Bahwa berdasarkan peraturan tersebut' diatas, TimPemberhentian dengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan di LingkunganPemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Berita Acara Nomor : TIMPTDH/2023.F/2018 tanggall17 Desember 2018 yang isinya menyebutkannama : ABDUL JUMROH, NIP : 19640910 199603 1 002, Unit KerjaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, dimanayang bersangkutan dihukum

(fotocopy sesuai dengan Aslinya);Fotocopy Surat Berita Acara Tim PemberhentianDengan Tidak Hormat Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah KotaPekanbaru Nomor TIMPDTH/2023.F/2018 tanggal 17Desember 2018. (fotocopy sesuai dengan Aslinya);Petikan Putusan Perkara Nomor09/Pid.Sus/2012/PN.PBR an. IR. ABDUL JUMRAH binH. ZAKARIA, tanggal 12 November 2012 .

(fotocopysesuai dengan fotocopy );Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/S, Nomor15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.

materiil penerbitan objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundangunadngan dan AsasAsasUmum Pemerintahan yangBahwa dalil Penggugat yang menggugat Keputusan Tergugat Nomor465/2012, tanggal 19 Maret 2010 in litis objek sengketa dibatalkanberdasarkan tidak adanya pemberhentian sementara adalah sangat kelirudan tidak tepat, karena sesuai penjelasan Kepala Badan KepegawaianNegara dalam suratnya Nomor : C.2630/V.3263362/47, tanggal 16Nopember 2011 menyatakan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

diperlakukan terhadapseorang pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanansementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukumpidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal pelanggaranyang dilakukan itu berakibat hilangnya pengharapan dan kepercayaanatas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat sertawibawa pegawai itu ;Menimbang, bahwa dari norma yang ada dalam ketentuan diatas, menurutpenilaian Majelis Hakim bahwa sejak penahanan seorang pegawai negeri sipilyang

tendensius,serta bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN adalahtindakan yang bertentangan dengan Asas pemberian alasan sebagaimana tersebutd)di atas, dan asas Permainan yang Layak yaitu Tergugat tidak memberikankesempatan kepada Penggugat untuk mendapatkan upaya yang berkeadilan, halini dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan Penjelasan Pasal 8 huruf (b) yangmengamanatkan agar dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang

telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak,atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,haruslah dipertimbangkan factorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta harus puladipertimbangkan berat ringannya keputusan pengadilan yangdijatuhkan;Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan OBYEK GUGATAN adalahtindakan yang bertentangan dengan Asas pemberian alasan, asas Permainanyang Layak

Putusan Nomor 1990/Pdt.G/2013/PA.Ngj.terbukti telah melengkapi persyaratan administrasi selalu Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat (1) jo.

jabatanstruktural ;Pasal 9 ayat (2) : Secara normal perpindahan tugasdan/atas perpindahan wilayah kerja dapat dilakukan dalam tenggangwaktu antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sejak seorang diangkatdalam jabatan struktural ; Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 dan7 Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai NegeriSipil menyebutkan sebagaiberikutApabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasinegara yang mengakibatkan adanyakelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipilyang

sidang yang telah ditetapbkan Pemohon telah datangmenghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernahdatang menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lainHalaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 77/Pdt.G/2022/PA.Pkpmenghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun kepadanya telahdipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebutbukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.Menimbang bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan Mediasisebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 82ayat (1) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 154 RBg sertaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi diPengadilan tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

adalah berkaitan dengan kematian ayah Pemohon, serta berdasarkanketentuanketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu memerintahkankepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon dimaksud denganmenyampaikan salinan penetapan pengadilan ini oleh Pemohon kepada PejabatPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, yaituPejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KotaSurakarta dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipilyang

telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihatiPenggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai upaya perdamaian melaluiproses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa tidak beralasan sama sekali bila Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang berdinas di kantor statistik Kabupaten Sumbawa tidak mampu secaramaksimal memelihara/menjaga dan mengelola tanah sengketa, sehinggameminjamkannya kepada Hj. Hibatulla bersama suaminya yang bernama R.Anwar Sanusi ;5. Bahwa disamping itu tidak logis sama sekali bila Penggugat baru pada sekitartahun 1999 dan/atau tahun 2000 mengetahui H. M.

Bahwa Tergugat sangat keberatan apabila Dana Taspen/PesangnAlm.Drs.Buspami sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4 hurufe dikategorikan sebagai harta warisan dalam Gugatan Penggugat, halini dikarenakan Dana Taspen tersebut merupakan milik Tergugat selakuistri dari Alm.Buspami yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang telah meninggal dunia, selain itu dana tersebut juga telahTergugat habiskan untuk membayar hutanghutang milik Alm.Buspamisemasa hidupnya.5.

Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran pemohon sesuai peraturanyang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan

pegawai negeri pada polri dan mendapat izin tertulis dari pejabat yangberwenang;Menimbang, bahwa hal tersebut juga sebagaimana yang diatur dalamPasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : (1)Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Secara substansial Judul Keputusan TERGUGAT a quosemestinya tertulis secara jelas dengan frasa: KEPUTUSAN BUPATIBIAK NUMFOR NOMOR: SK.8826 54 TENTANG PEMBERHENTIANHalaman 24 dari 96 Halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN.JPR23.24.25.DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATASNAMA YUNUS SAFLEMBOLO, SE, M.TP, sehingga konsistendengan DIKTUM KESATU KEPUTUSAN TERGUGAT a quo, mengingatpada bagian Menetapkan DIKTUM KESATU disebutkan:Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Tergugattelah mengajukan bukti surat berupa fotokopi suratsurat bermeterai cukup yangdiberi tanda T1 sampai dengan T10, dengan perincian sebagai berikut;Halaman 63 dari 96 Halaman Putusan Nomor : 19/G/2019/PTUN.JPRBukti T1Bukti T2Bukti T3Bukti T4Bukti T5Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Numfor dari segi cakupan wilayah dan bidang atau materimerupakan wewenang Bupati Biak Numfor selaku Pejabat Pembina KepegawaianDaerah Kabupaten Biak Numfor sehingga Tergugat memiliki kKewenangan yangdiperoleh secara delegasi dalam menerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

tindak pidanakorupsi in casu Penggugat, dalam arti bahwa Tergugat dalam menerbitkankeputusan objek sengketa telah menyimpangi ketentuan formal sebagaimanadiuraikan diatas, namun demikian dengan mengacu pada urgensi muatan padaSurat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Membebankan seluruh biaya perkara ini Sesuai dengan peraturan danperundangundangan yang berlaku;Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggilPenggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilanpanggilantersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;Pada sidang pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, namun karena Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang belum memperoleh izin dari atasannya, maka mediasi belum dapatdilaksanakan;Oleh karena Penggugat

Pdt.G/2020/PA.KtbMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikandengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai upaya perdamaian melaluiproses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidakpernah hadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebihdahulu mempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

sedangkanTergugat pekerjaannya selaku seorang supir yang belum tentupenghasilannya, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah atau biayakeperluan hidup untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebutdiatas setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus riburupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan setiap tahunnyaditambah 5% sampai ketiga tersebut dewasa dan mandiri, hal ini akandituangkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa Penggugat selaku seorang Pagawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan NegeriJakarta Pusat, untuk mengirim salinan resmi putusanyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepadaKantor Dinas Pendaftaran Penduduk/ Kantor Catatan SipilKota administrasi Jakarta Pusat, atau Kantor Catatan Sipilyang berwenang agar dapat didaftarkan perceraian inidalam suatu daftar perceraian;4.

rukun lagi layaknya suami isterisudah 2 bulan ;Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntutcerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;Bahwa, sSaksisaksi yang dihadirkan Penggugat menyatakantidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;Bahwa , Tergugat yang status sebagai PNS atau ASN tidakpernah hadir dipersidangan,pada hal sudah di Panggil secararesnmi dan patut, sehingga Tergugat tidak mengurus SuratKeterangan atasan langsung Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 888/15/2019, tanggal 07 Oktober2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di LingkunganPemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMAN LUMBAN GAOL,Halaman 4 dari 49 HalamanPutusan Perkara Nomor: 7/G/2020/PTUN.BNAS.Pi.

Pemerintahandalam mengeluarkan/ menerbitkan suatu keputusan harus selalumengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan danlandasan ketentuan peraturan perundangundangan tersebut tidak bolehdiberlakukan bertentangan dengan konstitusi yang merupakan normatertinggi dan dasar tertinggi dari keseluruan tatanan hukum di Indonesia;(iil) Bahwa Tergugat telah mengeluarkan KeputusanBupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal O07 Oktober 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang

Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanBupati Simeulue Nomor : 888/15/2019, tanggal O07 Oktober 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama JUDIRMANLUMBAN GAOL, S.Pi.