dua)paket yang berisi narkotika jenis shabu tersebut;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Sag Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlinatkan dipersidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) kantong plastik berklip yang berisikan

Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding akan menghubungkan unsur unsur tersebut denganfakta fakta yang diperoleh dalam dipersidangan ;Unsur ke1 yaitu : Pegawai Negeri / Pejabat Negara :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negerisebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,302. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,3. Menteri,4. Gubernur,5. Hakim,6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,ds Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagaisubyek hukumnya adalah terdakwa ABD.

RIWU KORE.MM.MH sebagai pejabat Negara dan namabaik keluarga tercemar;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 327 ayat (1)KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa WELLY M DIMOE DJAMLILS.Pdpada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, memberitahukan atau mengadukanbahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan,perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana

RIWU KORE.MM.MH sebagai pejabat Negara dan namabaik keluarga tercemar;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220KUHP;ATAUHal 5 dari 27 hal Putusan No.68/PID.B/2016/PN.KpgKETIGA :Bahwa ia Terdakwa WELLY M DIMOE DJAMLS.Pdpada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja menyerang kehormatanatau nama baik seseorang yakni saksi korban DR. JEFRIRSTSON R.

RIWU KORE.MM.MH sebagai pejabat Negara dan namabaik keluarga tercemar;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa/PenasehatHukumnya tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukanSaksisaksi sebagai berikut :1. Saksi korban :DR. JEFIRSTSON R RIWU KORE M,H.

karena pada waktu Laporan itu dibuatbertepatan dengan proses pemilihan anggota legislatifTahun 2014 dan saksi sebagaisalah satu caleg dari Partai Demokrat untuk daerah Pemilihan NTT II yang meliputiPulau Timor, Rote, Sabu dan Sumba;Bahwa monitoring pemberian beasiswa merupakan tugas Komisi X;Bahwa ada surat dari Bawaslu yang menyatakan bahwa LaporanTerdakwa tidakmemenuhi syarat untuk ditindak lanjuti;Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi merasa difitnah sehingga namabaik saksi sebagai pejabat

Negara dan nama baik keluarga tercemar;Atas keterangan saksi tersebutTerdakwa menyatakan tidak memfitnah danmencemarkan nama baik saksi korban, Terdakwa membuat Laporan pengaduan kepihak Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai amanat dari UU No. 8 Tahun2012 Tentang Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana Terdakwa selakuwarga negara berhak melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran pemilu;.