Ditemukan 4983 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-02-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
DWI SULISTYONINGSIH
22 — 4
i) pengakuan anak; j) pengesahan anak;k) perubahan nama; l) perubahan status kewarganegaraan; m) Peristiwa Penting lainnya;n) pembetulan akta; dan O) pembatalan akta; n nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn nnn nne nnn nana nncnncnannsMenimbang, bahwa kemudian mengenai Pencatatan Kematian atas Pendudukjuga telah diatur didalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Perpres Nomor 96 Tahun 2018Hal 11 dari 18 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Byl12tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 09-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 24-11-2021
Putusan PA LARANTUKA Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Lrt Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
100 — 43
100 — 43
Oleh sebab itu. orang tua angkat berkewajibanmemberitahukan asal usul anak angkat dengan memperhatikan kesiapanpsikis anak angkat; Anak angkat mempunyai hubungan hukum wasiat wajibah dengan orangtua angkatnya, begitu pula sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum sebagai akibatdari dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka diperlukan tindak lanjutadministrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang ditunjuk dalam Penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal
Putus : 26-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 83/PDT/2018/PT PTK Tanggal 26 Februari 2019 — PAULUS ADIE, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula PENGGUGAT;
LAWAN :
BUPATI SINTANG,selanjutnya disebut sebagai TERBANDING, semula TERGUGAT;
80 — 26
80 — 26
Dapat disampaikan bahwa hal tersebut tentunya harus di tolakkarena tidak berdasarkan hukum;DALAM REKONVENSIBahwa Tergugat dalam perkara ini selanjutnya mengajukan GugagatanRekonvensi terhadap Penggugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat Konvensidisebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut sebagaiTergugat Rekonvensi, adapun yang menjadi Gugatan Rekonvensi adalah sebagaiberikut :Bahwa tanah tempat dibangunnya Perumahan Koperasi Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di jalan Akcaya
Putus : 21-04-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 K/TUN/2011 Tanggal 21 April 2011 — BUPATI LABUHANBATU vs SUGI HARIANSYAH dan kawan-kawan
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan Keputusan Bupati Labuhanbatu No.813/3634/BKDI/2008 tanggal 18 Desember 2008 serta telah puladiberikan gaji pokok maupun penghasilan lainnya yang sah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;e Penggugat IV (Atika Ayu, AMK) telah ditetapkan sebagai CalonPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatuberdasarkan Surat Keputuan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNo. 0006/KV/V1/21207/KEP/2008 tanggal 06 Oktober 2008 dantelah diangkat oleh Tergugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-10-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 30-01-2018
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1372/Pdt.G/2017/PA.Bjm Tanggal 15 Januari 2018 — Pemohon:
Muhammad Isnaini, S.Pd., Bin H. Boerhanoeddin
Termohon:
Deli Tika Andriani, Amd.Pd,. Binti Kasbolah
12 — 0
Muhammad Isnaini, S.Pd., Bin H. Boerhanoeddin
Termohon:
Deli Tika Andriani, Amd.Pd,. Binti Kasbolah
12 — 0
tersebut sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut,Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara PenggugatRekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tentang nominal biaya nafkah anakbernama Muhmmad Yazid Multazam, maka Majelis menetapkan denganpendapatan dan kedudukan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-02-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Mab Tanggal 13 April 2017 — - Pemohon
- Termohon
17 — 3
17 — 3
Mab.Hal. 10 dari 27 hal,Izin perceraianMenimbang, bahwa selaku seorang anggota Kepolisian RepunlikIndonesia, Pemohon telah mengurus surat izin perceraian dari atasanPemohon, maka quod est Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 junctoPasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian
Register : 13-05-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 23/G/2020/PTUN.SMD Tanggal 2 September 2020 — Penggugat:
GUSRAN
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
300 — 123
GUSRAN
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
300 — 123
Dengan demikian SuratKeputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telahmenimbulkan akibat hukum ;Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan PemerintahKabupaten Kutai Barat ;Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimanaakan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat KeputusanHalaman 8 dari 43 HalamanPutusan
Dan, pemberhentianPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah adanya PutusanMahkamah Agung RI Nomor 808 K / Pid.Sus / 2015 tanggal 13Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan
Register : 02-03-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 14-11-2013
Putusan PA SERANG Nomor 190/Pdt.G/2013/PA.Srg Tanggal 29 Agustus 2013 — Pemohon vs Termohon
13 — 3
13 — 3
Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tentunya telah melakukansuatu pelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang saat ini masih diberlakukan;
Negeri Sipil Pemohon yang melakukan pernikahankembali tanpa seyin Termohon dan atasannya tentunya telah melakukan suatupelanggaran dan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 tahun1980 tentang disipln Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10tahun 1983 yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta PeraturanPemerintah (PP) No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA KLATEN Nomor 0208/Pdt.G/2019/PA.Klt Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
tertanggal 05 Maret 2019 dan tanggal 15 April 2019 yangdibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah menurut hukum maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, untukmelakukan perceraian ini telah memperoleh ijin dari Bupati Klaten Nomor474.2/0691/29/2018;Bahwa, Tergugat yang juga sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 141/Pdt.P/2020/PN Tdn Tanggal 6 Oktober 2020 — Pemohon:
Suryanto Wahid
27 — 7
Suryanto Wahid
27 — 7
pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan aktayang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, makademi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama dan perbaikan aktakelahiran Pemohon, serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 16 KitabUndangUndang Hukum Perdata, maka perlu memerintahkan kepada Pemohonuntuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipilyang
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Psp Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 7
28 — 7
Hal ini sejalanpula dengan pendapat Ulama dalam kitab alAnwar, juz Il, halaman 149,yang artinya berbunyi sebagai berikut:Artinya: Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atauenggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alatalat yangdiajukan dan memberikan keputusannya,Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari di atas diambil alin olehMajelis sebagai pendapatnya sendiri;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, Penggugat
Register : 26-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Srp Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 25
74 — 25
bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermateral kepada Pegawai Pencatat di tempathalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 85 /Pat.G/2018/PN Srpperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 04-09-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 08-11-2019
Putusan PA RAHA Nomor 0255/Pdt.G/2017/PA.Rh Tanggal 19 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
76 — 18
76 — 18
Tergugat telah dipanggil oleh JuruSita Pengganti melalui bantuan Pengadilan Agama Jayapura dengansepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipilyang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil
Register : 06-01-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 26-04-2012
Putusan PA SINGARAJA Nomor 2/Pdt.G/2011/PA.Sgr Tanggal 17 Nopember 2011 — Penggugat vs Tergugat
17 — 7
17 — 7
., akan tetapi tidak berhasilmendamaikan Penggugat dan Tergugat;PAGE * MERGEFORMAT 21Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokokperkara, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk terlebih dahulumempertimbangkan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan peraturan perundangundangan di bidangkepegawaian, dalam kaitannya dengan gugatan perceraian yangdiajukannya di Pengadilan Agama Singaraja;Menimbang, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian, wajib memperoleh
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 11-02-2020
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 46/Pdt.G/2020/PA.Bjr Tanggal 10 Februari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 12
15 — 12
Pasal1888 KUHPerdata maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkansebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan bahwaPemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipilyang hendak melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Hal. 7 dari 21 Put.
Register : 19-10-2018 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA DEMAK Nomor 1734/Pdt.G/2018/PA.Dmk Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 4
23 — 4
XXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipilyang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuaidengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen selanjutnya diberitanda P.5;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1734/Pdt.
Register : 26-03-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA BREBES Nomor 1284/Pdt.G/2019/PA.Bbs Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa : Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atausurat keterangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harusmengajukan permintaan secara tertulis;A.
Register : 07-11-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1747/Pdt.G/2016/PA.Lpk Tanggal 9 Mei 2017 — Penggugat VS Tergugat
11 — 7
11 — 7
( PNS ) pada SDN.105325 Dalu X A, dan belum memperoleh Izin untukmelakukan perceraian dari atasan Instansi tempat Penggugat bekerja, makaMajelis Hakim telah memberikan waktu selama 3 bulan bagi Penggugatuntuk mengurus Izin bercerai tersebut;Menimbang, bahwa setelah Penggugat diberi waktu yang cukupuntuk mengurus Izin untuk melakukan perceraian, ternyata tidak berhasil,maka Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentangresiko yang akan diterima oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2014 Tanggal 28 Januari 2015 — MOHAMAD AGUS VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataan persetujuan;3. Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 dandisampaikan kepada:a. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang membutuhkan;danb.
Register : 26-03-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 271/Pdt.G/2021/PN Mdn Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat
Tergugat
20 — 5
20 — 5
2006tentang Administrasi Kependudukan maka kewajiban pelaporan adanyaperceraian tersebut disampaikan oleh para pihak paling lama 60 hari sejakputusan perceraian dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap ditempatterjadinya perceraian, akan tetapi ketentuan tersebut di atas dengan berlakunyaUU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 joSurat Edaran Mentri Dalam Negeri RI Nomor 470/327/SJ tertanggal 17 Januari2014 pada angla 2 huruf f menyatakan bahwa Penerbitan Akta Pencatatan Sipilyang