Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-04-2014 — Putus : 14-07-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 102/Pdt.G/2014/MS.Bna Tanggal 14 Juli 2014 — Pemohon
Termohon
37 — 12
37 — 12
Bahwa Tergugat DR / Pemohon DK adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memperoleh gaji tetap, maka akibat diajukan permohonan ceraitalak terhadap Penggugat DR / Termohon DK, berdasarkan ketentuanhukum yang berlaku terhadap gaji Tergugat DR / Pemohon DK harusdiserahkan kepada Penggugat DR / Termohon DK 1/3 bagian dan kepadaketiga orang anak yang bernama 1. Anak Kandung Pertama, 2. AnakKandung Ketiga, dan 3.
Register : 11-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN BUNTOK Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bnt Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 11
117 — 11
ada proses pengajuan surat jjin perceraian yangsudah dilakukan oleh Penggugat sebelum pengajuan gugatan aquoselanjutnya Majelis akan memperhatikan proses penerbitan surat izinperceraian jika sudah ada apakah sudah memenuhi prosedur atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pegawai Negeri sipilyang
Register : 17-11-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 305/Pid.Sus/2015/PN Mrh. Tanggal 1 Februari 2016 — ILMANNUDIN Bin SYAHRANI
123 — 64
123 — 64
SYAMSURI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli adalah PNS pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kalsel dengan jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasanbarang beredar dan jasa ke metrologian;Bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalampengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsididari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani disektor pertanian,
Register : 02-08-2010 — Putus : 27-06-2011 — Upload : 27-02-2012
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 918/Pdt.G/2010/PA.TL Tanggal 27 Juni 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 0
12 — 0
7tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama Trenggalek ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: 424/12/1/1986 tanggal 02 Januari1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPN KUA KecamatanKabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwaPenggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan dankepentingan hukum dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 100/Pdt.G/2019/PN Bpp Tanggal 10 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 19
59 — 19
Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 secara a contrario ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwaterhadap gugatan perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipilyang perkawinannya dilangsungkan secara agama/adat setelah berlakunyaUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Putus : 23-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 K/TUN/2014 Tanggal 23 Februari 2015 — dr. NOOR DIAH ERLINAWATI vs REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
52 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :1)Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Pasal 3 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan: Dalam surat permintaan izin ataupemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkansurat keterangan harus dicantumkan alasan yang
Register : 26-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA PANDAN Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Pdn Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 15
23 — 15
dan setiap pejabat harusmengambil keputusan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggalla menerima surat permintaan izin perceraian itu.Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: (1)Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-06-2017 — Putus : 08-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JEMBER Nomor 529/Pid.B/2017/PN Jmr. Tanggal 8 September 2017 — ANWAR SUKARDI KURNIAWAN
72 — 6
72 — 6
dengan kata lain tidak mengidahkan rambubatas maksimal kecepatan maka kecelakaan tersebut dapat dihindari, dan begitujuga sebaliknya walaupun saksi korban dengan sepeda motornya berjalan dengankecepatan kurang dari 50 km/jam dan terdakwa tetap berbelok walaupun telahdilarang, Majelis berkeyakinan dengan jarak yang sedemikian dekat kemungkinanbesar tetap akan terjadi kecelakaan, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim faktorinternal dari terdakwalah yang tidak memperhatikan abaaba dari masyarakat sipilyang
Register : 07-11-2014 — Putus : 01-04-2015 — Upload : 13-04-2015
Putusan PTUN KUPANG Nomor 26/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 1 April 2015 — FRANSISKUS LETOR, S.Ip.Map (Panggugat)
BUPATI ENDE (Tergugat)
118 — 52
118 — 52
Bahwa selanjutnya setelah Penggugat meneliti alasan diterbitkannya ObyekSengketa / Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Nomor : KEP.083.2.880/2413.2/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014 oleh Tergugat ;ternyata pada diktum menimbang pada hAurufa, diuraikannya sebagaiberikut : bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkaitdengan jabatan serta mengadakan kegiatan
Putus : 12-02-2013 — Upload : 01-04-2013
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 276/Pdt.G/2012/PA Plk Tanggal 12 Februari 2013 —
17 — 3
17 — 3
Putusan Nomor: 276/ Pdt.G/2012/PA.Plk.dimaksud, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperolehizintersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah memperingatkanPemohon tentang berbagai resiko yang mungkin diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa izin Pejabat yang Berwenang dengan menunjuk pasalpasal dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.
Register : 01-08-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA GORONTALO Nomor 596/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Tanggal 5 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
28 — 16
28 — 16
untukdipertimbangkan;Putusan Nomor : 596/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 14 dari hal 23Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupafoto copy akta nikah (bukti P.1) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya,sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktiansebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P.1) harusdinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isterisah;Menimbang, bahwa pemohon berstatus sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 20-11-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 77/Pdt.Bth/2017/PN Srp Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat:
NI WAYAN ASTITI,S.Pd
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG KLUNGKUNG
2.SUBARONO PRIHARTOYO
3.I WAYAN SUMBER DANA PUTRAYASA
39 — 17
NI WAYAN ASTITI,S.Pd
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG KLUNGKUNG
2.SUBARONO PRIHARTOYO
3.I WAYAN SUMBER DANA PUTRAYASA
39 — 17
SUBARONOAgama Hindu, Status Cerai Mati, Pendidikan S1, NIK.5104067112600193, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di Banjar Pacung, Desa Keliki,Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar dansekarang bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya,Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PutuPuspawati, S.H., dan Ni Luh Putu Wiradnyani, S.H.Advokat pada Kantor Konsultan Hukum PutuPuspawati, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Kebo IWaNomor 102 Gianyar berdasarkan
Register : 04-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 15/Pdt.G/2017/PA.SWL Tanggal 2 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 2
22 — 2
Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upbaya mediasi tersebutternyata tidak berhasil;17Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi tidak berhasil, MajelisHakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 26-05-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 K/MIL/2015 Tanggal 26 Mei 2015 — HENGKI
74 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa telah tiga kali melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabuyang pertama yaitu pada saat Terdakwa masih berdinas di Yonif 131/Brs bersamaSerda Opik (saat ini Terdakwa tidak mengetahui Serda Opik berdinas dimana)kemudian yang kedua kalinya pada bulan Maret 2012 dilakukan di Terminal AurKuning, Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabu tersebut Terdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dari Serda Opik bernama Sdr.
Register : 05-03-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 26 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 39
88 — 39
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 25-03-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srp Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
52 — 35
52 — 35
UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 13-03-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 11/G/2012/PTUN-PBR Tanggal 2 Agustus 2012 — JUNAIDI YAKUB Melawan
Bupati Kuantan Singingi
97 — 119
97 — 119
Pasal 6 ayat (2) huruf a, hurufb, dan hurufc Peraturan Pemerintah RlNomor .....Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi : ayat (2) a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataantidak puas secara tertulis ; 0 22 0enennnnnneb.
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 110/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
SRIWAHYUNI SPd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 33
SRIWAHYUNI SPd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 33
prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;4.
Register : 10-02-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/ Pdt.Bth/ 2014/ PN.BDG. BENNY HALIM Lawan Para Ahli waris Ny. Ukes Binti Alimin
135 — 18
135 — 18
Bahwa atas dasar putusan aquo kemudian dibuat SuratPenetapan No. 483/1958.Sipil tertanggal 2 Djuni 1958 perihaltentang penyitaan objek perkara yang kemudian ditindak lanjutidengan Risalah Penyitaan Lebih dahulu No. 483/1958.Sipilyang dimana salah satu diantaranya adalah mengenai objekPersil 68 S.II.C.
Bahwa apa yang terjadi padabulan Desember 1959 atau lebih tepatnya pada 15 Desember 1959itu adalah pembuatan Risalah Pembagian Tanah No.483/1958 Sipilyang dilakukan oleh pengadilan negeri bandung yang dimana (Alm)Ny.Ukes selaku Tergugat Asal memiliki bagian sebanyak 1/6 darikeseluruhan harta peninggalan (Alm) Aliman. Jadi adalah sesuatuyang sangat berdasar kepada hukum apabila kemudian Para AbhliWaris Ny.Ukes mempergunakan dasar Putusan Pengadilan Nomor483/1958 Sipil. Jo.
Register : 19-08-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 85/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
ALFER KRISTOFEL MENGGA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KUPANG
164 — 109
ALFER KRISTOFEL MENGGA, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KUPANG
164 — 109
Disebutkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang dipidana penjara dibawah 2 (dua) tahun sekalipun,sepanjang berdasarkan putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana korupsi, wajib diberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4)huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ; surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D IV 2611/N.12/62 Tanggal 4 Januari 2017 Perihal : Penegasan StatusKepegawaian An
Foto kopi Keputusan Bupati Kupang Nomor884/02/BKPP.KAB.KPG/2019, tanggal 29 April 2019Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagalPegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopl) ; Halaman 34 dari 55 Halaman Putusan No. 85/G/2019/PTUN.KPGBukti T2Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan FerormasiBirokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang