Ditemukan 3585 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 07-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2665 K/Pdt/2015
Tanggal 7 September 2016 — DARMAWAN SELAMAT, DKK VS Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Dalam Negeri qq Gubernur Provinsi Banten qq Walikota Tangerang Selatan qq Ketua Tim Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Fly Over Gaplek
115 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Hukum PermohonanA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — HARTONO SOHOR VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
109 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena peraturan yang digugat mengatur materi yang samadengan peraturan yang telah diputusan dalam Putusan Nomor 73 P/HUM/2013,maka gugatan a quo harus dinyatakan nebis in idem dan oleh karenanya harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana quo tidak perlu dipertimbangkan lagi;Memperhatikan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 9/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2020 — Pemohon:
PT. Era Millenium Abadi
Termohon:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
305 — 395
  • Ratulangi Nomor 32, Jayapura, ProvinsiPapua yang berada pada wilayah hukum Provinsi Papua, maka sesualketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 8 Tahun 2017 juncto Pasal 2 ayat(3) Keppres Nomor 16 Tahun 1993 tersebut di atas, Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura berwenang secara relatif untuk memeriksa Permohonan aquo;Menimbang, berdasarkan seluruh uraian diatas maka Pengadilanberkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang secaraabsolut dan relatif untuk memeriksa, memutus, dan memeriksa Permohonana
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 11 Juli 2018 — MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID (Penggugat) Melawan PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Tergugat I) RUDDYANTHO TANTRY, SH (tergugat II) Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN di Jakarta (tergugat III) Kantor Pertanahan Kota Samarinda (tergugat IV) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda (Tergugat V) Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat VI)
226 — 51
  • Fotocopy sesuai aslinya Surat permohonana lelang eksekusi keKPKNL No. 1050/SAM/EXT tanggal 25 Juli 2017 (diberi tanda TI13) ;14. Fotocopy sesuai aslinya Surat Penetapan Lelang No. s592/WKN.13/KNL.02/2017 tanggal 03 Agustus 2017 (diberi tanda TI14) ;15. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pemberitahuan lelang No.1147/SAM/EXT/17 Tanggal 07 Agustus 2017 (diberi tanda TI15) ;16. Fotocopy sesuai aslinya Pengumuman lelang pertama berupaselebaran pada tanggal 08 Agustus 2017 (diberi tanda TI16) ;17.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 31 Juli 2012 —
33 — 5
  • .; Bahwa mekanisme pencairan UPK mengajukan pencairan dana melalui KPAselanjutnya KPA meneruskan permohonana pencairan dana tersebut ke KPPN dandana dari KPPN langsung ditransfer ke rekening masingmasing UPK dan selanjutnyaUPK menyerahkan dana program tersebut ke TPK dan kemudian TPK membelanjakandana sarana dan prasarana sedangkan untuk dana SPP diserahkan kepada ketuakelompok masingmasing, untuk dana perguliran SPP yang sudah masuk ke UPKpenyaluran guliranya dilakukan langsung oleh UPK kepada ketua
    Skretaris : AGUS FADAL. ; Bendahara :INDAH SISKA APRILIAWATI, SH ; Bahwa mekanisme pencairan dananya UPK mengajukan pencairan dana kepada PJOKKecamatan kemudian PJOK Kecamatan mengajukan pencairan dana melalui KPAselanjutnya KPA meneruskan permohonana pencairan dana tersebut ke KasatKerpenguasa pengguna anggaran ( BPMP) kemudian Kasat ker ( BPMP) mengajukan keKPPN dan dana dari KPPN langsung ditransfer ke rekening masingmasing UPK danselanjutnya UPK menyerahkan dana program tersebut ke TPK dan kemudian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 13-02-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
1.TRISNA MAULANA
2.ASRI PALUPI UTAMI
Tergugat:
PT. PANAH EMAS SUKSES
46 — 12
  • Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.atau,Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonana quo berpendapat lain, Tergugat memihin Putusan yang seadiladilnya (exAquo et Bono).Halaman 31 dari 51 hal.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Putus : 20-08-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 418/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 20 Agustus 2014 — PT.KARYA CIPTA KARSA LAWAN MARTIN TORANG HERMANTO HUTAGALUNG
90 — 14
  • Bahwa dengan demikian permohonan sita jaminan (conservatoirbeslaag) sebagaimana dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut tidakrelevan dan tidak ada dasar hukumnya, diajukan dalam permohonana quo dan oleh sebab itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.Bahwa untuk itu sebaliknya dalil gugatan PENGGUGAT karena jelashanya bersifat mengadaada (tidak benar), maka secara tegas harusdikesampingkan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas dan nyata sekali bahwagugatan PENGGUGAT hanya mengadaada dan sama sekali
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 26/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 18 Desember 2020 — Pemohon:
PT.MINERALINDO MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
180 — 102
  • 14 September 2020, kemudian setelah 10 (Sepuluh) harikerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan a quo, Termohonterbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakanHalaman 43 dari 57 halaman Putusan Nomor: 26/P/FP/2020/PTUN.PLsesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanyaberdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaktidaknya setelah10 (Sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 74 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — PARYATUN, S.1. Pust., DKK vs MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI
195 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangcukup lama, tapi tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam formasikhusus seleksi CPNS Tahun 2018, karena pada umumnya usia mereka lebihdari 35 tahun per tanggal 1 Agustus 2018;Menimbang, bahwa sudah seharusnya tenaga pendidik honorer /guruhonorer yang telah mengabdi cukup lama mendapat dukungan dan prioritasdari pemerintah untuk diberikan peluang mengikuti seleksi CPNS sesuaipersyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa pengaturan norma dalam objek permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 19-02-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 P/HUM/2020
Tanggal 16 April 2020 — SARLOTA DONGGORI, DKK vs GUBERNUR PAPUA;
283 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 21 P/HUM/2020Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana quo, sebagai berikut:Bahwa Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-05-2020 — Putus : 23-10-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 87/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Oktober 2020 — Penggugat:
1.SARTANA, S.Pd
2.Drs. SETIYADI
3.SUWARNO, S.Pd
4.Drs. ENDRO SUKMONO
Tergugat:
BUPATI PACITAN
343 — 208
  • Para Penggugat (Para Penggugat) Nomor :93/G/2019/PTUN.SBY adalah tidak dapat diterima, dengan pertimbanganhukum Para Penggugat (Para Penggugat) belum pernah mengajukanupaya administratif berupa keberatan dan banding atas Surat KeputusanBupati Pacitan tersebut yang menjadi objek perkara.Halaman 8 dari 53 halaman, Putusan Perkara Nomor : 87/G/2020/PTUN.SBYBahwa berdasarkan surat Nomor 079/PKSKB/ADVBS/VII/2019 tanggal30 Juli 2019 Para Penggugat telah mengajukan kepada BupatiKabupaten Pacitan Surat Permohonana
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 28-01-2019 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pdt.P/2019/PN Bdg
Tanggal 28 Januari 2019 — Ruly Sidarta,SH LAWAN Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Trase Kereta Cepat Jakarta Bandung, DKK
150 — 83
  • sebagaimanadimohonkan oleh Pemohon dalam perkara ini diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, tentang Tatacara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke PengadilanNegeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalameksepsi di atas, bahwa dengan bukti awal yang diajukannya dan telahmemenuhi syarat pembuktian, Pemohon sebagai badan hukum perdatayang telah berbadan hukum berkapasitas untuk mengajukan permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 26-11-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 27/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 18 Desember 2020 — Pemohon:
PT. NUSA SARANA MANDIRI
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
234 — 98
  • Produksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara a quopada tanggal 11 September 2020, kemudian setelah 10 (Sepuluh) harikerja Termohon menerima secara lengkap Permohonan a quo, Termohonterbukti tidak menetapkan keputusan dan/atau tidak melakukan tindakansesuai surat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanyaberdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaktidaknya setelah10 (Sepuluh) hari kerja Termohon menerima secara lengkap Permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-10-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 21-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 62 P/HUM/2018
Tanggal 18 Desember 2018 — dr. GANIS IRAWAN VS PRESIDEN RI;
219 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakanperaturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(1) huruf e UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan, sehingga Mahkamah Agung berwenanguntuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Khusus PHI
Register : 13-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg
Tanggal 15 April 2015 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk lawan YULIANSJAH
322 — 106
  • Jawaria tgl. 25 Mei 2012 diberi Tanda P19.20.Form Kunjungan Debitur tgl. 14 Februari 2012diberi Tanda P20.21.BA Bipartit tgl. 08 Nopember 2013 diberi Tanda P21.a.22.BA Bipartit tgl. 11 Desember 2013 diberi Tanda P21.b.23.Surat Permohonana jin PHK tgl. 04 Maret 2014diberi tanda P22.24.Anjuran igl. 12 Juni 201 4 diberi Tanda P23.25.Surat Jawaban atas Anjuran tgl. 25 Juni 2014diberi Tanda P24.Menimbang, bahwa buktibukti tertulis Penggugat yang diberi Tanda P1,P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P17, P18
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 27-12-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 9/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 Januari 2020 — Pemohon:
TRIADI BUDI SETIJONO
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq, Kapolres Jakarta utara
192 — 754
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PEMOHON dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanadalah sebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-05-2011 — Upload : 06-07-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/Pdt/2012
Tanggal 30 Mei 2011 — PT. BANK MUTIARA Tbk. PUSAT JAKARTA (dahulu bernama PT. BANK CENTURY Tbk), Cq. PT. BANK MUTIARA Tbk, WILAYAH IV SURABAYA, Cq. PT. BANK MUTIARA. CABANG AHMAD YANI MAKASSAR vs. AMIRUDDIN RUSTAN
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGGUGAT MENCAMPUR ADUKKAN TUNTUTAN/PETTTUM DALAMPOKOK PERKARA SEDANGKAN SECARA ~HUKUM TUNTUTAN/PETTTUM DALAM PROVISI DENGAN TUNTUTAN/PETTTUM DALAMPOKOK PERKARA ADALAH BERBEDA:Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Dalam Provisi dengan permohonana sebagai berikut:"memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membuka/mencabut blokirrekening milik Penggugat sesuai Surat Pencabutan Blokir RekeningNo. 41000000292788101 tanggal 9 April 2009 dan Surat Perintah PembukaanPemblokiran Harta Kekayaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 23-01-2013 — Putus : 07-02-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2013
Tanggal 7 Februari 2014 — SEVIANE HENDRIK TIIP, SH VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
45 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONANA. Penyelenggaraan Pendidikan TinggiDalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakanbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi diharapkan mampumenjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraanumat manusia. Pada tataran praktis bangsa Indonesia tidak lepas daripersaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di lainpihak.
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
RIO ROZADA SITUMEANG, S.H.
Terdakwa:
EMPY LIMA Alias EMPY
372 — 49
  • Inrichi, Nomor : BA. 111 / K.5 / BKW / .I / TEK / 8 / 2018, tanggal 23 Agustus 2018;
  • 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock OPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan Tindak Dilindungi Undang-Undang yang termaksuk Appendiks II Cites Jenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembarsurat permohonana Pemeriksaan Stok Opname Kayu dan penerbitan SATS-DN An. CV.
    Inrichi, Nomor : BA.111/K.5/BKW/.1/TEK/8/ 2018, tanggal 23 Agustus 2018;2, 1 (Satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan StockOPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri TumbuhanTindak Dilindungi UndangUndang yang termaksuk Appendiks II CitesJenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018,tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (Satu) lembarsurat permohonana PemeriksaanStok Opname Kayu dan penerbitan SATSDN An. CV.
    Inrichi, Nomor : BA.111/K.5/BKW/.I/TEK/ 8/2018, tanggal 23 Agustus 2018;2. 1 (satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan StockOPname Kayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri TumbuhanTindak Dilindungi UndangUndang yang termaksuk Appendiks II CitesJenis Sonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018,tanggal 02 Juli 2018; dan 1 (satu) lembarsurat permohonana PemeriksaanStok Opname Kayu dan penerbitan SATSDN An. CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 06 P/HUM/2015
Tanggal 16 April 2015 — EDWARD MARHUTALA SURYADARMA, SE., MM vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
146 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONANA. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG1.