Palais De Europe, Jalan Trocadero No. 111, Lippo Karawaci,West Panunggangan, Tangerang, Banten 15811, untuk selanjutnyadisebut sebagai Terbanding II semulaTergugat II ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Halaman 1 dari 11 halaman Putusan nomor 435/PDT/2020/PT DKITelah membaca berkas perkara tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 435/PDT/2020/PT DK;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Nomor211

perbuatan melawan hukum yangmerugikan penggugat/pembanding, dan seharusnya pihak yang digugatadalah pihak yang berkaitan langsung dengan kerugian yang dialami olehPenggugat/Pembanding, sehiungga dengan demikian gugatanPenggugat/Pembanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidakjelas dan pihaknya juga tidak jelas, sehingga secara formal gugatanpenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Nomor211

Nomor 211/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst,tanggal 2 April 2020, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujuipertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkaratersebut karena pertimbangan tersebut tidak mempertimbangkan syaratformal dan uraian yang jelas tentang pihak dan dalil gugatan,sebagaimana dalam pertimbangnan tentang eksepsi, karenanya pokokperkara harus dinyatakan tidak dapat diterima:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,;maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor211

karena perbuatan Tergugat dan Tergugat II telah memenuhi unsur dari pasal 1365 KUHPsebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalamputusannya pada halaman 46;Menimbang, bahwa karena terjadi perbedaan didalam memutus perkaraa quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam mengambilkeputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, maka yang berlaku adalahpendapat dari suara terbanyak sehingga, Majelis Hakim Tingkat Bandingberkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor211

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor211/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 02 April 2020 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI:Dalam Eksepsie Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;Dalam Pokok Perkarae Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;e Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalamtingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis

Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil, Kabupaten Serang untuk mencatat dan menerbitkan kembaliAkta Kelahiran yang hilang atas nama Novita Dewi, dengan Kutipan AktaKelahiran, Nomor 290/4771/DIS/1993, Stbld 1917130 jo. 1919 Nomor 81tersebut pada register yang sedang berjalan untuk itu;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarapermohonan ini;Atau:Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Penetapan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa amar Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor211

Bahwa kemudian Staatblad Nomor 1920751 jo. 1927564 dicoretdengan Ballpoint tulisan tangan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor290/4771/DIS/1993, (Bukti P.4 pada Penetapan Nomor211/Pdt.P/2010/PN.SRG), lalu diganti atau ditambahkan denganStbl. 1917130, yang digunakan untuk penduduk golonganTionghoa;c.

Berdasarkan fakta hukum bahwa Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor290/4771/DIS/1993 tanggal 18 Januari 1993 adalah berupa fotocopy,oleh karena dokumen tersebut hilang pada tanggal 27 Juni 2010 dantelah dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada pihakkepolisian Resort Serang dengan Nomor Laporan STPL/2921/V1/2010tanggal 28 Juni 2010, lalu mengapa dalam surat Penetapan Nomor211/Pdt.P/2010 pada halaman 3 nomor 4, dokumen Surat KutipanAkta Kelahiran tersebut dinyatakan sesuai dengan aslinya ?

Hal ini berarti bahwa MajelisHakim Judex Facti yang memutuskan tentang Penetapan Nomor211/Pdt.P/2010/PN.Srg tanggal 25 Agustus 2010, telah melakukankecerobohan dan kekeliruan besar, oleh karena:a. Melanggar ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakanbahwa: bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah padaakta aslinya, apabila akta yang asli ada, maka salinansalinan sertaikhtisarikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinansalinantersebut serta ikhtisarikhtisar itu.

Penetapan Hakim Judex Facti Nomor211/Pdt.P/2010, tanggal 25 Agustus 2010, telah melanggarketentuan Pasal 30 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan keduadengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang isinya adalahsebagai berikut!' Mahkamah Agung dalam tingkat kasasiHalaman 9 dari 11 hal.

4 danLorong 5), Desa Mahahe, Kecamatan Tobadak, KabupatenMamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebutsebagai Pemohon Il.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il;Telah memeriksa alatalat bukti di persidangan.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal 09 Oktober 2020 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register Nomor211

Pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkanpermohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon dan Pemohon Ilpada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 harisemenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihakpihak yangberkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak adapihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;Menimbang, bahwa pada tanggal 02 November 2020 Pemohon danPemohon II menyatakan mencabut permohonanannya dalam perkara nomor211

Mengabulkan permohonan = pencabutan perkara Nomor211/Pdt.P/2020/PA.Mmj oleh Pemohon dan Pemohon II;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;2.

dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan:Jl vo Vg ype YArtinya : Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pulamendatangkan madharat.oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belahpihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akanmendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkandalil syari tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291sebagai berikut :Halaman 10 dari 13 him, Putusan Nomor211

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patutuntuk menghadap sidang tidak hadir;Halaman 11 dari 13 him, Putusan Nomor211/Pdt.G/2020/PA.Lwk2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT);4.

Drs Abun Bunyamin, SH., MH.Hakim Anggota Il,TTDAkhyaruddin, LcPanitera Pengganti,Halaman 12 dari 13 him, Putusan Nomor211/Pdt.G/2020/PA.LwkTTDAhmad Basahir, S.Ag.Perincian biaya :1. Pendaftaran : Rp 30.000,002. ATK Perkara : Rp 50.000,003. Panggilan :Rp 600.000,004.PNBP :Rp 20.000,005. Redaksi >: Rp 10.000,006. Meteral : Rp 6.000,00Jumlah:Rp 696.000,00(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah).Halaman 13 dari 13 him, Putusan Nomor211/Pdt.G/2020/PA.Lwk

Nomor 90 K/Pdt.SusBPSK/2019seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap alasan tersebut, dinyatakan tidak dapat diterimaoleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor211/Pdt.G.BPSK/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Mei 2018, dengan amarsebagai berikut: Menyatakan permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaara), Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini ditetapbkan sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluhenam ribu rupiah

Menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenProvinsi DKI Jakarta Nomor 005/A/BPSKDKI/II/2018., tanggal 12Februari 2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor211/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Mei 2018 adalah batal dan tidaksah berdasarkan hukum atau setidaknya dibatalkan dengan segalaakibat hukumnya;5.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor211/Pdt.G.BPSK/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Mei 2018;MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor211/Pdt.G.BPSK/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 16 Mei 2018,MENGADILI SENDIRI: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3.

Nomor 14 PK/Pdt.SusBPSK/2020pada tanggal 5 September 2019 sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor211/Pdt.G.BPSK/2018/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memoripeninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan tersebut pada tanggal itu juga:Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quobeserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawandengan

Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor211/Pdt.G.BPSK/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Mei 2018 sah danmengikat para pihak;4. Manyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini;5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakanputusan Majelis Arbiter BPSK Nomor 005/A/BPSKDKI/II/2018tanggal 5 Februari 2018;6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada semua tingkat peradilan;atauHalaman 4 dari 7 hal. Put.

Terdakwa tidakditahan ; Pengadilan TinggiTelah membaca berkas perkara Terdakwabeserta Putusan Pengadilan Negeri Singkawangtanggal 30 Nopember 2009 Nomor211/PID.B/2009/PN.SKW, yang amarnya berbunyisebagaiberikut : e Menyatakan Terdakwa G ADI KURNIAWAN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut' hukum bersalahmelakukan perbuatan pidana Secara tanpa hakmenyewakan tanah/rumah hak milik oranglain ; e Menghukum terdakwa oleh karenanya itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga)bulan ; ere eee eee ee

kwitansi pelunasanpembelian rumah dikomplek BTN Polri No. 24 A sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) tertanggal 27 Juni2005;Dikembalikan kepada saksi Matusin ;III.IV.Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkarasebesar Rp.1.000, (seriburupiah) ; Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Singkawang yangmenyatakan bahwa Terdakwa pada tanggal 2Desember 2009 telah mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawangtanggal 30 Nopember 2009 Nomor211

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.1.000, (seriburupiah) poor ee eee eee ee eee eee ee eeeMenimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalamtingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggangwaktu) dan dengan cara serta syarat syarat yang ditentukanoleh undang undang, maka permintaan banding tersebut dapatditerima ;5 Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggimempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusanPengadilan Negeri Singkawang tanggal 30 Nopember 2009 Nomor211

Berkas Perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta Salinan resmiPutusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 5 Juni 2018 Nomor211/Pid.B/2018/PN Bpp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 23 Maret 2018 Nomor Reg. PER. PDM77/BALIK/03/2018, Terdakwatelah didakwa sebagai berikut :Bahwa Terdakwa Anisa Waty A.

WATY Binti KARSO SOEYITNO) dari tahanan sejakputusan ini dibacakan;Memulihkan hakhak TERDAKWA (ANISA WATY Binti KARSO SOEYITNO)dalam kemampuan, nama baik, harkat dan martabat ke dalam keadaanseperti semula di masyarakat;Membebankan biaya perkara ke negara;Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum danPembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim PengadilanHal. 6 dari 10 Putusan Nomor 137/PID/2018/PT SMR.Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan tertanggal 5 Juni 2018 Nomor211

tersebut,telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syaratsyarat yang telahditentukan oleh UndangUndang, maka permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukanmemori banding;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dan mencermati dengan teliti dan seksama, berkas perkara yangterdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan NegeriNegeri Balikpapan tanggal 5 Juni 2018 Nomor211

pembayaran harga jual beli tanah olehTerdakwa kepada Ir Hariyanto, dan karena itu uang yang telah masuk dari pihakketiga ke rekening bersama tersebut yang sebagian atau sejumlah sisa hargatanah tersebut sudah merupakan uang milik Ir Hariyanto namun uang sejumlahsisa harga tanah tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentinganproyeknya tanpa sepengetahuan IR Hariyanto;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaputusan Pengadilan Negeri Negeri Balikpapan tanggal 5 Juni 2018 Nomor211

;Menyatakan penguasaan terhadap asli Buku Sertifikat Hak Milik Nomor211/Desa Sedati Gede oleh Tjong Su Wun (Turut Tergugat IVRekonvensi/Tergugat IV Konvensi) merupakan perbuatan melawanhukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tjong Su Wun (Turut Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat IVKonvensi) untuk menyerahkan asli Buku Sertifikat Hak Milik Nomor211/Desa Sedati Gede a quo kepada Penggugat Rekonvensi, yangharus dilakukan dalam tempo selambatlambatnya 3 (tiga) hari terhitungsejak putusan ini

Nomor 1975 K/Pdt/201910.11.yang meninggalkan sebidang tanah sawah di Desa Sedatigede,Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, tersebut dalam SHM Nomor211, luas 3.140 m? yang dibuat oleh Salman Haroen yang dibenarkanoleh H. Sunariyanto selaku Kepala Desa Sedatigede dan dikuatkan olehDrs.

Nomor 1975 K/Pdt/201910.11.12.yang meninggalkan sebidang tanah sawah di Desa Sedatigede,Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, tersebut dalam SHM Nomor211, luas 3.140 m? yang dibuat oleh Salman Haroen yang dibenarkanoleh H. Sunariyanto selaku Kepala Desa Sedatigede dan dikuatkan olehDrs.

Moro SetyoYono, MM;Menyatakan penguasaan terhadap asli Buku Sertifikat Hak Milik Nomor211/Desa Sedati Gede oleh Tjong Su Wun (Turut Tergugat IVRekonvensi/Tergugat IV Konvensi) merupakan perbuatan melawanhukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;Menghukum Tjong Su Wun (Turut Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat IVKonvensi) untuk menyerahkan asli Buku Sertifikat Hak Milik Nomor211/Desa Sedati Gede a quo kepada Penggugat Rekonvensi, yangharus dilakukan dalam tempo selambatlambatnya 3 (tiga) hari terhitungsejak

Zein, S.H dan Fitriani, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada KantorPerkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala)beralamat dijalan Merdeka Nomor 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung KotaLhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor211/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 12 Juli 2021;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca:1. Penetapan Plh.

Menetapkan Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000, Kepada Negara;Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor211/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 November 2021, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.

Pemberitahuan Permintaan banding Nomor211/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 18 November 2021 yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah mengajukan banding atasputusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Lsktanggal 15 November 2021;Relaas Pemberitahua Permintaan Banding Nomor211/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 18 November 2021 yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan kepadaTerdakwa

bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaanbanding atas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor211/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 15 November 2021;Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor211/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 18 November 2021 disampaikan kepadaTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalamHalaman 25 dari 33 Putusan Nomor 469/PID/2021/PT BNAtenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingg!

Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor211/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 25 November 2021 yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa JaksaPenuntut Umum telah menyerahkan memori bandingnya;8.

Donggala, berdasarkan Penetapan Nomor211/Pen.Pid /2017/PN.Dgl tanggal 5 September 2017;Pengadilan Tinggi tersebut ;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PT PALTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 138/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 06 Nopember 2017 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor211/Pid.Sus/2017/PN Dgl dan suratsurat lain yang bersangkutan denganperkara tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, (duaribu ruplah);Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor211/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 17 Oktober 2017 yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR telah terbukti secarahsah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN BAGI DIRI SENDIRI;Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ANWAR EFENDI alias NUAR olehkarena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 19 Oktober 2017 Nomor15/Akta.Pid/2017/PN Dgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriDonggala, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor211/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 17 Oktober 2017, Permintaan banding manatelah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2017 ;Membaca memori banding

maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undangundang Rlnomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor211

Penetapan Nomor 211/Padt.G/2019/PA.Srh.Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor211/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 14 Mei 2019 yang menyatakan bahwapanjar biaya perkara sudah tidak mencukupi untuk melakukan pemanggilanterhadap Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah telahmengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan Nomor : W2A21/520/Hk.05/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 agar Pemohon menambah verskotbiaya perkaranya paling lama satu bulan;Menimbang, bahwa

Menyatakan batal pendaftaran perkara Nomor211/Pdt.G/2019/PA.Srh tanggal O06 Maret 2019 dari dalam registerperkara;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untukmencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan;oe Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluhenam ribu rupiah).Ditetapkan di : Sei RampahPadatanggal : 19 Juni 2019KetuaMunir, S.H., M.H.Halaman 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 211/Padt.G/2019/PA.Srh.

Menerima perlawanan PELAWAN;Menyatakan PELAWAN beretikad baik;Menyatakan TERLAWAN telah beretikad buruk / tidak baik;Menyatakan batal demi hukum obyek perlawanan berupa oO Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor211/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 September 2015; atausetidaktidaknya menyatakan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Utara Nomor : 211/ Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Utr., tanggal 16Hal. 11 dari 30 hal Put.No.511/PDT/2018/PT.DKI.September 2015 diulang proses persidangannya mulai dariawal dengan

Dengan tidak memenuhi amar pemenuhan nafkah anak Rp. 10juta/oulan/anak sebagaimana diperintahkan Putusan Nomor211/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tertanggal 16 September 2015 yangtelah in kracht van gewijsde, Pelawan justru telah melakukanpenelantaran anak dan dengan ini Terlawan mensomir Pelawanatas hal tersebut.5.

/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., Terlawan/Pengugat telah melaporkanperceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan PencatatanHal. 24 dari 30 hal Put.No.511/PDT/2018/PT.DKI.Sipil Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana perintah diktum putusanangka 6; Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ProvinsiDKI Jakarta telah mengeluarkan Akta Perceraian sebagaimanadimaksud dalam Kutipan Akta Perceraian Nomor 791/1/2015tanggal 7 Desember 2015; Dengan demikian maka perkara Nomor211/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. adalah

Menyatakan perlawanan Pelawan terhadap Putusan Verstek Nomor211/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 September 2015, adalah tidaktepat dan tidak beralasan;Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalahperlawanan yang tidak benar;.

Menyatakan mempertahankan putusan Verstek Nomor211/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr., tanggal 16 September 2015;Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dari perkaraini.ATAUApabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quoberpendapat lain, maka Terlawan mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono ).Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantumdan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri JakartaUtara, Nomor 211/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 September 2016

Bahwa para Pemohon adalah Suami Isteri yang menikah pada hari Minggutanggal 15 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor211/42/V1/2014. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yangbernama MUHAMMAD HABIBI AKMALI yang lahir di Kertak Hanyar padatanggal 11 September 2015;2.

ZAINUDDIN yang memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon; Bahwa para Pemohon adalah Suami Isteri yang menikah pada hari Minggutanggal 15 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor211/42/V1/2014.

SARIMAH yang selanjutnya memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon; Bahwa para Pemohon adalah Suami Isteri yang menikah pada hari Minggutanggal 15 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor211/42/V1/2014.

9untuk melakukan perubahan nama terhadap anak para Pemohon yangbernama MUHAMMAD HABIBI AKMALI dengan nama MUHAMMAD HABIBI;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya makapara Pemohon mengajukan alat bukti Surat berupa P1 s.d P5 dan juga 2(dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, dimanaberdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti surat P3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atasnama PANI, S.H.I, dengan SRI AGUS SAFITRI, SKM, Nomor211

;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontrammeori banding pada tanggal 23 desember 2019, dan kontra memori bandingyang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, telah diberitahukandan diserahkan 1 (Satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 26Desember 2019 sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor211/Pid.Sus/2019/PN Mam.Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan bandingtersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupunPenasihat

dijatuhkanMajelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah dianggap patuh danbermamfaat serta sesuai dan setimpal dengan perbuatannya yangdilakukannya, dan mengingat pula antara saksi korban dan Terdakwa adalahsaudara kandung (saksi korban kakak korban) yang perlu di jaga dan dipertahankan hubungan baik mereka ;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelahPengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkaradan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri mamuju Nomor211

sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, dalamdakwaan alternative kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, danpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alihdan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendirir dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalammemutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor211

Akta Permintaan Banding Nomor 211/Pid.B/2020/PN Psw, yangdibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Pasarwajo,bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Pasarwajo tanggal 21 #Januari 2021 #Nomor211/Pid.B/2020/PN Psw;2.

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor211/Pid.B/2020/PN Psw, yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Pasarwajo, bahwa pada tanggal 27 Januari 2021Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 13/PID/2021/PT KDIpermintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepadaTerdakwa;3.

Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor211/Pid.B/2020/PN Psw, yang dibuat oleh Jurusita PengadilanNegeri Pasarwajo tertanggal 29 Januari 2021 dan 1 Februari 2021,yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untukmempelajari berkas perkara a quo selama 7 (tujuh) hari sebelumberkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertasyaratsyarat yang

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari2021 Nomor : 211/Pid.B/2020/PN PswAtau :Mohon Putusan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca danmempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta turunan resmiPutusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 21 Januari 2021 Nomor211/Pid.B/2020/PN Psw, dan setelah membaca dan memperhatikan pulaMemori Banding yang diajukan baik oleh Penuntut Umum, maka PengadilanTinggi akan memberikan pendapat atau pertimbangan

1974,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP,tempat kediaman xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan TanjungSelor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juli 2020telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor211

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor211/Pdt.G/2020/PA.TSe dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Masat, 10 Mei 1987, agamaIslam, pekerjaan xxx XXXXX XXXxXxxX, pendidikanSLTP, tempat kediaman di KABUPATENBENGKULU SELATAN, selanjutnya disebutTermohon;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal02 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna padahari Senin tanggal O5 Juli 2021 dengan register perkara Nomor211

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor211/Pdt.G/2021/PA.Mna;2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register;3.

Purwakarta, 2 Juni 2001, Jenis Kelaminlakilaki, Pekerjaan Belum Bekerja, AgamaIslam, Tempat Tinggal di Kp.Rawatutut, RT.018,RW.009, Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru,Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebutsebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para Tergugat;Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurwakarta pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam Register Nomor211

,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dengan relaas Nomor211/Pdt.P/2019/ PN.

Dogom, xxxxx xx, RT/RW 001/004,Kelurahan Hilir Kantor, = XxXXXXXXXX = XXXXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX XXXX, Sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat di ruang Sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggaupada tanggal 10 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor211/Pdt.G/2019/PA.Sgu. telah mengajukan halhal sebagai berikut

permohonan pencabutan perkaraPenggugat tersebut dilakukan setelah perkaranya didaftar di Pengadilan AgamaSanggau dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Sgu. dan jugapara pihak sudah dipanggil untuk hadir di ruang sidang, maka Penggugatdiperintahkan untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, pasal 54 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Syara yangberkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1.Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor211