Bahwa selain itu TERGUGAT III telah melakukan pengisian data yangtidak benar dalam pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (BPHTB) terhadap ke3 objek bidang tanah berikut Bangunandiatasnya, dimana TERGUGAT III telah menghapus Aslinya baik Luas &NJOP PBB/M? dan menyebutkan dan mengisi nilai lebih kecil dari nilaiObjek yang di Lelang dengan luas 2.490 M* dan NJOP PBB/M? ditulissebesar Rp. 614.000, (enam ratus empat belas ribu rupiah) sehinggadikolom Luas x NJOP PBB/M?

sesuai Surat PemberitahuanPajak Terhutang atas nama Kusyadi (Alm) dengan nilai jual NJOP sebesarRp. 8.825.570.000, (delapan milyar delapan ratus dua puluh lima juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah), namun justru Para TERGUGAT I, Il & Illtelah melelang dibawah harga NJOP, sedang TERGUGAT IV Dengandemikian, maka TERGUGAT I!

Bahwa dalam Lelang tersebut harga jual terhadap ke3 Objek berikutbangunan telah ditetapbkan oleh TERGUGAT dengan harga sebesarRp3.850.000.000, (tiga miliar delapan ratus lima juta rupiah), bahwaharga yang dijual oleh TERGUGAT tersebut merupakan hargadibawa NJOP (angka 3 halaman 4 Gugatan).b.

perbedaan antara harga lelang utang ditentukan olehappraisal atau dengan harga NJOP.

Apraisal melihat pada fakta yang adaterhadap objek yang bersangkutan, NJOP berdasarkan nilai jual objek,harusnya nilai appraisal dengan nilai NJOP tidak jauh beda walaupundasar penetapannya akan berbeda tetapi wajar ada beda tetapi tidak jauhbeda antara nilai yang ditetapkan oleh appraisal dengan nilai NJOP;Bahwa dilihat dari perbedaan Rp. 3.850.000.000, (tiga milyar delapanratus liman juta rupiah) ke Rp. 8.825.570.000, (delapan milyar delapanratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp 680.983.600,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP

Per M2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 2482.170.08 200 140 340503.800.08Bangunan 0 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 401808.800.0"NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 00.0"NIKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 340.491.800.000 *719.720.0 Halaman 5 dari 7 halaman.

Pemohon Kasasitelah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.16, dengandemikian Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan buktiyang diajukan Pemohon Kasasi dimana bukti P.14, P.15 dan P.16sama sakali terlewatkan padahal bukti tersebut menunjukanadanya cacat mata yang permanen diderita oleh PemohonKasasi sejak masih muda sampai sekarang;Di dalam putusan Pengadiilan Negeri Cianjur Nomor: 03/Pdt.G/2009/PN.CJ, pada hal. 62, menyebutkan:Bukti P.10, P.11 dan P.12 memperlihatkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

)tanah yang menjadi obyek tukar menukar, tetapi di dalam bukti SPPTtersebut Majelisi Hakim tidak mempertimbangkan berapa NJOP tanahyang menjadi obyek tukar menukar, karena jelas menurut NJOP terdapatperbedaan yang Signifikan antara NJOP tanah milik Pemohon Kasasiyaitu total sebesar Rp 841.756, dan NJOP milik TATANG HARDIMANhanya sebesar Rp. 553.000,.

Judex Facti menyebutkan bahwaketerangan saksi UNANG MULIANA tentang NJOP memperlihatkanbabwa nilai dua bidang tanah milik Aim.

Tatang Hardiman masih lebihtinggi dari nilai satu bidang tanah milik Pemohon Kasasi yang menjadiobyek tukar menukar;Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan memutarbalikan fakta persidangan, karena berdasarkan fakta dipersidangantercatat dalam putusan PN Cianjur hal 43, disebutkan sa.ksi UnangMulyana menenangkan bahwa NJOP tanah milik Pemohon Kasasi, SHMHal. 21 dari 27 hal.Put.No. 2900 K/Pat/2010105, seluas 533 m2 untuk tahun 2009 dengan harga permeterRp 10050.000, sedangkan NJOP

;Total jika. dijumlah menurut NJOP maka jelas tanah milik PemohonKasasi masih lebih besar nilai jualnya dari pada dua bidang tanah milikalm. Tatang Hardiman yang menjadi obyek tukar menukar;. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidaksecara cermat mempertimbangkan materi yang terdapat, dalam perjanjiandi bawah tangan tentang tukar menukar antara Pemohon Kasasa denganAlm.

Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) Tanah berdasarkan daftar HimpunanKetetapan Pajak ( DHKP ) Kelurahan Pasar Telukdalam, yakni NJOPtertinggi Rp298.248,00 dan NJOP terendah Rp54.270,00.Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 2312 K/Pid.Sus/20152.

) yang digunakan adalah NJOP untukkelurahan Pasar Teluk Dalam sementara lokasi tanah yang dinilaiterletak di Desa Bawonifaoso.Bahwa pelelangan kegiatan Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah tidakada namun Panitia Pengadaan Tanah dan Panitia Penafsir Harga Tanahada memasukkan surat penawaran fiktif dari beberapa orang, yaknidokumen penawaran tanah dari Arisman Zagoto, Elfis Presley Dakhi, AzasBaratha F.Duha, dan saksi Firman Adil Dachi.Hal. 7 dari 50 hal.

No. 2312 K/Pid.Sus/2015e Pasal 28 ayat (2), Tim Penilai Harga Tanah, sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan padaNilai jual Objek Pajak (NJOP) atau Nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman padavariabelvariabel sebagai berikut :a.Lokasi dan letak tanah.b. Status tanah.c.

Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) Tanah berdasarkan daftar HimpunanKetetapan Pajak ( DHKP ) Kelurahan Pasar Telukdalam, yakni NJOPtertinggi Ro298.248,00 dan NJOP terendah Rp54.270,00.2.

) atau Nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan, dan dapat berpedoman padavariabelvariabel sebagai berikut :a.Lokasi dan letak tanah.b.

Kab.Probolinggo yangmenerangkan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 pasal 32 ayat 1 disebutkan uang jasa honorarium PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal sebesar Rp.312.000 (tiga ratus duabelas ribu rupiah) per akta dengan cara penghitungan uang jasa PPATSyaitu 1 % dari total NJOP

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 pasal 32 ayat 1 disebutkan uang jasa honorarium PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal sebesar Rp.312.000 (tiga ratus duabelas ribu rupiah) per akta dengan cara penghitungan uang jasa PPATSPutusan No: 103/Pid.B/2019/PN.Krs Hal 5yaitu 1 % dari total NJOP

Besuk Kab.Proboolinggo persil D.053, kelasO82 luas 650 m2 total NJOP Rp.31.200.000,Bahwa honor PPATS dari objek yang diajukan oleh terdakwa senialai1% dari total NJOP yaitu 1% dari Rp, 31.200.000, yaitu Rp. 312.000,Bahwa Desa Alaskandang pernah mengajukan akta hibah terakhir padabulan Mei 2018 yang mengajukan ke Kecamatan adalah Mistajisedangkan terdakwa tidak pernah.Bahwa pembayaran honor pembuatan akta tanah di Kec.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 pasal 32 ayat 1 disebutkan uang jasa honorarium PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal sebesar Rp.312.000 (tiga ratus duabelas ribu rupiah) per akta dengan cara penghitungan uang jasa PPATSPutusan No: 103/Pid.B/2019/PN.Krs Hal 13yaitu 1 % dari total NJOP

untuk sebagian;--------------------------------

tahun 2006 dengan alasan akan membangun rumah tingkatTergugat kemudian menutup akses jalan Penggugat menuju jalan AMDBahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat dengan ditutupnyaakses jalan yang menghubungkan rumah Penggugat dengan jalan AMDWosi kemudian dilaporkan Penggugat keBahwa kemudian BPN mempertemukan Penggugat dan Tergugat yanghasilnya kemudian terjadi kesepakatan bahwa Penggugat akan membayarakses jalan tersebut kepada Tergugat dengan harga permeternya sesuaiNilai Jual Obyek Pajak (NJOP

JUGIN;00 222 n nonce nn nncenebahwa tanah seluas 14 x 2 m (28 m2) yang menjadi akses jalanPenggugat satusatunya menuju JILAMD Wosi selanjutnya mohon disebutobyeksengketa: 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa harga obyek sengketa yang dibayar Penggugat kepada Tergugatadalah sebesar Rp3.584.000,00 dengan perincian harga NJOP yangberlaku saat itu di jalan AMD Wosi adalah Rp128.000,00 / meter x 28 m2;Bahwa selepas Penggugat membayar obyek sengketa kepada Tergugatkemudian Penggugat membagun pondasi

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibayar Penggugat kepada Tergugatsebesar Rp3.584.000,00 dengan perincian harga NJOP yang berlaku saatitu di Jalan AMD Wosi adalah Rp128.000,00 /meter x luas obyek sengketa28 M? pada tanggal 23 November4.

Apakah perbuatan Penggugat pada tanggal 23 November 2006 telahmembayar obyek sengketa kepada Tergugat sebesar Rp3.584.000,00dengan perincian harga NJOP yang berlaku saat itu di jalan AMD Wosiadalah Rp128.000,00 /meter x luas obyek sengketa 28 m2 pada tanggal 23November 2016 sah menurut hukum ataukah tidak;2.

, namun Tergugatmengakui menerima uang sebesar Rp3.584.000,00 (tiga juta lima ratus delapanpuluh empat ribu rupiah) dengan perincian harga NJOP yang berlaku saat itu dijalan AMD Wosi adalah Rp128.000,00 /meter x luas obyek sengketa 28 M?

MM, dengan surat Nomor : 593/1444UmPlk/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang ditujukan kepada Camat Curug perihalPermohonan Informasi harga tanah, yang intinya meminta informasi harga tanah dilokasi Kawasan pertanian terpadu di Desa Curug dan sekitarnya menurut NJOP danharga pasar/ nyata ;Atas permintaan tersebut selanjutnya Camat Curug yaitu H.

SUHERMAN, SE, Msidengan surat Nomor : 593/159/Pmt tanggal 23 Juni 2009 perihal harga tanah yangditujukan kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesra yang intinya melaporkanharga tanah di blok lingkungan Masigit Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serangberdasarkan NJOP sebesar Rp. 7.150, (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) perm? dan harga nyata yang terjadi transaksi jual beli Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) per m?.

Bahana Kareza Appraisaldengan nilai sebesar Rp. 49.305.000, bahwa Surat Perintah Kerja tersebut tidakbenar (fiktif), karena tanda tangan yang tercantum dalam SPK tersebutbukanlah tanda tangan sebenarnya dari KAMPIANUS ROMAN,SE, karenaKAMPIANUS ROMAN, SE merasa tidak pernah menandatangani SPK tersebut.Disamping itu KAMPIANUS ROMAN, SE dalam melakukan penilaian atas tanahkawasan pertanian terpadu tidak memperoleh data dokumen tanah yangdilakukan penilaian, seperti sertifikat, AJB, Peta tanah dan NJOP

SeharusnyaTerdakwa dan Terdakwa Il tidak menandatangani Berita AcaraMusyawarah harga pengadaan tanah tersebut karena nilai harga tanahyang harus dibayarkan tidak mempedomani NJOP tahun berjalan di sekitarlokasi tanah kawasan pertanian terpadu; Kemudian hasil kesepakatan harga tersebut dicantumkan dalam BeritaAcara Kesepakatan harga pengadaan tanah untuk kepentinganpembangunan kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten terletak di DesaCurug Kecamatan Curug dan Kelurahan Banjarsari Kecamatan CipocokJaya

Seharusnya Terdakwa dan Terdakwa II tidak menandatangani Berita AcaraKesepakatan harga pengadaan tanah, karena harga tanah terlalu mahal, tidakwajar dan tidak sesuai dengan NJOP tahun berjalan dan tidak sesuai hargapasar/nyata tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu tersebut.Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan pasal 4 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan183Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Jo Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia

Terlawan IV (empat) a quo;Bahwa lelang yang telah dilaksanakan berdasarkan Grosse Risalah LelangNomor 327/2010 tertanggal 29 April 2010 atas obyek sengketa adalahselain cacat hukum dan tidak sah, juga merupakan perbuatan melawanhukum hukum, disebabkan harga pasaran obyek sengketa adalah tidakkurang dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akantetapi dilelang dengan harga hanya sebesar Rp100.100.000,00 (seratus jutaseratus ribu rupiah) dimana lelang tersebut jauh di bawah Nilai NJOP

Lelang yang dilaksanakan harganya jauh di bawah NJOP.Bahwa Judex Facti tidak pernah memberi pertimbangan hukumsebagaimana mestinya, yang mana lelang yang telah dilaksanakanhanya senilai Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah)sehingga jauh nilainya di bawah NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sesuaibukti dari Pelawan/sekarang sebagai Pemohon Kasasi yang ditandaidengan Bukti PX, dikarenakan lelang yang dilaksanakan adalahdengan nilai di bawah NJOP maka lelang tersebut secara hukum adalahtidak

/Pdt.G/2012/PN.Sby, antara Lie Martha Yuanitamelawan Njo Hendry Saputra Dkk, yang mana dalam perkara ini majelishakim dalam pertimbangannya menyatakan lelang tersebut tidak sahdisebabkan nilai Lelang yang dilaksanakan dibawah harga pasar,sedangkan di dalam perkara antara Pemohon Kasasi melawan ParaTermohon Kasasi, Lelang yang telah dilakukan oleh Termohon KasasiIl dan dimenangkan oleh Termohon Kasasi Ill nilainya hanyaRp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah ) saja, jauh di bawahnilai NJOP

Gugatan Penggugat Error In Persona;1.Bahwa dalam kesepakatan lisan tanggal 13 Januari 2012 antaraPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II telah menyepakati bahwauang muka (down payment) sebesar 50% (lima puluh persen) dari totalharga tanah yaitu Rp637.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat II sebelum surat keterangan NJOP selesai;Bahwa ternyata Penggugat tidak mau membayarkan uang muka (downpayment) sebesar

Semenjakitulah jual beli tanah ini menjadi mandek,Bahwa kemudian Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat DalamRekonvensi sampaikan kepada Pak Sutanto (Ketua RT. 02, RW. 06,Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan) bahwa NJOP telah selesaiagar Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dapatmembayar pelunasan uang dari harga tanah tersebut, tapi juga tidakditanggapi oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi:Bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi benarbenar kecewa

T.IIl.3 tidak ada yang membuktikan bahwa uangRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut bukan uangmuka, dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa uang muka tersebutadalah 50% (lima puluh persen) dari harga jual tanah, sedangkan dariketerangan saksi Tergugat dan II yaitu Saksi Tibrani dan Saksi FajrianiAnanda menerangkan bahwa pembicaraannya yaitu dari cerita Ibu Sofiabahwa DP dibayar 50% (lima puluh persen) sebelum NJOP selesai dan50% (lima puluh persen) nya setelah NJOP selesai;Menimbang

= 1.275.000.000,00) yaitu sebesarRp637.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) yang harus diterima Pemohon Kasasi dan Il sebelumpembuatan NJOP dan sisanya 50% (lima puluh persen) lagi diterimasetelah NJOP selesai:Bahwa andaipun uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima jutarupiah) yang diterima Pemohon Kasasi tersebut yang semula sebagaiHalaman 35 dari 517 hal.Put.

Nomor 173 K/Pdt/2016Termohon Kasasi adalah pihak yang terutang harus melakukan sesuatuprestasi dan atau memberikan sesuatu kepada Pemohon Kasasi dan II(kreditor) sejumlah uang sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilaiharga jual tanah yang disepakati yaitu sebesar Rp637.500.000,00 (enamratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang mukasebelum pembuatan surat keterangan NJOP dan 50% (lima puluhpersen) sisanya dibayar setelanh surat keterangan NJOP selesai,sedangkan Termohon

Sek I/35/14/Pem Gambar Situasi Dinas Tata Kota Kadya Dati II Semarang igl. 24111979 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170426.03.2 Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang dimiliki olehHalaman 5 Putusan Nomor 364/Pdt/2020/PT SmgPENGGUGAT (EDHI SETIAWAN)yaitu sejak tanggal 14091993sebagaimana dengan Akta Pelepasan Hak Tanah dengan GantiRugi Akta No. 28 tgl. 14091993 Notaris Roekiyanto, S.H. seluas+1200 m? dari RACHMAD JAYA.

Dilengkapi dengan SuratSurat: Bukti Tanda Terima Pelunasan yang ditandatangani oleh BpRachmad Jayatgl. 2881993 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170027.03.3 Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang dimiliki olehPENGGUGAT (EDHI SETIAWAN) yaitu sejak tanggal 24011994sebagaimana dengan Akta Pelepasan Hak Tanah dengan GantiRugi Akta No. 35 tgl. 24011994 Notaris Roekiyanto, S.H. seluas+455 m* dari SUGIYANTO.

O6081990 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Penguasaan diAtas Tanah Negara yang DISAHKAN oleh Kepala KelurahanKarang Kempel dan DIKETAHUI oleh Camat Semarang Selatantgl. 06081990 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170506.0Halaman 7 Putusan Nomor 364/Pdt/2020/PT Smg3.63.7Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang dimiliki oleh TEGUHSETIAWAN yaitu sejak tanggal 06081990 sebagaimana denganSurat Pernyataan Melepaskan Tanah Garapan Penguasaan di atasTanah Negara, seluas + 1029 m* dari DJASMAN yang

O6081990 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Penguasaan diAtas Tanah Negara yang DISAHKAN oleh Kepala KelurahanKarang Kempel dan DIKETAHUI oleh Camat Semarang Selatantgl. 06081990 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170488.0Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang dimiliki oleh TEGUHSETIAWAN yaitu sejak tanggal 13071990 sebagaimana dengansurat Pernyataan Melepaskan Tanah Garapan Penguasaan di atasTanah Negara, seluas + 540 m?

dari ALAM yang telahDISAHKAN oleh PPAT Camat Semarang Selatan dan DISAKSIKANKepala Kelurahan Karang Kempel dengan dilengkapi suratsuratlain yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan oleh Alam atas Tanah Negarayang DIKETAHUI oleh Kepala Kelurahan Karang Kempel tgl. 29031991 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Penguasaan diAtasTanah Negara yang DISAHKAN oleh Kepala Kelurahan KarangKempel dan DIKETAHUI oleh Camat Semarang Selatan tgl. 29031991 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.017.0164.04.

Development Charge (DC) 5 Tahun / O1 Januari 2016 s/d 31Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp.464.000, x 2,500.00 M2 x 5 Tahun =Rp. 232,000,000,Hal 10 dari 120 hal Putusan Nomor 132/Pdt/2020/PT MDNSumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Jan s/d31 Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 2,500.00 M2 x 1 Tahun =Rp. 29,000,000,Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x

(DC) 5 Tahun / 01 Januari 2016 s/d 31Desember 2020= 4% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 4% x Rp. 464.000, x 2,465.00 M2 x 5 Tahun=Rp. 228,752,000,2)Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) Tahun Ke1/ 01 Jan s/d 31Des 2016= 2.5% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah x Masa Perjanjian= 2.5% x Rp.464.000, x 2,465.00 M2 x 1 Tahun= Rp. 28,594,000,3)Biaya Administrasi (Satu Kali Dalam Perpanjangan)= 1% x NJOP Yang Berlaku x Luas Tanah= 1% x Rp. 464.000, x 2,465.00 M2 = Rp. 11,437,600,Jumlah

Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya =0,5% dari NJOP yang berlaku/m2/tahun;b.

KEP Perum Perindo Direksi41/MEN/2007 No. 221 PerumPerindoNo. 063 1 Devel) Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP 0,65% x NJOP x 4% Xx opme m2 x tahun x m2 x tahun m2 x tahun NJOP xnt m2 xChar tahunge Hal 60 dari 120 hal Putusan Nomor 132/Pdt/2020/PT MDN 2 Samb Rp. 1.500, x 0,45%x 0,65% x NJOP x 2,5% xanga m2 x tahun NJOP x m2 x m2 x tahun NJOP xn tahun m2 xPeme tahunliharaanPrasarana(SPP)2 Admi = 0,50% x NJOP x 1% xnistra m2 xta NJOP xsi m2 xtahunLihat : PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m2) / tahun;2. Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m2) / tahun;3. Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas(m2)/tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahanberikutnya;32.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

Bahwa Gugatan Penggugat adalah premature karena pembayaran ganti rugi dibayarkan secara bertahapberdasarkan NJOP dan kesepakatan bersama dan sesuai dengan kemampuan daerah sebagaimana yangdisampaikan oleh panitia pangadaan tanah jalan tol kepada para pemilik tanah jadi patutlah dinyatakan bahwadalam gugatan ini adalah premature.b.

sangat tidak beralasan, tidak masuk diakal dan akan sangat merugikankeuangan Negara yang berarti merugikan masyarakat secara umum juga menghambat Pembangunan selain itupermintaan ganti rugi Penggugat senilai Rp.600.000.000, ( enam ratus juta rupiah )karena bertentangandengan Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi Dasar perhitungan besarnya ganti rugididasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai JualObjek Pajak tahun berjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia selain itu tidak sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah bersama dimana tanah Penggugat sesuaikesepakatan akan diberikan ganti rugi Rp.125.000, per meter diluar ganti rugi atas bangunan dan tanamanpemberian ganti rugi tersebut di berikan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan kesepakatanbersama. 7.

berikut : Bahwa benar Tergugat 2, 4, 5, 7,8 dan 9 adalah Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utarayang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor : 15a Tahun 2012 tentang Panitia PengadaanTanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk Pembangunan Jalan Tol Manado Bitung ( bukti surat T.2, 4, 5, Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, tanah milikFrida Beretey dengan luas + 300 m2 termasuk tanah kelas 089 dengan NJOP

untuk Pembangunan Jalan Tol ManadoBitung berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten MinahasaUtara Nomor : 15a Tahun 2012; Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan beberapa warga yang lain belum mendapatkan ganti rugi namunsudah ada warga masyarakat yang lain yang telah mendapatkan pembayaran ganti Bahwa berdasarkan kesepakatan harga ganti rugi yang akan dibayarkan pemerintah adalah senilai Rp.125.000,( seratus dua puluh lima ribu rupiah y/m2; Bahwa tanah milik Penggugat termasuk kelas 089 dengan NJOP

Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi (Tubuh Bumi) 3.728.202.941.0002 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 3.728.202.941.0003 NJOP TKP 04 NJOP untuk penghitungan PBB 3.728.202.941.0005 NJKP (40% x 4) 1.491.281.176.4006 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5% x 5 ) 7.456.405.882 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.

(FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei2006 perihal Harga NJOP.(ASLD Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. (FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihalPermintaan Harga Jual Umum.

(FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang RejoKelurahan Nyatnyono.

(Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1765/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal informasi NJOP Tahun 2006 diKp,Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono (Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor LS.1889/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 diJl.Pring Gading Kelurahan Kalongan.

(Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB UngaranNomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12Juni 2006 perihal informasi NJOP Tahun 2006 diHal. 29 dari 60 hal. Put. No. 1612 K/Pid.Sus/201430Kampung Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono(Foto copy Legalisir).30 Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB UngaranNomor : LS.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 diJalanPring Gading Kelurahan Kalongan.

Tahun 2006 di KelurahanNyatnyono (Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal informasi NJOP Tahun 2006 diKp,Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono (Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : LS.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl.PringGading Kelurahan Kalongan (Asli).Foto copy KTP A.n.JOKO MARGITO.SHSurat Perjanjian Damai PT.Handayani Membangun dengan

Nomor 2425 K/Pdt/2015Rekomendasi Atas Pemohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang TanahHak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Proja Milik/Dikuasasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 5 persen(lima persen) dari NJOP;c. Biaya Perpanjangan HGB di atas HPL PT Jakarta Industrial EstatePulogadung (JIEP) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 13 Tahun2003 tentang Perpanjangan SHGB di atas HPL di kawasan IndustriPulogadung hanya sebesar 3 persen (tiga persen) dari NJOP;d.

Biaya Perpanjangan HGB di atas HPL PT Pembangunan Jaya Ancolberdasarkan Keputusan Direksi Nomor 1831/DIRPJA/X/2005 tentangPersyaratan dan Tata Cara Permohonan Pengalihan dan Perpanjanganjin/Hak Membangun di Kawasan Ancol hanya sebesar 1,5 persen 2persen (satu koma lima persen sampai dua persen) dari NJOP;e.

Biaya Perpanjangan HGB di atas HPL PT Surabaya Industrial EstateRungkut (SIER) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SKD/B.14/XII/2007, tanggal 20 Desember 2007 Perihal Uang PemasukanPerpanjangan HGB hanya sebesar 3 persen (tiga persen) dari NJOP;f.

Ahli Arie Sukanti Hutagalung, di persidangan perkara a quo di bawahsumpah menerangkan seharusnya Biaya Perpanjangan PPTI tidakboleh lebih besar dari PNBP negara yang telah ditetapkan, yaitu 2 %o(dua per mil) dari NJOP;c.

SHGB di atas HPL di kawasan IndustriPulogadung hanya sebesar 3 persen (tiga persen) dari NJOP;.

Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 27.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 30.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI) 31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. 32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat. 33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN. 34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola. 35.

Karyono tanah seluas 8.750 M2 dengan nilai JualObjek Pajak (NJOP) sebesar Rp 48.000,00 / m2 atau total senilai Rp420.000.000..Permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Terdakwa Karyono dikuasakan kepada Notaris Wahyu Wibawa,SH alamat Jalan Gatot Subroto nomor 14Ungaran Kabupaten Semarang melalui Surat nomor 39/SK/PPAT/VI/2003tanggal 2 Juni 2003 untuk mengurus sertifkat ke Kantor Pertanahan KabupatenSemarang.

(FOTOCOPY LEGALISIR)Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI)Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono..(FOTOCOPY LEGALISIR)Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006perihal Permintaan Harga Jual Umum. .

(FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI)Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono.(FOTOCOPY LEGALISIR)Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihalPermintaan Harga Jual Umum. .

) sebagai patokan yangsignifkan, dimana berdasar pengetahuan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yangdisepakati dalam musyawarah besarnya Nilai Jual jual Objek Pajak (NJOP) padasaat ini adalah sebesar Rp.64.000,00 (enam puluh empatribu rupiah ) ; Menimbang, berttk tolak pada uraian di atas, maka besarnya uangpengganti yang akan dijauhkan kepada Terdakwa, adalah besarnya uang yangsecara nyata diperoleh Terdakwa dibagi dengan harga NJOP pada tempus delikti,dan hasil yang diperoleh berupa meter persegi

(FOTOCOPY LEGALISIR) Sertifikat Hak Pakai No. 34 terletak di Desa Kalongan KecamatanUngaran Timur Kabupaten semarang (ASLI).Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 304 di Desa Kalongan KecamatanUngaran Timur Kabupaten semarang. .FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono.

;Bahwa mengenai pembayaran/penyetoran PPH 5% sejumlahRp 4.137.111.000, , adalah benar; walaupun Nilai Pengalihanriil atas harta Debitur Pailit tersebut hanyalah sebesar Rp25.000.000.000, (dua puluh lima milyar rupiah),sebagaimana tercantum di dalam Akta Jual Beli No.105/2010,PPAT Sakti Lo, SH, tertanggal 21 April 2010;Bahwa besaran PPH 5 % sejumlah Rp 4.137.111.000,tersebut di atas yang harus dibayar/disetorkan ke KasNegara tersebut, didapatkan dari 5 % x NJOP sebagai dasarpengenaan PBB pada saat

dilakukannya transaksi jual beli dihadapan PPAT (atau setidak tidaknya dari NJOP tahunterakhir/terhutang); jadi bukan dari Nilai Pengalihan riilHal. 31 dari 26 hal.

Pemohon PeninjauanKembali) ;Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakniberapapun Nilai Pengalihan objek pajak tersebut, apabilakurang dari NJOP yang ditetapkan, maka PPH yang harusdibayar/disetorkan ke Kas Negara adalah tetap 5 %dari NJOP(mohon lihat Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 71Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanPemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang pembayaran pajakpenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan) ;Pasal 4 ayat 3 tersebut menentukan

: Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah NilaiJual Objek Pajak (NJOP) menurut Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutanatau. dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangtermaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahunpajak sebelumnya;Sesuai dengan peraturan itulah, maka PemohonPeninjauan Kembali telah membayar/menyetor PPH sebesar 5%dihitung dari NJOP = yang ditetapkan

Aplus Pacific (pihak pembeli),oleh karena Nilai Pengalihan riil nya kurang dari NJOP yangditetapkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan;Bahwa dari bukti bukti yang dilampirkan (diantaranyasurat Surat penawaran dari calon pembeli lainnya tidak adasatupun yang mengajukan penawaran yang mendekati angka Rp82.000.000.000, ) jelas terbukti bahwa harga jual belli(Nilai Pengalihan) riil atas harta Debitur Pailit adalahHal. 32 dari 26 hal. Put.

Bahwa isi keberatan yang disampaikan pemohon, yang memintaagar termohon membayar ganti kerugian tanah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) x luas tanah milik pemohon yangterkena proyek irigasi 1.075 meter persegi = Rp. 1.075.000.000,(satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) menurut Kami mengadangada karena besaran nilai ganti rugi yang diinginkan Pemohontidak berdasarkan harga pasar tanah dan NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) setempat.

Layak tidaknya suatu penggantian kerugian umumnya didasarkanpada harga pasaran di sekitar lokasi tanah tersebut, diimbangidengan nilai NJOP tahun sebelumnya pada tanah dimaksud,sehingga dalam hal adanya keberatan seperti saat ini, untukpenilaiannya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.Bahwa pengadaan tanah untuk Pembangunan Irigasi di KabupatenHulu Sungai Selatan akan terasa asas kemanfaatannyasebagaimana amanat Pasal 3 UU 2/2012 yang berbunyiPengadaan Tanah untuk

Nomor 411/BA.63.06/IX/2016,hari Jum,at tanggal 23 September 2016 (T.I.6); Photo Copy Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 414tahun 2014, tanggal 25 Nopember 2014, tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2014tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak SebagaiDasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor PedesaanDan Perkotaan Dan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan TerndahKabupaten Hulu Sungai Selatan (T.1.7); Photo Copy Klasifikasi Dan Besarnya NJOP

Saksi mengetahui tentang Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah di desa Karasikan yang berdasarkan SK Bupati HuluSungai Selatan per meter persegi adalah Rp64.000,00 (enam puluhempat ribu rupiah). NJOP ini masih mengacu pada NJOP padatahun 2015.Bahwa biasanya NJOP untuk menentukan pajak tanah sehinggaNJOP lebih rendah dari harga Pasar. NJOP tersebut ditetapkandemikian agar tidak menjadi beban masyarakat terhadap pembayaran PBB.

Jika NJOP dinaikan akan berpengaruh terhadapPBB dan akan mendapat gejolak dari masyarakat. NJOP yangditetapkan merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Menjualtanah harus berdasarkan NJOP tetapi hanya sebagai patokan sajayang berlaku adalah berdasarkan harga pasar. Bahwa Kepala BPN adalah Panitia Pengadaan Tanah. BerdasarkanSK Kepala BPN Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi bertugasmelakukan pengkuran terhadap lahan yang terkena dampak Irigasidalam Proyek Irigasi di Desa Karasikan.

Putusan Nomor 289/B/PK/PJK/2014antara nilai NJOP dari PBB dan nilai pasar wajar , yang mana hal ini tidaksesuai dengan yang di atur dalam KMK No.251/KMK.03/2002.b.

Putusan Nomor 289/B/PK/PJK/2014Bahwa pendekatan yang digunakan oleh Terbanding yang menggunakannilai yang tertinggi antara NJOP dengan nilai pasar untuk mendapatkan nilaiwajar adalah tidak berdasar. Ketentuan penggunaan nilai terbesar antara nilaiNJOP dengan nilai penjualan hanya dikenal/ terdapat dalam perhitungan PPh5% atas penjualan tanah dan bangunan.

Dalam kenyataannya, NJOP tidak selalu merepresentasikan harga pasarwajar, banyak kasus nilai NJOP terlalu tinggi dari harga pasar wajar.Seharusnya Kantor Pajak menggunakan nilai harga pasar ratarata (bukan dari1 transaksi) yang benarbenar terjadi di lapangan sebagai dasar koreksi bukanberdasarkan NJOP;Bahwa dari uraian diatas, jelas dapat disimpulkan sebagai berikut:Bahwa Konsep dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbeda dengankonsep Pajak Penghasilan atas Pengalihan Tanah dan Bangunan (PPhTB);Bahwa

Namun bukan berarti apabila adahubungan istimewa harus dikoreksi, dan mengenai ketidakwajaran harga untukpenjualan tanah dan bangunan tidak dikaitkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP);Halaman 7 dari 26 halaman.

PenentuanHarga Pasar Wajar untuk tanah dan bangunan dalam konsep UndangundangPPN tidak dikaitkan dengan NJOP, sehingga jika tidak dikatakan dalamUndangundang PPN, jangan dianalogikan dengan Undangundang yang lain.Setiap Undangundang memiliki karakteristik masing masing;Asas KeadilanBahwa Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam halpemungutan pajak.

dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuaidengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00900 atasnama Wajib Pajak HS.

Gandekan No. 9 Rt. 004 Rw. 91Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (Satu) exemplar dokumen berupa :a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah KabupatenSleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak34.04.070.001.005.00920 atas nama Wajib LIE FONG MON,Letak Objek Pajak di JI. Kaliurang Rt. O00 Rw. 00, alamatWajib Pajak di JI.

Pandega Wiratama Il Rt. 002 Rw. 01 Caturtunggal,Sleman, Yogyakarta.2. 1 (satu) exemplar dokumen berupa :a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten SlemanNomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari 2018 sesuaidengan Nomor Objek Pajak 34.04.070.001.005.00910 atasnama Wajib LIE FONG MON, Letak Objek Pajak di Jl.Kaliurang Rt.

GandekanNo. 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:a. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah KabupatenSleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20Pebruari 2018 sesuai dengan Nomor Objek Pajak34.04.070.001.005.00920 atas nama Wajib LIE FONGMOW, Letak Objek Pajak di JI. Kaliurang Rt. OOO Rw. 00,alamat Wajib Pajak di JI.

GandekanNo. 9 Rt. 004 Rw. 91 Ngupasan, Yogyakkarta.3. 1 (satu) exemplar dokumen berupa:a.c.11 (satu) lembar asli Surat Keterangan NJOP dari BadanKeuangan dan Aset Daerah Pemerintah KabupatenSleman Nomor: 973/ /NJOP/2018, tanggal 20 Pebruari2018 sesual dengan Nomor Objek Pajak34.04.070.001.005.00920 atas nama Wajib LIE FONGMOW, Letak Objek Pajak di Jl. Kaliurang Rt. 000 Rw. 00,alamat Wajib Pajak di Jl.