Ditemukan 5172 data
578 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fakta Pelanggaran Ultra Petita Yang Terdapat Dalam Putusan Arbitrase aquo.Mengenai permasalahan kebenaran adanya pelanggaran Ultra Petita dalamputusan arbitrase a quo, dapat para Pemohon jelaskan halhal berikut :3.1Secara universal maupun berdasar Pasal 178 ayat (8) HIR, melarangputusan melanggar prinsip Ultra Petitum Partium;Berdasarkan prinsip Ultra Petita, dilarang mengabulkan danmenjatuhkan putusan yang melebihi dari apa yang diminta pihakPenggugat ;Putusan yang melanggar larangan ultra petita
)yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR.Ternyata Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM MelanggarAsas Ultra Petita, Karena Mengabulkan Perhitungan KeuntunganYang Diharapkan Sejak Tahun 1995, Padahal Permintaan StatusKomersialitas Diajukan Oleh Terbanding Pada Tahun 1997.Selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Terbandingtidak dapat membantah dan = melumpuhkan kebenaran dalilPembanding dan Turut Terbanding, bahwa permintaan StatusKomersialitas atas lapangan produksi Molek, South Pulai, North
dan jelas adanya pelanggaran ultra petita ataspengabulan ganti kerugian atas keuntungan yang diharapkan (/ucrumcessan) terhitung sejak tahun 1995, sedangkan status komersialitasuntuk berproduksi secara finansial, baru diajukan Terbanding padatahun 1997.Putusan a quo Sendiri Membenarkan Dan Menyetujui PerluasanAlasan Pembatalan Putusan Arbitrase Berpedoman KepadaPasal 643 RvSeperti yang telah Pembanding kemukakan pada uraian terdahulu,putusan a quo pada halaman 73 membenarkan dan menyetujuiperluasan
No. 904 K/Pdt.Sus/2009merujuk kepada Penjelasan Umum alinea ke18 UU No.30/1999 danYurisprudensi, juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 643 Rv.Berarti secara yuridis, putusan a quo membenarkan ultra petita sebagaisalah satu alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang sahmenurut hukum. Sebab ternyata ketentuan Pasal 643 ke4 Rvmembenarkan alasan ultra petita sebagai salah satu alasanpermohonan pembatalan putusan arbitrase.
Oleh karena itu, tindakan Putusan Arbitrase CaseNo.14387/JB/JEM yang mengabulkan keuntungan yang diharapkansejak tahun 1995, nyatanyata bersifat u/tra petita atau ultra vires.Dengan demikian, putusan a quo yang membenarkan dan mentolerirPutusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM melanggar asas ultra petita,nyatanyata merupakan kesalahan/kekeliruan penerapan hukum, karenamelanggar batas yang ditentukan Pasal 178 ayat (3) HIR.
71 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari pengertian perselisihan kepentingan yang dimaksud olehundangundang dan dihubungkan dengan posita dan petita gugatanyang tidak menguraikan mengenai ketidak sesuaian pendapatmengenai pembuatan atau perubahan syarat kerja, mengakibatkangugatan menjadi tidak jelas atau kabur;.
Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas karena pada bagianpetita terdapat tuntutan mengembalikan potongan upah sehari danpotongan PAP 50 % tetapi tidak diperinci dalam bagian posita danbagian petita sehingga tidak jelas berapa besar potongan upah seharidan berapa besar potongan PAP 50 %;.
Dalam gugatan, pada bagian posita dan petita berulangkalimenyebutkan nama Penggugat Nomor 32 bernama Sujiman,padahal di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November2016, yang menjadi dasar Penggugat mewakili Para Penggugat,tidak terdapat tanda tangan Penggugat Nomor 32 bernamaSujiman;Bahwa logika hukum Judex Facti yang menyederhanakanpelanggaran yang di lakukan oleh Penggugat, yang menyusunHalaman 19 dari 33 hal.Put.
Nomor 889 K/Pdt.SusPHI/20174.5.4.6.4.7.Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas karena dalambagian petita terdapat tuntutan provisi sedangkan dalam posita tidakterdapat uraian yang menjadi dasar dari tuntutan provisi ParaPenggugat;Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak jelas karena padabagian petita terdapat tuntutan mengembalikan potongan upahsehari dan potongan PAP 50 % tetapi tidak diperinci dalam bagianposita dan bagian petita sehingga tidak jelas berapa besar potonganupah sehari dan berapa
49 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan suatu halyang tidak dituntut atau lebih dari pada yang diminta (Ultra Petita) dalammemutus perkara Nomor 114/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 19 Mei 2009;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yangmenyatakan:Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan TergugatTergugat melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan bahwa tanah dan bangunan di Jalan Kranggan V/45IlSurabaya adalah milik Penggugat; Menghentikan
Menghukum TergugatTergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan rumah di Jalan Kranggan V/45IISurabaya pada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa bebanapapun; Menghukum TergugatTergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul sejumlah Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu riburupiah); Menolak gugatan penggugat selebihnya;Adalah suatu putusan yang telah mengabulkan gugatan terhadap suatu halyang tidak dituntut atau lebih dari pada apa yang dituntut (u/tra petita
2009/PN.Sby halaman 23);Bahwa, dari isi petitum gugatan tersebut diatas jelas tidak ada permintaanpenggugat yang menyatakan bahwa TergugatTergugat atau siapapun yangmendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah dan rumah di JalanKranggan V/45Il Surabaya pada Penggugat dalam keadaan kosong dantanpa beban apapun;Dengan demikian, maka jelas Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan NegeriSurabaya telah mengabulkan gugatan terhadap suatu hal yang tidak dituntutatau melebihi dari apa yang dituntut (u/tra petita
123 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 861 PK/Pdt/2019 Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbanganJudex Juris telah tepat dan benar; Bahwa terhadap alasan adanya ultra petita dalam putusan tidakdapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Juris dan Judex Factitidak terdapat ultra petita dalam putusannya, karena penambahanamar mana masih dalam kerangka posita dan petitum gugatan danadanya petitum subsidair; Sedangkan terhadap alasan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata juga tidak dapat dibenarkan karena merupakan
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSAN JUDEX FACTIE ULTRA PETITA;Bahwa mengenai Putusan Judex Facti mengenai perintah untukpengosongan lahan yang menjadi obyek sengketa yaitu pada halaman 45adalah ultra petita, banhwa Putusan Judex Facti melebihi dari apa yangdiminta;Bahwa dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene IndonesischReglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg melarangseorang hakim untuk memutus melebihi dari apa yang dituntut (petitum).Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakan yangmelampaui
kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai dengan apayang dimohon (petitum);Bahwa Ultra petita dilarang, sehingga Judex Facti yang melanggar denganalasan "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" dapatmengupayakan kasasi (Pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauankembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA).
Hakimhanya menimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukumyang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur).
57 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara a quo tanpa mendapat persetujuan resmi dariseluruh ahli waris Penggugat ;Bahwa hal tersebut secara salah telah dibenarkan oleh Judex Facti TingkatPengadilan Tinggi dengan demikian terbukti Judex Facti Tingkat PengadilanTinggi sama sekali tidak memeriksa fakta persidangan;Perihal Judex Facti Tingkat Dan II Salah Menerapkan Hukum DenganMenerbitkan Dictum Putusan Secara Ultra Petita:deBahwa ternyata di dalam putusannya, Judex Facti Pengadilan NegeriMedan telah memberikan putusan secara ultra petita
Bahwa dengan demikian, adalah fakta juridis, dimana Judex FactiPengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan caramelebihi wewenang yang dimilikinya telah memberikan putusan yangmelebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat;Bahwa secara juridis, ultra petita diatur di dalam Pasal 178 ayat (2) dan (8)HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan 3) R.Bg. yang melarang seorang hakimmemutus melebihi apa yang dituntut (petitum).
Ultra petita dilarang sehinggaputusan Judex Facti yang dianggap melanggar atau keluar dari norma danasa kepatutan atau kebnaran dengan alasan salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku dapat diupayakan kasasi (Pasal 30Undang Undang Mahkamah Agung) oleh para pihak, dan dasar upayapeninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) Undang UndangMahkamah Agung);Bahwa di dalam konteks hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasifatau Hakim tidak berbuat apaapa dalam artian ruang lingkup atau
Hakim hanya menimbanghalhal yang diajukan oleh para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkankepadanya (/udex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur).
74 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Medan telahmelampaui batas wewenang dalam pertimbangan hukumnya danamar putusan serta telah melanggar asas ne ultra petita;1.Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Medanjo.
Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 ayat (3) HIR dantelah melanggar asas ne ultra petita, olen sebab itu maka sangatberdasarkan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Agungyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk MembatalkanHal. 33 dari 31 hal. Putusan Nomor 408 K/Ag/2015Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 119/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. jo Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn., tanggal 26 Mei 2014;.
Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untukmelaksanakan putusan ini, akan tetapi judex facti secara subjektifdan tindakan penyalahgunaan keadaan (misbruik vanomstandigheden) dan melampaui batas wewenang telahmenjatuhkan putusan atas halhal yang tidak diminta ataumengabulkan lebih dari yang digugat oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, hal ini jelas terbukti secara nyata judex factitelah melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 ayat(3) HIR dan telah melanggar asas ne ultra petita
Pengadilan Agama Medan terbukti secara nyata telah melanggarketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg/Pasal 178 ayat (3) HIR dan telahmelanggar asas ne ultra petita, karena telah menjatuhkan putusanatas halhal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yangdigugat oleh Terbanding/Penggugat in casu melebihi bataswewenang, hal ini terlihat jelas dalam amar Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Agama Medan pada halaman 9 poin 5 jo.Putusan judex factie Pengadilan Agama Medan pada halaman 43poin 5, dimana
Bahwa berdasarkan uraianuraian hukum di atas, telah terbuktisecara jelas dan nyata judex facti telah melanggar ketentuan Pasal189 ayat (8) R.Bg/Pasal 178 ayat (3) HIR dan telah melanggar asasne ultra petita serta telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dangan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, oleh sebab itu maka sangat berdasarkan hukum untukMembatalkan Putusan
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah melakukan kekeliruan karenatelah menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut atau putusan yangbersifat ultra petita;1.
Bahwa dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam amarnyaangka ke 2, merupakan putusan yang ultra petita, karena telahmenyatakan:Menyatakan sah Perjanjian Jual Beli antara Penggugat serta para ahliwaris almarhum Mamat Saiyan yang lain dengan Penggugat II atastanah yang terletak di Jalan Tumaritis Il RT.001/RW.04, KelurahanHarjamukti, Kecamatan Tapos, Kota Depok, seluas 1.115 m?
Nomor 3311 K/Pdt/201510.11.12.13.Bahwa larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2)dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yangdituntut (petitum).
Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagaitindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidaksesuai dengan apa yang dimohon (petitum);Bahwa seorang Hakim hanya menimbang halhal yang diajukan parapihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultrapetita atau ultra petita non cognoscitur);Bahwa oleh karenanya seorang Hakim yang melakukan ultra petitadianggap telah melampaui wewenang atau ultravires, maka putusantersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebut
dilandasioleh itikad baik;Bahwa jika seorang Hakim melanggar prinsip ultra petita, maka hal tersebutsama dengan melakukan pelanggaran terhadap prinsip rule of law;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Putusan Judex Facti(Pengadilan Tinggi) jauh dari menegakkan hukum dan keadilan, makaPemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim MahkamahAgung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Judex Facti(Pengadilan Tinggi) serta menguatkan Putusan Judex Facti (PengadilanNegeri) a quo;.
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggadengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melakukanUltra Petita yaitu memutus perkara melebihi atau di luar dari yangdimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum;Menurut Yahya Harahap jika Hakim melanggar prinsip ultra petita makasama dengan pelanggaran terhadap prinsip rule of law, Hakim yangmelakukan ultra petita dianggap telah melampaui wewenang atau ultravires.
Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipun putusan tersebutdilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuai kepentingan umum;Bahwa selain bersifat ultra petita, lebin lanjut dasar pertimbangan MajelisHakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwahukuman pidana yang dijatunkannya tersebut karena perbuatan Terdakwatelah merugikan Keuangan Negara.
65 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2627 K/Pdt/2017benar, sebaliknya putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor117/PDT/2016/PT SBY tanggal 20 April 2016 tersebut yang bias denganmenyebut Penggugat (ultra petita), tetapi Penggugat yang mana,Penggugat Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi, atau PenggugatKonvensi, kalau dilihat dari redaksinya menyebut Penggugat, berartiPenggugat Konvensi, berarti yang melebihi tuntutan (ultra petita) adalahPenggugat Konvensi;3.
Bahwa kesalahan pertimbangan hukum putusan Pengadilan TinggiSurabaya Nomor 117/PDT/2016/PT SBY tanggal 20 April 2016, yangmenyatakan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama bias (hal.14)disebut sebagai melebihi tuntutan hukum pihak Penggugat (ultra petita),tetapi yang dimaksud putusan pengadilan Tinggi Surabaya sebagaiPenggugat itu siapa?
(apabila putusan Pengadilan Tinggi menyebutPenggugat II Rekonvensi berarti sebelumnya sebagai Turut Tergugat dansekarang Pemohon Kasasi Il), tetapi kalau menyebut Penggugat berartiPenggugat Konvensi, sehingga yang benarbenar bias itu adalah putusanPengadilan Tinggi Surabaya, dimana menganggap Penggugat (berartiPenggugat Konvensi) yang ultra Petita dalam hal.14, berarti yang ultra petitadalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 117/PDT/2016/PT SBYtanggal 20 April 2016 adalah Penggugat Konvensi
9 — 3
menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerail dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatan cerainyauntuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkaraini tidak bisa dilakukan mediasi;Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat, dengan mencabut posita angka 7 dan petita
Dengan demikian maka petita angka harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, yang telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, makasemua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1608/Pdt.G/2021/PA.JUMengingat, semua pasal dalam peraturan perundangundangan danhukum Islam yang berkaitan
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah memberikan putusan yang ultra petita ;Hal ini dikarenakan, PEMOHON KASASI dalam petitumnya tidak pernahmeminta agar diberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja danuang penggantian hak, akan teapi dalam amar putusannya telah dilakukanoleh Judex Facti, disisi lain Judex Facti telah menyaakan TERGUGAT telahmelanggar UU KETENAGAKERJAAN, seharusnya amar putusannya adalahmenghukum TERGUGAT memerintahkan kepada TERGUGAT agarmempekerjakan PENGGUGAT kembali ;Disamping itu, putusan ultra petita
Nomor 919 K/Pdt.SusPHI/2017oleh amar putusan dalam perkara aquo tidak terdapat dalam petitumPEMOHON KASASI;Bahwa, Larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta dalam Pasal 189 ayat (2) dan(3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut(petitum). Putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagai tindakanyang melampaui kewenangan lantaran hakim memutus tidak sesuai denganapa yang dimohon (petitum).
Bahwa, dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas makaputusan Judex Facti terbukti hanya didasarkan pertimbangan hukum yangsangat sumir (onvoldoende gemotivered), yaitu Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum acara pembuktiansebagaimana mestinya, judex factie telah melampaui batas kewengannyadengan memberikan putusan ultra petita; Oleh karenanya, PutusanPengadilan Hubungan Industrial Surabaya tersebut harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan
90 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
., telah memutusperkara yang tidak dimintakan oleh Pembanding/Tergugat , II danputusan tersebut telah memenuhi unsur putusan Hakim yang Ultra Petita(Hakim memutus melebihi apa yang dituntut) yang sama sekalimelanggar Pasar 178 ayat (2) dan (3) (HIR), serta Pasal 189 ayat (2) dan(3) Jo sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI Nomor 1001 K/Sip/1972 yang berbunyi "Dalam putusanmengatakan bahwa Hakim dilarang mengabulkan halhal yang tidakdiminta atau melebihi dari apa yang diminta
Hakim hanyamenimbang halhal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yangdidasarkan kepadanya (judex non ultra petita atau ultra petita noncognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah halhal yang diajukandan dibuktikan para pemohon atau PenggugatHakim yang melakukan ultra petita sudah telah melampaui wewenangatau ultra vires. Dan Putusan tersebut harus dinyatakan cacat meskipunputusan tersebut dilandasi oleh itikad baik maupun telah sesuaikepentingan umum.
Menurut Yahya Harahap jika Hakim melanggarprinsip ultra petita maka sama dengan pelanggaran terhadap prinsip ruleof law;Halaman 27 dari 31 Hal. Put.
Nomor 381 K/Pdt/2016MKS., dan telah memenuhi unsur putusan ultra petita (Hakim memutusmelebihi apa yang dituntut) sebagaimana diuraikan dalamkeberatan Kasasi Pertama diatas.Keberatan KeempatBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar, sangat keliru pula dalammenerapkan hukum acara pada pemeriksaan dalam perkara a quo, oleh karenaHakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara in casu seoalaholahpemeriksaan dalam Tingkat Kasasi, di mana hanya mengemukakan keberatankeberatan dalam memori banding
215 — 200
Januari sampai denganDesember 2009 menjadi batal, namun demikian Terbanding kemudian menetapkankembali objek PPh Pasal 26 atas pembayaran jasa manajemen kepada GMSAOThailand dengan nilai objek (DPP) yang sama dan ditetapkan melalui KeputusanKeberatan;bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding, Keputusan Terbanding NomorKEP663/WPJ.22/BD.06/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang menetapkan objek PPhPasal 26 tanpa melalui penerbitan kembali SKPKB PPh Pasal 26 adalah bersifatprematur dan bersifat ultra petita
sehingga seharusnya dibatalkan;bahwa menurut Terbanding, di dalam keputusannya Terbanding tidak menimbulkankoreksi baru tetapi mengembalikannya menjadi objek PPh Pasal 26 kemudian ditelitiapakah kewajiban perpajakannya sudah dilakukan atau belum kalau Terbandingtidak menetapkan itu sebagai obyek PPh Pasal 26, itu merupakan kesalahan fatal;bahwa menurut Terbanding, tidak ada ultra petita dalam keputusan keberatan karenamasih merupakan obyek yang sama, yaitu biaya ROH (management fee),Terbanding sesuai
32 — 15
menunjuk Tergugat Rekonvensi / Pembandingsebagai pemelihara / pengasuh anak Pembanding dan Terbanding yangbernama ANAK 1 P DAN T (umur 3 tahun) dan ANAK 2 P DAN T (umur 1tahun);Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita dan petitum gugat balikPenggugat Rekonvensi / Pembanding tidak menyinggung masalah penetapanhadhonah anak dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampauiapa yang dituntut dalam gugatan baliknya (ultra petita
No.48/Pat.G/2019/PTA.Smg.diajukan dalam gugatan / permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukansecara ex Officio siapa pengasuh anak tersebut, penetapan hadhonah dandwangsom tanpa tuntutan termasuk ultra petita;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalampersidangan Tingkat Pertama tanggal 25 Juni 2018, Termohon Konvensi /Pembanding, disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadapgugatan Pemohon Konvensi / Terbanding, juga mengajukan gugatan balik(rekonvensi) yang pada pokoknya
9 — 9
Setelah mediasi ternyatapenyelesaian perkara melalui prosedur mediasi dilaksanakan ternyata tidakberhasil;Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan Penggugat ada perubahan pada posita 8 dan petita poin 3 dicabut,kedua orang anak akan diasuh bersamasama;Bahwa, terhadap gugatan tersebut, di persidangan Tergugat telahmemberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, posita 1, 2 dan 3 benar; Bahwa, posita 4. benar.
Pasal 7 ayat (1) InpresNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, makaberdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolutpengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabutposita 8 dan petita 3 mengenai gugatan nafkah anak;Menimbang bahwa terhadap pencabutan gugatan nafkah anak dimanaPenggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa,maka Majelis hakim mempertimbangkan sebagai
Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan, Tergugat di persidangan tidak keberatan atas pencabutanposita dan petita tersebut;Menimbang incasu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara inidi muka persidangan sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) makapencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan jawabanTergugat mengenai pencabutan gugatan nafkah anak tersebut tidak dapat didengar karena ketidakhadirannya di muka persidangan, dengan demikianMajelis Hakim menyatakan
45 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan yang sifatnya ultra petita dianggap sebagaitindakan yang melampaui kewenangan lantaran Hakim memutus tidaksesuai dengan apa yang dimohon (petitum);Bahwa larangan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR):(2) Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan;(3) la dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidakdituntut, atau memberikan lebih dari pada yang dituntut. (Rv. 50.)
Yahya Harahap menyatakan:Jika Hakim melanggar prinsip ultra petita maka sama denganpelanggaran terhadap prinsip rule of law,Bahwa prinsipprinsip secara formal (in the formal sense) Rule OfLaw tercantum pada UUD 1945 dan juga pasalpasal UUD Negara RITahun 1945. Point utama dari Rule Of Law ialah jaminan adanyasuatu keadilan bagi masyarakatnya, knususnya pada keadilan sosial;Bahwa prinsipprinsip Rule of Law Secara Formal (UUD 1945):1. Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1: 3);2.
Terbanding/Penggugat : PT. WAHANA MAS MULIA
Terbanding/Turut Tergugat : FuandySusanto
57 — 45
Tergugat adalah sejumlah USD. 86.730,(delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)dikonversi ke Rupiah sejumlah Rp. 1.225.841.820,00(satu milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ratusempat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh rupiah)Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriLubuk Pakam yang demikian sifatnya ultra petitadianggap sebagai tindakan yang melampaui kKewenanganlantaran hakim memutus tidak sesuai/melampauidenganapa yang dimohon (petitum);Hakim yang melakukan ultra petita
Menurut Yahya Harahap jika hakimmelanggar prinsip ultra petita maka sama denganpelanggaran terhadap prinsip rule of law. Bahwaberdasarkan doktrin ada tiga bentuk situasi ultra petita,Sebuah putusan dianggap ultra vires jika melebihiyurisdiksi, bertentangan dengan persyaratan prosedural,atau mengabaikan peraturan keadilan alam: Ultra petita : Hakim memutus sengketa lebih dariyang diminta oleh penggugat.
Hal ini bilamanadalam hal pengujian undangundang para pemohonHalaman 30 dari 35 hal Putusan Nomor 184/Pdt/2020/PT MDNmengajukan permohonan agar MK memutusmembatalkan sebagian atau pasal tertentu dalamsebuah undangundang namun diputuskan untukmembatalkan keseluruhan undangundang tersebut.e Citra petita: Hakim memutus perkara berbeda dariyang apa yang diminta oleh pemohon.
Jikadigambarkan maka hakim tidak mengabulkangugatan sama sekali perkara pengujian undangundang karena apa yang diputus sama sekali tidakdimintakan atau dikehendaki dalam batin pemohon; Infra petita: Hakim memutus kurang atau lebihrendah dariapa yang dimohonkan oleh para pihak.Menjadi kewenangan hakim untuk memutus sebuahperkara.
50 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Majelis Hakim melakukan pelanggaran ultra petita karena memutussuatu perkara melebihi apa yang dimohon oleh Termohon Kasasi atauPenggugat mengenai uang pesangon yang dikaitkan dengan Pasal 156 ayat1, 2, 3 dan 4 dan penggunaan UMK Lampung Selatan tahun 2014 sebesarRp1.402.500,00 padahal saat itu UMP tahun 2013 Kabupaten Lampungselatan sebesar Rp1.150.000,00 untuk penetapan pesangon dan upahproses;5.
Bahwa Majelis Hakim telah melakukan ultra petita, sesungguhnyalarangan ultra petita terdapat dalam hukum acara perdatasebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR dan Pasal189 ayat 2 dan 3 RBg terhadap pelanggaran penerapan Pasal 156ayat 1, 2, 3 dan 4 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 terhadapkompensasi hak pesangon dan uang hak lainnya denganmemaksakan UMK Lampung Selatan tahun 2014 sebesarRp1.402.500,00.
Bahwa Majelis Hakim memutus upah proses 4 bulan dengan UMPLampung merupakan ultra petita yang melebihi yurisdiksi yangbertentangan dengan persyaratan prosedural atau mengabaikanperaturan keadilan alam yang ada;i. Bahwa Majelis Hakim telah melanggar larangan ultra petita yangdiatur dalam Pasal 178 ayat 1 dan 2 HIR dan Pasal 189 ayat 1 dan 2RBg.;11.
Bahwa Judex Facti/Majelis Hakim yang mengabulkan gugatan ParaPenggugat sebagian berupa hak pesangon dan hak lainnya dengantotal keseluruhan sebesar Rp28.891.500,00 dengan perineianmasingmasing perincian tersebut di atas adalah ultra petita karenatidak diminta Para Penggugat dalam petitumnya;b.
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal iniMajelis telah memutus suatu perkara melebihi yang disengketakan(ultra petita);Bahwa ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkarayang tidak dituntut atau memutus melebihi dari pada yang diminta.Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HetHerziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutusmelebihi apa yang dituntut (petitum).
menambah sendiri halhalyang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta;Bahwa dalam Pasal 91 huruf c UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak diatur bahwa, "Permohonan peninjauankembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasanalasan sebagaiberikut :Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1)huruf b dan c;Bahwa dengan demikian maka atas putusan Majelis yang merupakanultra petita
Telah memutus suatu perkara melebihi yang disengketakan (ultra petita);Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan sebagaimanadijelaskan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)berkesimpulan bahwa putusan Majelis yang berkeyakinan untukmengabulkan seluruhnya gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) dengan menyatakan membatalkan Surat KeputusanPemohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat) Nomor KEP1069/WPJ.06/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan sekaligus pula membatalkanSKPKB