Bahwa begitu juga ketentuan dalam Pasal 59 A Peraturan Termohon aquo yang berbunyi: Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, yangmenjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjadi pemeraniklan layanan masyarakat institusinya pada media cetak, media elektronikatau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara.*harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, karena:a.

Negara dalamrangka mensosialisasikan progamprogam institusinya.

Negara, Pimpinan dan AnggotaDPRD, yang menjadi calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarangHalaman 25 dari 69 halaman.

negara, pimpinan dan anggotaDPRD saja, sedangkan Anggora DPR tidak dilarang ?.

HA, Muhaimin Iskandar, M.Si selaku warganegaraIndonesia dan merupakan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiRepublik Indonesia dan juga selaku Ketua Umum Dewan PengurusPartai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang masih aktif menjabatsebagai Pejabat Negara.2) Sdr. H.

, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untukitu Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Pemohon menerangkanmempunyai 2 (dua) akte kelahiran dan akan membatalkan salah satu dari aktekelahiran yang diterbitkan oleh Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipilkotamadya Medan, sehingga Hakim yang memeriksa menerangkan untukmelakukan pembatalan akte kelahiran bukan wewenang Pengadilan NegeriBatam, karena Akte Kelahiran merupakan Keputusan Pejabat

Negara danPemohon dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan salah satu aktekelahiran tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pemohonmencabut permohonannya secara lisan;Halaman 3 dari 5 Permohonan Nomor:1748/Pdt.P/2019/PNBtmMenimbang, bahwa undangundang secara khusus tidak mengaturmengenai pencabutan permohonan, namun sepanjang penetapan daripengadilan belum dibacakan, maka pencabutan permohonan yang merupakanhak pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dapat dikabulkan;Menimbang

Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesual denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Sementara, Penyelenggara Negara itu sendiri meliputi:GF Pl be poPejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; danPejabat lain

negara diaturdalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara(UU ASN).Pegawai negeri yang disebut dalam UU ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai AparaturSipil Negara (Pegawai ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaianuntuk menduduki jabatan pemerintahan.Sedangkan yang dimaksud dengan Pegawai ASN adalah PNS dan pegawaipemerintah dengan

Negara yang menjalankan fungsiEksekutif Legeslatif dan Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugasHalaman 49 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sdapokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan UndangUndang yang berlaku dan dalam Pasal 2 nyadijelaskan siapa c yang menjadi penyelengara Negara disebutkan PejabatNegara lembaga Tertinggi Negara, ada Pejabat Negara lembaga TinggiNegara, ada Menteri ada Gubernur ada Bupati dan ada pejabat lain sesualdengan

Negara diwajibkan mengisi LHKPNPegawai Pabrik umpamanya, seorang manager sebuah perusahaantidakberwajiban moral mengisi LHKPN karena pejabat Negara disini menurut UndangUndang No.5 tahun 2014 disini disebutkan Presiden, wakil Presiden, Ketua, atauWakil Ketua anggota MPR, DPR, DPRD DPD MA, MK BPK Komisi Yudisial KPKdan lain sebagainya pejabat Negara yang ditentukan oleh UndangUndang,mereka melaporkan Harta Kekayaannya terkait dengan Transparasi kepadaNegara karena digaji oleh Negara Seorang komisaris

atau pimpinan dari persero milik Negara karenadiwajibkan membuat LHKPN bukantermasuk sebagai penyelenggaraNegara atau pejabat Negara, tetapi ini kewajiban bagi lingkungan daridireksi atau meneger itu untuk melaporkan tapi dia bukan pejabat NegaraHalaman 50 dari 70 Putusan Nomor 08/Pid.Prap/201 7/PN.Sda Kita melihat diketentuan UndangUndang No.5 Tahun 2014 dipasal terakhir,itu ketentuan apa saja setelah munculnya UndangUndang ini ada beberapaketentuan yang harus dicabut .

Majelis Hakim telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa : Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama" ;Hal. 41 dari 58 hal. Put.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang padaPasal 9 menyatakan bahwa : Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali ataulebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, karenaapabila dibayarkan dari seluruh bagian/item yang tercantum dalam paket BelanjaPenunjang Kegiatan berdasarkan Perbub No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29Agustus 2009, maka akan terjadi pembayaran ganda uang pondokan/

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap ;Berdasarkan fakta persidangan dan bukti kwitansi pembayaran bahwa DanaPenunjang Kegiatan untuk 9 (sembilan) kegiatan dibayarkan secara raga dalam duatahap, yaitu Kunjungan Kerja ke Surabaya Sidoarjo tgl. 20 22 April 2005,Pelatihan Pilkada di DIY tgl. 06 08 Mei 2005, Workshop

Biaya Transportasi/ 5.000.000, Ganda dengan SPPDAkomodasi PesertaPertemuan Jumlah 9.000.000, Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan pembayaran gandasebagaimana fakta hukum di atas serta mempertimbangkan regulasi yang mengaturtentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003, Pasal 7 ayat (1) Biaya Perjalanan Dinaspada huruf e menyatakan : Uang harian yang mencakup

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama ;Bardasarkan uraian di atas, meskipun Belanja Penunjang Kegiatan/OperasionalPimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan dalam Perbub No. 180.188/HK149/2005 tanggal 29 Agustus 2005 adalah sah, karena belum dibatalkanmaupun bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi karenapembayaran dana Biaya Perjalanan Dinas

RONI tersebut dan menanyakan kepada kami (petugaskepolisian) dimana keberadaan Sdra.RONI, kemudian karena kami(petugas kepolisian) curiga terhadap Terdakwa tersebut maka kami(petugas kepolisian) melakukan pengamanan terhadap Terdakwatersebut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pejabat Negara atau InstansiNegara terhadap narkotika jenis shabu; Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saatdilakukan penangkapan Terdakwa yaitu Bripda Faisal Tanjung danKepala Dusun Pulau Tayan

RONI tersebut dan menanyakan kepada kami (petugaskepolisian) dimana keberadaan Sdra.RONI, kemudian karena kami(petugas kepolisian) curiga terhadap Terdakwa tersebut maka kami(petugas kepolisian) melakukan pengamanan terhadap Terdakwatersebut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari pejabat Negara atau InstansiNegara terhadap narkotika jenis shabu; Bahwa selain saksi, ada orang lain yang ikut menyaksikan pada saatdilakukan penangkapan Terdakwa yaitu Briptu Ocktabyanus.L dan KepalaDusun Pulau Tayan

negara atau instansinegara yang berwenang dalam menguasai 1 (Satu) lembar uang pecahanRp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan narkotika jenisshabu;Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa ada memiliki1(satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa ada melakukantransaksi jualbeli narkotika jenis shabu tersebut; Bahwa saksi mengetahui akan tetapi setelah penangkapan

Kemudian Terdakwa mengakui bahwa1 (Satu) lembar uang pecahan Rp5.000, (lima ribu rupiah) yang didalamnyaberisikan diduga narkotika jenis shabu dan dibungkus lagi menggunakan 1(satu) buah kantong plastik bening tersebut didapatkan dari Sdra.RONI dankemudian akan dijual kepada Sdra.DENIS melalui perantara Terdakwa.Kemudian terhadap semua barang bukti beserta Terdakwa dibawa ke PolresSanggau untuk proses hukum lebih lanjut; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara terhadap

Negara atau Instansi Negara yang berwenang terhadapnarkotika jenis shabu, dengan demikian diperoleh kesimpulan perbuatanTerdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tanpa hak menjadi perantaradalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga telah memenuhi unsur tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, Mmembeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan I;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1)UndangUndang RI

AHON tersebut adalah Terdakwa ELLYLUSIYANTO Als ELI Als PAK BAYU.eBahwa Terdakwa ELLY LUSIYANTO Als ELI tidak ada memiliki ijindari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalammenguasai, memiliki 1 (Satu) kantong plastik bening berklip yang didugaberisi Narkotika jenis Shabu tersebut.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan tidak berkeberatan4.

AHON tersebut adalah Terdakwa ELLYLUSIYANTO Als ELI Als PAK BAYU.eBahwa Terdakwa ELLY LUSIYANTO Als ELI tidak ada memiliki ijindari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalamHalaman 14 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Sagmenguasai, memiliki 1 (Satu) kantong plastik bening berklip yang didugaberisi Narkotika jenis Shabu tersebut.@ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa ELLYLUSIYANTO Als ELI mendapatkan 1 (satu) paket yang diduga berisiNarkotika jenis Shabu yang dibungkus

="Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal mengkonumsi Shabu.

="Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal mengkonumsi Shabu.Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan inimaka segala sesuatu hal / pristiwapristiwa yang terjadi di persidangan yangtelah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuatdalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari =putusan inMenimbang bahwa, Berdasarkan faktafakta hukum sebagaimanatersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan

Negara atau Instansi Negara yang berwenang dalammenguasai, memiliki 1 (Satu) kantong plastik bening berklip yang diduga berisiNarkotika jenis Shabu tersebut.Menimbang bahwa terdakwa menerangkan tidak dalam masarehabilitas dalam penggunaan narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak merasaketergantungan dalam penggunaan narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pengujian laboratorium BalaiBesar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak NomorLP.18.097.99.20.05.0871.K tanggal 10 Desember 2018

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas 4(empat) orang, masingmasing merangkap Anggota.(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pejabat negara.(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntutumum.(5) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.(6) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf

negara;3) ketentuan tentang pertanggungjawaban Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik danmenyampaikan laporan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;4) ketentuan mengenai pemberatan ancaman pidana pokok terhadap Anggota Komisi ataupegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan korupsi; dan5) ketentuan mengenai pemberhentian tanpa syarat kepada Anggota Komisi PemberantasanKorupsi yang melakukan tindak

PimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai Anggota yangsemuanya adalah pejabat negara.

melakukan penangkapan,penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.Ayat (2)Cukup jelasPasal 39Cukup jelasPasal 40Cukup jelasPasal 41Yang dimaksud lembaga penegak hukum negara lain, termasuk kepolisian, kejaksaan,pengadilan, dan badanbadan khusus lain dari negara asing yang menangani perkara tindakpidana korupsi.Pasal 42Cukup jelasPasal 43Cukup jelasPasal 44Cukup jelasPasal 45Cukup jelasPasal 46Ayat (1)Yang dimaksud dengan prosedur khusus adalah kewajiban memperoleh izin bagitersangka pejabat

negara tertentu untuk dapat dilakukan pemeriksaan.Ayat (2)Cukup jelasPasal 47Cukup jelasPasal 48Cukup jelasPasal 49Cukup jelasPasal 50Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Cukup jelasAyat (3)Cukup jelasAyat (4)Yang dimaksud dengan dilakukan secara bersamaan adalah dihitung berdasarkan haridan tanggal yang sama dimulainya penyidikan.Pasal 51Cukup jelasPasal 52Cukup jelasPasal 53Cukup jelasPasal 54Cukup jelasPasal 55Cukup jelasPasal 56Ayat (1)Cukup jelasAyat (2)Berdasarkan ketentuan ini maka dalam menetapkan

Negara, sehingga apabila dikajiHalaman 9 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Blb.secara hukum hal tersebut adalah lebin mengacu kepada dimanagugatan tersebut harus diajukan oleh Penggugat.

Negara, sehingga apabila dikajisecara hukum hal tersebut adalah lebin mengacu kepada dimana gugatantersebut harus diajukan oleh Penggugat, Untuk itu penggugat seharusnyaapabila mendalikan pembatalan Produk pejabat Negara ( Beschiking )maka gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negarabukan di Pengadilan Negeni.

Dan jelasserta tegas bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar Akta PengikatanJual beli No 10 tanggal 02 Desember 2010 dan Akta Kuasa Menjual No 11 tanggal02 desember 2010 batal, yang mana hal ini mempertegas bahwa Pembatalanproduk pejabat Negara adalah merupakan wewenang Pengadilan Tata UsahaNegara bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya GugatanPenggugat haruslah ditolak atau stidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Negara, sehingga apabila dikaji secarahukum hal tersebut adalah lebih mengacu kepada dimana gugatantersebut harus diajukan oleh Penggugat.

Untuk itu penggugatseharusnya apabila mendalilkan pembatalan Produk pejabat Negara (Beschiking ) maka gugatan Penggugat harus diajukan di PengadilanTata Usaha Negara bukan di Pengadilan Negeri.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negara adalah Pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa menurut Pasal

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; == === = 22229 222 en nnn nnn nnn nanan394. Gubemnur ; 22222 2 5. Hakim ; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, dan ; 7.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Neagara ; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ; 3. Menteri ; + 2= 22222 oo nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn en nnn4. Gubemur ; 5. Hakim ; = === 2= #22 $25 22225 2222 ===6.Pejabat negara yang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku,dan ; == 2 $= 22 = non nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn oo7.

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menghalangi juru sita PengadilanNegeri Ende yang adalah pejabat negara yang tugas dan fungsinyadilindungi oleh undangundang, tidak bisa menjalankan tugas dengan baikpada saat pelaksanaan eksekusi atas sebuah putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Pelda Muhamad Ali Abubekar NRP.580548 tersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 212 KUHP.Mahkamah

bukan sumpah/janji yang sah menurut hukum.Pemohon Kasasi sebagai Prajurit TNI/AD, bersyukur bahwa persoalankekeliruan peradilan Negara selama ini, dapat Pemohon Kasasi ungkapkan,untuk dilihat dan ditentukan sendiri oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia, sehingga kita di NKRI Negara Hukum ini, memperoleh kepastiantentang sumpah atau janji di persidangan peradilan Negara, tanpa yangmengucapkan sumpah/janji didampingi oleh Penghulu/Imam seperti diperadilan Negara selama ini apakah sah, atau sumpah Pejabat

Negara,termasuk para Hakim/Oditur yang didampingi Penghulu/Imam itu yang sah.Kita menanti Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, biar menjadiYurisprudensi yang dipegang oleh para Penasihat Hukum dalam semuaperadilan di NKRI nanti..

TORO selaku pemilikrumah tidak sedang berada di dalam rumahnya.Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Halaman 7 dari 27 /Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2018/PN SagMenimbang

TORO selaku pemilikrumah tidak sedang berada di dalam rumahnya.Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan

Sus/2018/PN SagBahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan tidak adamelakukan perlawanan dan terdakwa mengakui perbuatannya dansituasi pada saat itu dalam keadaan sepi dikarenakan waktu dini hari.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat negara atauisntansi negara yang berwenang dalam hal memiliki/ menguasai 4(empat) paket plastik bening berklip yang diduga narkotika jenisshabu.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamenyatakan tidak berkeberatan ;4.

terdakwa tersebutterdakwa keluarkan dan terdakwa simpan di bawah meja.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki/ menguasai 4 (empat)paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabutersebut untuk terdakwa konsumsi saja akan tetapi kalau ada temanmeminta bagi tersangak akan memberikannya.Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahanterhadap terdakwa, ada warga yang ikut menyaksikan yaitu ketua RTsetempat yang tidak terdakwa kenal.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat

negara atauinstansi negara yang berwenang dalam hal memiliki serta menguasainarkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket plastik bening berklipyang diduga berisikan narkotika jenis shabu.Bahwa 4 (empat) paket plastik bening berklip yang berisikan narkotikajenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan sebelumnya terdakwaHalaman 16 dari 27 /Putusan Nomor 298/Pid.

yang berisi narkotika jenis shabu di engsel pintu gudangpupuk milik saksi, Kemudian Terdakwa meletakkan uang pembayaran sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) diengsel pintu gudang pupuk tersebut; Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone NokiaE90 dengan nomor simcard : 082139663838 dan 1 (satu) handphone merkSamsung type A6+ Nomor Imei 1 : 356472096666699/01, Imei 2356473096666697/01, Nomor Simcard : 081945553838; Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai jin dari pejabat

negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;4.

padahari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira jam 11.30 Wib., di gudang milik saksiNur Hasan di daerah Tajinan, Kemudian saksi Nur Hasan menunjukan letak 1(Satu) bungkus kertas tisu yang didalamnya sudah ada 1 (Satu) kantong plastik klipkecil yang berisi narkotika jenis shabu di engsel pintu gudang pupuk milik saksi NurHasan, kemudian Terdakwa meletakkan uang pembayaran sebesar Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) diengsel pintu gudang pupuk tersebut; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge):Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) Handphone Nokia E90 dengan nomor simcard : 082139663838;2. 1 (satu) handphone merk Samsung type A6+ Nomor Imei 1356472096666699/01, Imei 2 : 356473096666697/01, Nomor Simcard081945553838;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No.

negara yangberwenang; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Surabaya No.

PURWOKERTO TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO/EXEPTIE VANONBEVOEEDHHEID;Bahwa gugatan para Penggugat petitum 8, dimana para Penggugat mengajukanpermohonan agar peralihan hak/jual beli tanah Tergugat I yang terletak sesuai petaBlok 002 Nomor 147 seluas 330 M2 berikut bangunan diatasnya seluas 150 M2 atasnama Afif Nur Dzaki (Tergugat IT) dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum;Bahwa penerbitkan sertipikat atas tanah tersebut atas nama Tergugat II adalahmerupakan keputusan badan/pejabat

Negara yang dimaksud UndangUndang RI No.9 tahun 2004 jo UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegera, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas;Oleh karena itu apabila para Penggugat mengajukan pembatalan keputusan badan/pejabat Negara dimaksud, seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negarasehingga Pengadilan Agama Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;02.GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK/ERROR INSUBJECTO;Bahwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang syubek hukumnya antara orangorang yang beragama Islam, obyeksengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersamasama perkarasebagaimana dimaksud dalam pasal 49;Oleh karena itu, bahwa Pengadilan Agama Berwenang untuk memeriksa danmemutus sengketa waris dan atau sengketa hak milik atau sengketa lainsebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 b Undang Undang No. 3 Tahun 2006;Bahwa penerbitan sertipikat atas tanah atas nama Tergugat II adalah merupakankeputusan Badan/Pejabat

Negara adalah benar seperti dimaksud UndangUndang No 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara; Namun dinyatakan dalam pasal 53 ayat (1) :Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batalatau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Bahwa namun demikian tidak setiap

Negara yang dimaksud UndangUndang RI No.9 tahun 2004 jo UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegera, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan KabupatenBanyumas;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut Tergugat I tersebutMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun2006 tetang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan20Agama telah dinyatakan Pengadilan

Buyung untuk Terdakwa konsumsi sendiri;Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor149/PID.SUS/2020/PT PTKBahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0146.K tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat danditandatangani

(Satu) bundel kantong plastik bening berklip ditemukan diatap seng rumah Terdakwa Reza Elharis J Als Jambek Bin Ismed Y NR dan1 (satu) unit handphone merk Nokia RM 908 warna hitambiru ditemukandiatas tempat tidur yang berada di lantai dua rumah Terdakwa Reza ElharisJ Als Jambek Bin Ismed Y NR, setelah ditanyakan Terdakwa mengakuimemiliki Semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor149/PID.SUS/2020/PT PTKBerdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.20.107.99.20.05.0146.K tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun, SF,Apt, selaku Plh.

Disatu sisi Penggugat adalah Hakim yang diberikan statussebagai Pejabat Negara oleh undang undang dan dipanggil Yang Muliadisaat diruang sidang (meskipun kemudian dinonaktifkan), sehinggamemiliki kKedudukan dan status sosial yang cukup terpandangdimasyarakat, tetapi disisi lain KPKTergugat adalah lembaga PenegakHukum Negara yang disegani dan harapan masyarakat, namun sepertiLembaga Negara/Pemerintah lainnya umumnya tidak memiliki hartakekayaan sendiri, akan tetapi hanya menggunakan uang negara dariAPBN

Disatu sisi Penggugatadalah Hakim yang diberikan status sebagai Pejabat Negara olehundang undang dan dipanggil Yang Mulia disaat diruang sidang(meskipun kemudian dinon aktifkan), sehingga memiliki kedudukandan status sosial yang cukup terpandang dimasyarakat,..., makadapat disimpulkan bahwa Judex Facti dan Judex Juris mengakuikedudukan dan status sosial dari Termohon Peninjauan Kembaliuntuk tetap dipertimbangkan layaknya sebagai Pejabat Negara dandipanggil Yang Mulia di ruang siding;2) Bahwa untuk

Negara);Walaupun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diucapkan padatanggal 28 Februari 2012, namun Putusan Judex Facti (PutusanNomor 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tanggal 19 April 2012) tidakmempertimbangkan kedudukan dan status Termohon PeninjauanKembali, baik itu. sebagai tersangka, Terdakwa, dan kemudiandiberhentikan sementara dari jabatannya sebagai hakim sebagaipertimbangan yang fundamental.

Negara;Pertimbangan Judex Juris tentang kedudukan dan status sosialTermohon Peninjauan Kembali tersebut tentu tidak sesuai denganfakta hukum, yaitu bahwa Termohon Peninjauan Kembali, yangsebelumnya berstatus atau berkedudukan sebagai tersangka,Terdakwa, dan diberhentikan sementara dari kedudukan sebagaiHakim (Pejabat Negara), kemudian menjadi Terpidana dandiberhentikan secara tidak hormat dari kKedudukan sebagai Hakim(Pejabat Negara).

Negara dan yang dipanggil Yang Mulia di ruangsidang, harusnya memberikan contoh teladan bagi masyarakat danharus mempunyai integritas yang tinggi, tahan akan godaan suap yangHalaman 57 dari 64 hal.

untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa mengenal shabu shabu tersebut sejak awal tahun 2010tetapi Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klipkecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldodengan simcard Indosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp.87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yang berwenangdalam menyediakan shabu shabu tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu;2. 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029;3.

Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesarRp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang sebagian sudah digunakan untukmembeli rokok dan sisa Rp.87.000,00 (Delapan puluh tujuh ribu rupiah); Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip kecil berisi shabushabu, 1 (Satu) buah Handphone warna merah hitam merk aldo dengan simcardIndosat nomor 085704289029, dan Uang tunai sebesar Rp. 87.000,00 (delapanpuluh tujuh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat

negara yangberwenang dalam menyediakan shabu shabu tersebut; Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.10614LAB /NNF/20178. bahwa barang bukti dengan nomor : 11859 /2018/NNF :seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (1) nomor urut 61 Lampiran 1 UURI No.35 tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut:Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan Hakim pada badanperadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yangberada dalam lingkungan peradilan tersebut; Selanjutnya pada Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat

negara yang melakukankekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undangundang; Dan diperkuat dengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yangmelaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada BadanPeradilan Mahkamah Agung;Berdasarkan ketentuan undangundang di atas, maka Mahkamah PartaiDemokrat/Tergugat tidak berwenang dan atau tidak berhak untukHalaman 5 dari 35 hal.

pada badanperadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkunganperadilan tata usaha negara dan Hakim pada pengadilan khusus yangberada dalam lingkungan peradilan tersebut;Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan puladengan Pasal 19 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat

negara yang melakukankekuasaan Kehakiman yang diatur dalam undangundang;Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat Termohon Kasasi Nomor044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014 bertentangan puladengan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi:Hakim di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yangmelaksanakan kekuasaan Kehakiman yang berada pada badan peradilanMahkamah Agung;Timbul pertanyaan:Apakah Mahkamah Partai Demokrat bisa bertindak mengatasnamakansebagai

Jawabannya:Berdasarkan Pasal 1 angka (5) juncto Pasal 19 juncto Pasal 31 ayat (1)Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,Bahwa yang bisa mengatasnamakan dan mengadili sebagai Hakimadalah Hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI dan HakimMahkamah Konstitusi RI yang keduanya adalah pejabat negarasedangkan Mahkamah Partai Demokrat (Termohon Kasasi) bukanlahHakim di bawah Mahkamah Agung dan juga bukan Hakim MahkamahKonstitusi dan juga bukan Hakim Pejabat Negara;Maka, berdasarkan

Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum olehPenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yaitu bertindak/melakukanperbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan wewenang dankewajibannya selaku pejabat negara ;4. Menghukum Tergugat untuk mencabut kembali surat pencabutannyaterhadap 3 (tiga) surat yaitu 1.Surat Permohonan Hak yang telahdiketahui oleh Sekretaris Kelurahan Pisang Candi; 2.Surat KeteranganPenguasaan tanah negara yang dikuasai oleh Pemohon dan 3.

Bahwa apabila dilihat dari sisi kKewenangan untuk mengadili perouatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Negara jelas bahwakewenangan untuk mengadili perkara dimaksud berada pada PengadilanTata Usaha Negara dan bukan pada Pengadilan Umum.Halaman 5 dari 12 hal. Put.

gugatan Penggugat tidak jelas, dimana Penggugatdalam gugatannya tidak menyebutkan dasar hukum (rechts grond) dalam halini nomor hak milik penguasaan bidang tanah dari Tergugat 1 sampaidengan 4;Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penerbitansertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat V selaku Pejabat Negaramaka sesuai ketentuan hukum Penggugat patut menggugat Tergugat V kePengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkaraperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat

Negara.