M.Kes., tanggal 24 Februari 2021;Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur RiauNomor: 00205/21400/AZ/02/21 Tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M.Kes.

(Penggugat); Untuk itu adalah beralasan hukum jika selanjutnya Surat KeputusanGubernur Riau No. 00205/21400/AZ/02/21 tentang Pemberian PangkatPengabdian, pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita.

Harniwita, M.Kes., tanggal 30 Desember 2016;sehingga dalam hal ini tidak ada kepastian hukum bagi PENGGUGAT danKEPENTINGAN PENGGUGAT dalam hal ini sangat dirugikan dan olehkarenanya beralasan secara hukum Surat Keputusan Gubernur RiauNomor: 00205/21400/AZ/02/21 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M.Kes.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur RiauNomor: 00205/21400/AZ/02/21 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M.

Kes,tanggal 24 Februari 2021;Bs Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurRiau Nomor: 00205/21400/AZ/02/21 tentang Pemberian Kenaikan PangkatPengabdian, pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama Dra. Harniwita. M. Kes,tanggal 24 Februari 2021;4.

dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang

dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang

, anak lakilakidari suami isteri sah bernama RASDI MARSONO dengan MISTRIY AH ;C ELFIAH, lahir di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten BanjarnegaraBanjarnegara, Pada hari Jumat Legi tanggal 04 April 2000, anak Perempuan darisuami isteri sah bernama RASDI MARSONO dengan MISTRIYAH;3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anakanak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan Penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang

Pemohon lahir di Jember tanggal 7 Nopember 1954 ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap padapermohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yangtertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuandari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon ialah agar Pengadilan NegeriJember memberikan penetapan dengan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipilyang

Pemohon tidak keberatan atas ganti nama tersebut ;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap padapermohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yangtertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuandari penetapan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon ialah agar Pengadilan NegeriJember memberikan penetapan dengan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipilyang

, anak lakilaki dari suami isterisah bernama RASDI MARSONO dengan MISTRIY AH ;C ELFIAH, lahir di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten, Pada hariJum at Legi tanggal 04 April 2000, anak Perempuan dari suami isteri sah bernamaRASDI MARSONO dengan MISTRIY AH; Memerintahkan..........3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anakanak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan Penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang

Nopember 1991, anak lakilaki dari suami isteri sah bernama RASDI MARSONO dengan MISTRIYAH ;C ELFIAH, lahir di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara,Pada hari Jum at Legi tanggal 04 April 2000, anak Perempuan dari suami isteri sahbernama RASDI MARSONO dengan MISTRIY AH; 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anakanak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan Penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinanresmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan namaHalaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 40/Pdt.P/2020/PN Bin.Pemohon dan tempat lahir anak Pemohon tersebut dalan register yangsedang berjalan;4.

Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinanresmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan namaPemohon tersebut dalan register yang sedang berjalan;4.

KepalaUnit/Kepala Balai/Kepala Bidang (sarang tawon) (vide lampiran P14); Bahwa DP3 Penggugat pada tahun 2010 turun lagi dengan jumlah nilai 599,6,atau turun sekitar 19,4 dari DP3 tahun 2008 (vide lampiran P15); Bahwa DP3 Penggugat pada tahun 2011 turun lagi dengan jumlah nilai 593,7.DP 3a quo dibuat tanggal 4 Januari 2012 Pejabat Penilai, diterima tanggal 16Januari 2012 Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, diterima tanggal, 6 Januari2012 Atasan Pejabat Penilai atau Tergugat, keberatan dari Pegawai Negeri Sipilyang

Dengan adanya ketentuan sebagai tersebut di atas, maka Penilai benarbenar mengenal secara pribadi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, sehinggadengan demikian diharapkan penilaian dapat dilakukan lebih obyektif,Penjelasan Pasal 8 : Ketentuan pasal ini, adalah untuk memberikan kesempatankepada Pejabat Penilai untuk mengenal dengan baik Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, sehingga dengan demikian diharapkan adanya obyektifitas di dalammemberikan penilaian (vide lampiran P30); Bahwa DP3 Penggugat dari tahun

Menimbang bahwa kewenangan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai,masingmasing secara tegas telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 huruf a, Pasal 3,Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, yaitu; e Kewenangan Pejabat Penilai:1 Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekali setahun terhadap PegawaiNegeri Sipil yang berada dalam lingkungannya ; 2 Memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pegawai Negeri Sipilyang dinilai; 3 Menerima Daftar Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan kembali dari Pegawai NegeriSipil yang dinilai selambatlambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) harisejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut ; 4 Menyampaikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Atasan PejabatPenilai dengan ketentuan apabila tidak ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan tanpacatatan atau apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang

dinilai, DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentangtanggapan Pejabat Penilai atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang dinilai ; e Kewenangan Atasan Pejabat Penilai : 1 Memeriksa dengan seksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yangdisampaikan kepadanya ; 2 Dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan apabila terdapat alasanalasan yang cukup) 3 Mengesahkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang

Panitera atau Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan NamaOrang Tua Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama AFIT NUROHMAN Nomor 11725/TP/2006 tanggal Delapan AprilDua Ribu Enam tertulis dan terbaca DARTO dirubah / diperbaiki menjaditertulis dan terbaca DARMANTO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahanNama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yangbernama MOKHAMAD ZAENAL ABIDIN Nomor: 30582/TP/2008 tanggal09 Desember 2008 yang semula tertulis dan terbaca MOKHAMADZAENAL ABIDIN dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbacaMUHAMAD ZAENAL ABIDIN serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;4.

dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang

perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang kabarnya telahmenikah sirri, namun saksi tidak tahu nama perempuan tersebut;Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2012 tanggal dan bulannya lupaTergugat telah pergi dari rumah berdua sehingga sejak itu terjadi pisahtempat tinggal hingga kini selama 1 tahun setengah;Saksi mengetahui bahwa kebutuhan ekonomi keluarga yang mencukupiadalah Penggugat sendiri;Saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat selalu kurang;Bahwa saksi mengetahui pada pertengahan tahun 2012 Tergugat telahpergi dari rumah berdua meninggalkan Penggugat dan anakanaknya,sehingga sejak itu terjadi pisah tempat tinggal hingga kini selama 1 tahun7 bulan;Saksi mengetahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisahtempat tinggal kebutuhan ekonomi keluarga yang mencukupi adalah Ibu(Penggugat) sendiri mulai dari biaya kuliah maupun biaya sekolah adiksaksi;Saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso; Bahwa saksi sudah menasehati dan merukunkan Penggugat danTergugat, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugatdengan Tergugat;Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi karena dalamsidangsidang berikutnya tidak pernah hadir dipersidangan;Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya

dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia ATAU Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentangPerkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan DepartemenPertahanan, Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untukmengurus surat izin atasan sebagai persyaratan bagi Pegawai Negri Sipilyang

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah di Kobauntuk mencatat tentang kelahiran Pemohon tersebut dalam buku register Catatan Sipilyang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dansekaligus dapat menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud;4.

Memberi jjin kepada pemohon untuk melaporkan pengesahan anaksebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk itu;4.

. : 474.1/69/Dsp/2008, serta pada Buku Register Catatan Sipilyang bersangkutan;3.

.; Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatanmelawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan : = Angka huruf E butir 7 Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Honorermenjadi CPNS dilakukan dengan Tidak dipungut biaya . ;= Angka huruf E butir 7 Lampiran Il Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9

Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan CPNS dilakukandengan Tidak dipungut biaya ;ecementon Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 11 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasHalaman 13 dari 74 Putusan Nomor : 43/Pid.SusTPK/2016/PN.

Calon PegawaiNegeri Sipil yang menyebutkan bahwa Penentuan kelulusan ditetapkan olehMenteri PAN dan RB atas pertimbangan Mendikobud dengan memperhatikanpendapat dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. ; Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah perbuatanmelawan hukum dan perbuatan tersebut bertentangan dengan : = Angka huruf E butir 7 Lampiran I Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Honorermenjadi CPNS dilakukan dengan Tidak dipungut biaya . ;= Angka huruf E butir 7 Lampiran Il Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan CPNS dilakukandengan Tidak dipungut biaya ;meemennnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang

NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namaPemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernamaSutarman Nomor: 3304LT10122019 tanggal 10 Desember 2019 yangsemula tertulis dan terbaca SUTARMAN dirubah/diperbaiki menjadi tertulisPenetapan Nomor 334/Pat.P/2019/PN Bnr halaman 2 dari 10dan terbaca Harjo Siswoyo S serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan NegeriBanjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan namaPemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernamaSutarman Nomor: 3304LT10122019 tanggal 10 Desember 2019 yangsemula tertulis dan terbaca SUTARMAN dirubah/diperbaiki menjadi tertulisdan terbaca Harjo Siswoyo S serta dicatat dalam daftar pencatatan sipilyang

Dimana sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih

dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukansebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagaiTergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukanpermintaan secara tertulis;Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2021/PN PtsMenimbang, bahwa terhadap syarat izin cerai dari atasan tersebut,Majelis Hakim memandang hal itu haruslah dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipilyang hendak mengajukan gugatan cerai yang mana isinya harus