Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 03-06-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 133/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT. WANA HALMAHERA BARAT PERMAI
Tergugat:
1.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral RI
2.Badan Koordinasi Penanaman Modal
3.Gubernur Maluku Utara
4.Bupati Halmahera Timur
5.6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah – Maluku Utara
6.PT. Position
Intervensi:
PT. Position diwakili Oleh : Stephanus Eka Dasawarsa Sutantio
537 — 603
  • Pengajuan Permohonana. Badan Usaha / koperasi / perusahaanfirma/perusahaan komanditer/ orang perseoranganpemegang IUP/IUPK Ekplorasi Mineral Logam atauBatubara, mengajukan permohonan peningkatantahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteriatau gubernur sesuai dengan kewenangannyamelalui Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM)/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)Daerah Provinsi yang diberikan pelimpahankewenangan;b.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Khusus Arbitrase
Register : 22-06-2021 — Putus : 11-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Oktober 2021 — PT PLN (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Trunojoyo Blok M/135 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Ronny L.D. Janis, S.H., Sp.N., Reggie Tentero, SH.MH, Rinaldi Ansori, S.H, Rinaldi Ansori, S.H., Kristoforus Jimmy Yans, S.H, Adhesa Pramudya Abiyanto, S.H., M.H, M.H. Rezky Diapani Bangun, S.H., M.H.dan Elio Christian Ginting, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES – REGGIE TENTERO & PARTNERS berkantor di Royal Palace Blok C 11 Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai .…………..………..………... PEMOHON ; M E L A W A N : 1. PT SUMSEL ENERGI GEMILANG, BERALAMAT DI JL. KAPTEN A. RIVAI No. 56 Lt. 2-3 – KOTA PALEMBANG, SUMATERA SELATAN, , untuk selanjutnya disebut sebagai ………………………....…. TERMOHON ; 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA, beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta, 12760, untuk selanjutnya disebut sebagai …………………...TURUT TERMOHON ;
766 — 545
  • Jkt.Tim Tanggal 27 Oktober 2020Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon,bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalanputusan Arbitrase Badan Nasional Arbitrase Nasional IndonesiaNo. 42071/X/ARBBANI/2019 tanggal 10 Juli 2020, sehinggaputusan a quo menjadi pokok sengketa dan oleh karenanyaLembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalahsebagai pihak yang mengeluarkan putusan tersebut harusditarik dan dijadikan pihak utama/Termohon dalam permohonana quo.Menimbang, bahwa dalam permohonan
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 Tahun 2012
1644 — 6446
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, tidakbertentangan dengan prinsip "due process of law.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, DPR berpendapat tidak terdapatpertentangan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) KUHAP dengan ketentuanPasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.Demikian keterangan DPR, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi YangMulia memberikan amar putusan sebagai berikut:1.Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaktidaknya permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — R.J. Lino Terhadap KPK RI
399 — 360 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 yangdidalilkan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan dasar permohonana quo; Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi di atas telah memperluasobjek Praperadilan di luar ketentuan Pasal 1 Angka 10 junctoPasal 77 KUHAP yang dengan jelas dan tegas serta terbatas(limitatif) telan memberikan batasan kewenangan pemeriksaanPraperadilan sebagaimana telah disebutkan: Praperadilan adalahwewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusmenurut cara yang diatur dalam
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 19-11-2015 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1384/Pdt.G/2015/PA.Bgr
Tanggal 10 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
116 — 82
  • Bahwa PEMOHON REKONPENSI menolak pernyataan TERMOHONREKONPENSI yang menyatakan mobol honda mobilio termasuk ke dalamharta bersama, sebagaiman Pernyataan yang kemukakan olehPEMOHON dalam Permohonana REKOPENSI No. 7Bahwa sudah PEMOHON REKONPENSI jelaskan pada Duplik di atasBahwa mobil honda mobilio yang pada saat ini digunakan olehPEMOHON REKONPENSI bukan = merupakan = milik PEMOHONREKONPENSI = akan tetapi milik saudara lakilaki (adik) PEMOHONREKONPENSI yang dipinjamkan kepada PEMOHON REKONPENSI yangmerasa
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Prap/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — Pidana Pra-Peradilan - DEDI WAHYUDI (Pemohon) lawan - NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT , cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR (Termohon)
53 — 16
  • Ketika itu. saya tidakmemahaminya, maka saya minta bantuan saudara DWuntuk datang langsung ke ruangan saya perkenalkandengan kalimat sebagai berikut "DW ini DA dariBatulawang, dia adalah Kader Golkar dan memilih saya ,DA minta penjelasan mengenai proses hibah, karenaDW kan eksekutif dapat bertanya kebagian Kesos bagaimana mekanisme permohonana dana hibah tahun 2013,sehubungan dengan adanya peraturan mentri dalamnegri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah danBansos serta Permendagri No. 39 tahun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-12-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 813 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 Desember 2017 — Ir. SUHARDJITO, M.Sc
263 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga dalam halini melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf b KUHAP; Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut maka putusanJudex Facti harus dinyatakan batal demi hukum.Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonankasasidariPemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut:Bahwa terlepas dari Memori Kasasi Penuntut Umum yang dinaikkan dalamMemori Kasasi butir 1 sampai dengan butir 10, permohonana kasasi PenuntutUmum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-10-2018 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 993/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2020 — 1.Sangeeta Ramchand 2.Jotty Harry AljotyMelwani 3.ShaliniNanikChadiramani 4.Deepak BhagwandasDodani lawan 1.PT Gambir Trading co 2.Dr. Otto Hasibuan, SH, MM
564 — 361
  • PARA PEMOHON/PARA TERMOHONINTERVENS BARU DAPAT DINYATAKAN SEBAGAIPEMEGANG SAHAM APABILA NAMANYA SUDAH TERCANTUMDALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERMASUK DALAMDAFTAR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.Bahwa dengan demikian hal yang didalilkan Para Pemohon/ParaTermohon Intervensi tersebut termasuk mengajukan Permohonana quo sudah tidak memiliki dasar hukum dan sangat layak untukHal 111 dari 153 Penetapan Nomor 993/Padt.P/2018/PN. Jkt.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 27-01-2023 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 17-05-2023
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg
Tanggal 17 Mei 2023 — Penuntut Umum:
1.RADEN TIMUR IBNU RUDIANTO, S.H
2.FAISAL BASNI, SH
Terdakwa:
HEPI HAJAROL AKBAR BIN RAMLAN
100 — 44
  • Foto Copy Legalisir Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018, Tanggal 12 Maret 2018;
  • Foto Copy Legalisir Rencana penggunaan dana Nomor: 900/432/SPD/PPKD/2018 Ta 2018;
  • Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Dana Desa yang Bersumber dari APBN Tahap I (pertama) TA 2018 sebesar 20 (dua puluh) persen untuk 24 (dua puluh empat) Kecamatan dalam Kabupaten Lahat Nomor: 412.2/104/DPMD/V/ 2018, Tanggal 06 Maret 2018;
  • Foto Copy Legalisir Permohonana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.G.Arbit/2019/PN.Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC X PT. CARBONTROPIC ,Cs
1262 — 672
  • syarat untuk dapatmemeniksa substansi putusan Arbitrase yang mohon dibatalkan;Bahwa tidak ditemukan/tidak ada fakta Putusan Pengadilanterdahulu yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalamangka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Penggugatdalam perkara ini;Bahwa dengan demikian syarat formil dalam mengajukanpermohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukansuatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonana
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 11 Januari 2016 — SUPRIJATIN alias BU UPIK Binti H. FATHOL ARIFIN ; KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
52 — 10
  • *Bahwa Mekanis untuk pencairan dana PNPM MP UPK mengajukan pencairan danamelalui KPA selanjutnya KPA meneruskan permohonana pencairan dana tersebutke KPPN dan dana dari KPPN langsung ditransfer ke rekening masingmasingUPK dan selanjutnya UPK menyerahkan dana program tersebut ke TPK dankemudian TPK membelanjakan dana sarana dan prasarana sedangkan untuk danaSPP diserahkan kepada ketua kelompok masingmasing, untuk dana perguliranSPP yang sudah masuk ke UPK penyaluran guliranya dilakukan langsung olehUPK
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
571 — 790
  • Objek Gugatan/Permohonana. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atauasasasas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usahanegara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenanganterikat atau kewenangan bebas).4) Bersifat: KonkretIndividual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan,dsb).
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDULLAH NUR, S.IP Diwakili Oleh : Fransiskus j. Samuel, SH
221 — 117
  • Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan Abdullah Nur,S.IP;
    1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah an.
    Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan AbdullahNur,S.IP;144. 1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukurterhadap bidang tanah an.
    Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.STdan Abdullah Nur,S.IP;1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukurterhadap bidang tanah an. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,Nomor: 156/653/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;1 (Satu) Asli Surat pengiriman gambar ukur,Nomor:Pem.130/205/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015;1 (satu) Asli Surat Klarifikasi, Nomor: Pem.130/770/X/2013 Tanggal25 Oktober 2013;1 (Satu) bundel Map Merah bertuliskan Dokumen Arsip KerangaLab.
    Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.STdan Abdullah Nur,S.P;1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukurterhadap bidang tanah an. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,Nomor: 156/653/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;1 (Satu) Asli Surat pengiriman gambar ukur,Nomor:Pem.130/205/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015;1 (satu) Asli Surat Klarifikasi, Nomor: Pem.130/770/X/2013 Tanggal25 Oktober 2013;1 (satu) bundel Map Merah bertuliskan Dokumen Arsip KerangaLab.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 23/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 26 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUPARDI TAHIYA Diwakili Oleh : Makarius Paskalis Baut, SH
231 — 300
  • Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan AbdullahNur,S.IP;1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukurterhadap bidang tanah an.
    Anton usambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan Abdullah Nur,S.IP;1 (Satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadapbidang tanah an. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 156/653/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;1 (satu) Asli Surat pengiriman gambar ukur, Nomor:Pem.130/205/VIII/2015Tanggal 13 Agustus 2015;1 (satu) Asli Surat Klarifikasi, Nomor: Pem.130/770/X/2013 Tanggal 25Oktober 2013;1 (satu) bundel Map Merah bertuliskan Dokumen Arsip Keranga Lab.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 06-07-2021 — Putus : 09-08-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 9 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
334 — 154
  • Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan Abdullah Nur,S.IP;
    1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadap bidang tanah an.
    Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan AbdullahNur,S.IP;144. 1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukurterhadap bidang tanah an.
    Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.STdan Abdullah Nur,S.IP;1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukurterhadap bidang tanah an. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,Nomor: 156/653/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;1 (Satu) Asli Surat pengiriman gambar ukur,Nomor:Pem.130/205/VIII/2015 Tanggal 13 Agustus 2015;1 (satu) Asli Surat Klarifikasi, Nomor: Pem.130/770/X/2013 Tanggal25 Oktober 2013;1 (Satu) bundel Map Merah bertuliskan Dokumen Arsip KerangaLab.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-09-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 181/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
ASOSIASI PERTAMBANGAN BATUBARA INDONESIA. Diwakili oleh PANDU PATRIA SJAHRIR,
Tergugat:
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
486 — 352
  • Pengajuan permohonana. Pemohon mengajukan permohonan kepadaMenteri cq. Direktur Jenderal Mineral danBatubara. Atas permohonan sebagaimana yangdimaksud, petugas penerima permohonanmelakukan verifikasi terhadap dokumenkelengkapan persyaratan ;b. Permohonan yang telah memenuhi syarat akandiberikan tanda terima permohonan kepadapemohon dan permohonan diberikan kepadaUnit Teknis;2. Evaluasi dan Konsep Persetujuana.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 14-07-2021 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 19/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 26 Agustus 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
301 — 433
  • Antonus ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan Abdullah Nur,S.IP;1 (Satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukur terhadapbidang tanah an. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: 156/653/IV/2015 Tanggal 20 April 2015;1 (Satu) Asli Surat pengiriman gambar ukur, Nomor:Pem.130/205/VIII/2015Tanggal 13 Agustus 2015;1 (satu) Asli Surat Klarifikasi, Nomor: Pem.130/770/X/2013 Tanggal 25Oktober 2013;1 (Satu) bundel Map Merah bertuliskan Dokumen Arsip Keranga Lab.
    Ramang Ishaka, Drs.Anton us ambatan, Yosep Latif, Sarifudin Malik,S.ST dan AbdullahNur,S.IP;1 (satu) Surat Permohonana pengukuran dan rincian biaya ukurterhadap bidang tanah an.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 16/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp
Tanggal 24 Maret 2014 — ANDI ROZANO, SH
114 — 38
  • Trisa Jaya Iwanata baru pertama kali mengikuti kegiatan lelang tukarguling/ruislag.Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: surat permohonana ruislag/tukar guling dari PT. Trisa Jaya Iwanata, tanda terima pengambilan formulirpermohonan (pendaftaran mengikuti lelang/tender), permohonan mengikutilelang/tender dari PT. Trisa Jaya Iwanata, pernyataan minat dari PT.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 25-02-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 17/Pid.B/TPK/2013/PN.Pkp
Tanggal 24 Maret 2014 — Drs. EFFENDY, MM.
95 — 35
  • Trisa Jaya Iwanata baru pertama kali mengikuti kegiatan lelang tukarguling/ruislag.Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: surat permohonana ruislag/tukarguling dari PT. Trisa Jaya Iwanata, tanda terima pengambilan formulir permohonan(pendaftaran mengikuti lelang/tender), permohonan mengikuti lelang/tender dariPT. Trisa Jaya Iwanata, pernyataan minat dari PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-08-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 150 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 29 Oktober 2015 — DEDI WAHYUDI Bin DADANG ROSAD
69 — 8
  • Ketika itu saksi tidak memahaminya, maka saksiminta bantuan saudara Terdakwa untuk datang langsung ke ruangan saksiperkenalkan dengan kalimat sebagai berikut "DEDI (Terdakwa) ini DADAN dariBatulawang, dia adalah Kader Golkar dan memilih saksi, DADAN mintapenjelasan mengenai proses hibah, karena DEDI kan eksekutif dapat bertanyakebagian Kesos bagaimana mekanisme permohonana dana hibah tahun 2013,sehubungan dengan adanya peraturan menteri dalam negeri No. 32 Tahun2011 tentang Pedoman Hibah dan Bansos