Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan Aktakelahiran anaka Para Pemohon dan administrasi unum Para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baikadministratif maupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga

penetapan perubahannama tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama(PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah KecamatanMargoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sangat merugikan hak keperdataan bagipara Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanansebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebuthams diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warganegara;Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan nama dan nama orang tua para Pemohon untuk kelengkapanadministrasi pengurusan akta kelahiran anakanak para Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, para Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar). sehingga permohonan

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada pejabat negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yaitu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahterjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang?

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2003 tentang Advokat menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persayaratan antara lain pada huruf c"tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pejabat Negara sebagaimana penjelasan pasal bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeridan pejabat Negara adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dan" Pejabat Negara" sebagaimana dimaksuddalam Pasal 11 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 43b Tahun 1999tentang

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus administrasi umum para Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atausebutan lain/lurah;2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu calon selama masa kampanye;Ad. 1.

Setiap OrangMenimbang, bahwa dalam Undangundang No. 10 tahun 2016 tidakmenguraikan apa yang dimaksud dengan pejabat negara maupun pejabat aparatur sipilnegara, akan tetapi dalam Undangundang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipilnegara disebutkan pengertian aparatur sipil negara (ASN) adalah profesi bagi pegawainegeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja padainstansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, diserahi tugas dalamsuatu jabatan pemerintahan

Nomor 1 Tahun 2015 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 1 tahun 2014 tentangPemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotamenjadi undangundangtidak dipaparkan apayang dimaksud dengan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu calon selama masa kampanye, akan tetapi apabiladihubungkan dengan unsur kesatu dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dapatdimaknai jika kalimat dalam unsur kedua tersebut adalah berupa tindakan maupunkeputusan dari seorang pejabat

negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desaatau sebutan lain/lurah yang pada akhirnya bersifat menguntungkan atau merugikansalah satu calon selama masa kampanye ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diurai dalam fakta dipersidangan diatas,pada pokoknya Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dugaan postingan tulisanpada grup chating Line yang bernama Grup Bajeng Barat yang dianggap telahmenguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur SulawesiSelatan pada pemilihan gubernur

Terdakwa Il yang bersamasama telahbersekongkol yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotikaHalaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PTKGolongan jenis Metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berklipberisikan shabu dengan total netto + 0,16 g (nol Koma satu enam gram) tersebuttanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala BadanPengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat

Negara yang berwenangmengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatanmaupun pengembangan ilmu pengetahuan;Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 114 Ayat(1) Jo.

jenis shabu;Berat Bruto : 0,39 g (nol koma tiga sembilan gram);Berat Netto : 0,16 g (nol koma satu enam gram);Perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Il yang bersamasama telahbersekongkol memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikaGolongan jenis Metamfetamin sebanyak 1 (satu) paket plastik bening berklipberisikan shabu dengan total netto + 0,16 g (nol Koma satu enam gram) tersebuttanpa izin dan tanpa rekomendasi dari Menteri Kesehatan RI, Kepala BadanPengawasan Obat dan Makanan RI ataupun Pejabat

Negara yang berwenangmengeluarkannya serta Para Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatanmaupun pengembangan ilmu pengetahuan;Perbuatan Para Terdakwa itu sebagaimana diatur sesuai Pasal 112 Ayat(1) Jo.

Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada point4,a,b,c dan d, adalah merupakan proses setelahdikeluarkan Surat keputusan Pejabat Negara No.630/21/DPU/XII/2009 Mengenai Penetapan Pemenang' Lelanguntuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemerintah Daerah (Fasilitas KTC) Multi Years 3,54 % xRp. 77.500.000.000, ) tanggal 28 desember 2009 adalahsangat keliru) dan tidak benar karena keputusan PejabatNegara yang bersifat EXNUNC yang tidak perludipertimbangkan lagi oleh hakim Tata Usaha Negara

, karenayang menjadi pertimbangan putusan hakim Pengadilan TataUsaha Negara adalah prosedur yang dilakukan~ sebelumPenetapan Obyek sengketa yang dalam hal ini adalahsebelum Penetapan Surat Penetapan Pejabat Negara No.630/21/DPU/XII/2009 mengenai Penetapan Pemenang' Lelanguntuk Pekerjaan Pembangunan Sarana dan PrasaranaPemerintah Daerah (Fasilitas KTC) Multi Years 3,54 % xRp. 77.500.000.000 ) tanggal 28 Desember 2009; Bahwa apa yang telah dikatakan oleh Penggugatdalam point 4 tentang perwakilan Penggugat

oleh Pejabat PembuatKomitmen maka implementasinya sama dengan jawabanBupati Sumbawa Barat dan surat Penggugat tersebutditerima pada tanggal 5 Januari 2010, jadi sangatwajar apabila surat Pejabat Pembuat Komitmen PerihalJawaban Sanggahan diterima oleh Penggugat pada tanggal11 Januari 2010 yang mana hal tersebut telah sesuaidengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Keppres No. 80Tahun2003; rere rr ree re ee ee ee eee eeeSehingga apa yang disanggah oleh Penggugat' terhadapPenetapan Pemenang Lelang Surat Pejabat

Negara No.630/21/DPU/XI1/2009 mengenai Penetapan PemenangLelang untuk Pekerjaan Pembangunan Sarana danPrasarana Pemerintah Daerah (Fasilitas KTC) MultiYears 3,54 % x Rp. 77.500.000.000 ) ~~ tanggal 28Desember 2009 adalah sangat keliru karena keputusanPejabat Negara yang bersifat EXNUNC yang tidak perlu10.54dipertimbangkan lagi oleh Hakim Tata Usaha Negara,karena yang menjadi pertimbangan Putusan HakimPengadilan Tata Usaha Negara adalah prosedur yangdilakukan sebelum Penetapan obyek sengketa tersebut

Tidak = cacat hukum karena tidak bertentangandengan Bab II pasal 17 Dokumen pelelangan karenapenetapan pemenang lelang pekerjaan pembangunansarana dan prasarana Pemerintah Daerah (FasilitasKTC) Multi Years 3,54 % Rp. 77.500.000.000) telahditetapkan oleh Bupati Sumbawa Barat tanggal 28Desember2009; Bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat padapoin 13 Keputusan Pejabat negara yang dikeluarkanoleh tergugat adalah cacat hukum karena bertentanganPeraturan...............004 38)peraturan perundang undangan

perundangundangan dan AUPB;bersifat final dalam arti lebih luas;Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauKeputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Penjelasan Huruf dYang dimaksud dengan final dalam arti luas mencakup Keputusanyang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang.2.Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, BAB IlPENYELENGGARA NEGARA Pasal 2 Angka 7 Poin 5 dan 6:Penyelenggara Negara meliputi:1.Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2.

Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku; dan7.

dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.(2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.(3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung danMenteri.Pasal 3(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratansebagai berikut :Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Perlawanan Nomor : 37/PLW/2019/PTUN.Mdoin awarga negara Republik Indonesia;bertempat tinggal di Indonesia;tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat

negara;berusia sekurangkurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;7. magang sekurangkurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantorAdvokat;8. tidak pernahdipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yangdiancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyaiintegritas yang

6,42 gram, paket bijiNarkotika jenis ganja dengan berat 274,66 gram, paket daun, dan biji Narkotikajenis ganja dengan berat 15,34 gram, dan setelah dilakukan penyisihan (sampel)dengan berat 18 gram, maka total berat adalah 296,42 gram, selanjutnya yangdiduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja terdakwa tanpahak atau) melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol dalam bentuk tanaman tidakmemiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Kemudian dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 11840 / NNF / 2016 tertanggal 31 bulan Oktober 2016Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus /2017/PN Strdikeluarkan oleh AKBP Dra.

.60044/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan Pengadaian(Persero) Kantor Cabang Takengon Syariah dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi: Tangkai, daun, dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat 6,42 gram, paket bijiNarkotika jenis ganja dengan berat 274,66 gram, paket daun, dan biji Narkotikajenis ganja dengan berat 15,34 gram, dan setelah dilakukan penyisihan (sampel)dengan berat 18 gram, maka total berat adalah 296,42 gram, yang dikuasai tanpamemiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Kemudian dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 11840 / NNF / 2016 tertanggal 31 bulan Oktober 2016 dikeluarkanoleh AKBP Dra.

Belum Sekolah menjadi 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat)serta penegasan bahwa khususnya tahun dan pendidikan Pemohon yang benar dan salahadalah 04 Januari 1996 dan Pendidikan SLTA (Sederajat), hal ini menurut Hukum tidakbisa dikabulkan dikarenakan Permohonan Pemohon agar diubah Tahun lahir maupunketerangan Pendidikan dalam Kart Keluarga atas nama Kepala Keluarga NURUATIHALAWA merupakan dokumen Negara, maka yang boleh mengubah data dalam KartuKeluarga (Dokumen Negara) harus dilakukan Pejabat

Negara yang berwenang untuk ituiatu.

Landasan Sosiologis;1.Bahwa dengan semangat dan tujuan Pancasila dan UUD1945 serta tuntutan reformasi sebagaimana digambarkandalam landasan filosofis huruf a, pada kenyataannya telahterjadi dalam penyelenggaraan negara, praktikpraktikusaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentuyang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusaksendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat Termohon dalam rangkamewujudkan

harus dijadikan acuan (Utrecht,1983);Bahwa selain penafsiran sistematis, pembacaan secarayuridis juga tidak terlepas dari penafsiran gramatikal yangkhas dan selalu) ada dalam membaca aturanperundangundangan, dan kemudian disempurnakandengan penafsiran ekstensif yang merupakan bentuk lebihlanjut dari penafsiran gramatikal;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, PenyelenggaraNegara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri;Halaman 50 dari 69 halaman.

Putusan Nomor 36 P/HUM/2018d) Gubernur;e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 5, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara termasuk didalamnya pejabat negara pada lembagatinggi negara yang salah satunya adalah anggota DPD RI

Justru kemudian, Komisi Pemilihan Umumtelah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan UUPemilu. yang inkonsisten dalam mengatur pelaranganterhadap mantan terpidana korupsi yang akan mencalonkandiri sebagai pejabat negara yang akan nantinya akan dipilihdalam penyelenggaraan Pemilu, di mana syarat calonpresiden dan wakil presiden sebagaimana tertuang dalamPasal 169 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum mengatur mengenai larangan untuk mencalonkandiri sebagai presiden dan wakil presiden

Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lainyang sederajat;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai KomunisIndonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orangyang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; danmemiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakanpemerintahan negara Republik Indonesia.Pasal 6Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atauGabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calonWakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.Pengunduran diri sebagai pejabat

negara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkanoleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagaicalon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakandengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarikkembali.Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh PartaiPolitik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumenpersyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.Pasal 7Gubernur, wakil gubernur

negara lainnya yang berstatus sebagai anggota PartaiPolitik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.(3) Pejabat... 31 (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggotaPartai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yangbersangkutan sebagai:a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;b. anggota tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;atauc. pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.Pasal 60Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presidendan pejabat negara lainnya wajib

negara lainnya dilarang menggunakan fasilitasnegara.(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputikendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinaspegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milikPemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintahkabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yangpelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikanprinsip keadilan;c. sarana perkantoran

Pengunduran diri para pejabat negara tersebutdimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan danterwujudnya etika politik ketatanegaraan. Untuk menjaga etikapenyelenggaraan pemerintahan, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakilbupati, atau walikota/wakil walikota perlu meminta izin kepada Presidenpada saat dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden.Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih adalah pemimpinbangsa, bukan hanya pemimpin golongan atau kelompok tertentu.

Tindakantersebut sebagai bentuk kesemenamenaan dan kesewenangwenangan dari Terdakwa kepada seorang isteri.Bahwa tindakan Terdakwa begitu mudah menceraikanSaksi1 dengan menggunakan syariat islam dijadikan sebagaialat mempermudah melakukan perceraian yang dilakukansecara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahalmenurut agama islam untuk bisa perceraian harus ada alasandan dasar yang kuat serta pertimbangan yang bisadipertanggungjawabkan dan itu harus dilakukan dihadapanpejabat agama dan dihadapan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).Bahwa dengan cara menceraikan yang demikian ituTerdakwa menganggap seakan dibenarkan dan dibolehkanuntuk tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batinkepada Saksi1 dan beranggapan bisa menggugurkankewajiban hukum bagi terhadap Saksi1 karena Terdakwamerasa telah menceraikan Saksi1, yaitu kewajiban tidakmemberikan perhatian berupa kasih sayang layaknya hubungansuami isteri maupun hak perlindungan, pengayoman,penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada

PMT.III/BDG/AD/V/2017Menimbangdengan Saksi1 diantaranya harus ada ijin tertulis dari satuan(Ankum) dan harus dilakukan di hadapan pejabat agama danpejabat negara yang berwenang tetapi yang dilakukan olehTerdakwa pada saat menceraikan Saksi1 justeru sebaliknyayaitu hanya tindakan sepihak dari Terdakwa yang denganbegitu mudah Terdakwa menyatakan cerai terhadap Saksi1tanoa ada alasan dan dasar yang kuat serta pertimbangan yangbisa dipertanggungjawabkan yang dilakukan tidak di hadapanpejabat agama dan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).

permohonan Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk mengurus Administrasi unum Pemohon; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat

hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau undangundang,atau dengan perkataan lain Pengadilan telah menerapkan suatu peraturanhukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh ataudalam undangundang, ataupun yang dalam bahasa Belanda disebut sebagaischending der wet;Bahwa perkataan undangundang di atas hendaklah jangan diartikan sebagaiundangundang dalam arti formal saja, akan tetapi termasuk kepada peraturanperaturanyang berlaku umum yang telah yang diberikan oleh lembaga atau pejabat

Negara atauPemerintah, sesuai dengan wewenangnya yang diberikan oleh atau berdasarkan sesuatuundangundang untuk maksud tersebut.

karena itu maka nama Pemohon dalam AktaCerai, harus disesuaikan dengan bukti P.1,P.2 dan P.3, yaitu Siti Masitoh;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakimberpendapat bahwa perubahan identitas/nama Pemohon dalam akta Ceraitidak mengurangi keautentikan Akta Cerai tersebut;Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohontersebut sangat merugikan hak keperdataan pemohon, oleh karena itupemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepadamasyarakat, dan kelalaian Pejabat

Negara tersebut harus diberikan jalan keluaroleh hukum agar tidak merugikan kepentingan masyarakat;Hal.6 dari 8 Hal.Pen.No. 131/Pdt.P/2021/PA.KdiMenimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengambil dalilsyariah, atau sependapat dengan kaidah figh, serta mengambil alin menjadipendapat Majelis, sebagai berikut:arboodb lbygic ac ,JI we eLVI 9 poiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (identitas) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan biodata untuk keperluan mengurus Administrasi Pembuatan AktaKelahiran anak dan ljazah anak Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan baik administratifmaupun hukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Pemohon patutdikabulkan

Oleh karena itu, katamenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calondalam Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota dapat dimaknai bahwa tindakan atau keputusan yangdilakukan Pejabat Negara, Pejabat Daerah,Pejabat ASN, anggotaTNI/Polri, Kepala Desa yang dilarang adalah keputusan dan/atautindakan mewujudkan kepentingan salah satu pasangan calon,disebabkan karena adanya intervensi dan pengaruh salah satupasangan calon, tidak adil atau tidak objektif terhadap pasangancalon atau

Hal inijuga ditegaskan dalam Pasal 29 huruf (j) UU No 6 Tahun 2014tentang Desa yang melarang kepala desa ikut serta dan atauterlibat dalam kampanye pemlihan umum dan pemilihan kepaladaerah; Bahwa Ahli menjelaskan dikaitkan dengan posisi kasus yakni sebagaiBerikut:v Unsur Subjek, yaitu Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatursipil Negara dan kepala desa atau sebutan /ain/Lurah.Terdakwa selaku Kepala Desa Pangahu yang dikuatkan denganbukti pengangkatan selaku Kepala Desa Pangahu berdasarkansurat Keptusan

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negera dan Kepala Desa atausebutan lain/Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan;3. Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur pasal tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negera dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, sehingga apabila salahsatu subunsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, keterangansaksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, bahwa Terdakwa merupakan Parat Hakim Ketua Hakim Anggota Hakim.

negara dalam hal iniKantor Kepala xxxx XXXXXXXxX XXxXxx yang secara hukum dipandang sahkarena teregister dan terdapat pengesahan dari kepala desa xxxxxxxxHalaman 12Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GMBarat.Selanjutnya, kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagaiberikut:a.

Untuk diketahui dan dicermati oleh para penggugat bahwasurat keterangan hibah tersebut merupakan surat yang diterbitkanoleh pejabat negara yaitu kepala desa sekotong barat denganregister nomor : 21/7./1981 tertanggal 15 oktober 1981 dan haltersebut mengandung arti bahwa surat keterangan hibah tersebutmemiliki nilai pembuktian yang jelas bahwa benar telah terjadi jualbeli antara tergugat dengan amaq rumijan (orang tua penggugat 1dan 2), inaq rumenah (penggugat 3), lok naim (orang tua daripenggugat

negara mengeluarkansurat keterangan hibah yang teregister di pbembukuan kantor desa.Selanjutnya, dalil tergugat yang menyatakan bahwa teLah terjadikesepakatan LISAN dari tergugat pada tanggal 16 juni 2020 akanmemberikan tanah seluas 20 are untuk ahli waris yang berhak dari AmaqRuminep dan kemudian tanggal 20 juni kKesepakatan dirubah menjadiRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) adalah pernyataan yangdipaksakan, karena hal tersebut hanya merupakan keinginan ataupermintaan dari para penggugat yang

negara yang diberikan wewenangoleh undangundang untuk melakukan hal tersebut, untukpertanyaan penggugat yang menanyakan bukti autentik dan ijabkabul tersebut pada dasarnya telah terjawab dan diakui secarabersamasama keberadaannya oleh penggugat dan tergugatadalah surat keterangan No:21/7/1981.

Bahwa uraian pada replik penggugat pada poin 5 merupakanuraian yang tidak benar dan keliru. terkait dengan surat keteranganNo.21 tahun 1981 tersebut merupakan surat yang disusun dandisahkan oleh kantor desa/kepala desa sekotong barat sebagaipejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan sangatlahtidak mungkin seorang pejabat negara/aparatur negara melakukantindakan membuat surat keterangan yang bertentangan denganaturan hukum dan dengan adanya surat keterangan itu menimbulkanHalaman 39Putusan