Ditemukan 11601 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 556/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
25 — 6
25 — 6
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 26-02-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 131/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding melawan Terbanding
39 — 25
39 — 25
Menurut PengadilanTinggi Agama Surabaya, berdasarkan atas pertimbangan Pengadilan AgamaMagetan yang demikian itu, dengan memahami makna pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa hartabenda yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta besama, tanpamembedakan apakah harta tersebut dibeli oleh suami atau isteri dan apakah atasnama suami atau isteri, dengan penekanan pada anak kalimat yang diperolehdalam masa perkawinan, maka dipandang Penggugat
Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 8 April 2019 — PT GUNUNG MELAYU vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
63 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shockHalaman 9 dari 13 halaman.
Register : 18-05-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 0592/Pdt.G/2018/PA.Tgm Tanggal 17 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 5
17 — 5
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik orang tua Penggugat yang beralamat Margosari RT/RW.01/02,Kelurahan Jati Agung, Kecamatan Ambarawa, Pringsewu hingga akhirnyaberpisah;A.
Register : 06-09-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 06-12-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0070/Pdt.P/2016/PA.Mrs Tanggal 22 September 2016 — perdata
- pemohon
69 — 14
69 — 14
No. 70/Padt.P/2016/PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (6) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun
Register : 17-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PA MAROS Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Mrs Tanggal 5 Februari 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 12
11 — 12
antaraanak Pemohon dengan Seorang lakilaki tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakanbahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegahterjadinya perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkansebagai suatu bentuk penekanan
Register : 26-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 461/Pdt.P/2018/MS.Lsk Tanggal 18 Desember 2018 — Pemohon:
1.Abdullah Bin M. Syaref
2.Nurmasanti Binti Abdullah
79 — 19
1.Abdullah Bin M. Syaref
2.Nurmasanti Binti Abdullah
79 — 19
perkawinanantara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yangditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinanyang bersangkutan adanya halangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 10-02-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-12-2014
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 25/Pdt.G/2014/PTA.Mks Tanggal 7 Oktober 2014 — P VS T
90 — 37
90 — 37
., namun didepanTergugat Majelis Hakim menekan Penggugat agar mau menerimatawaran Tergugat dan kalau tidak mau menerima Penggugat akan kalah(itulah penekanan Ketua Majelis kepada Penggugat);. Bahwa penekanan oleh Ketua Majelis Hakim terhadap Penggugat untukmenerima tawaran Tergugat tersebut dilakukan didepan Tergugat danKuasa Hukum Tergugat/Penggugat pada saat Peninjauan Lokasi, dantawaran Tergugat tersebut melalui Ketua Majelis menurut PenggugatHal.11 dari 81 hal. Put.
Bahwa tawaran Tergugat melalui penekanan Ketua Majelis tersebutPenggugat tidak dapat menerimanya, sehingga berselang sehari (1 hari)setelah Peninjauan lokasi Ketua Majelis memanggil kembali Penggugatke kantor Pengadilan Agama Makassar tanpa dihadiri oleh Tergugat danPara Kuasa hukum masingmasing Penggugat/Tergugat, berkaitandengan tawaran Tergugat, namun Penggugat lagilagi menolak tawaranTergugat tersebut;8.
Bahwa tindakan Ketua Mejelis Hakim yang bermaksud menyelesaikansengketa gonogini dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugatadalah merupakan tindakan yang mulia dan terhormat, namun denganCaracara penekanan dan keberpihakan tersebut sungguh telahmenyalahi kode etik Hakim;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dari rangkaianperistiwa hukum, sejak dari proses pembayaran Peninjauan setempat (PS) danpermohonan penyitaan (sita Marital) kemudian penekanan terhadap Penggugatadalah suatu rangkaian
KetuaMajelis menyampaikan kepada Penggugat Prinsipal bahwa:konsep ini sudah bagus dan menguntungkan kamu, dan samasekali Ketua Majelis tidak pernah melakukan penekanan dalambentuk apapun dan tidak pernah mengatakan: kalau tidak maumenerima Penggugat akan kalah. Alasan ini sungguhmengadaada dan tidak berdasar. Namun terlepas darisegalanya, hal ini merupakan domain kode etik hakim danbukan alasan banding.2.
Register : 17-06-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 123-K/PM I-04/AD/VI/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — PRADA NURIL ANWAR
103 — 38
103 — 38
Bahwa setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara Terdakwa ini terjadiDanyonif sangat menekankan kembali masalah disiplin dengan cara, lebih seringmemberikan perhatian dan penekanan tentang bahaya narkotika, untukpelaksanaan jin Bermalam semakin di perketat, kegiatankegiatan di Kesatuansemakian diperbanyak dan padat, disetiap Kesatriaan di masingmasing satuandalam lingkup Yonif Raider 200 dibuat banyak pemberitahuan dan himbauanberupa Benner atau papan pemberitahuan yang berisi tentang BahayanyaPenyalahgunaan
Bahwa benar setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara Terdakwa initerjadi Danyonif sangat menekankan kembali masalah kedisiplinan dengan cara,lebih sering memberikan perhatian dan penekanan tentang bahaya narkotika,untuk pelaksanaan jin Bermalam semakin di perketat, kegiatankegiatan diKesatuan semakin diperbanyak dan padat, disetiap Kesatriaan di masingmasingsatuan dalam lingkup Yonif Raider 200 dibuat banyak pemberitahuan danhimbauan berupa Benner atau papan pemberitahuan yang berisi tentangBahayanya
Bahwa benar setelah terjadi peristiwa yang menjadi perkara Terdakwa initerjadi Danyonif sangat menekankan kembali masalah kedisiplinan dengan cara,lebih sering memberikan perhatian dan penekanan tentang bahaya narkotika,untuk pelaksanaan jin Bermalam semakin di perketat, kegiatankegiatan diKesatuan semakian diperbanyak dan padat, disetiap Kesatriaan di masingmasingsatuan dalam lingkup Yonif Raider 200 dibuat banyak pemberitahuan danhimbauan berupa Benner atau papan pemberitahuan yang berisi tentangBahayanya
yang sangat dilarangpenggunaannya untuk kepentingan apapun kecuali hanya untuk ilmupengetahuan dan teknologi, karena penyalahgunaan narkotika akanmenimbulkan akibat yang sangat merugikan penggunanya maupun masyarakatdilingkungannya.3 Bahwa selaku prajurit TNI sejak mulai masuk pendidikan dasar militerTerdakwa telah mengetahui bila setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalamtindak pidana narkotika, selain itu pada setiap waktu di Kesatuan Yonif Raider200/BN Terdakwa selalu menerima pengarahan dan penekanan
Putus : 28-08-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 967/PID.B/2012/PN.RAP Tanggal 28 Agustus 2012 — ABDUL KARIM PASARIBU Alias KARIM
28 — 4
28 — 4
Hasibuan Brigadir NRP 78020896.Perhiasaan, alas, penutup dan benda disamping mayat : Tidak ada.Pakaian mayat : Mayat memakai celana LEE warna biru, merk LEVIS berukuranpanjang 70 cm, lebar 30 Cm.Tandatanda kematian :e Dijumpai lebam mayat warna ungu pada leher bagian belakang,puncak bahu, punggung, bokong serta kaki bagian belakang yang tidakhilang pada penekanan.
Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpaikelainan.IV.8.Kandung kemih : Dijumpai kandung kemih berwarna putih keabuabuan.RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan. Dijumpai tandatanda proses awal pembusukan. Dijumpai memar pada pipi, hidung, kelopak mata telinga, bibir,leher, dan dagu. Dijumpai luka lecet ada dahi, pipi, bibir, dagu, leher, dada,punggung, tangan dan kaki. Dijumpai luka robek pada kepala. Dijumpai patah tulang iga.
Pada pemotongan organ ginjal kanan dan kiri tidak dijumpaikelainan.17IV.8.Kandung kemih : Dijumpai kandung kemih berwarna putih keabuabuan.RINGKASAN PEMERIKSAAN BAGIAN LUAR Dijumpai lebam mayat yang tidak hilang pada penekanan. Dijumpai tandatanda proses awal pembusukan. Dijumpai memar pada pipi, hidung, kelopak mata telinga, bibir,leher, dan dagu. Dijumpai luka lecet ada dahi, pipi, bibir, dagu, leher, dada,punggung, tangan dan kaki. Dijumpai luka robek pada kepala. Dijumpai patah tulang iga.
Register : 25-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 380/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaltanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus perawan dan Termohon berstatus jejaka.3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (badadukhul) namun belum dikaruniai Seorang anak.4.
Register : 07-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 390/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 24 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
20 — 4
20 — 4
berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan
Register : 11-01-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 76/Pdt.G/2018/PA.Tnk Tanggal 19 Maret 2018 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 0
9 — 0
Pernikahannya dilaksanakan pada hari Kamis,tanggal 29 Oktober 1998 dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor:XXXX tertanggal 02 Nopember 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Panjang Kota Bandar Lampung dengan wali nikah Kakak kandungPenggugatdi rumah Pejabat KUA di Panjang Kota Bandar Lampung.Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Tnk.Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan
Register : 25-07-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA PACITAN Nomor 73/Pdt.P/2019/PA.Pct Tanggal 6 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
wanita bernama CALON ISTERI binti tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan
Register : 04-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 152/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 23 Mei 2016 — Pemohon melawan Termohon
25 — 7
25 — 7
tidak memungkinkan (darurat), oleh karenanya meskipunperkawinan tersebut terjadi setelah lahirnya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya menurut hukum;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) KompilasiHukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 26-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA Sukadana Nomor 1690/Pdt.G/2020/PA.Sdn Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 24
73 — 24
Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Pemohonberstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telahhidup rukun sebagai layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikarunialanak;5.
Register : 26-01-2015 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 12-03-2015
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 18/pdt.P/2015/ms-Lsk Tanggal 4 Februari 2015 — Pemohon - Termohon
17 — 5
17 — 5
dilakukan pada tanggal 28 Juli 2010 diGampong Blang Seunong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur,artinya perkawinan mereka dilangsungkan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat(3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 04-10-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 13-07-2019
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 402/Pdt.P/2016/MS.Lsk Tanggal 3 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
15 — 7
15 — 7
perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan
Register : 11-11-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 25-11-2019
Putusan PA MALANG Nomor 831/Pdt.P/2019/PA.MLG Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
16 — 7
UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan
Register : 09-10-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan MS SIGLI Nomor 556/Pdt.P/2020/MS.Sgi Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
29 — 7
29 — 7
perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan