untuk sebagian;--------------------------------

tahun 2006 dengan alasan akan membangun rumah tingkatTergugat kemudian menutup akses jalan Penggugat menuju jalan AMDBahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat dengan ditutupnyaakses jalan yang menghubungkan rumah Penggugat dengan jalan AMDWosi kemudian dilaporkan Penggugat keBahwa kemudian BPN mempertemukan Penggugat dan Tergugat yanghasilnya kemudian terjadi kesepakatan bahwa Penggugat akan membayarakses jalan tersebut kepada Tergugat dengan harga permeternya sesuaiNilai Jual Obyek Pajak (NJOP

JUGIN;00 222 n nonce nn nncenebahwa tanah seluas 14 x 2 m (28 m2) yang menjadi akses jalanPenggugat satusatunya menuju JILAMD Wosi selanjutnya mohon disebutobyeksengketa: 22222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa harga obyek sengketa yang dibayar Penggugat kepada Tergugatadalah sebesar Rp3.584.000,00 dengan perincian harga NJOP yangberlaku saat itu di jalan AMD Wosi adalah Rp128.000,00 / meter x 28 m2;Bahwa selepas Penggugat membayar obyek sengketa kepada Tergugatkemudian Penggugat membagun pondasi

Bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibayar Penggugat kepada Tergugatsebesar Rp3.584.000,00 dengan perincian harga NJOP yang berlaku saatitu di Jalan AMD Wosi adalah Rp128.000,00 /meter x luas obyek sengketa28 M? pada tanggal 23 November4.

Apakah perbuatan Penggugat pada tanggal 23 November 2006 telahmembayar obyek sengketa kepada Tergugat sebesar Rp3.584.000,00dengan perincian harga NJOP yang berlaku saat itu di jalan AMD Wosiadalah Rp128.000,00 /meter x luas obyek sengketa 28 m2 pada tanggal 23November 2016 sah menurut hukum ataukah tidak;2.

, namun Tergugatmengakui menerima uang sebesar Rp3.584.000,00 (tiga juta lima ratus delapanpuluh empat ribu rupiah) dengan perincian harga NJOP yang berlaku saat itu dijalan AMD Wosi adalah Rp128.000,00 /meter x luas obyek sengketa 28 M?

alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp 680.983.600,00; dengan perincian sebagai berikut: Objek Pajak Luas (M2) Kelas NJOP

Per M2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 2482.170.08 200 140 340503.800.08Bangunan 0 0 0 0NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 401808.800.0"NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000NJOP untuk perhitungan PBB 00.0"NIKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% 340.491.800.000 *719.720.0 Halaman 5 dari 7 halaman.

Kab.Probolinggo yangmenerangkan jika berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 pasal 32 ayat 1 disebutkan uang jasa honorarium PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal sebesar Rp.312.000 (tiga ratus duabelas ribu rupiah) per akta dengan cara penghitungan uang jasa PPATSyaitu 1 % dari total NJOP

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 pasal 32 ayat 1 disebutkan uang jasa honorarium PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal sebesar Rp.312.000 (tiga ratus duabelas ribu rupiah) per akta dengan cara penghitungan uang jasa PPATSPutusan No: 103/Pid.B/2019/PN.Krs Hal 5yaitu 1 % dari total NJOP

Besuk Kab.Proboolinggo persil D.053, kelasO82 luas 650 m2 total NJOP Rp.31.200.000,Bahwa honor PPATS dari objek yang diajukan oleh terdakwa senialai1% dari total NJOP yaitu 1% dari Rp, 31.200.000, yaitu Rp. 312.000,Bahwa Desa Alaskandang pernah mengajukan akta hibah terakhir padabulan Mei 2018 yang mengajukan ke Kecamatan adalah Mistajisedangkan terdakwa tidak pernah.Bahwa pembayaran honor pembuatan akta tanah di Kec.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun2016 pasal 32 ayat 1 disebutkan uang jasa honorarium PPAT dan PPATsementara termasuk uang jasa honorarium saksi tidak boleh melebihi 1 %(satu persen) dari harga transaksi yang tercantum di dalam akta,sedangkan dalam permasalahan ini seharusnya biaya yang dikeluarkandari saksi korban adalah maksimal sebesar Rp.312.000 (tiga ratus duabelas ribu rupiah) per akta dengan cara penghitungan uang jasa PPATSPutusan No: 103/Pid.B/2019/PN.Krs Hal 13yaitu 1 % dari total NJOP

Karyono tanah seluas 8.750 M2 dengan nilaiJual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 48.000,00 / m2 atautotal senilai Rp 420.000.000.

(FOTOCOPYLEGALISIR) 24Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor :593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25 Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor :593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 diKelurahan Nyatnyono. .FOTOCOPY LEGALISIR) Hal. 18 dari 45 hal.Put. Pid No.17/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg 26Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .

(FOTOCOPY LEGALISIR) 28Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorS.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal InformasiNJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. ..FOTOCOPYLEGALISIR) 29Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor$.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di Kp.

(Foto copy Legalisir).29.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorS.1765/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalinformasi NJOP Tahun 2006 di Kp,Sendang Rejo KelurahanNyatnyono (Foto copy Legalisir).30.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorLS.1889/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di Jl.Pring Gading KelurahanKalongan.

Pid No.17/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg29.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorS.1765/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalinformasi NJOP Tahun 2006 di Kp,Sendang RejoKelurahan Nyatnyono (Foto copy Legalisir).30.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorLS.1889/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di JI.Pring Gading KelurahanKalongan. (Asli).31.Foto copy KTP A.n.JOKO MARGITO.SH ;32.

Penggugat hanya menerima photo copy saja ;Bahwa setelah Penggugat mempelajari isi perjanjian ini, ternyataPenggugat merasa di rugikan dengan perjanjian jual beli tersebut ;Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena jual beli tersebut tidak sesuaidengan NJOP atau harga pasar di JI Bangka ;Dimana Penggugat mengetahui dari orang lain, bahwa harga pasaran diwilayah JI bangka adalah sekitar 5.000.000, per meter (Terlampir buktiP3) ;Bahwa oleh karena itu Penggugat, meminta kepada Tergugat untukmembatalkan

BuktiP3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pokok Bumi DanBangunan Perdesaan Dan Peertkotaan Tahun 2014 YangMenyatakan Bahwa NJOP Atau Harga Pasaran DiJl.Bangka Jakarta Selatan Adalah Sekitar Rp.5.000.000, (lima juta Rupiah) (Sesuai dengan aslinya)4. BuktiP4 : Buku Bank Mndiri Sebagai Bukti Transfer Bahwa TergugatSelaku Membayar Diatas Tanggal 20 an Setiap Bulannya(sesuai dengan aslinya) ;5.

60.000.000.00, (enam puluh juta rupiah) dengan cara mencicil sebesarRp.1.000.000.00, (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan Tergugat sudahmembayar uang muka sebesar Rp. 5.000.000.00, (lima juta rupiah) ;Bahwa pada saat dilakukan penandatangan perjanjian jual beli saksitidak ikut menyaksikan ;Bahwa setahu saksi pada waktu perjanjian ditanda tangani Penggugattidak dalam tekanan dan paksaan karena perjanjian itu dilakukan dirumahPenggugat dan saksikan ketua RT.Bahwa saksi tidak tahu berapa harga NJOP

Bahwa saksi tidak tahu berapa harga NJOP tanah di Jalan Bangka, dantidak tahu berapa harga pasaran tanah sekarang, karena saksi tidaktinggal di Jalan Bangka ; Bahwa harga rumah yang dijual Penggugat kepada Tergugat adalahwajar karena di jual buat keluarga ;Menimbang, bahwa dari keterangan yang diajukan Tergugat danPenggugat terjadi/terdapat perbedaan keterangan sepanjang mengenaikeadaan/kondisi perilaku dari Penggugat, saksi yang yang diajukan Penggugatmenerangkan kondisi kejiwaan Penggugat labil

maka harga rumah dan tanah yangdijual Penggugat adalah seharga 60 M2 X (dikali) Rp. 1.862.000.00, jumlah Rp.111.720.000.00, (seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). danberdasarkan praktek jual beli yang terjadi di tengah masyarakat bahwa hargapasar selalu diatas harga NJOP, sehingga apabila mengikuti mekanisme hargapasar bahwa harga tanah diatas harga NJOP. dan dihubungkan denganketerangan saksi Armi yang menerangkan harga pasaran tanah Mampang,sebesar Rp. 3.000.000.00, (tiga juta

Pelawankepada Terlawan I, bahwa sangat Jjelas terlihat kKesewenangwenangan Terlawan dalam hal penentuan limit lelang, karena jika melihat nilai limit lelang adalah Rp.152.000.000 (seratus lima puluh dua juta rupiah) maka harga tanah Objeksengketa tersebut 1 (Satu) meter hanya dihargai Rp.19.500 (Sembilan belas ribulima ratus rupiah) permeter, di mana penilaian/taksiran harga pasaran Objekyang dijaminkan tersebut saat ini adalah Rp.100.000, per meter sehingga sesuaiharga pasaran dan sesuai dengan NJOP

, harga tanah di sekitaran ObyekJaminan, sehinga taksiran harga obyek Jaminan adalah Rp. 100.000, Per meterX 7.649 M2. total harga dari Objek sengketa adalah senilai Rp. 764,900.000(tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), sehinggatindakan Terlawan yang menentukan harga limit lelang jauh dibawah nilai hargapasaran dan NJOP. adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikankepentingan Pelawan, karena berdasarkan prinsip yang berlaku dalam Aspraisal(penilaian) tidaklah mungkin

Wildan Suyuthi Musthofa, SH dalam hal 398 : penentuan harga limitlelang mempertimbangkan harga NJOP (PBB) digabungkan dengan hargapasaran dibagi menjadi 2 (dua) dibuat sebagai stadart harga limit lelang, namunHalaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 123/Pdt.Bth/2018/PN Jmrsebaliknya yang dilakukan oleh Terlawan adalah menentukan harga limit lelangserendahrendahnya jauh dari harga dasar apalagi dari harga pasar, denganmembuat nilai transaksi (nilai limit) Rp. 152.000.000 (seratus lima puluh

Bahwa oleh karena Penetapan Lelang terhadap obyek Lelang tersebutpenentuan harga Limit Lelang tidak sesuai dengan harga pasaran dan NJOP,harga tanah di daerah obyek Lelang, sangat merugikan kepentingan hakPelawan dan tindakan Terlawan dan Terlawan Il, adalah merupakan perbuatanmelawan hukum, sehingga patut jika Lelang pada tanggal 23 Oktober 2018,terhadap obyek Lelang adalah batal demi hukum, dan secara Mutatis Terlawan Ill,selalu Pemenang adalah Lelang atas obyek Lelang sebagaimana di maksudadalah

Menyatakan bahwa Limit Lelang atas obyek jaminan yaitu Objek sengketa,sesuai dengan harga pasaran dan nilai NJOP.

Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP ) harga pasar,dan Kondisi lahan.Bahwa saksi Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan saksi Dra.Suryatati A. Manan ( Walikota Tanjungpinang ) Drs. H. Wan Samsi.

Sekretaris daerah Kota Tanjungpinangmengirimkan surat Nomor : 590/ADMPUM/577 tanggal 25 September 2009tentang Informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor PelayananPajak Pratama Tanjungpinang, lalu.

SusTipikor/2015/PT.PBRsebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi danterendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : N LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendahO (Rp ) (RP )1 Pulau Biram dewa Eks 48.000 27.000Istana kota Piring.2. Bukit kursi PPenyengat 14.000. 3.5003. Simpang jln. Raya 48.000. 14.000.Senggarang sai Ladi4. Jalan Raya Tanjung Uban. 64.000. 36.000.5. Jalan Srikaton Batu 12 64.000. 48.000.

Penetapan harga mempedomani Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) harga pasar,dan Kondisi lahan.Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTipikor/2015/PT.PBRBahwa saksi Drs. Deddy Chandra. MM bersamasama dengan saksi Dra.Suryatati A. Manan (Walikota Tanjungpinang) Drs. H. Wan Samsi. Mm, Drs.

Klasifikasi dan besarnya NJOPsebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjungpinang, NJOP bumi tertinggi danHalaman 19 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.SusTipikor/2015/PT.PBRterendah dari Objek Pajak sekitar lahan/lokasi pengadaan tanah Pemerintah KotaTanjungpinang adalah sebagai berikut : N LOKASI NJOP tertinggi NJOP terendahO (Rp ) (RP )1.

Putusan Nomor 289/B/PK/PJK/2014antara nilai NJOP dari PBB dan nilai pasar wajar , yang mana hal ini tidaksesuai dengan yang di atur dalam KMK No.251/KMK.03/2002.b.

Putusan Nomor 289/B/PK/PJK/2014Bahwa pendekatan yang digunakan oleh Terbanding yang menggunakannilai yang tertinggi antara NJOP dengan nilai pasar untuk mendapatkan nilaiwajar adalah tidak berdasar. Ketentuan penggunaan nilai terbesar antara nilaiNJOP dengan nilai penjualan hanya dikenal/ terdapat dalam perhitungan PPh5% atas penjualan tanah dan bangunan.

Dalam kenyataannya, NJOP tidak selalu merepresentasikan harga pasarwajar, banyak kasus nilai NJOP terlalu tinggi dari harga pasar wajar.Seharusnya Kantor Pajak menggunakan nilai harga pasar ratarata (bukan dari1 transaksi) yang benarbenar terjadi di lapangan sebagai dasar koreksi bukanberdasarkan NJOP;Bahwa dari uraian diatas, jelas dapat disimpulkan sebagai berikut:Bahwa Konsep dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berbeda dengankonsep Pajak Penghasilan atas Pengalihan Tanah dan Bangunan (PPhTB);Bahwa

Namun bukan berarti apabila adahubungan istimewa harus dikoreksi, dan mengenai ketidakwajaran harga untukpenjualan tanah dan bangunan tidak dikaitkan dengan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP);Halaman 7 dari 26 halaman.

PenentuanHarga Pasar Wajar untuk tanah dan bangunan dalam konsep UndangundangPPN tidak dikaitkan dengan NJOP, sehingga jika tidak dikatakan dalamUndangundang PPN, jangan dianalogikan dengan Undangundang yang lain.Setiap Undangundang memiliki karakteristik masing masing;Asas KeadilanBahwa Pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam halpemungutan pajak.

Terlawan IV (empat) a quo;Bahwa lelang yang telah dilaksanakan berdasarkan Grosse Risalah LelangNomor 327/2010 tertanggal 29 April 2010 atas obyek sengketa adalahselain cacat hukum dan tidak sah, juga merupakan perbuatan melawanhukum hukum, disebabkan harga pasaran obyek sengketa adalah tidakkurang dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) akantetapi dilelang dengan harga hanya sebesar Rp100.100.000,00 (seratus jutaseratus ribu rupiah) dimana lelang tersebut jauh di bawah Nilai NJOP

Lelang yang dilaksanakan harganya jauh di bawah NJOP.Bahwa Judex Facti tidak pernah memberi pertimbangan hukumsebagaimana mestinya, yang mana lelang yang telah dilaksanakanhanya senilai Rp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah)sehingga jauh nilainya di bawah NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sesuaibukti dari Pelawan/sekarang sebagai Pemohon Kasasi yang ditandaidengan Bukti PX, dikarenakan lelang yang dilaksanakan adalahdengan nilai di bawah NJOP maka lelang tersebut secara hukum adalahtidak

/Pdt.G/2012/PN.Sby, antara Lie Martha Yuanitamelawan Njo Hendry Saputra Dkk, yang mana dalam perkara ini majelishakim dalam pertimbangannya menyatakan lelang tersebut tidak sahdisebabkan nilai Lelang yang dilaksanakan dibawah harga pasar,sedangkan di dalam perkara antara Pemohon Kasasi melawan ParaTermohon Kasasi, Lelang yang telah dilakukan oleh Termohon KasasiIl dan dimenangkan oleh Termohon Kasasi Ill nilainya hanyaRp100.100.000,00 (seratus juta seratus ribu rupiah ) saja, jauh di bawahnilai NJOP

Bahwa selain itu TERGUGAT III telah melakukan pengisian data yangtidak benar dalam pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (BPHTB) terhadap ke3 objek bidang tanah berikut Bangunandiatasnya, dimana TERGUGAT III telah menghapus Aslinya baik Luas &NJOP PBB/M? dan menyebutkan dan mengisi nilai lebih kecil dari nilaiObjek yang di Lelang dengan luas 2.490 M* dan NJOP PBB/M? ditulissebesar Rp. 614.000, (enam ratus empat belas ribu rupiah) sehinggadikolom Luas x NJOP PBB/M?

sesuai Surat PemberitahuanPajak Terhutang atas nama Kusyadi (Alm) dengan nilai jual NJOP sebesarRp. 8.825.570.000, (delapan milyar delapan ratus dua puluh lima juta limaratus tujuh puluh ribu rupiah), namun justru Para TERGUGAT I, Il & Illtelah melelang dibawah harga NJOP, sedang TERGUGAT IV Dengandemikian, maka TERGUGAT I!

Bahwa dalam Lelang tersebut harga jual terhadap ke3 Objek berikutbangunan telah ditetapbkan oleh TERGUGAT dengan harga sebesarRp3.850.000.000, (tiga miliar delapan ratus lima juta rupiah), bahwaharga yang dijual oleh TERGUGAT tersebut merupakan hargadibawa NJOP (angka 3 halaman 4 Gugatan).b.

perbedaan antara harga lelang utang ditentukan olehappraisal atau dengan harga NJOP.

Apraisal melihat pada fakta yang adaterhadap objek yang bersangkutan, NJOP berdasarkan nilai jual objek,harusnya nilai appraisal dengan nilai NJOP tidak jauh beda walaupundasar penetapannya akan berbeda tetapi wajar ada beda tetapi tidak jauhbeda antara nilai yang ditetapkan oleh appraisal dengan nilai NJOP;Bahwa dilihat dari perbedaan Rp. 3.850.000.000, (tiga milyar delapanratus liman juta rupiah) ke Rp. 8.825.570.000, (delapan milyar delapanratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu

;Bahwa mengenai pembayaran/penyetoran PPH 5% sejumlahRp 4.137.111.000, , adalah benar; walaupun Nilai Pengalihanriil atas harta Debitur Pailit tersebut hanyalah sebesar Rp25.000.000.000, (dua puluh lima milyar rupiah),sebagaimana tercantum di dalam Akta Jual Beli No.105/2010,PPAT Sakti Lo, SH, tertanggal 21 April 2010;Bahwa besaran PPH 5 % sejumlah Rp 4.137.111.000,tersebut di atas yang harus dibayar/disetorkan ke KasNegara tersebut, didapatkan dari 5 % x NJOP sebagai dasarpengenaan PBB pada saat

dilakukannya transaksi jual beli dihadapan PPAT (atau setidak tidaknya dari NJOP tahunterakhir/terhutang); jadi bukan dari Nilai Pengalihan riilHal. 31 dari 26 hal.

Pemohon PeninjauanKembali) ;Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakniberapapun Nilai Pengalihan objek pajak tersebut, apabilakurang dari NJOP yang ditetapkan, maka PPH yang harusdibayar/disetorkan ke Kas Negara adalah tetap 5 %dari NJOP(mohon lihat Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 71Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanPemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang pembayaran pajakpenghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ataubangunan) ;Pasal 4 ayat 3 tersebut menentukan

: Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah NilaiJual Objek Pajak (NJOP) menurut Surat Pemberitahuan PajakTerhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutanatau. dalam hal Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangtermaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak(NJOP) menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahunpajak sebelumnya;Sesuai dengan peraturan itulah, maka PemohonPeninjauan Kembali telah membayar/menyetor PPH sebesar 5%dihitung dari NJOP = yang ditetapkan

Aplus Pacific (pihak pembeli),oleh karena Nilai Pengalihan riil nya kurang dari NJOP yangditetapkan di dalam Surat Pemberitahuan Pajak TerhutangPajak Bumi dan Bangunan;Bahwa dari bukti bukti yang dilampirkan (diantaranyasurat Surat penawaran dari calon pembeli lainnya tidak adasatupun yang mengajukan penawaran yang mendekati angka Rp82.000.000.000, ) jelas terbukti bahwa harga jual belli(Nilai Pengalihan) riil atas harta Debitur Pailit adalahHal. 32 dari 26 hal. Put.

Gugatan Penggugat Error In Persona;1.Bahwa dalam kesepakatan lisan tanggal 13 Januari 2012 antaraPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II telah menyepakati bahwauang muka (down payment) sebesar 50% (lima puluh persen) dari totalharga tanah yaitu Rp637.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh jutalima ratus ribu rupiah) yang harus diberikan Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat II sebelum surat keterangan NJOP selesai;Bahwa ternyata Penggugat tidak mau membayarkan uang muka (downpayment) sebesar

Semenjakitulah jual beli tanah ini menjadi mandek,Bahwa kemudian Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat DalamRekonvensi sampaikan kepada Pak Sutanto (Ketua RT. 02, RW. 06,Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan) bahwa NJOP telah selesaiagar Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dapatmembayar pelunasan uang dari harga tanah tersebut, tapi juga tidakditanggapi oleh Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi:Bahwa Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi benarbenar kecewa

T.IIl.3 tidak ada yang membuktikan bahwa uangRp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut bukan uangmuka, dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa uang muka tersebutadalah 50% (lima puluh persen) dari harga jual tanah, sedangkan dariketerangan saksi Tergugat dan II yaitu Saksi Tibrani dan Saksi FajrianiAnanda menerangkan bahwa pembicaraannya yaitu dari cerita Ibu Sofiabahwa DP dibayar 50% (lima puluh persen) sebelum NJOP selesai dan50% (lima puluh persen) nya setelah NJOP selesai;Menimbang

= 1.275.000.000,00) yaitu sebesarRp637.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus riburupiah) yang harus diterima Pemohon Kasasi dan Il sebelumpembuatan NJOP dan sisanya 50% (lima puluh persen) lagi diterimasetelah NJOP selesai:Bahwa andaipun uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima jutarupiah) yang diterima Pemohon Kasasi tersebut yang semula sebagaiHalaman 35 dari 517 hal.Put.

Nomor 173 K/Pdt/2016Termohon Kasasi adalah pihak yang terutang harus melakukan sesuatuprestasi dan atau memberikan sesuatu kepada Pemohon Kasasi dan II(kreditor) sejumlah uang sebesar 50% (lima puluh persen) dari total nilaiharga jual tanah yang disepakati yaitu sebesar Rp637.500.000,00 (enamratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang mukasebelum pembuatan surat keterangan NJOP dan 50% (lima puluhpersen) sisanya dibayar setelanh surat keterangan NJOP selesai,sedangkan Termohon

Nomor 2425 K/Pdt/2015Rekomendasi Atas Pemohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang TanahHak Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah Eks Kota Proja Milik/Dikuasasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 5 persen(lima persen) dari NJOP;c. Biaya Perpanjangan HGB di atas HPL PT Jakarta Industrial EstatePulogadung (JIEP) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 13 Tahun2003 tentang Perpanjangan SHGB di atas HPL di kawasan IndustriPulogadung hanya sebesar 3 persen (tiga persen) dari NJOP;d.

Biaya Perpanjangan HGB di atas HPL PT Pembangunan Jaya Ancolberdasarkan Keputusan Direksi Nomor 1831/DIRPJA/X/2005 tentangPersyaratan dan Tata Cara Permohonan Pengalihan dan Perpanjanganjin/Hak Membangun di Kawasan Ancol hanya sebesar 1,5 persen 2persen (satu koma lima persen sampai dua persen) dari NJOP;e.

Biaya Perpanjangan HGB di atas HPL PT Surabaya Industrial EstateRungkut (SIER) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SKD/B.14/XII/2007, tanggal 20 Desember 2007 Perihal Uang PemasukanPerpanjangan HGB hanya sebesar 3 persen (tiga persen) dari NJOP;f.

Ahli Arie Sukanti Hutagalung, di persidangan perkara a quo di bawahsumpah menerangkan seharusnya Biaya Perpanjangan PPTI tidakboleh lebih besar dari PNBP negara yang telah ditetapkan, yaitu 2 %o(dua per mil) dari NJOP;c.

SHGB di atas HPL di kawasan IndustriPulogadung hanya sebesar 3 persen (tiga persen) dari NJOP;.

Sek I/35/14/Pem Gambar Situasi Dinas Tata Kota Kadya Dati II Semarang igl. 24111979 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170426.03.2 Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang dimiliki olehHalaman 5 Putusan Nomor 364/Pdt/2020/PT SmgPENGGUGAT (EDHI SETIAWAN)yaitu sejak tanggal 14091993sebagaimana dengan Akta Pelepasan Hak Tanah dengan GantiRugi Akta No. 28 tgl. 14091993 Notaris Roekiyanto, S.H. seluas+1200 m? dari RACHMAD JAYA.

Dilengkapi dengan SuratSurat: Bukti Tanda Terima Pelunasan yang ditandatangani oleh BpRachmad Jayatgl. 2881993 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170027.03.3 Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang dimiliki olehPENGGUGAT (EDHI SETIAWAN) yaitu sejak tanggal 24011994sebagaimana dengan Akta Pelepasan Hak Tanah dengan GantiRugi Akta No. 35 tgl. 24011994 Notaris Roekiyanto, S.H. seluas+455 m* dari SUGIYANTO.

O6081990 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Penguasaan diAtas Tanah Negara yang DISAHKAN oleh Kepala KelurahanKarang Kempel dan DIKETAHUI oleh Camat Semarang Selatantgl. 06081990 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170506.0Halaman 7 Putusan Nomor 364/Pdt/2020/PT Smg3.63.7Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang dimiliki oleh TEGUHSETIAWAN yaitu sejak tanggal 06081990 sebagaimana denganSurat Pernyataan Melepaskan Tanah Garapan Penguasaan di atasTanah Negara, seluas + 1029 m* dari DJASMAN yang

O6081990 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Penguasaan diAtas Tanah Negara yang DISAHKAN oleh Kepala KelurahanKarang Kempel dan DIKETAHUI oleh Camat Semarang Selatantgl. 06081990 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.0170488.0Bahwa DOKUMEN PENGUASAAN TANAH yang dimiliki oleh TEGUHSETIAWAN yaitu sejak tanggal 13071990 sebagaimana dengansurat Pernyataan Melepaskan Tanah Garapan Penguasaan di atasTanah Negara, seluas + 540 m?

dari ALAM yang telahDISAHKAN oleh PPAT Camat Semarang Selatan dan DISAKSIKANKepala Kelurahan Karang Kempel dengan dilengkapi suratsuratlain yaitu : Surat Pernyataan Penguasaan oleh Alam atas Tanah Negarayang DIKETAHUI oleh Kepala Kelurahan Karang Kempel tgl. 29031991 Surat Keterangan Penguasaan Tanah Garapan Penguasaan diAtasTanah Negara yang DISAHKAN oleh Kepala Kelurahan KarangKempel dan DIKETAHUI oleh Camat Semarang Selatan tgl. 29031991 Telah ada PBB dengan NJOP 33.74.030.005.017.0164.04.

Bahwa isi keberatan yang disampaikan pemohon, yang memintaagar termohon membayar ganti kerugian tanah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) x luas tanah milik pemohon yangterkena proyek irigasi 1.075 meter persegi = Rp. 1.075.000.000,(satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) menurut Kami mengadangada karena besaran nilai ganti rugi yang diinginkan Pemohontidak berdasarkan harga pasar tanah dan NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) setempat.

Layak tidaknya suatu penggantian kerugian umumnya didasarkanpada harga pasaran di sekitar lokasi tanah tersebut, diimbangidengan nilai NJOP tahun sebelumnya pada tanah dimaksud,sehingga dalam hal adanya keberatan seperti saat ini, untukpenilaiannya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.Bahwa pengadaan tanah untuk Pembangunan Irigasi di KabupatenHulu Sungai Selatan akan terasa asas kemanfaatannyasebagaimana amanat Pasal 3 UU 2/2012 yang berbunyiPengadaan Tanah untuk

Nomor 411/BA.63.06/IX/2016,hari Jum,at tanggal 23 September 2016 (T.I.6); Photo Copy Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 414tahun 2014, tanggal 25 Nopember 2014, tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2014tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak SebagaiDasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor PedesaanDan Perkotaan Dan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan TerndahKabupaten Hulu Sungai Selatan (T.1.7); Photo Copy Klasifikasi Dan Besarnya NJOP

Saksi mengetahui tentang Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah di desa Karasikan yang berdasarkan SK Bupati HuluSungai Selatan per meter persegi adalah Rp64.000,00 (enam puluhempat ribu rupiah). NJOP ini masih mengacu pada NJOP padatahun 2015.Bahwa biasanya NJOP untuk menentukan pajak tanah sehinggaNJOP lebih rendah dari harga Pasar. NJOP tersebut ditetapkandemikian agar tidak menjadi beban masyarakat terhadap pembayaran PBB.

Jika NJOP dinaikan akan berpengaruh terhadapPBB dan akan mendapat gejolak dari masyarakat. NJOP yangditetapkan merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Menjualtanah harus berdasarkan NJOP tetapi hanya sebagai patokan sajayang berlaku adalah berdasarkan harga pasar. Bahwa Kepala BPN adalah Panitia Pengadaan Tanah. BerdasarkanSK Kepala BPN Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi bertugasmelakukan pengkuran terhadap lahan yang terkena dampak Irigasidalam Proyek Irigasi di Desa Karasikan.

(FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei2006 perihal Harga NJOP.(ASLD Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. (FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihalPermintaan Harga Jual Umum.

(FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang RejoKelurahan Nyatnyono.

(Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1765/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal informasi NJOP Tahun 2006 diKp,Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono (Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor LS.1889/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 diJl.Pring Gading Kelurahan Kalongan.

(Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB UngaranNomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12Juni 2006 perihal informasi NJOP Tahun 2006 diHal. 29 dari 60 hal. Put. No. 1612 K/Pid.Sus/201430Kampung Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono(Foto copy Legalisir).30 Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB UngaranNomor : LS.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 diJalanPring Gading Kelurahan Kalongan.

Tahun 2006 di KelurahanNyatnyono (Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal informasi NJOP Tahun 2006 diKp,Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono (Foto copy Legalisir).Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : LS.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl.PringGading Kelurahan Kalongan (Asli).Foto copy KTP A.n.JOKO MARGITO.SHSurat Perjanjian Damai PT.Handayani Membangun dengan

Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 27.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 30.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading Kelurahan Kalongan. (ASLI) 31. Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH. 32. Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n. Kepala Desa dan Masyarakat. 33. Surat Kuasa dari PT. Handayani kepada LSM MAPAN. 34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola. 35.

Karyono tanah seluas 8.750 M2 dengan nilai JualObjek Pajak (NJOP) sebesar Rp 48.000,00 / m2 atau total senilai Rp420.000.000..Permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Terdakwa Karyono dikuasakan kepada Notaris Wahyu Wibawa,SH alamat Jalan Gatot Subroto nomor 14Ungaran Kabupaten Semarang melalui Surat nomor 39/SK/PPAT/VI/2003tanggal 2 Juni 2003 untuk mengurus sertifkat ke Kantor Pertanahan KabupatenSemarang.

(FOTOCOPY LEGALISIR)Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI)Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono..(FOTOCOPY LEGALISIR)Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006perihal Permintaan Harga Jual Umum. .

(FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425 tanggal15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI)Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525 tanggal7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono.(FOTOCOPY LEGALISIR)Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihalPermintaan Harga Jual Umum. .

) sebagai patokan yangsignifkan, dimana berdasar pengetahuan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yangdisepakati dalam musyawarah besarnya Nilai Jual jual Objek Pajak (NJOP) padasaat ini adalah sebesar Rp.64.000,00 (enam puluh empatribu rupiah ) ; Menimbang, berttk tolak pada uraian di atas, maka besarnya uangpengganti yang akan dijauhkan kepada Terdakwa, adalah besarnya uang yangsecara nyata diperoleh Terdakwa dibagi dengan harga NJOP pada tempus delikti,dan hasil yang diperoleh berupa meter persegi

(FOTOCOPY LEGALISIR) Sertifikat Hak Pakai No. 34 terletak di Desa Kalongan KecamatanUngaran Timur Kabupaten semarang (ASLI).Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 304 di Desa Kalongan KecamatanUngaran Timur Kabupaten semarang. .FOTOCOPY LEGALISIR) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/425tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor : 593/525tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 di Kelurahan Nyatnyono.

Uraian Jumlah (Rp)1 Bumi (Tubuh Bumi) 3.728.202.941.0002 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 3.728.202.941.0003 NJOP TKP 04 NJOP untuk penghitungan PBB 3.728.202.941.0005 NJKP (40% x 4) 1.491.281.176.4006 Pajak Bumi dan Bangunan terutang (0,5% x 5 ) 7.456.405.882 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Januari 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor: 593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP (Asli).25. Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor: 593/425 tanggal 7 Juni 2006 perihal permintaan harga jual umum (Foto copy Legalisir).26. Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum, ( Foto copy Legalisir ) .27.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor :S.1785 /WPJ .10 /KB. 03/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal informasi NJOP Tahun 2006 di Kelurahan Nyatnyono .(Foto copy Legalisir).29. Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor S.1765/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal informasi NJOP Tahun 2006 di Kp,Sendang Rejo Kelurahan Nyatnyono (Foto copy Legalisir).30.

Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor LS.1889/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihal Informasi NJOP Tahun 2006 di Jl.Pring Gading Kelurahan Kalongan. (Asli).31. Foto copy KTP A.n.JOKO MARGITO.SH ;32. Surat Perjanjian Damai PT.Handayani Membangun dengan LSM MAPAN a.n.l Kepala Desa dan Masyarakat.33. Surat Kuasa dari PT,Handayani kepada LSM MAPAN.34. Bukti-bukti pengeluaran dari pihak Desa selama 3 (tiga) tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola.35.

Karyono tanah seluas 8.750 M2 dengannilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 48.000,00 / m2atau total senilai Rp 420.000.000..Permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Karyonodikuasakan kepada Notaris Wahyu Wibawa,SH alamat JalanGatot Subroto nomor 14 Ungaran Kabupaten Semarangmelalui Surat nomor 39/SK/PPAT/VI/2003 tanggal 2 Juni 2003untuk mengurus sertifikat ke Kantor Pertanahan KabupatenSemarang ;Atas permohonan Karyono melalui Notaris Wahyu Wibawa,SHtersebut M THORIQ, SH,S.Sos,Sp,N,M Kn, M

(FOTOCOPYLEGALISIR) 24Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor :593/425 tanggal 15 Mei 2006 perihal Harga NJOP.(ASLI) 25 Surat Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah Nomor :593/525 tanggal 7 Juni 2006 perihal Harga NJOP 2006 diKelurahan Nyatnyono. (FOTOCOPY LEGALISIR) Hal. 18 dari 45 hal.Put. Pid No.17/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg 26Surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April2006 perihal Permintaan Harga Jual Umum. .

(FOTOCOPYLEGALISIR) 29Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor$.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di Kp. Sendang Rejo KelurahanNyatnyono. .(FOTOCOPY LEGALISIR) 30Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor :$.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di JI. Pring Gading KelurahanKalongan. (ASLI 31 Foto Copy KTP a.n. JOKO MARGITO, SH.32) Surat Perjanjian Damai PT. Handayani Membangun dengan LSMMAPAN a.n.

(Foto copy Legaiisir).29.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorS.1765/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalinformasi NJOP Tahun 2006 di Kp,Sendang Rejo KelurahanNyatnyono (Foto copy Legalisir).30.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorLS.1889/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di Jl.Pring Gading KelurahanKalongan. (Asli).31.Foto copy KTP A.n.JOKO MARGITO.SH32.Surat Perjanjian Damai PT.Handayani Membangun dengan LSMMAPAN a.n.

Pid No.17/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg29.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorS.1765/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalinformasi NJOP Tahun 2006 di Kp,Sendang RejoKelurahan Nyatnyono (Foto copy Legalisir).30.Surat Kepala Kantor Pelayanan PBB Ungaran NomorLS.1889/WPJ .10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006 perihalInformasi NJOP Tahun 2006 di JI.Pring Gading KelurahanKalongan.

berdasarkan NJOP Perkebunan Nusantara tahun 2020 dantanaman adalah sebesar Rp1.896.000.000,00 (satu miliar delapan ratussembilan belas juta rupiah);Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian lainnya yang dapatdinilai adalah sebesar Rp140.520.392,00 (seratus empat puluh juta limaratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberianHalaman 2 dari 8 hal. Put.

Nomor 1396 K/Pdt/2021Penilai Publik dari Kementerian Keuangan,; Bahwa berdasarkan perbandingan hasil penilaian kedua lembaga penilai yangresmi tersebut, maka Majelis Kasasi menilai bahwa penentuan harga yangtelah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai KJPP Dasaat, Yudistira & Rekanyang ditunjuk oleh Termohon menggunakan metode nilai penggantian wajarterbukti telah menetapkan harga tanah tersebut dibawah harga NJOP, olehkarena itu Majelis Kasasi akan memperbaiki jumlah ganti rugi tersebut denganmengabulkan

Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian atas tanahseluas 170.000 m2 berdasarkan NJOP Perkebunan Nusantara tahun2020 dan tanaman adalah sebesar Rp1.896.000.000,(satu miliarHalaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1396 K/Pdt/2021delapan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);3. Menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian lainnya yangdapat dinilai adalan sebesar Rp140.520.392,(seratus empat puluh jutalima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);4.