Ditemukan 3587 data
57 — 25
Kesimpulan dan PermohonanA. KesimpulanSetelah melihat dan mendengar semua penjelasan dari pemohon danTermohon beserta saksisaksi dan buktibukti yang ada dari masingmasing Prinsipal, bahwa termohon sama sekali tidak menginginkanperceraian ini terjadi akan tetapi pemohon sangat nafsu untuk berceraimaka pemohon juga harus melaksanakan tanggung jawab untukmembesarkan dan menafkahi anak hingga anak pemohon dan termohonmandiri.B.
2735 — 4934 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (/ega/standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon,menurut Mahkamah Agung, Pemohon memiliki kKedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenangmengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Pemohonmemiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mengajukan permohonana
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena ituterdapat adanya hubungan sebabakibat antara objek permohonan hak ujimateriil dengan Para Pemohon, yaitu dengan diterbitkannya objek permohonana quo, maka terdapat kerugian hak Para Pemohon (khususnya Pemohon danPemohon Il) yang tidak dapat optimal dalam menyelenggarakan kegiatanPemerintahan Daerah di Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Intan JayaKecamatan Kunto Darussalam, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba MakmurKecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;Menimbang, bahwa
PT. Saridewi Membangun
Termohon:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palu
174 — 145
Pertimbangan hukum mengenai pokok permohonan.Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 8 Tahun 2017, makaterdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok permohonana quo, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;Menimbang, bahwa apakah Kepala Kantor Pertanahan Kota Paluselaku Termohon dalam perkara permohonan a quo, memiliki Kewenanganuntuk menerbitkan keputusan dan/atau melalukan tindakan yangdimohonkan?
158 — 35
Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribulima ratus rupiah)Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangantelah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringananhukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sertaTerdakwa merupakan tulang punggu keluarga ;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Permohonana terdakwa tersebut, maka PenuntutUmum dalam
78 — 120
Dengandemikian alasan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dalam halini tidak sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangandan oleh karena nya alasan ini haruslah ditolak.Tentang Permohonana. Menerima pembelaan (pleidoi) dari tim Penasihat Hukumsecara keseluruhan;Hal 31 dari 39 hal Putusan Nomor 119K/PM lI02/AD/VII/2017MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangb. Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan oleh Oditur Militerterhadap Terdakwa batal demi hukum;c.
136 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan melalui Surat dari Pearl Energi (kontraktor BPMigas) Nomor0082/POSL/SES/GEBTRD/V2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal StatusWilayah Administrasi Pulau Larilarian di Selat Makassar, ditujukan kepadaDirektur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yangintinya permintaan konfirmasi status wilayah administratif Pulau Larilariankarena akan direncanakan untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gaspada blok Sebuku selat Makassar;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek permohonana
AHMAD LAUDU
Termohon:
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KHUSUS KEPULAUAN RIAU
73 — 55
dikarenakan telah diatur secara limitatif di dalamKUHAP tentang pengujian sah atau tidaknya Penggeledahan dan Penyitaanserta Pemohon tidak menyebutkan dalil Pemohon dalam kapasitasnyasebagai Pemohon di dalam perkara a quo, dan eksepsi nomor 2 yaituEKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LIRTIS CONSORTIUM) dikarenakanPemohon tidak melibatkan Penyidik yang bertindak sebagai pejabat yangmenerbitkan surat perintah dan pihak yang melakukan penggeledahan danpenyitaan tidak dilibatkan dalam permohonan a quo, sehingga permohonana
392 — 668 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Perundangundangan, yang menjadi salah satukewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang' mengadilipermohonan a quo;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga parapemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana
666 — 723 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umum, UU Peradilan Agama,dan UU PTUN), sehingga Mahkamah Agung memiliki kewenangan untukmelakukan pengujian atas Objek Permohonan I, Il, dan Ill;Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberwenang untuk memeriksa, dan memutus Permohonan ini;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
117 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
untukmendapat putusan;Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, Pemohon mendalilkan telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2)UU MA, berikut Peraturan Mahkamah Agung yang terkait, karenaPemohon yang merupakan badan hukum publik, telah dirugikan denganpelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal a quo;Terhadap dalil Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing)tersebut di atas, Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon danmenyatakan Pemohon tidak memiliki Lega/ Standing dalam permohonana
114 — 47
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebutTermohon II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya secara tertulistertanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :I DALAM EKSEPSI24B Para Pemohon Keliru Memahami Ketentuan Undangundang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAdministrasi Pemerintahan) Sebagai Dasar Hukum PengajuanPermohonan A quo.1.Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan Permohonana quo menggunakan ketentuan
545 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
Permohonana quo telah juga diberitahukan kepada Para Penggugat melalui surattertanggal 6 Mei 2010;Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Presiden Chartered Institute ofArbitrator di London telah menunjuk Arbiter Tunggal Stephen Males QCdengan Nomor Perkara IDSR Case 129100009 dan penunjukantersebut telah diberitahu pada tanggal 14 Mei 2010 dan tanggal 18 Mei2010 kepada Tergugat dan Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, arbiter telah sekali lagi mengingatkanPara Penggugat untuk memasukkan tanggapan
31 — 26
Menyatakan, tidak dapat diterima permohonana Kasasi dariPemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPadangsidimpuan (TERGUGAT Ill) ;2.
Terbanding/Terdakwa I : SAHONO SE Bin Alm RESODIMEJO
Terbanding/Terdakwa II : KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI
218 — 139
SAHONO, SE Bin (Alm) RESODIMEJO dan terdakwa 2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI sebagai berikut1) Tahap Permohonana)b)Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masingmasing debitur melainkan diduga dilakukan olehSYAHFARDIYANTO selaku Komisaris Utama PT ARGHENTOBOGASARI yang bukan merupakan lembaga Linkage namunhanya sebagai pihak yang akan menyediakan kandang, ayam,dan pakan serta membeli telur yang dihasilkan untuk mengangsurcicilan kredit.Terdakwa 2.
SAHONO, SE Bin (Alm) RESODIMEJO dan Terdakwa 2.KEMAL ADITYA WICAKSONO Bin ACHMAD PURWADI sebagaiberikut :1) Tahap Permohonana) Pengurusan pengajuan kredit KUR tidak dilakukan oleh masingmasing debitur melainkan diduga dilakukan oleh SAHFARDIYANTOselaku Komisaris Utama PT ARGHENTO BOGASARI yang bukanmerupakan lembaga Linkage namun hanya sebagai pihak yangakan menyediakan kandang, ayam, dan pakan serta membeli teluryang dihasilkan untuk mengangsur cicilan kredit.b) Terdakwa 2.
55 — 24
Terdakwa memiliki seorang isteri dan seorang anak (umur 4 tahun) yang masih membutuhkan kasihsayang dan topangan dari Terdakwa selaku tulang punggung keluarga.Menimbang, bahwa terhadap permohonana Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakimbermendapat oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana Setiap penyalahgunaNarkotika golongan bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf aUndangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
39 — 28
Pasal14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada AhmadHaris Muizzuddin, SH. dkk, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
Ny. DARNAWATI,
Termohon:
BUPATI BUOL
159 — 110
peraturan perundangundangan tidakmenentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim penghitungantenggang waktu atas surat permohonan tersebut dihitung selama 10(sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap permohonana
Masripin
Terdakwa:
Muhammad Siddiq
160 — 75
14) 1 (satu) lembar surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Permohonana penyerahan barang bukti.
15) 1 (satu) lembar surat Kepala Perwakilan Kodam XVI/Pattimura Nomor B/92/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Jawaban surat Danpomdam Jaya nomor B/912/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK dalam PKPU
Termohon:
PT TIGA PILAR SEJAHTERA
204 — 63
Bahwa terdapat kekeliruan yang sangat mendasar atas dalil Permohonana quo khususnya pada butir 5, butir 14 s.d. butir 15, yang pada intinyaHalaman 24 dari 65 Penetapan Nomor 134/Pat.P/2019menjelaskan bahwa salah satu alasan Permohonan PenyelenggaraanRUPS a quo adalah oleh karena adanya PKPU yang melibatkanTERMOHON serta grup usaha lainnya, sehingga perlu dilakukan adanyalangkahlangkah penyelamatan strategis dan sinergis atas TERMOHON,sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi