Ditemukan 3585 data
383 — 433 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL RAIS) TIDAKMEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)SEHINGGA TIDAK BERHAK MENGAJUKAN PERMOHONANA QUO. Atas dasar alasan berikut:1)2)bahwa terhadap dalil Pemohon IV dan Pemohon VI yangmendalilkan kerugian karena Pasal 105 PP 24/2018, Termohonsampaikan bahwa substansi Pasal 105 PP 24/2018 hanyamengatur mengenai peralihan dari proses perizinan berusahamanakala Lembaga Online Single Submission belum siapberoperasi.
227 — 128
Pengajuan Permohonana. Badan Usaha/koperasi/perusahaan firma/perusahaan komanditer/orang perseorangan yang telah ditetapbkan oleh Menteri atauHalaman 36 dari 101 Putusan Nomor 43/Pid.B/LH/2021/PN Songubernur sebagai pemegang WIUP Mineral bukan logam ataubatuan, mengajukan permohonan kepada Menteri atau gubernursesuai dengan kewenangannya.b.
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
275 — 124
Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputusmelalui upaya banding administrasi menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara.2) Subjek Gugatan/Permohonan Pasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara (UndangUndangPeratun), dan Pasal 21 UndangUndang Administrasi Pemerintahan:1) Penggugat/Pemohon: Orang atau Badan Hukum Perdata, danBadan/Pejabat Pemerintahan.2) Tergugat/Termohon: Badan/Pejabat Pemerintahan.3) Objek Gugatan/Permohonana.
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
879 — 803
Padahal proses itu semua harusdilakukan di instansiinstansi Indonesia dengan menggunakan BahasaIndonesia.Berdasarkan halhal tersebut di atas maka terbukti selain mengadaada, Pemohon juga tidak dapat membuktikan secara terang dan nyataadanya tipumuslihat sebagaimana didalilkan, sehingga Permohonana quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA47.48.VIL.49,Bahwa apa yang telah diutarakan pada bagian Dalam Eksepsi turutjuga dianggap tertuang kembali pada bagian
1747 — 1703 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhi syarat sebagai objekpermohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang MahkamahAgung untuk mengujinya;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam permohonana
AHMAD GHOZALI, M.M.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT ANGKASA PURA II
355 — 386
Memerintahkan kepada TERMOHON eksekusi yaitu KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakanPutusan Nomor: 2/P/FP/2019/PTUN.SRG tertanggal 7 Agustus2019 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnyasebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi TERMOHON (Kepala KANTORPERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG);Dalam Pokok Permohonana. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;b.
1.CINDY JOVITA
2.DENNY LIONO TAN
Termohon:
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.TRISULOWATI
163 — 31
PKPU adalah penyerahanSatuan Rumah Susun Trans Park Cibubur dari TermohonPKPU kepada Pemohon PKPU.Menimbang, bahwa oleh karena, Pemohon PKPU tidakdapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yangterbukti secara sederhana, sehingga permohonanPemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayatHalaman 35 dari 108 Putusan PKPU Nomor 59/Pat.SusPKPU/2021/PN Niaga Sby(4) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti permohonana
57 — 46
termohon tetap dengandalilnya dalamjawaban, namun hanya dipertegaskan kembali bahwa dalil pemohon dalamrepliknyaadalah dalil yang tidak benar, karena dalam permohonan talak pemohonmengatakanbahwa termohon membawa kabur ke 2 dua orang anaknya, selain itu dalamrepliknyapoin 5 mengatakan bahwa yang membawa atau mengambil ke 2 (dua) oranganakpemohon dan termohon adalah orang tua termohon, untuk itu alasanpemohontersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia karena salingbertentanganantara dalil Permohonana
140 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALASANALASAN PENOLAKAN PERMOHONANA. Alasan FormilBahwa TERMOHON dan TERMOHON II berwenang mengeluarkanperaturan a quo karena peraturan a quo telah sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang ada, yaitu:1. Tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. (Bukti TA& T.II 4c).2.
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
438 — 78
- 1 (satu) bendel fotocopy Surat Permohonana Mengikuti Seleksi Direktur Utama PDAM Kab. Kudus atas nama Ayatullah Humaini,SE.MM
- 1 (satu) bendel fotocopy Nota Dinas Nomor:539.4/016/05.00/2019 tanggal 9 Januari 2019 dari Asisten Ekonomi,Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Sekretaris Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus perihal Pengesahan rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Kab. Kudus tahun Buku 2019.
Kudus periode Tahun 20192024:g. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas ata nama AyatullahHumaini,SE.MM:h. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas atas nama Sulikan,SE.i. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas atas nama HermansyahBakri,SH;j. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Permohonana Mengikuti SeleksiDirektur Utama PDAM Kab.
Kudus periode Tahun 20192024.. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas ata nama AyatullahHumaini,SE.MM.. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas atas nama Sulikan,SE.1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas atas nama HermansyahBakri,SH.1 (satu) bendel fotocopy Surat Permohonana Mengikuti SeleksiDirektur Utama PDAM Kab.
359 — 0
Oleh Komandan Batalyon Artileri Medan 10 yangditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bogor; Menimbang, bahwa mencermati Surat Permohonan dari KomandanBatalyon Artileri Medan 10 Nomor B/271/II/2009tanggal 10 Maret 2009tentang Permohonan Surat Penetapan Lokasi Tanah TNI AD Jajaran Ciluar(Bukti T1b = Bukti TH Int 224) disebutkan yang menjadi Dasar Permohonana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK/53/DJA/1981tanggal 18 Mei 1981 tentang pembangunan Asrama POMAD, Yon Hubdan Yon Armed
59 — 31
Asli dan fotocopy Satu Bundel Surat Tanggapan atas Permohonana Sari. Hj.Nurul Tasiah dengan Nomor : 500/990/Eko; tertanggal 15 April 2015,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P8;9.
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ACHMAD MIRZA MALAKA,SE
181 — 14
Permohonana pembayaran MC.02 100 % tanggal 28 Juli 2016 dari CV.
801 — 556
Jkt.Tim Tanggal 27 Oktober 2020Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon,bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalanputusan Arbitrase Badan Nasional Arbitrase Nasional IndonesiaNo. 42071/X/ARBBANI/2019 tanggal 10 Juli 2020, sehinggaputusan a quo menjadi pokok sengketa dan oleh karenanyaLembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalahsebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut harusditarik dan dijadikan pihak utama/Termohon dalam permohonana quo.Menimbang, bahwa dalam permohonan
1.RADEN TIMUR IBNU RUDIANTO, S.H
2.FAISAL BASNI, SH
Terdakwa:
HERPENSI BIN MUHAMAD NUR
150 — 83
>Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
- Foto Copy Legalisir Rencana penggunaan dana Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018 TA 2018;
- Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Dana Desa yang Bersumber dari APBN Tahap I (pertama) TA 2018 sebesar 20 (dua puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/104/DPMD/V/2018, Tanggal 06 Maret 2018;
- Foto Copy Legalisir Permohonana
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian, seandainya Majelis Hakim Pengadilan Pajak mendapatkan buktitertulis baru tersebut (Bukti PK4) pada saat persidangan di PengadilanPajak masih berlangsung, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapatdipastikan akan tidak dapat mempertahankan koreksi yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan akanmengabulkan permohonana banding Pemohon Peninjauan Kembali secarakeseluruhan;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas sudah sepatutnyaMajelis Hakim
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah â Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
563 — 643
Pengajuan Permohonana. Badan Usaha / koperasi / perusahaanfirma/perusahaan komanditer/ orang perseoranganpemegang IUP/IUPK Ekplorasi Mineral Logam atauBatubara, mengajukan permohonan peningkatantahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteriatau gubernur sesuai dengan kewenangannyamelalui Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahankewenangan;b.
236 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam hemat Pemohon, ketika permohonan a quodikabulkan, Termohon harus mencabut seluruh pasalpasal PerdaNomor 1 Tahun 2015 yang pemohon ujikan dalam permohonana quo. Akibatnya akan terdapat kekosongan hukum.
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
DAVID ULAN EKO Alias DAVID
374 — 55
Inrichi, Nomor : BA.111/K.5/BKW/.1/ TEK/ 8/ 2018, tanggal 23 Agustus 2018;2. 1 (Satu) lembar surat perihal : Permohonan Pemeriksaan Stock OPnameKayu dan Penerbitan Surat Angkut Dalam Negeri Tumbuhan TindakDilindungi UndangUndang yang termaksuk Appendiks Il Cites JenisSonokeling (Dalbergia Latifolia), Nomor : 05 / IRC / VII / 2018, tanggal 02Juli 2018; dan 1 (satu) lembarsurat permohonana Pemeriksaan StokOpname Kayu dan penerbitan SATSDN An. CV.
328 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
AdministrasiPemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan,yakni meliputi: Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; Dibuat sesuai prosedur; dan Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas, bahwaPenetapan Tersangka Pemohon dilakukan oleh Penyidik yang tidakberwenang menurut hukum melakukan penyidikan, selain itu juga tidakterpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonana