Meares Soputan Mining, NPWP01.061.576.3823.001, beralamat di Desa Winuri, Kecamatan LikupangTimur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, perhitungan NJOPTanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar Pengenaan PBB danperhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2011 adalah menjadi: Uraian Jumlah (Rp) Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2033/B/PK/Pjk/2019 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total 102.652.706.80NJOP) 0Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB eeePersentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 41.057.882.720 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 205.289.414luran Tetap (Deadrent) 38.409.868PBB yang harus dibayar 243.699.282PBB yang sudah dibayar 96.711.212Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 146.988.070Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 36.747.018Jumlah yang masih harus

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali ataspenetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 sebesarRp82.742.916.000,00; yang tidak dipertahankan/dibatalkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp183.735.088,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)NJOP

sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP) 102.652.706.800Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 102.644.706.800Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP 41.057.882.720 PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) 205.289.414luran Tetap (Deadrent) 38.409.868PBB yang harus dibayar 243.699.282PBB yang sudah dibayar 96.711.212Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 146.988.070Denda Administrasi Pasal 10 UU PBB 36.747.018Jumlah yang masih harus dibayar 183.735.088 Menimbang

NJOP, karenasebelumnya terdakwa Drs.

Maka berapa penghasilan yang didapat dari hotel tersebut,dapat menentukan NJOP nya ;Bahwa harga NJOP ditetapkan 1 tahun sekali per Januari ;Bahwa dalam menentukan NJOP datadatanya diambil dari datadata transaksiyang bisa berasal darimanapun, utamanya dari laporan PPAT seperti Camatatau Notaris sesuai dengan pasal 21 UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB(Pajak Bumi dan Bangunan) yang menyatakan pejabat yang terkait langsungdengan jual beli tanah wajib melaporkan tiap bulan ;Bahwa menurut Ahli, NJOP tidak

NJOP tanah matang lebih mahal karena ada perhitungan biayapematangannya ;Bahwa menurut Ahli antara tanah yang telah bersetifikat dengan tanah yangtidak bersetifikat, harga NJOP nya tidak ada perbedaan. Sama saja, karenadidalam aturan pasal 1 ayat 3 (6) UU No. 12 tahun 1985, NJOP tersebut adalahharga ratarata.

,harga NJOP nya, berapa ? Dan harga standard pemerintahnya berapa ?, tinggaldibagi 3.

dan sampel Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)SPPT PBB berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) a.n. Syamsu Nur di Komplek Perumahan Korpri Blok A1,dengan NJOP sebesar Rp. 103.000/m?

Bahwa berdasarkan SPPT tahun 2015, NJOP atas tanah milik PELAWANseluas 681 meter persegi dengan Sertfikat Hak Milik no 683/Setu adalahsebesar Rp 2.176.000 per meter persegi atau total nilai harga tanahtersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.481.856.000.Sedangkan NJOP atas tanah seluas 2406 meter persegi dengan SerttfikatHak Milik no 684/Setu adalah sebesar Rp 2.176.000 atau total nilai hargaHal 3 dari 9 hal. Putusan no. 365/Pdt.G/2019/PN.Jkt.

Tim11.12.13.14.15.16.tanah tersebut berdasarkan NJOP tahun 2015 adalah sebesar Rp5.335.456.000.

Nilai ini jauh dibawah Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP), yang setidaktidaknya bernilai Rp 6.817.312.00018.Bahwa, menurut hukum adalah merupakan perbuatan lelang yangtidak patut dan tidak berkeadilan karena sangat merugikan hakhakdan kepentingan PELAWAN atas obyek sengketa dan II ;19.Bahwa, oleh karena transaksi pelelangan yang telah dilakukan olehTERLAWAN I, Il, dan Ill tidak mendasar pada asas kepatutan dan keadilanmaka dapat dianggap perbuatan transaksional pelelangan atas obyeksengketa dan Il sehingga

.: bahwa Terbanding dalam persidangan menyatakan bahwa, Pemohon Bandingpada saat keberatan setuju atas besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)sebagai dasar penghitungan pajak yang terhutang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (3) UU PBB tetapi tidak setuju atas ditetapkan tarif sebesar0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) namun Pemohon Banding setujudengan tarif sebsar 0,2% dari NJKP.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, PemohonBanding dalam surat bantahannya menghitung jumlah

PBB yang terutangadalah dengan tarif 0,2% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), sedangkanNJKPnya adalah sama dengan NJKP yang ditetapkan oleh Terbanding yaitusebesar Rp1.164.563.200,00 (40% dari NJOP sebesar Rp2.911.408.000,00).bahwa dalam persidangan Terbanding menegaskan untuk tahun 2010 tidakdiajukan keberatan walau belum lunas, sedangkan berdasarkan DataPembayaran Pajak Bumi dan Bangunan SPPT Tahun 2011 telah dibayarlunas.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding, diketahuiPemohon

Bumidan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 12 Tahun 1994 Dasar Pengenaan Pajak adalah NJKP yang ditetapkanserendahrendahnya 20% dan setinggitingginya 100% dari NJOP.bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002tentang Penetapan Besarnya NJKP bahwa untuk penghitungan PBB terhadapNJOP sebesar Rp1.000.000.000 atau lebih maka NJKP adalah sebesar 40%dari NJOP.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana tercantumdalam SPPT PBB, bahwa NJOP

Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per m? ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesar Rp11.500 per m?

Putusan Nomor 912/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp66.996.700.000,00 dengan perincian sebagaiberikut: SPPT PBBURAIAN NJOPLuas (m2) NJOP (Rp)(Rp/m2)BUMI 2.912.900.000 11.500 33.498.350.000.000BANGUNAN NJOP sebagai 33.498.350.000.000DPPNJOPTKP NJOP 33.498.350.000.000NJKP (40%) 13.399.340.000.000PBB 66.996.700.000TERUTANG(0,5%) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp. 394.000,b.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus BumiBeringin Rp.394.000,b.

Surat Keterangan harga NJOP, yaitu hargaterendah Rp. 650.000, per m2 dan harga tertinggi sehargaRp.2.500.000, per m2;Bahwa beberapa hari kemudian datang Fery Momongan atas perintahIvan Saleh keduanya pegawai Walikota Manado membawa suratketerangan NJOP dan Harga Pasaran Umum untuk ditandatangani LurahBumi Beringin, namun Lurah Bumi Beringin menolak, oleh karena LurahBumi Beringin dipaksa dan ditekan oleh Ivan Saleh sehingga Lurah BumiBeringin menandatangi Surat Keterangan Nomor:42/71.71.04.1012/

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp.394.000,b.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP069/WP.16/2005 tgl 21Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk KotaManado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,b.

dalamhal ini para Penggugat juga mengetahuinya ;Bahwa setelah dilakukan tindakan tersebut diatas, maka Tergugat II padatanggal 5 Mei 2009 melaksanakan lelang atas obyek yang terdapat pada HakTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) ;Bahwa hal yang lebih aneh atau janggal bagi Para Penggugat dalamTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) yang ditawarkan olehTergugat melalui Tergugat II hanya sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus limabelas juta Rupiah) jauh dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

bahwasanya harga limit tanggungan tersebut ditaksir sekitar Rp 700.000.000,00(tujuh ratus juta Rupiah) ;Bahwa di dalam proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadapHak Tanggungan tersebut, Tergugat Ill telah dinyatakan sebagai pemenanglelang ;Bahwa adapun harga yang dibayarkan oleh Tergugat Ill atas baranglelang tersebut adalah sebesar Rp. 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu jutalima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa secara hukum, maka harga tersebut sangat jauh dibawah hargaNilai Jual Objek Pajak (NJOP

) berdasarkan surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0051674 tertanggal28 April 2009, yaitu sebesar Rp 210.672.000,00 (dua ratus sepuluh juta enamratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kecurigaan dan dapatdiduga telah terjadi persekongkolan diantara Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam melakukan lelang terhadap objek perkara dibawah hargayang seharusnya baik didasarkan pada nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)maupun Harga Umum Pasar (HUP

Nilai jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalamhal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan ;c. Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;d.

Keuangan Nomor293/KMK/09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Pasal 24 jo. menteri KeuanganNomor 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 Pasal 28", yang mana hal iniseharusnya menjadi acuan dan pedoman Judex Facti Pengadilan TinggiMedan di dalam pertimbangannya untuk menyatakan bahwa harga limit yangtidak didasarkan pada NJOP sepatutnya dikesampingkan atau tidak pertimbangkan ;Bahwa selain Termohon Kasasi 1/Pembanding/Tergugat telahmenetapkan harga limit dibawah NJOP dan harga pasar, juga TermohonKasasi /

dengan NJOP per M?

Jakarta Barat NJOP Per M2Rp. 243.000,002 JUNIAH Gading Kirana Akta Jual Belli Rp.TJAKRAWALA Timur VI G7/60 Rt. No. 1362/2011 600.000010 Rw. 008 tanggal 31Kelurahan Kelapa Desember 2011Gading Dengan LuasKecamatan Kelapa 3.522 M?GadingKotamadya NJOP Per M? Jakarta Utara Rp. 160.000,00 DESA PANTAI MAKMUR TARUMA JAYA Halaman 12 dari 37 hal. Put. Nomor 3454 K/Pdt/2017 PURNAMA HALIMJl. Mangga BesarSertifikat HakRp.

NJOP Per M?Rp. 285.000,00Sertifikat Hak Rp.Milik Nomor 281/ 2.062.000Desa PantaiMakmurDengan Luas433 M?NJOP Per WM?Rp. 537.000,00Sertifikat Hak Rp.Milik Nomor 600.000282/DesaPantai MakmurDengan Luas2.106 M?NJOP Per M?Rp. 285.000,00Sertifikat Hak Rp.Milik No. 181/ 3.090.000Desa PantaiMakmurDengan Luas510 M?NJOP Per M? Halaman 13 dari 37 hal. Put. Nomor 3454 K/Pdt/2017 Rp. 537.000,00 Sertifikat Hak Rp. Milik Nomor283/DesaPantai Makmur Dengan Luas2.106 M? NJOP Per M?

NJOP Per M?Rp. 200.000,00 Sertifikat Hak Rp. Milik No. 170/Desa PantaiMakmur Dengan Luas300 M? NJOP Per M?Rp. 200.000,00 Akte Jual Beli Rp.No. 481 / 2013 3.090.000Tanggal 28Maret 2013 Dengan luas514 M? NJOP Per M?

Nilai NJOP danNilai Pasar, 3. Lokasi tanah antara bidang satu dengan bidang lain (videHalaman 32 dari 37 hal. Put.

Negara / Daerah sebesar Rp.4.2Millar dengan asumsi sepihak dari Termohon bahwasanya harga tanah di Malaseraseluas 14 Ha semestinya adalah Rp.3000.000, per M2 maka Pemohon sanggupmemberikan penjelasan sebenarbenarnya sebagai berikut: Pemkab Nagekeosepakat menetapkan harga tanah dengan Pemohon sebesar Rp.40.000, per M2melalui kajian yang dilakukan oleh tim kajian pembangunan rumah tapak danrumah sederhana bagi Masyarakat Kabupaten Nagekeo Malasera Mbay hasilkajian tim penaksir dan penilai menegaskan NJOP

PBB adalah sebesar Rp.27.625,per M2 yang didasarkan pada tanah Malasera merupakan tanah marginal yangbelum ditetapkan NJOP nya secara admmistrative lokasi tanah Malasera masukKelurahan Dhawe dengan standar NJOP tertinggi adalah senilai Rp.5.500 per M2selanjutnya atas dasar penetapan harga oleh tim pengkaji maka Pemkab Nagekeomelepas tanah kepada Pemohon dengan harga Rp.40.000, per M2 sehingga dengankata lain terdapat selisih harga yang justru menguntungkan Pemkab Nagekeo yaituRp.40.000, dikurangi

Rp.27.625, = Rp.12.375, per M2 ; Rujukan hukum daripenetapan harga tanah diatas adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006tentang Pengelolaan barang milik Negara / Daerah pasal 39 ayat (3) yaitu :Penilaian barang milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah12.13.menggunakan NJOP selain itu juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan barang milik Daerah pasal

52ayat (1) yaitu Penilaian barang milk daerah sebagaimana dinaksud dalam pasal 50dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkanpenilai independent yang bersertifikat di bidang penilaian asset ayat (2)menyatakan : Penilaian barang milk daerah berupa tanah dan / atau bangunandilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendahmenggunakan NJOP; Bahwa sampai dengan Permohonan Praperailan ini didaftarkan maka Termohonsama sekali tidak memiliki hasil audit

Bahwa nilai jual sesuai dengan NJOP didaerah tersebut yang palingrendah adalah sebesar Rp. 1.032.000,00 per meter persegi..

hak atas tanah dan bangunan adalah menentukan nilaimana yang tertinggi antara akta dan NJOP.

karena nilai NJOP lebihtinggi daripada nilai yang tercantum dalam akta pengalihan hak.

Bahwa NJOP yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) memang bukan merupakan NJOP atas tanahdan bangunan yang dijual oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) karena tidak dapat diketahuinya NomorPokok Objek Pajak (NPOP) atas objek yang dimaksud, tetapi NJOPsebesar Rp1.032.000,00 per meter persegi yang digunakan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebutmerupakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang paling rendahdiwilayah kelurahan Penjaringan,

Bahwa Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas tanah tersebut pada tahunHalaman 22 dari 33 halaman. Putusan Nomor 623/B/PK/PJK/20122006 sesuai dengan SPPT PBB Tahun 2006 adalah sebesarRp64.000,00 per meter persegi.2.7.

Zainuddin Tohir menyatakan nilaiganti rugi tanah per meter sesuai NJOP yaitu Rp.1.032.000, (satu juta tigapuluh dua ribu rupiah) dan langsung disetujui oleh saksi Drs. TEGUHBUDIONO sebagai kuasa pemilik tanah, padahal saksi Ny.

SUDHARNO MUSTAFA.Masingmasing dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesar02090 5Rp.1.032.000,/m2.

H.ZAINUDDIN TOHIR sekaligus selaku Wakil Ketua P2T yang kemudianmenyampaikan bahwa Dinas Pertamanan akan membebaskan tanahdengan harga sesuai NJOP yakni Rp.1.032.000, per meter yang kemudiandisetujui oleh saksi Drs.

Selanjutnya SUDARNOMUSTOFA dan terdakwa ANDI WAHAB sepakat harga penjualan tanahberpatokan kepada nilai NJOP dan pembagian uang dari penjualan tanahdilakukan dengan persentase 50 % 50 %.

SUDHARNO MUSTAFA.Masingmasing dibayar dengan nilai NJOP tahun 2006 sebesaroF ONRp.1.032.000,/m2.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp. 394.000,.

Nilait tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya denganmemperhatikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP)tahun terakhir untuk tanah yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPuJ.16 /2005 igl21 Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Kota Manado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus BumiBeringin Rp. 394.000.b.

dan harga umumratarata;49Bahwa Tahun 2006/2007 NJOP di Bumiberingin3.00.000,400,000,;Bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan NJOP, karenaharga NJOP yang sesuai dengan harga umum ratarata;Bahwa dari segi keperdataan tergantung kesepakatan, akantetapi menggunakan uang negara diusahakan serendahrendahnya, dan hal ini menjadi kerugian negara;Bahwa atas keterangan saksi terdakwa dan terdakwa Ilmenyatakan tidak tahu..

Sudirman 2A1 Surabaya dan kondisi fisik bangunan yang dilelangadalah : Luas tanah seluruhnya 3.681 M2 yang terdiri dari :Ada dokumen kepemilikanSHM 138 (1.020 M2)SHM 139 (1.606 M2)SHM 140 (24 M2)Tidak ada Sertifikat Hak MilikEks.EV 14316 luas : 1.031 M2 Luas bangunan 2.376 M2 dalam kondisi bangunan tua tidak terawat dan dihunipihak ketiga.Bahwa pada saat terdakwa mengajukan surat persetujuaan kepadaKomisaris, terdakwa telah membuat acuan harga tanah dengan menggunakanharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

No. 2016 K/Pid/2010.mengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2003 : Rp.4.605.000,/M2Tahun 2001 : Rp.5.095.000,/M2Tahun 2002 : Rp.5.625.000,/M2Bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2 X Rp. 5.625.000, =

No. 2016 K/Pid/2010.puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perinciansebagai berikut :Nilai tanah dan bangunan berdasarkan NJOP 2003 Rp. 21.342.393.000,Harga jual lelang Selisih Rp. 12.000.000.000.Selisih Rp. 9.342.393.000,Bahwa selain itu, terdakwa membuat laporan kepada Komisaris bahwaberkaitan dengan penghuni bangunan dimaksud harus' diberi uangpengosongan, padahal terdakwa belum melihat bahwa sesungguhnya penghunibangunan Ex Biskop Indra adalah penghuni dengan status

) tahun 2001 padahal saat itu terdakwamengetahui bahwa NJOP untuk tahun 2003 telah berubah dan lebih besaryaitu :Tahun 2001 : Rp. 4.605.000,/M2Tahun 2002 : Rp. 5.095.000,/M2Tahun 2003 : Rp. 5.625.000,/M2bahwa seharusnya terdakwa dalam membuat usulan harga tanah untukpelepasan asset tersebut kepada Komisaris didasarkan pada Nilai Jual ObyekPajak pada tahun 2003 sehingga apabila dihitung dengan benar denganmenggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2003, maka harga tanahtersebut adalah 3.681 M2

Bank Mandiri dibawah dari minimal 55 % dari harga limit sebagaimanaditetapkan Menteri Keuangan R.I.Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi keliru dalam pertimbangan putusan aquosebab menganggap hanya berpedoman pada minimal 55 % dari harga hargaNJOP tahun 2001, padahal seharusnya perhitungan minimal 55 % dihitung dariharga NJOP tahun 2003 yang jauh lebih mahal yaitu sebesar Rp. 5.625.000,.Bahwa terdakwa yang mendasarkan perhitungan NJOP tahun 2001 telahmengakibatkan adanya selisih harga jual yang dilakukan

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus BumiBeringin Rp. 394.000.b.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPuJ.16 /2005 igl21 Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Kota Manado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp. 394.000,b.

dan harga umumratarata;eBahwa Tahun 2006/2007 NJOP~ di Bumiberingin3.00.000,400,000,;e Bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan NJOP, karenaharga NJOP yang sesuai dengan harga umum ratarata;e Bahwa dari segi keperdataan tergantung kesepakatan, akantetapi menggunakan uang negara diusahakan serendahrendahnya, dan hal ini menjadi kerugian negara;eBahwa atas keterangan saksi Terdakwa Il/ SjariefHidayatulloh,SH menyatakan betul permohonan hak tanahmenjaadi hak pakai adalah ditandatangani oleh Terdakwaselaku

hanya utuk nilai pajak dan bangunan;e Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa /Sjarief Hidayatullohmengajukan pertanyaan :e Pada tahun 2006 NJOP sebesar Rp.394.000, per meter, untuktahun 2007 apakah ada perubahan nilai NJOPnya, dijawab saksiuntuk tahun 2007 NJOP tanah berubah menjadi Rp.494.000.per meter;e Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa /Sjarief Hidayatullon dan Terdakwa IlI/ Wahyudimenyatakan benar.16.Drs.

2014, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding ingin memberitahukan bahwa Pemohon Bandingtelah menerima Keputusan Keberatan dengan Nomor KEP2468/WPUJ.07/2014tertanggal 17 September 2014 (diterima pada tanggal 22 September 2014) atasSurat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP31.71.000.000.044.7220.3 tanggal 30 April 2013 untuk Tahun Pajak 2013sebesar Rp2.300.142.400,00 dengan perincian pada Tabel 1 di bawah ini: Tabel 1(dalam Rupiah)Luas (M*) NJOP

/M*Uraian KetetapanBumi Bangunan Bumi BangunanSemula 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00Menjadi 8.214.880.000,00 0,00 140,00 0,00 2.300.142.400,00 Bahwa adapun rincian perhitungan dari tabel 1 di atas dapat Pemohon Bandingsajikan pada tabel 2 di bawah ini.Tabel 2(dalam Rupiah) Jumlah Rupiah Menurut PermohonanNo Uraian SPPT Keputusan Keberatan SelisihKeberatan(a) (b) (c) (d)=(c)(b)1 Bumi (M*) 8.214.880.000 8.214.880.000 8.214.880.000 2 Bangunan (M*) 3 NJOP Per M7140,00140,00140,00 NJOP4

Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapbkan sebesar40% dari nilai Tubuh bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, makaperhitungan PBB terhutang dapat kami sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini.Sehingga dengan Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan sebesar 40% dari nilaipermukaan bumi dan diterapkan tarif PBB sebesar 0,5%, maka perhitunganPBB terutang dapat Pemohon Banding sajikan dalam Tabel 3 di bawah ini;Tabel 3(dalam Rupiah) No Uraian SPPT (Rp)1 Bumi (M*) 8.214.880.00002 Bangunan (M) 03 NJOP Per

M* 140,004 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 1.150.083.200.000,005 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000,006 NJOP untuk pengenaan PBB 1.150.071.200.000,007 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 460.028.480,008 PBB yang terutang 2.300.142.400,00 Menurut Pemohon Banding:Substansi Kontrak Bagi Hasil/KBH (Production Sharing Contract PSC)Bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Keberatan di atas, Pemohon Bandingingin menyampaikan bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukanbanding atas keputusan Terbanding

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pajak Bumi danBangunan yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar:Rp2.300.142.400,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian Luas (m2) Kelas NJOP PER m2 NJOP Rp(Rp)Bumi 8.214.880.000 200 140 1.150.083.200.000NJOP 1.150.083.200.000NJOPTKP

atau nilai nyata/sebenarnya dengan17memperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.

Jika tidak terdapattransaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyeklain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganii;Bahwa urusan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan bisa didelegasikankepada bawahannya. Sebagai anggota dan berperan memberikan pendapat /usulan penetapan harga berdasarkan NJOP yang berlaku di daerah tersebutsesuai Keputusan Menteri Keuangan.

penghitungan NJOP tetap beroedoman pada NJOP sesuai denganPasal 1 angka 3 Undangundang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1994 adalah harga ratarata yangdiperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

NJOP pun juga tergantungdari apakah datanya telah dilakukan pembaharuan secara berkala dan terkini atautidak.

Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt Rp303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut Hal. 13 dari 154 hal. Put. Nomor 2 K/PID.SUS/2014 3 Drs.SarwoEdhyTanah 250 m?Njop sipttRp614.000/m?

Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop siptt RP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs.

Tanah 125 m*Rp129.037.500,00 Rp57.056.500 Diterima 2x dariSumarno jLainlain NJOP!

penentuan besarnya NJOP di letakHal. 96 dari 154 hal.

Rp1.420.000,00 KuringTotal Njop sipttRP303.309.000,00 Rp159.663.000,00Rp537.000,00/ NJOP (25/12/2006)m? Rp1032.300,00 Diterima di Sudin(10%) PU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) LurahKW ikut3 Drs. Tanah 250 m* Rp258.075.000,00 Rp119.784.000,00 Diterima 2x dariSarwo Njop siptt NJOP Santoso di GrahaEdhy Rp614.000/m* Rp1.032.300,00 KuringRp114.784.000,00(25/12/2006)Diterima di SudinPU&TARp5.000.000,00(26/12/2006) 10.

Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 27.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 30.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI) 31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. 32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat. 33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN. 34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola. 35.

Untuk tanah di Kalongane cLuas : 40.000 m2e Harga pasaran umum : 35.000 s/d 50.000e NJOP terendah/tertinggi : 55.000 s/d 73.000e Nilai Ratarata sebesar : Rp 2.130.000.000,e Bahwa setahu saksi bahwa untuk harga NJOP tertinggi untuktanah di Desa Nyatnyono adalah sebagaimana data yangdisampaikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerahpada rapat tanggal 6 Juli 2006 yaitu sebesar 31.000 s/d 41.000.e Bahwa saksi mengetahui jika pernah ada surat yang dikirimsebelumnya dengan jawaban harga NJOP tertinggi

/2006 tanggal 12 Juni2006 tentang Informasi NJOP Tahun 2006 di KP.

SendangrejoKelurahan Nyatnyono untuk NJOP tertinggi adalah 31.000 s/d41.000/m2 dan NJOP terendah adalah 12.000 s/d 17.000/ m2.Bahwa sebelum Kepala Kantor KPBD mengirimkan surat kepadaKepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Semarang dengansurat Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP2006 di Kelurahan Nyatnyono, pernah mengirim surat Nomor :593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal harga NJOP, dalam surattersebut isinya meminta informasi harga NJOP tanah milik DinasBina Marga Prop.

Jateng di Desa Nyatnyono, atas surat tersebutmendapatkan jawaban dari Kantor Pelayanan PBB KabupatenSemarang dengan surat Nomor : S. 1765/WPJ.10/KB.03/2006tanggal 1 Juni 2006 tentang Informasi NJOP tahun 2006 diKelurahan Nyatnyono bahwa NJOP tertinggi adalah 114.000 s/d142.000/m2 dan NJOP Terendah adalah 4.100 s/d 5.900/m2.Namun dengan alasan bahwa selisih antara harga NJOP tertinggidan terendah terlalu mencolok, maka Kepala Kantor mengirimsurat kembali dan untuk lokasi tanahnya langsung menunjukuntuk

Semarangsebagai berikut :e NJOP tertinggi 114.000 s/d 142.000/m2.e NJOP terendah 4.100 s/d 5.900/m2.e Bahwa kemudian Kepala Kantor KPBD Propinsi Jateng menyuratikembali kantor PBB kab. Semarang untuk meminta informasitentang harga NJOP tanah sekitar Kp.Sendang Rejo RT.001/Rw.07 Kel. Nyatnyono kec.

Agri Bumi Sentosa, NPWP:21.000.764.7731.001 dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Menurut MenuNo Uraian : Pemohon KPemeriksa .BandingData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 62.931.800 62.931.800Luas Bangunan (m2) 275 275Kelas A41 & AQ A41 & AQNJOP Bumi per m2 (Rp) 2.450 . 2.450NJOP Bangunan per m2 (Rp) 310.000 310.000NJOP (Rp) 154.268.160.000 154.268.160.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 154.268.160.000 154.268.160.000Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak2 (NJOPTKP

) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 154.260.160.000 154.260.160.0004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 61.704.064.000; 61.704.064.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 308.520.320 308.520.320Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi6.

adalah sebagai berikut:MENGADILI:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP96/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak PBB Nomor00001/272/10/731/13 tanggal 2 Agustus 2013 Tahun Pajak 2010, atasnama: PT Agri Bumi Sentosa, NPWP: 21.000.764.7731.001, beralamat diJalan Indragiri Citra Nomor 2 Loktabat Utara, Banjarbaru, KalimantanSelatan, sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2010 menjadi sebagaiberikut: ; ; NJOP

PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TahunPajak 2010 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp176.061.169,00; dengan perincian sebagai berikut : NJOP

No. 1362/2011 Hal 15 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks 010 Rw. 008 tanggal 31Kelurahan Kelapa Desember 2011Gading Dengan LuasKecamatan Kelapa 3.522 M2GadingKotamadya NJOP Per M2Jakarta Utara Rp. 160.000,DESA PANTAI MAKMUR TARUMA JAYAPURNAMA HALIM Jl. Mangga Besar Sertifikat Hak Rp. 600.000VV P/40 Rt. 010 Milik No. 595/Rw. 005 Kelurahan Desa PantaiTaman Sari MakmurKecamatan Taman Dengan LuasSari Kotamadya 1.239 M2Jakarta Barat NJOP Per M2Rp. 285.000.

Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 596/Desa PantaiMakmur Dengan Luas1.232 M2 NJOP Per M2Rp. 285.000. Sertifikat Hak Rp. 2.062.000Milik No. 281/Desa PantaiMakmur Dengan Luas433 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000, Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 282/Desa Pantai Hal 16 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks Makmur Dengan Luas2.106 M2NJOP Per M2Rp. 285.000.Sertifikat Hak Rp. 3.090.000Milik No. 181/Desa PantaiMakmurDengan Luas510 M2NJOP Per M2Rp. 537.000,Sertifikat Hak Rp.

Milik No. 170/Desa PantaiMakmurDengan Luas300 M2 Hal 17 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks NJOP Per M2Rp. 200.000, Akte Jual Beli Rp. 3.090.000No. 481 / 2013 Tanggal 28Maret 2013 Dengan luas514 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000.

Bahwa setahu saksi di Desa Segara Jaya /desa tetangga yang sudahdibebaskan untuk jalan tol dengan Njop Rp. 64.000, (enam puluh empatribu) diberikan ganti rugi Ro.

Tanah Baru dimana harga pasarannyasebesar Rp. 5.000.000, per m2 (lima juta rupiah) dengan NJOP Rp.285.000, (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)/m2;.