Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sangka sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN BOJONEGORO Perdata
Putus : 12-08-2008 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 26/PDT.G/2004/PN.BJN
Tanggal 12 Agustus 2008 — Dr. Drs. HM. THALHAH, SH,M.HuM vs KPU
63 — 14
  • SANTOSO kemudian mendatangi kantor Panwas denganmembawa buktibukti surat, dan oleh Panwas menyatakan bahwa pihak KPU sangsi akankeabsahan berkas dari calon wakil bupati Drs. Setyo Hartono, Turut Tergugat II ;e Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah memasuki tahapan pemungutan suara dimanasalah satu syarat dalam berkas calon wakil Bupati Drs. Setyo Hartono, Turut Tergugat IIuntuk mengikuti pilkada menurut tem suksesi Penggugat Intervensi I, HM. SANTOSOadalah palsu; e Bahwa saksi dan HM.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 24-04-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 81/Pid.B/LH/2019/PN Tgt
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
DAMAR AJI NURSETO, SH.
Terdakwa:
1.HAMAKING Bin MUHAMMAD
2.EGAR Bin LAMMIN
3.VIKTOR M.M.SUMUAL Ad KOR SUMUAL
363 — 14
  • terhadap orang tersebut apabila terbukti memanfaatkankayu yang berasal dari kawasan hutan bisa dikenakan UURINo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasanperusakan hutan Pasal 12 huruf h yaitu memanfaatkan hasilhutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liarsehingga terhadap pelaku bisa dikenakan sanksi Pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf cUURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan danPemberantasan Pengrusakan Hutan.Selain itu terhadap pelaku juga bisa dikenakan sangsi
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 29-01-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PA SELONG Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 83
  • pihak ketiga sehinggapenetapannya dianggap cacat hukum, dan jika dibandingkan dengan perkaratersebut dengan perkara 155/Pdt.G/2020/PA.Sel. sangat berbeda oleh sebabitu Penetapan pengadilan Agama Selong tentang eksekusi telah tepat danbenar berdasarkan hukum, bahwa pihak pelawan dalam perkara ini adalahpihak yang tidak benar atau piahak yang telah dihukum untuk mentaati isiputusan dan buku II MA tersebut bukan hukum Acara, hanya semacam bukupintar agar ada keseragaman, oleh karena itu, tidak ada sangsi
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 29-11-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Tlk
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
1.Ertatises
2.Egy Primatama
Tergugat:
1.Bupati Kuantan Singingi
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
3.Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
4.Bendahara Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
346 — 257
  • Firzada Kurniawan tidak ada tekanan dan tidak ada sangsi dariatasan baik dari atasan langsung maupun dari Bapak Bupati;Bahwa Setelah menerima uang sebesar Rp. 122.900.000, (Seratus duapuluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah tersebut) dari pinjaman pihakketiga Sdr. Ir. Firzada Kurniawan, uang tersebut saksi serahkan kepada Sadr.M.Saleh selaku Kabag.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-04-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT BAJA PERSADA MULTIPERKASA vs KHAERUDIN
126 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agar perusahaan PT Baja Persada Multiperkasa setelah menerimasurat Anjuran ini memanggil pekerja saudara Khaerudin dan kawankawan, untuk bekerja kembali dengan diberikan sangsi olehperusahaan;3. Agar pekerja saudara Khaerudin dan kawankawan, setelahmenerima surat Anjuran ini segera melapor ke perusahaan PT BajaPersada Multiperkasa untuk bekerja kembali seperti biasa;4.
Pengadilan PN SIBOLGA Perdata Tanah
Putus : 06-12-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 04/Pdt.G/2012/PN-SBG
Tanggal 6 Desember 2012 — MAS UD PANGGABEAN,SH L A W A N Ny. HANNUM Boru. SILITONGA SOPIAN SILITONGA Ny. HIKMA Boru. SILITONGA Ny. SUBUHWATI Boru. SILITONGA Ny. SULHANI Boru. SILITONGA
67 — 8
  • Penggugat yang setiap tahunnya sebesar Rp. 75.000.000, (tuhujpuluh lima juta rupiah) atau setidaknya biaya perbulan yang harus ditanggung Tergugattergugat sebesar Rp. 6.250.000, (enam juta dua ratuslima puluh ribu rupiah) untuk puluhan orang anakanak maka kerugiantergugattergugat selama 2008 s/d 2012 selama 4 (empat) tahun = 4 x Rp.75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) = Rp. 300.000.000, (tiga ratusjuta rupiah) yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugattergugatsecara tunai, harus adanya sangsi
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 20-06-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 17/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 25 Juli 2017 — Pembanding/Terdakwa : Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti Alm JAMALUDIN SYARIF
Terbanding/Penuntut Umum : ANDARIAS DORNEY, SH.MH.
77 — 29
  • yangseluruh komponen media mendapatkan DAK (Danasatu Sampai pembelajaran Alokasi Khusus) tidakdengan 12 telah Mesin ketik. boleh menggunakan danaterpenuhi e Peralatan UKS FP2SMAK untuk membelipendanaannya dari alat peraga / mediaFP2SMAK pembelajaran IPSIPA danLab Bahasa Bahwa yang membuat RAPBS tersebut adalah pihakSekolah kemudian apabila pihak sekolahdana FP2SMAK tersebut diluar RAPBS maka pihak sekolah harusmerubah terlebin dahulu RAPBS tersebut apabila tidak maka akanmelakukan penggunaanada sangsi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-03-2010 — Putus : 07-06-2010 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 69/G/2010/PHI/PN.BDG
Tanggal 7 Juni 2010 — PT. DUTA SELERA PERTIWI (CHAMP GROUP); L A W A N; VENTUS SITANGGANG;
76 — 14
  • berkesimpulanbahw dalam perkara aquo terbukti jabatan terakhir Tergugat di perusahaan Penggugatadalah sebagai General Affair Officer dengan upah terakhir sebesar Rp.10.250.000,(Sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tentang Peraturan Perusahaan PT.DutaSelera Pertiwi terbukti mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerjatidak harus melalui tahapan SP I,SP I dan SP III terlebih dahulu akan tetapi pekerjadapat langsung dikenakan sangsi
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 101/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 11 Februari 2020 — Penggugat:
1.SUDIRMAN
2.NURAHAM
Tergugat:
KEPALA DESA SEMOYANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
124 — 69
  • Pasal 15 disebutkan :Dalam hal perangkat desa tidak masukkerjaselama 20 hari berturutturut tanpa alasan yangg jelas, di kenaiteguran tertulis oleh kepala desa;Apabila perangkat desa yangbersangkutan tetap tidak masuk kerja 20 hari berturutturut setelahmendapat teguran pertama sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sangsi teguran tertulis kedua;Apabila perangkat desa yangbersangkutan tetap tidak masuk kerja 20 hari berturutturut setelahmendapatkan teguran kedua sebagaimana maksud pada ayat (2
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 15-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 354/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : BUPATI MAMUJU Selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Diwakili Oleh : JULIANTO ASIS, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Mamuju Diwakili Oleh : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Mamuju
Terbanding/Penggugat : MUH. AKSYA Bin BASO MAGARI SYAMSUDDIN
143 — 61
  • Ingatan anak yangmasih di bawah umur dengan orang dewasa tentu berbeda dari segi kualitas.Sehingga PEMBANDING sangsi akan hal tersebut dan keberatan denganMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkannya;Keberatan Ketiga: Majelis Hakim Tingkat Pertama menggunakan keterangansaksisaksi tanpa melibatkan pemeriksaan setempat (descente)Bahwa dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Mam telah pula dilakukanpemeriksaan setempat (descente) sebagai proses untuk memastikankeadaan nyata atas objek sengketa
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 333/Pid.B/2013/PN.Bwi.
LINA WIWIT SUNARSIH Binti SUGIARTO
40 — 5
  • Bahwa menurut saksi ahli perbuatan terdakwadapat dikenai sangsi pidanamengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan secara illegal.Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.Penuntut Umum memberitahukan bahwa saksisaksi yang diajukan sudah cukup,oleh karena itu acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.Atas pertanyaan, terdakwa memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaiberikut :Kepada terdakwa : LINA WIWIT SUNARSIH binti SUGIARTO Saudara pernah diperiksa Penyidik ?
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-06-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 484/Pid.Sus/2019/PN Kis
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Deli Daswandi Siregar
19 — 2
  • dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 26-01-2011 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1435 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 —
108 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • penggantian biaya, kerugian dan bungayang dikeluarkan dan diderita oleh Termohon Kasasi (Penggugat),akan tetapi hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) adalah Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan TergugatIl) diwajibkan untuk mengurus sertifikat obyek sengketa tersebutdapat dilaksanakan sampai menjadi atas nama Termohon Kasasi /Penggugat.Hal ini diuraikan dalam posita 6 gugatan Termohon Kasasi /Penggugat Sanksi/hukuman yang diminta oleh Termohon Kasasi(Penggugat) tersebut bukanlah sangsi
    menyangkut gugatanwanprestasi terhadap Turut Termohon Kasasi (Tergugat I danTergugat IT)Pasal 1267 KUH PerdataPihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakahia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainuntuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalanperjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.Kewajiban untuk mengurus sertifikat obyek sengketa yang harusdilakukan oleh Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugatl),yang dijadikan sangsi
    / hukuman yang dimintakan Termohon Kasasi(Penggugat) ,Menurut perpektifhukum perdata adalah bukan sangsi atau hukumanyang dapat dimintakan Penggugat apabila Tergugat melakukanwanprestasi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1236, 1243, 1244dan 1267 KUH Perdata.Pengurusan sertifikat obyek sengketa tersebut adalah merupakankewajiban Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dan Tergugat ID)selaku pihak penjual, sebagaimana tersebut yang diatur dalam KU HPerdata .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2584 K/Pid.Sus/2016
drg. SRI PURWANTI Anak Dari MARGINO HUSODO
66 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karenasecara teori hukum kewenangan mempengaruhi, memerintah,membatalkan, menghukum/memberi sangsi kepada bawahannyamerupakan kewenangan' pimpinan/ atasan, sementara saya sebagaiDirektur RSUD Lamandau dengan ULPBJ Lamandau hanya sebagaimitra kerja dalam status hukum administrasi pemerintahan di KabupatenLamandau ;.
    Kedua, kenapa para Penegak Hukum/Pimpinan ini tidak memberikan teguran sangsi yang seharusnyasesuai amanat Keppres Nomor 80 Tahun 2003 kepada saya danhampir selama 5 tahun saya alami tidak ada apapun yang saya terimaselain cuma penghakiman atas ketidaktahuan saya danmemanfaatkannya.. Lalu dengan kekuasan dan kewenangan itu jugamenzalimi saya.
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 29-09-2011 — Putus : 22-09-2011 — Upload : 18-04-2012
Putusan PN MANADO Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO
Tanggal 22 September 2011 — dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI
1579 — 739
  • Bahwa pada saat sayatan pertama keluardarah dan warnanya hitam berarti korban(Siska Makatey ) kekurangan oksigendan Terdakwa menyampaikan kepadaAnita Lengkong dari bagian anastesi danoleh Anita Lengkong mengatakan operasisupaya dilanjutkan ;Bahwa Terdakwa I memilih operasidilanjutkan karena saat itu dalam rahimada bayi yang harus diselamatkan, kalauoperasi dihentikan persalinan tidak dapatdilakukan pasien dan bayi pastimeninggal, kalau pada saat operasi tidakdilakukan maka Terdakwa I dpatdikenakan sangsi
    berdasarkanstandard profesi ;Menimbang, bahwa pasal 1 angka 14 UndangUndang No. 29 tahun 2004 tentang praktekkedokteran, dan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan No.512/MENKES/PER/IV/2007tentang isin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran berbunyi sebagai berikut :Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah Lembaga yang berwenang untukmenentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapandisiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sangsi
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 3/Pid.Pra/2019/PN Smn
Tanggal 26 Maret 2019 — Pemohon:
SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA
Termohon:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai c.q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Y c.q. kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta
122 — 29
  • tertentucontonya kejahatan Ham masa lalu tidak Polisi itu harus Kejaksaan Agung,selainnya Polisi mempunyai kewenangan untuk Penyelidikan dan adapun lembagayang lain itu Karena ada kewenangan kusus; Bahwa Penyidik PPNS hanya mempunyai kewenangan sehubungan dengankewenangan kusus yang diberikan oleh UU terkait dengan PPNS yangbersangkutan; Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) kalau tidak dilaporkan Penyidik Kepolisian, Yangnamanya perbuatan Pidana orang itu melakukan atau tidak melakukan suatukewajiban sehingga timbul sangsi
    pidana, orang yang melanggar sudah jelas adaketentuan di UU tetapi kalau orang yang tidak melakukan ada tidak aturanhukumnya (tindak pidana melakukan pembiyaran, melihat orang dalam keadaanbahaya) kalau di bidang Bea cukai dia mengetahui kewajiban tidak terpenuhi ketikatidak melapor ada sangsi pidana yang muncul kepada orang yang bersangkutan,konsekuensi mengetahui tidak melapor; Bahwa kalau ada ketentuan atau kewajiban maka UU berlaku; Bahwa KUHAP dan PP mengatur melakukan pelaksanaan kewenangan
    hukum acaranya; tentu mendasarkan kepada kopetensiAbsolut dan mendasarkan UU tersebut, pada prinsipnya terhadap suatu persoalanhukum, bahwa hukum itu ada kewajiban kalau tidak ada kewajiban itu bukanhukum, ketika kita ketemu hukum melakukan kewajiban itu harus dikualisirperbuatan itu adalah merupakan perbuatan hukum yang mana apak itu Perdataatau Pidana dari situ ketemu ruang lingkup mengenai bagaimana carapenyelesaiannya itulan yang kita sebut kopetensi absolut misal : dalam UU yangmengatur adanya sangsi
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus PHI
Putus : 01-08-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 1 Agustus 2019 — PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat yang diwakili oleh RICHARD SAFKAUR, SH.,MH., NIK: 5371052302640001. tempat/ tanggal lahir : Sorong, 23 Februari 1964, jenis kelamin laki – laki, beralamat di jalan Durian No.07. R.T. 001/ R.W. 001. Kel/ Desa : Naikoten Satu, Kecamatan Kota raja, Agama : Kristen, Pekerjaan Karyawan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat selaku General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat, yang beralamat: Jl. Adi Sucipto Km 7,3 Sei Raya, Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, yang berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terakhir kalinya dirubah dengan Akta No : 39 Tanggal 30 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak,SH. Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0011908.AH.01.02 TAHUN 2017, serta Surat Kuasa Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 0523-33.Sku/SDM.08.01/DIRUT/2017 Tanggal 04 Agustus 2017. Dalam hal ini diwakili oleh Tim Kuasa Hukumnya yang bernama : DEDY CHRISTIAN ZEBUA, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip 7602003C, Jabatan : (PLT) MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT ; NAZARUDIN, S.H., Pekerjaan Karyawan BUMN, Nip : 6591029C, Jabatan : (PLT) ASSISTANT MANAGER HUKUM KALIMANTAN BARAT pada sub DIVISI KALIMANTAN, SULAWESI , MALUKU DAN PAPUA DIVISI HUKUM KORPORAT PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT; GUSTI MUHAMMAD KARYADI,SH, Pekerjaan : ADVOKAT (PERADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0032 /SKU/ SDM.08.01 / WKB / 2018, tertanggal 12 November 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industral pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai ............................. Penggugat ; Lawan HERMANUS YANSEN, tempat/ tanggal lahir : Sanggau, 15 Desember 1967, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan BUMN PT. PLN (Persero), Wilayah Kalimantan Barat, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Khatolik, Alamat : Komplek Batara Indah I Blok M- 10 RT. 002/ RW. 025, Kelurahan Sui Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat; yang untuk membela kepentingannya di persidangan telah memberikan kuasa kepada TAMBUK BOW, S.H, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Firma Hukum TAMBUK BOW, S.H. & PARTNERS, berkantor Janlan. Husein Hamzah Komplek Griya Jawi Permai B-27 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Maret 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai .............. Tergugat;
479 — 201
  • Pelanggaranpekerja ternadap perjanjian kerja akan berakibat sangsi berupa teguran lisan atautertulis, sampai dengan peringatan tertulis. Surat peringatan tertulis dikenakansecara berjenjang dimulai dari surat peringatan ke I, ke Il, sampai dengan suratperingatan ke Ill dimana masa berlaku masing masing surat peringatan adalah 6bulan.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2013 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 29/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 16 Oktober 2014 — SATRIA ADI GUNA , Dkk VS REKTOR UNIVERSITAS PEMBAGUNAN PANCA BUDI MEDAN
503 — 315
  • Fotocopy: foto demo Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UniversitasPembangunan Panca Budi Medan sampai menutup jalan umum yang tidakdiberikan sangsi apapun dari pihakKAMPUS 00.0... eeeceeeteceeseecesseeceeneeceeneeceeaeeceeeececeeceeeeeeneeeesaes (Bukti P21) ;Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalildalil bantahannya,Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat surat yang telahdiberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapatdijadikan alat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 22-12-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 247/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 16 Maret 2016 — RINI HERAWATY, AMKP; L A W A N; MITRA UTAMA HUSADA;
94 — 26
  • 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan45Praktik Perawat, setiap perawat yang menjalankanpraktik wajib memiliki Surat Ijin Praktik Perawat(SIPP);Perawat dipindah ke bagian administrasi olehfasilitas kesehatan adalah memberi perlindungankepada Perawat yang bekerja tidak mempunyaiSIP, agar tidak terkena sanksi pidana berdasarkanUU No. 36 Tahun 2014 Tentang TenagaKesehatan juga memberi perlindungan terhadapKlinik agar ijin klinik tidak dicabut;Mempekerjakan perawat yang tidak memiliki STRakan dikenakan sangsi
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 16-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN GARUT Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA
118 — 29
  • Bahwa Ahli menjelaskan dalam UU 7 tahun 2017 tentang pemilu, ada3 (tiga) jenis pelanggaran yang masingmasing berdiri sendiri. terhadappelanggaran tersebut tentu masingmasing ada sangsi yaitu sangsiadministrasi (teguran dst) , sangsi etika (peringatan dst) dan sangsi pidana(penjara dst).