Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pdt.G/2017/PN.Smg Tanggal 10 Mei 2017 — RETNO SEPTIYANINGRUM
ANTONIUS TULUS WISNUGROHO
28 — 4
28 — 4
telahmemenuhi syaratsyarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telahditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undangundang Perkawinan yaituUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 yang padapokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk beragamaNon Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang
Register : 17-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 2129/Pdt.G/2021/PA.Pbr Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 23
56 — 23
Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaisuami seperti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkanuang Penggugat yang sering diminta oleh Tergugat dan apabilaPenggugat tidak memberikan uang Tergugat nekat mengambil uangdidalam dompet Penggugat tanpa seizing dan sepengatahuanPenggugat, padahal Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang gajinya lebih besar daripada Tergugat.e.
Register : 17-02-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 124/Pdt.P/2021/PN Blt Tanggal 10 Maret 2021 — Pemohon:
INDRAWATI
15 — 3
INDRAWATI
15 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 21-06-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Sgr Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 16
18 — 16
perkawinan Penggugatdengan Tergugat sudah didaftarkan dan telah mempunyai Akta Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangansebagaimana diuraikan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkanperkawinan menurut tata cara Agama Hindu, pada hari Kamis, tanggal 19Desember 2013, Di Disamarkan; dan Telah didaftarkan Di Kantor DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Akta Perkawinan No.5108KW230420140017 diperkuat dengan Surat Keterangan dari Catatan Sipilyang
Register : 15-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Blt Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
DEWI PATIMAH
20 — 3
DEWI PATIMAH
20 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 03-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Una Tanggal 27 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 28
77 — 28
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990);Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua PeraturanPemerintah tersebut diatas, masalah ada ataupun tidak ada surat keteranganuntuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehinggadengan tanpa surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, Pengadilan tetapberwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku;Menimbang
Putus : 21-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1262 K/Pid/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — JOUDY KALUMATA
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
juta rupiah) saja (linat keterangan Terdakwapada point 1 halaman 15 dalam putusan), padahal uang tanda jadi atauuang panjar lebih dari cukup untuk melunasi hutang Terdakwa pada Bankuntuk mengambil sertifikat yang dijaminkannya pada Bank tersebut.Dengan demikian tampak sangat jelas niat tidak baik dari Terdakwadengan membohongi saksi korban untuk melakukan penipuan denganberkedok seolaholah akan menjual tanah berikut rumahnya, apalagimengingat saksi korban hanya seorang pensiunan pegawai negeri sipilyang
Upload : 06-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg Drs. H. DARJIS, MM Bin ALIAMAN
59 — 7
59 — 7
2013bertempat di Universitas Sriwijaya di Indralaya yang soalnya berasaldari Panitia Seleksi Nasional, diperoleh hasil sebagai berikut : > Untuk Kategori Umum yang diikuti oleh 3.896 peserta, yang berhasillulus sebanyak 118 orang dan setelah memenuhi serangkaianadministrasi yang diminta, ternyata ada 1 orang yang mengundurkanOf i, Angka huruf E butir 7 Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Honorermenjadi CPNS dilakukan dengan Tidak dipungut biaya.; > Angka huruf E butir 7 Lampiran Il Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan CPNS dilakukandengan Tidak dipungut biaya .; en Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 11 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
Register : 20-10-2016 — Putus : 28-10-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 127/Pdt.P/2016/PN Srp Tanggal 28 Oktober 2016 — Nyoman Eni Wati
168 — 116
168 — 116
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk kemudian mencatatkanPeristiwa Penting tersebut untuk dicatat pada register Pencatatan Sipilyang diperuntukkan untuk itu di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar,selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterimaoleh Para Pemohon dengan melampirkan Perjanjian Pemisahan HartaPerkawinan ;5.
Putus : 06-03-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2012 Tanggal 6 Maret 2012 — BUPATI MUSI BANYUASIN VS RICHARD CHAHYADI, A.P
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Huruf cusul pemberhentian dari jabatan struktural, butir (1), Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbanganBaperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik, butir 2huruf b dalam pertimbangan usul pemberhentian tersebut diatas, Baperjakatdapat (tidak harus) mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasandari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai
Register : 29-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Ntn Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 29
23 — 29
tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyauntuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatuhalangan yang sah, meskipun menurut' relaas panggilan Nomor20/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 30 Januari dan 5 Februari 2020 Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor117/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-05-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA JAMBI Nomor 470/Pdt.G/2014/PA.Jmb Tanggal 7 Oktober 2014 — Pemohon vs Termohon
10 — 1
10 — 1
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnyadianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;Menimbang bahwa Pemohon dan termohon sebagai Pegawai Negeri sipilyang
Register : 21-09-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 4649/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 19
114 — 19
3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, untuk itu Tergugat wajib memberitahukanadanya gugatan perceraian melalui saluran hirarki kepada pejabat atasannyadalam waktu 6 hari kerja setelah menerima surat Gugatan perceraian, prosedurtersebut ternyata tidak ditempuh oleh Tergugat meskipun telah diberikanpenjelasan dalam setiap kali persidangan, dengan alasan tidak menginginkanpercerain Tergugat mengabaikan Ketentuan Disiplin Bagi Pegawai Negeri sipilyang
Register : 18-03-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 107/Pdt.G/2019/MS.Bna Tanggal 22 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 8
35 — 8
ini antara Penggugat danTergugat tidak pernah kumpul lagi; Bahwa penyebab utama dari perselisihan tersebut karenaantara Penggugat dan Tergugat tidak merasa lagi ada kecocokandalam membina rumah tangga dan Tergugat juga kurangberanggung jawab terhadap keluarga; Bahwa Tergugat layak dan mampu untuk mendidik seoranganak yang masih di bawah umur bernama Nanta Seutia Abinayabin Budianto itu karena mempunyai pekerjaan tetap selakuPegawai Negeri Sipil; Bahwa Tergugat juga selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 16
21 — 16
telah dicabut;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untukmelakukan perceraian atau Keputusan Dirjen Perternakan dan KesehatanHewan atas nama (Rian Yulesti), Nomor: 5455/KPTS/KP.370/F/05/2020tertanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian DirektoratJendral Pertenakan dan Kesehatan Hewan, yang pada pointnya menerangkanbahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukanperceraian maka telah memenuhi syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Mad Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon:
YUDO SUWITO
62 — 11
YUDO SUWITO
62 — 11
./1972 tanggal 12 April 1972yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun tertulis namaPemohon YUDO SUWITO untuk dibetulkan menjadi SUWITO, serta nama istriPemohon LUKYANI menjadi LUKIYANI oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada KantorHalaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 67/Padt.P/2018/PN MadDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madya Madiun dan Pencatat Sipilyang berwenang;3.
Register : 25-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 94/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Drs. FONAHA ZEGA M.AP
Tergugat:
BUPATI NIAS UTARA
133 — 68
Bukti P 14 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang baru diundangkan Pda Tanggal 7 April 2017 sebagaiturunan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara ;Halaman 24 Put.94/G/2018/PTUNMdn15. Bukti P 15 : Fotokopi UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian ;16.
dalil gugatan Penggugat tidak ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara Pemberhentiankarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-11-2018 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 1555/Pdt.G/2018/PA.Tmg Tanggal 25 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 8
30 — 8
Eraturan Kapolri Nomor 9tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan, Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahuludari Pejabat, menurut hukum yang dimaksud dengan izin lebih dahuludari pejabat, adalah adanya izin (Sepengetahuan) dari pimpinan/atauatasan si Pegawai Negeri Sipil yang akan melekukan perceraian;3) Bahwa dalam hal ini, faktanya Penggugat telah mengetahui jelas dantegas posisi dan keterkaitan Tergugat selaku anggota Polri tentunyaHalaman 22 dari 42
No.1555/Pdt.G/2018/PA.TmgNomor 9 tahun 2010 yang pada pokoknya menyatakan: Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dariPejabat, menurut hukum yang dimaksud dengan izin lebin dahulu dari pejabatadalah adanya izin (Sepengetahuan) dari pimpinan/atau atasan di PegawalNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian.
Register : 16-03-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0838/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 27 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
kembali Pemohon dan Termohon karena Pemohon tetapbersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, pekerjaan Pemohonsaat ini sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah)Kota Bekasi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indoesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 1920/Pdt.G/2016/PA.Tbn Tanggal 16 Februari 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
19 — 11
19 — 11
UndangUndangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlumempertimbangkan hakhak Penggugat rekonvensi yang harus dipenuhi olehTergugat rekonpensi selaku suami yang hendak menceraikan Penggugatrekonpensi selaku istri;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi yang telah dibenarkanTergugat rekonpensi dan Penggugat rekonpensi, bahwa Tergugat rekonpensiadalah sebagai pensiunan TNI yang sekarang belum mempunyai pekerjaantetap, dan Penggugat rekonpensi bekerja adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang