Sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1051/WPJ.15/2015 tanggal24 Agustus 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratPemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor73.09.000.809.323.0021.3 tanggal 30 Mei 2014 Tahun Pajak 2014, atasnama PT Dayacayo Asritama, NPWP/NOP 01.354.220.4809.001/73.09.000.809.323.0021.3, beralamat di Jalan Siloro, Desa Mangilu,Kecamatan Bungoro, Pangkep, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: NJOP

Putusan Nomor 562/B/PK/Pjk/2020menjadi Rp362.600.000,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a guo yaitu Koreksi NJOP Pajak Bumi Dan Bangunan TahunPajak 2014 Sebesar Rp193.550.000.000,00; yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinubungkan dengan

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi NJOP Pajak Bumi Dan BangunanTahun Pajak 2014 Sebesar Rp193.550.000.000,00; yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar, karena in casu Majelis Hakim Agung berpendapatbahwa perhitungan atas PBB P3 tahun 2014 untuk komoditas marmermenggunakan angka kapitalisasi untuk komoditas mineral yang telah diujikebenarannya oleh Majelis

b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung Kembali menjadisebesar Rp362.600.000,00; dengan perincian sebagai berikut: NJOP

Harga yang disesuaikan menurutharga nilai jual objek tanah (NJOP), tembok, bangunan dan lain adalahsebagai berikut:a. Harga pagar tembok/bangunan sekarang Rp. 100.000.000,00;b. Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanah hakmilik Penggugat @Rp. 6.000.000,00 Rp. 1.842.000.000,00;c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00;d. Harga Pengganti Saham, PPH, dll Rp. 50.000.000,00;e.

Harga pengganti tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugat @Rp. 6.000.000 x 307m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga pengganti tanaman Rp. 30.000.000,00Hal.9 dari 33 halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2016/PN.Berd. Harga pengganti saham Rp. 50.000.000,00e.

Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugt @Rp. 6.000.000x307 m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00d. Harga Pengganti Saham Rp. 50.000.000,00e. Total Harga Pengganti Wajar Rp. 2.022.000.000,008.

Harga Pengganti Tanah, NJOP, dan harga pasaran sekitar lokasi tanahhak milik Penggugt @Rp. 6.000.000x307 m2 = Rp. 1.842.000.000,00c. Harga Pengganti Tanaman Rp. 30.000.000,00d. Harga Pengganti Saham Rp. 50.000.000,00e.

adalah 3100/M2 itu harga NJOP tahun2014 ;Hal.19 dari 33 halaman Putusan No. 109/Pdt.G/2016/PN.Ber Bahwa setahu saksi harga NJOP pada tahun sebelumnya adalah285.000/M2 ; Bahwa setahu saksi di komplek RT 04 harga tanahnya adalah Rp.10.000.000 sampai Rp. 11.000.000/M22.

dengan NJOP per M?

Jakarta Barat NJOP Per M2Rp. 243.000,002 JUNIAH Gading Kirana Akta Jual Belli Rp.TJAKRAWALA Timur VI G7/60 Rt. No. 1362/2011 600.000010 Rw. 008 tanggal 31Kelurahan Kelapa Desember 2011Gading Dengan LuasKecamatan Kelapa 3.522 M?GadingKotamadya NJOP Per M? Jakarta Utara Rp. 160.000,00 DESA PANTAI MAKMUR TARUMA JAYA Halaman 12 dari 37 hal. Put. Nomor 3454 K/Pdt/2017 PURNAMA HALIMJl. Mangga BesarSertifikat HakRp.

NJOP Per M?Rp. 285.000,00Sertifikat Hak Rp.Milik Nomor 281/ 2.062.000Desa PantaiMakmurDengan Luas433 M?NJOP Per WM?Rp. 537.000,00Sertifikat Hak Rp.Milik Nomor 600.000282/DesaPantai MakmurDengan Luas2.106 M?NJOP Per M?Rp. 285.000,00Sertifikat Hak Rp.Milik No. 181/ 3.090.000Desa PantaiMakmurDengan Luas510 M?NJOP Per M? Halaman 13 dari 37 hal. Put. Nomor 3454 K/Pdt/2017 Rp. 537.000,00 Sertifikat Hak Rp. Milik Nomor283/DesaPantai Makmur Dengan Luas2.106 M? NJOP Per M?

NJOP Per M?Rp. 200.000,00 Sertifikat Hak Rp. Milik No. 170/Desa PantaiMakmur Dengan Luas300 M? NJOP Per M?Rp. 200.000,00 Akte Jual Beli Rp.No. 481 / 2013 3.090.000Tanggal 28Maret 2013 Dengan luas514 M? NJOP Per M?

Nilai NJOP danNilai Pasar, 3. Lokasi tanah antara bidang satu dengan bidang lain (videHalaman 32 dari 37 hal. Put.

No. 1362/2011 Hal 15 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks 010 Rw. 008 tanggal 31Kelurahan Kelapa Desember 2011Gading Dengan LuasKecamatan Kelapa 3.522 M2GadingKotamadya NJOP Per M2Jakarta Utara Rp. 160.000,DESA PANTAI MAKMUR TARUMA JAYAPURNAMA HALIM Jl. Mangga Besar Sertifikat Hak Rp. 600.000VV P/40 Rt. 010 Milik No. 595/Rw. 005 Kelurahan Desa PantaiTaman Sari MakmurKecamatan Taman Dengan LuasSari Kotamadya 1.239 M2Jakarta Barat NJOP Per M2Rp. 285.000.

Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 596/Desa PantaiMakmur Dengan Luas1.232 M2 NJOP Per M2Rp. 285.000. Sertifikat Hak Rp. 2.062.000Milik No. 281/Desa PantaiMakmur Dengan Luas433 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000, Sertifikat Hak Rp. 600.000Milik No. 282/Desa Pantai Hal 16 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks Makmur Dengan Luas2.106 M2NJOP Per M2Rp. 285.000.Sertifikat Hak Rp. 3.090.000Milik No. 181/Desa PantaiMakmurDengan Luas510 M2NJOP Per M2Rp. 537.000,Sertifikat Hak Rp.

Milik No. 170/Desa PantaiMakmurDengan Luas300 M2 Hal 17 dari 53 halaman Putusan No. 447Pdt.G/2017/PN.Bks NJOP Per M2Rp. 200.000, Akte Jual Beli Rp. 3.090.000No. 481 / 2013 Tanggal 28Maret 2013 Dengan luas514 M2 NJOP Per M2Rp. 537.000.

Bahwa setahu saksi di Desa Segara Jaya /desa tetangga yang sudahdibebaskan untuk jalan tol dengan Njop Rp. 64.000, (enam puluh empatribu) diberikan ganti rugi Ro.

Tanah Baru dimana harga pasarannyasebesar Rp. 5.000.000, per m2 (lima juta rupiah) dengan NJOP Rp.285.000, (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)/m2;.

SAYID HUSEN ASSEGAF dan saksi DARIUSSIMA tidak mau apabila ganti rugi dihitung berdasarkan NJOP atau nilainyata/sebenarnya dan meminta untuk besarnya nilai jual beli pakaiperhitungan dari jasa penilai publik/appraisal sehingga saksi DIMASSAPUTRO mengusulkan nama KJPP SIH WIRYADI & Rekan yang sudahsering dipakai oleh Pemkot Bontang untuk melakukan penilaian apabilaPemkot Bontang akan mengadakan tanah dan karena pihak kuasa pemiliktanah yaitu saksi H.

SUPU, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitutahun 2012 adalah sejumlah Rp614.000,00/M2, untuk tanah Gedung Senisesuai dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 atas nama pemilik lahan yaitu saksi H.

NURDIN,NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012 adalahsejumlan Rp285.000,00/M2 dan untuk tanah Sarana Olahraga KanaanHal.11 dari 44 hal.Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT.SMRsesuai dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 atas nama pemilik lahan yaitu saksi GIMUNUTOMO, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012adalah sejumlah Rp36.000,00/M2.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 saksi Ir. Hj.

NURDIN,NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012 adalahsejumlah Rp285.000,00/M2 dan untuk tanah Sarana Olahraga Kanaansesuai dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 atas nama pemilik lahan yaitu saksi GIMUNUTOMO, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012adalah sejumlah Rp36.000,00/M2:Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 saksi Ir. Hj.

Minahasa Utara, Sulawesi Utara,perhitungan NJOP Tanah dan NJOP Bangunan sebagai Dasar PengenaanPBB dan perhitungan PBB terutang Tahun Pajak 2012 adalah menjadi: Uraian Jumlah (Rp)NJOP untuk penghitungan PBB Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP PBB yang terhutang (Tarif 0.5%) luran Tetap (Deadrent) 6.792.263Penerimaan Kotor 19.995.705.825PBB dari Penerimaan Kotor 19.995.705PBB yang harus dibayar 26.787 .968PBB yang sudah dibayar 25.321.088Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 1.466.880Denda

dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.833.600,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp)NJOP

denganharga Rp. 2.678.400.000,00 (dua milyar enam ratus tujuh puluh delapan jutaempat ratus ribu rupiah) tidak didasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP)yang ditetapkan oleh Pemerintah, hal mana bila berdasarkan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) atas 5 (Lima) objek hak tanggungan CV. Ciptayasa OtjehWidiyana sebagaimana Surat Pengenaan Pajak Terutang (SPPT) adalahseharga Rp.128.000/Meter? (seratus dua puluh delapan ribu/meter) danseharusnya nilai limit terhadap 5 (Lima) objek hak tanggungan CV.

perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP PajakBumi dan bangunanHal ini secara jelas, terang dan nyata sangat merugikan CV.

No. 137/Pdt/2017/PT.BTNlagi karena telah dipertimbangkan pada bukti T.ll1a=TA.Ad 1, hal manadalam bukti tersebut tidak mempertimbangkan secara aspek keadilan dankemanfaatan hukum, ukuranukuran hukum dapat dibenarkannya transaksilelang dibawah Nilai jual Objek Pajak (NJOP), maka NJOP yang telahditetapkan oleh pemerintah tersebut dapat dipergunakan untuk dan dalamhal yang bagaimana ? MOHON PENJELASAN HUKUM..

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan dengan rasa keadilan dankemanfaatan hukum tentang Nilai Limit yang sangat rendah, jauh dari hargapasar dan dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

(NJOP) tahun 2012 : Rp. 87.000,Luas Objek Tanah Terperkara : 38.578 M2 XMaka Nilai Limit : Rp.3.356.286.000, (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus BumiBeringin Rp. 394.000.b.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP069/WPuJ.16 /2005 igl21 Nopember 2005 tentang Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanuntuk Kota Manado tahun 2006 sebesar Rp.464.000,.

Harga Nilai Objek Pajak (NJOP) Jalan 17 Agustus Bumi BeringinRp. 394.000,b.

dan harga umumratarata;eBahwa Tahun 2006/2007 NJOP~ di Bumiberingin3.00.000,400,000,;e Bahwa harga tersebut tidak sesuai dengan NJOP, karenaharga NJOP yang sesuai dengan harga umum ratarata;e Bahwa dari segi keperdataan tergantung kesepakatan, akantetapi menggunakan uang negara diusahakan serendahrendahnya, dan hal ini menjadi kerugian negara;eBahwa atas keterangan saksi Terdakwa Il/ SjariefHidayatulloh,SH menyatakan betul permohonan hak tanahmenjaadi hak pakai adalah ditandatangani oleh Terdakwaselaku

hanya utuk nilai pajak dan bangunan;e Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa /Sjarief Hidayatullohmengajukan pertanyaan :e Pada tahun 2006 NJOP sebesar Rp.394.000, per meter, untuktahun 2007 apakah ada perubahan nilai NJOPnya, dijawab saksiuntuk tahun 2007 NJOP tanah berubah menjadi Rp.494.000.per meter;e Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa /Sjarief Hidayatullon dan Terdakwa IlI/ Wahyudimenyatakan benar.16.Drs.

dalamhal ini para Penggugat juga mengetahuinya ;Bahwa setelah dilakukan tindakan tersebut diatas, maka Tergugat II padatanggal 5 Mei 2009 melaksanakan lelang atas obyek yang terdapat pada HakTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) ;Bahwa hal yang lebih aneh atau janggal bagi Para Penggugat dalamTanggungan Nomor 1254/2002 Peringkat (pertama) yang ditawarkan olehTergugat melalui Tergugat II hanya sebesar Rp 115.000.000,00 (seratus limabelas juta Rupiah) jauh dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

bahwasanya harga limit tanggungan tersebut ditaksir sekitar Rp 700.000.000,00(tujuh ratus juta Rupiah) ;Bahwa di dalam proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat II terhadapHak Tanggungan tersebut, Tergugat Ill telah dinyatakan sebagai pemenanglelang ;Bahwa adapun harga yang dibayarkan oleh Tergugat Ill atas baranglelang tersebut adalah sebesar Rp. 121.500.000,00 (seratus dua puluh satu jutalima ratus ribu Rupiah) ;Bahwa secara hukum, maka harga tersebut sangat jauh dibawah hargaNilai Jual Objek Pajak (NJOP

) berdasarkan surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0051674 tertanggal28 April 2009, yaitu sebesar Rp 210.672.000,00 (dua ratus sepuluh juta enamratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kecurigaan dan dapatdiduga telah terjadi persekongkolan diantara Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam melakukan lelang terhadap objek perkara dibawah hargayang seharusnya baik didasarkan pada nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)maupun Harga Umum Pasar (HUP

Nilai jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), dalamhal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan ;c. Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang ;d.

Keuangan Nomor293/KMK/09/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Pasal 24 jo. menteri KeuanganNomor 376/KMK.01/1998 tanggal 31 Juli 1998 Pasal 28", yang mana hal iniseharusnya menjadi acuan dan pedoman Judex Facti Pengadilan TinggiMedan di dalam pertimbangannya untuk menyatakan bahwa harga limit yangtidak didasarkan pada NJOP sepatutnya dikesampingkan atau tidak pertimbangkan ;Bahwa selain Termohon Kasasi 1/Pembanding/Tergugat telahmenetapkan harga limit dibawah NJOP dan harga pasar, juga TermohonKasasi /

) tanah pada SPPT PBB tahun 2010 menjadi sebesar Rp. 2.176.000, /M2 sedangkan pada SPPT PBB tahun 2006 NJOP sudah Rp. 3.573.000, / m2dan mengurangi jumlah luas bangunan yang sebenarnya 720 M2 menjadi 320M2.

Perhitungan diatas, didasarkan pada NJOP Bumi / Tanah berdasarkan SPPTPBB Tahun 2006 dan NJOP Bangunan berdasarkan SPPT PBB Tahun 2010dan harga bangunan berdasarkan harga bangunan kelas menengah dan hargatanah berdasarkan harga rill sekarang.9. Bahwa berdasarkan uraian diatas penentuan besarnya Nilai Limit dan HargaLelang Objek Jaminan dalam perkara ini adalah cacat hukum karena tidak patutdan melanggar perundang undangan yang berlaku maka lelang tersebut harusdinyatakan batal.10.

, hargapasar dan faktorfaktor lain ;Sedangkan NJOP yang dipakai oleh Tergugat I dalam penetapan limit adalahNJOP tahun 2009 hal ini sesuai dengan surat Tergugat II tentang penetapanhari dan tanggal lelang Nomor : S1629/WKN.7/KNL.03/2009 tanggal 14Desember 2009 ;Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah pada SPPT PBB tahun 2009 dariobjek jaminan tersebut adalah sebesar Rp. 2.013.000, (dua juta tiga belas riburupiah) per meter ;6) Penetapan Harga Limit oleh Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan

MenteriKeuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelangyakni antara lain NJOP, Harga Pasar dan Faktorfaktor lain (yangmempengaruhi harga) ;7.

untuk tahun pajak 2009Menimbang, bahwa oleh karena lelang atas obyek lelang dilakukan pada tanggal18 Juni 2010, maka NJOP yang dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk penetapanharga limit adalah NJOP tahun 2009 tersebut di atas yaitu Rp. 2.013.000/M?

Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464.000, x 297.00 M2 x 5 Tahun = Rp.27,561,600,Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01Jan s/d 31 Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 297.00 M2x 1 Tahun = Rp.3,445,200,Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah= 1% x Rp.464.000, x 297.00 M2 = Rp.1,378,080,Jumlah (1+2+3) ...

=Rp. ysSumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke5 / 01Jan s/d 31 Des 2020= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp. 464.000, x 297.00 M2 x 1 Tahun = Rp. ,PPN 10%... = Rp. ,Jumlah (8)...

Biaya Pengembangan (Development Charge DC),rumusannya = 0,5% dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b.

x tahun0,5% x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP xm? x tahun4% x NJOP xm? x tahun 2SumbanganPemeliharaanPrasarana (SPP)Rp. 1.500, x m?x tahun0,45%x NJOP x m? xtahun0,65% x NJOP xm? x tahun2,5% x NJOPx m? x tahun 3 Administrasi 0,50% x NJOP xm? x tahun 1% x NJOP xm? x tahun Lihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP xLuas (m?*)/tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewalahan berikutnya;32.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia No.

Kotawaringin Timur,dengan perhitungan sebagai berikut:Objek Luas Kelas NJOP per m2 Jumlah NJOP (Rp)Bumi 302.350.00 189 600 181.410.000.0000Banguna 25.263 063 1.200.000 30.315.600.000nNJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 211.725.600.000NJPTKP 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 211.713.600.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 84.685.440.000PBB Yang Terutang 0,5% 423.427 .200Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Februari 2019,kemudian

demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp423.427.200,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Luas Kelas NJOP

per m2 Jumlah NJOP (Rp)Bumi 302.350.000 189 600 181.410.000.000Bangunan 25.263 063 1.200.000 30.315.600.000NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 211.725.600.000NJPTKP 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 211.713.600.000NIJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 84.685.440.000PBB Yang Terutang 0,5% 423.427.200Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena

Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi 4.466.081.117.0702 Bangunan 17.738.153.5003 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 4.483.819.270.5704 NJOP TKP 7.500.0005 NJOP untuk penghitungan PBB 4.483.811.770.5706 NJKP (40%) 1.793.524.708.2287 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5%) 8.967.623.5418 PBB yang telah dibayar 8.873.369.2869 Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar 94.254.25510 Denda Administrasi Pasal 10 UndangUndang PBB 23.563.56411 Jumlah PBB yang masih harus dibayar 117.817.819 Halaman 2 dari 8 halaman.

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi yangtelah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casunilai kKewajaran bumi dan/atau bangunan yang lebih mengedepankanasas kebenaran materiel dan kKlasifikasi bumi yang melandaskanKlasifikasi Bumi menurut NJOP

Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 27.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 30.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI) 31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. 32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat. 33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN. 34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola. 35.

Untuk tanah di Kalongane cLuas : 40.000 m2e Harga pasaran umum : 35.000 s/d 50.000e NJOP terendah/tertinggi : 55.000 s/d 73.000e Nilai Ratarata sebesar : Rp 2.130.000.000,e Bahwa setahu saksi bahwa untuk harga NJOP tertinggi untuktanah di Desa Nyatnyono adalah sebagaimana data yangdisampaikan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerahpada rapat tanggal 6 Juli 2006 yaitu sebesar 31.000 s/d 41.000.e Bahwa saksi mengetahui jika pernah ada surat yang dikirimsebelumnya dengan jawaban harga NJOP tertinggi

/2006 tanggal 12 Juni2006 tentang Informasi NJOP Tahun 2006 di KP.

SendangrejoKelurahan Nyatnyono untuk NJOP tertinggi adalah 31.000 s/d41.000/m2 dan NJOP terendah adalah 12.000 s/d 17.000/ m2.Bahwa sebelum Kepala Kantor KPBD mengirimkan surat kepadaKepala Kantor Pelayanan PBB Kabupaten Semarang dengansurat Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP2006 di Kelurahan Nyatnyono, pernah mengirim surat Nomor :593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal harga NJOP, dalam surattersebut isinya meminta informasi harga NJOP tanah milik DinasBina Marga Prop.

Jateng di Desa Nyatnyono, atas surat tersebutmendapatkan jawaban dari Kantor Pelayanan PBB KabupatenSemarang dengan surat Nomor : S. 1765/WPJ.10/KB.03/2006tanggal 1 Juni 2006 tentang Informasi NJOP tahun 2006 diKelurahan Nyatnyono bahwa NJOP tertinggi adalah 114.000 s/d142.000/m2 dan NJOP Terendah adalah 4.100 s/d 5.900/m2.Namun dengan alasan bahwa selisih antara harga NJOP tertinggidan terendah terlalu mencolok, maka Kepala Kantor mengirimsurat kembali dan untuk lokasi tanahnya langsung menunjukuntuk

Semarangsebagai berikut :e NJOP tertinggi 114.000 s/d 142.000/m2.e NJOP terendah 4.100 s/d 5.900/m2.e Bahwa kemudian Kepala Kantor KPBD Propinsi Jateng menyuratikembali kantor PBB kab. Semarang untuk meminta informasitentang harga NJOP tanah sekitar Kp.Sendang Rejo RT.001/Rw.07 Kel. Nyatnyono kec.

Kotawaringin Timur, dengan perhitungan sebagai berikut:Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP per M2 TOTAL NJOP(Rp)Bumi 626.370.000 189 600 375.822.000.000Bangunan 1.282 064 1.100.000 1.410.200.000NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 377.232.200.000NJPTKP 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 377.220.200.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x 377.220.200.000 150.888.080.000PBB Yang Terutang 0,5% x 150.888.080.000 754.440.400Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp/754.440.400,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP

per M2 Jumlah NJOP (RIBumi 626.370.000 189 600 375.822Bangunan 1.282 064 1.100.000 1.410NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 377.232NJPTKP 12NJOP untuk perhitungan PBB 377.220NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x 377.220.200.000 150.888PBB Yang Terutang 0,5% x 150.888.080.000 754 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

St Sulaiman,Pulau Atas (sambutan) seluas 3,7 Ha,harga pasar Rp. 150.000, Rp.300.000, , harga kesepakatan/ deal Rp.125.000, /m2, NJOP ; Bahwa sepengetahuan saksi KPP PBBSamartinda dilibat kan dalamkepanitiaan Pengadaan Tanah karenakantor saksi dapat memberikaninformasi mengenai data perpajakanatas transaksi tanah ; Bahwa sesual Kep.Menkeu No.KEP219/WPJ.14/BD 05/2006 tanggal 29Desember 2006 untuk Kelurahan PulauAtas NJOP tertinggi Rp.103.000, danterrendah Rp.5.000, sedangkan NJOPuntuk lokasi tanah

yang dibebaskanoOleh PLN sebesar Rp.10.000, ; Bahwa benar kalau ada transaksiuntuk kepentingan umum : penjual 5%dari harga transaksi PPH, kalaupemerintah tidak kena BPHTP dankalau dibawah NJOP tetap 5% penjualdan pembeli =; Bahwa saksi ada menerima honor sebesarRp1.342.350 ,20.

yang dipergunakan adalahsurat dari Kelurahan Pulau Atas, NJOP dipakai diKantor PP, metode perhitungannya saksi tidakmengetahui, selanjutnya panitia menetapkankisaran harga tanah tersebut adalah Rp.125.000,/m2 sampai Rp.150.000,Bahwa luas lahan yang diperlukan adalah sekitar3,7 Ha sesuai yang ditentukan oleh perencanaan?

) atau nilai nyata /sebenarnyadengan memperhatikan NJOP tahun berjalan berdasarkanpenilaian Lembaga/Tim Penilai Harga tanah yangditunjuk oleh panitia;Menimbang , bahwa NJOP pada tahun berjalansesuai SK Menteri Keuangan No.KEP219/WPJ.14/BD05/2006, tanggal 29 Desember 2006 untuk KelurahanPulau Atas, NJOP tertinggi adalah Rp.103.000,terendah adalah 5.000, .dan untuk lokasi tanah yangakan dibebaskan Rp.10.000 /M2 dimana menurut panitiabesaran harga seperti NJOP adalah tidak layak80mengingat lokasi tersebut

Instansi teknis terkaitBahwa atas disposisi Walikota kepada PanitiaPengadaan Tanah , Ketua Panitia yaitu' terdakwa DrsHamka Halek Msi mengundang Panitia dan PLN untukmengadakan rapat pada tanggal 14 Mei 2007 dan padarapat tersebut Panitia membuat limit harga denganmenjumlahkan tiga komponen yaitu pertama NJOP PBByang berlaku tahun itu sesuai SK Menteri KeuanganNo.KEP 219/WPJ.14/BD 05/2006, tanggal 29 Desember2006 untuk Kelurahan Pulau Atas, NJOP tertinggiadalah Rp.103.000, terendah adalah Rp. 5.000

Kedua,Dasar Pengenaan Pajak dalam perkara a quo adalah Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) per m? ditetapkan pada klasifikasi nasional sebesar Rp11.500 per m?

Putusan Nomor 912/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp66.996.700.000,00 dengan perincian sebagaiberikut: SPPT PBBURAIAN NJOPLuas (m2) NJOP (Rp)(Rp/m2)BUMI 2.912.900.000 11.500 33.498.350.000.000BANGUNAN NJOP sebagai 33.498.350.000.000DPPNJOPTKP NJOP 33.498.350.000.000NJKP (40%) 13.399.340.000.000PBB 66.996.700.000TERUTANG(0,5%) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Lokasi Nomo Luas NJOP Total Harga Kelipatan Bukti Halaman 19 dari 66 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pat.P/20.17./PN.TNG r Tana 2016 Nilai Ganti dari NJOPBidan h (Rp.)

Setelan Pemohon Keberatanmemperhatikan NJOP berdasarkan SPPTPBB Tahun 2016 atasnama Pemohon Keberatan (Bukti P17), Bidang Tanah Nomor 215hak milik Pemohon Keberatan yang terletak di perumahan telahHalaman 21 dari 66 Putusan Perdata Permohonan Nomor 50/Pat.P/20.17.

/PN.TNGdihitung oleh Penilai dengan harga/nilai paling rendah, hanyasetara/sebanding dengan 2.79 x dari NJOP, dibandingkan dengan 3(tiga) bidang tanah lain yang terletak di perkampungan yang telahdihitung oleh Penilai dengan nilai/hnarga yang setara/sebandingdengan 8.05 x dari NJOP; dan 7,56 x NJOP. Penetapan NilaiPenggantian atas tanah yang dilaksanakan dengan perlakuandiskriminatif, melanggar hak Pemohon Keberatan ditetapkan denganPasal 28I ayat (2) Konstitusi;.

P18. ;42.Foto copy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PajakBumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama Puntung untuk bidang tanahyang terletak di Kampung Parung Benying ,Kelurahan Sarua ,Kecamatan Ciputat Nilai Jual Pajak (NJOP)nya ternyata tertera sebesarRp.464.000/m2. selanjutnya diberitanda P19.

Kampung tersebut letaknya tepatbersebelahan dengan perumahan Bukit Nusa Indah, ratarata dengan kelipatannilai sebesar 7.56 x (kali) dari NJOP sementara terhadap bidang Tanah hakmilik Pemohon Keberatan yang terletak di perumahan Bukit Nusa Indah Serua,Ciputat, Tangerang Selatan penilai telah menetapkan Ganti Kerugian sebesar2,79 x (kali) dari NJOP, sebagaimana dalam bukti P12, P14, P15, P16yang didukung oleh keterangan Saksi Pemohon Keberatan bernama BagusKurniawan dan Abdul Khaliq ;Menimbang, bahwa

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 552.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak 12.000.000(NJOPTKP)3 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan& dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200 Halaman 2 dari 8 halaman.

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 52.984.000.0002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 12.000.0003 NJOP untuk Perhitungan PBB 52.972.000.0004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 21.188.800.0006 PBB yang Terhutang (0,5%) 105.944.0007 PBB yang sudah ditetapkan & dibayar 71.465.8008 PBB yang masih harus dibayar 34.478.200Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali

Naik yang adapada catatan tersebut NJOP masih tahun 2007 sedangkan sekarangsudah masuk NJOP 2018, sehingga dihitung kembali dan saksi disuruhmencatat oleh terdakwa MIMING SAIMIN, dan saksi catatlah pada bukucatatan yang saya ambil dimobil tadi dengan catatan sebagai berikut :Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPkK/2018/PN.Bdg470 M x 450.000. = 211.500.0001.

adalah Nilai Jual Objek Pajak artinya dasar pengenaanPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan / Perkotaan, yang mana besarnyaNJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentudapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,dan penetapan besarnya NJOP tersebut ditetapkan dengan SK Bupati;Bahwa penentuan kenaikan tentang harga NJOP tersebut berdasarkanSurat Keputusan Bupati Bogor;Bahwa untuk harga NJOP tahun 2016 yang lalu besarannya Zona NilaiTanah untuk Desa Gunung

NIAN dengan dengan NOP : 32.03.140.002.0020015.0 tidakada kenaikan harga NJOPnya yang mana masih tetap sama sepertiharga NJOP tahun 2017 senilai Rp. 335.000. (tiga ratus tiga puluh limaribu rupiah).

Adapun aturan harga NJOP tahun 2018 sedang diprosesketetapannya, akan tetapi untuk Desa Gunung Putri sesuai dengananalisis Zona Nilai Tanah untuk Desa Gunung Putri belum ada kenaikanharga NJOPnya yaitu masih tetap;Bahwa sesuai Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 971.11 / 60 / Kpts /Per UU / 2017 tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Obyek Pajak Bumidan Bangunan Menara serta Dokumen Biaya Komponen BangunanTahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 untuk harga NJOP menunjuk ObjekPajak an.

IEDFIL JAYA ANWAR diberitahu oleh Terdakwa MIMINGSAIMIN yang menyatakan bahwa terhadap tanah objek jual beli tersebut adakenaikan NJOP, sehingga dana yang diberikan oleh saksi Ir. IEDFIL JAYAANWAR kepada Terdakwa untuk proses jual beli tanah seluas + 470 M? yangterletak di Ko. Gunung RT. 002/008 Desa Gunung Putri Kec. Gunung Putri Kab.Bogor tidak cukup. Atas adanya kenaikan NJOP tersebut, maka Terdakwakembali meminta biaya tambahan kepada saksi Ir. IEDFIL JAYA ANWAR.