Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-10-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 216-K/PM.II-09/AD/X/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 — TERDAKWA D
43 — 25
43 — 25
umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidakternyata bahwa belum mampudikawinYang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku sudahmengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan iniTerdakwa mengetahui bahwa seorang wanita umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwabelum mampu kawin.Yang dimaksud dengan umurnya belum lima belas tahunadalah seorang belum mencapai umur lima belas tahunsejak tanggal kelahirannya berdasarkan akta kelahirandari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilYang
Register : 09-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 38/G/2019/PTUN.KDI Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
FIRMAN TALENGKO, SH
Tergugat:
Bupati Bombana
172 — 101
FIRMAN TALENGKO, SH
Tergugat:
Bupati Bombana
172 — 101
292 22 20 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn eeeTujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dankoordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakanhukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yangtelah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan
Register : 23-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 15 Juni 2015 — SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYO
86 — 85
86 — 85
Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKEDUAw Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah
Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.ATAUKETIGA w Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat(Kesbanglinmas) Pemerintah
ATAUKEEMPATHalaman 37 dari 115Putusan No. 46/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDGw Bahwa terdakwa SETIYOSO SUBARKAH, ST Bin KADIYOselakuPegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubid Tata Ruang danLingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Bogoryang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor :821.12.4539 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012, bersamasama dengansaksi TOTO SUPRIYADI bin AJID KASAN selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Bahwa benar Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Petikan Keputusan WalikotaBogor Nomor: 821.12.45105 tahun 2007 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil, semuladitempatkan di Kantor Bappeda Kota Bogor dan kemudian beralihtugas di Kantor Kominfo Kota Bogor, dan terakhir di Kantor BadanPengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor;15. Bahwa benar, jumlah uang yang diminta oleh saksi IR.
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
wajib memberi nafkah selama istri menjalanimasa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan nusyuwz ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti PenggugatRekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi wajibmemberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensimenyatakan tidak sanggup mebayar nafkah iddah, dengan menunjuk padakemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 96/pid/2012/PT.Sultra Tanggal 5 Desember 2012 — - HUSNIATIN als HUSNI binti MUH. AMIN.L
77 — 27
77 — 27
tidak memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; 7777Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdakwa yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 4(empat) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-11-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 229/Pid.B/2018/PN Bit Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
120 — 86
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
120 — 86
Dan saat itu terlebin dahulu dilakukan pemberkatan nikaholeh pastor dan setelah itu barulah dicatat oleh petugas pencatatan sipilyang datang saat itu, dan pencatatan sipil dilakukan di gereja itu jugasesaat setelah pemberkatan nikah dilakukan.Bahwa pada tahun 2013 atau tahun 2014 saat orang tua MEI datang keBitung dan mengatakan pada saksi bahwa MEI sebelumnya sudahmemiliki Suami dan telah menikah secara adat dengan suaminya tersebutnamun saat itu orang tuanya belum mengatakan nama dari suami MEI
Register : 06-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2013 Tanggal 13 Mei 2013 — GUBERNUR JAMBI VS SUMPENO, SE., MM
123 — 722 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 722 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatutindak pidana yang telah yang ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskanoleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungan denganberat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya;11Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atauapakah akan diberhentikan dengan hormat
Register : 25-03-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 18-07-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 38/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 4 Juli 2013 — Ir. SYLVIRA ANANDA, M.Sc;GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
61 — 43
61 — 43
Bahwa penegakan norma hukum mengenai Pegawai Negeri Sipilyang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atauyang ada hubungannya dengan jabatan ini dengan tindakan berupaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil,adalah mengacu kepada penjelasan Badan Kepegawaian Nasional(BKN ) yang telah beberapa kali memberikan pendapatnya dalambentuk surat maupun fatwa hukum sebagai berikut7.1 Surat Nomor 188/KR.V.25/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009yang intinya menyatakan antara
Register : 02-11-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 43/G/2011/PTUN-PTK Tanggal 22 Maret 2012 — JAILANI, SH.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43 Pontianak
MELAWAN
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di jalan Ahmad Yani Pontianak
249 — 91
249 — 91
Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum = SebagaiPenggugat:Bahwa Keputusan a quo yang dijadikam obyek gugatan Penggugat dalamlampirannya terdapat namanama sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantann Barat. Fakta hukumnya 3 orang tersebut yang mengajukangugatan hanya sebanyak 1 orang, berarti terdapat 2 orang yang tercantum dalamlampiran keputusan a quo tidak mengajukan gugatan.
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 126/G/2018/PTUN.MDN Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
101 — 39
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
101 — 39
ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara PemberhentianHalaman 33 Put.126/G/2018/PTUNMdnkarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
88 — 53
88 — 53
Juliver Girsang, SH yang padapokoknya menerangkan bahwa syarat ljasah ditanda sahkan harusdicantumkan dalam syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, namunsesuai pembuktian Tergugat tidak terdapat pencantuman syarat tanda sahljasah bagi ljasah Lokal, hal tersebut adalah kekurangan ketelitian dariPanitia penyelenggara dalam seleksiCalon Pegawai Negeri Sipul tingkatdaerah tidak dapat serta merta menjadi kekurang telitian dari bawahanTergugat sebab Pantia penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 11-05-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2015/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Mei 2015 — PARNINGOTAN HAMONANGAN PANGARIBUAN, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
115 — 66
115 — 66
ParningotanHamonangan Pangaribuan S.H; KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/UP.92/2010tanggal 23 Februari 2010 berupa Pemberhentian dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada Sdr.
Register : 21-08-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PATI Nomor 1988/Pdt.G/2019/PA.Pt Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 0
18 — 0
. , tanggal 15 Agustus 2019 . sebagaimana bukti P3. hal iniMajelis Hakim menilai gugatan Pengguat sudah sejalan dengan bunyi Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan atas PeraturanPemerinta Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri Sipil yang intinya berbunyi : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajidb memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahuludari Pejabat
Putus : 07-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 K/TUN/2015 Tanggal 7 April 2015 — ELISABETH SUSANA SIAHAINENIA VS KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA
75 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa telah terang dan jelas dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin yang berbunyi : "Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman Disiplin Berat dapat menaaiukan BandingAdministratif....". sangat terang dan jelas bahwa PP No. 53 Tahun 2010Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 50 K/TUN/2015tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak mengharuskan untuk meiakukanBanding Administratif, sebab bunyi anak kalimat dari Pasal 34 ayat 2 jo Pasal38 ayat 1 dan 2 Peraturan
Register : 14-07-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PA BANTUL Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Btl Tanggal 12 Januari 2017 — PENGGUGAT, TERGUGAT
39 — 7
39 — 7
dicatat dalamberita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkatcukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yangmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 748/Pdt.G/2016/PA.Btl.Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-07-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN JOMBANG Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Jbg Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
TEDHY WIDODO,SH
Terdakwa:
THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN
49 — 6
TEDHY WIDODO,SH
Terdakwa:
THIO ORTEGA SETIAWAN BIN RUDI SETIAWAN
49 — 6
Jombang, pada saat Terdakwa sedang sendiri, akan mengantarmadu dan shabu ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang kemudian Terdakwa ketahui adalah berasal dari Ditresnarkoba Polda Jatimdengan dilengkapi Surat Perintah Tugas lengkap;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan KeteranganTerdakwa di persidangan bahwa setelah melakukan penggeledahan badan / rumahdan tempat tertutup lainnya, petugas menemukan barang bukti di saku sweeterbagian depan yang Terdakwa
Putus : 15-12-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 23/PID.SUS/2015/PT.MTR Tanggal 15 Desember 2015 — HASNUL HASAN
90 — 33
90 — 33
Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 28Pebruari 1990, LALU SAHNUN YADI dan Kamarudin (penuntutannya diajukansecara terpisah), dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangannyamemaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar bagi dirinya sendiri,namun perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan karenakehendak terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi Sahwan, A.Ma.Pd selaku pegawai negeri sipilyang
Register : 07-01-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan MS BIREUEN Nomor 12/Pdt.G/2016/MS.BIR Tanggal 25 Mei 2016 — Penggugat
Vs
Tergugat
22 — 10
22 — 10
Oleh karenanyadengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,maka Mahkamah Syariyah Bireuen berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
Register : 22-02-2012 — Putus : 25-07-2012 — Upload : 26-01-2013
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 40/Pdt.G/2012/MS.Bna Tanggal 25 Juli 2012 — Pemohon Termohon
49 — 14
49 — 14
Putusan No. 40/Pdt.G/2012/MSBna22Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak berwenang dan tidak terikatdengan tuntutan gaji tersebut adalah alasan yang tidak berdasarkanhukum karena aturan tersebut berlaku dan mengikat bagi setiaporang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan MahkamahSyar'iyah wajib hukumnya melaksanakan aturan tersebut yangmerupakan aturan pelaksana jika seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin menceraikan istrinya dan Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama menetapkan apa saja yang menjadi kewajibandan
Register : 20-03-2015 — Putus : 30-07-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 60/G/2015/PTUN.JKT Tanggal 30 Juli 2015 — Drs. R. AGUS ILHAM SUDRAJAT, M.Pd;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
71 — 45
71 — 45
Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor21 Tahun 2014 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun bagi Pejabat Fungsional(PP Nomor 21 Tahun 2014); c. Pasal 20 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (PP Nomor 39Teahun O00 ), aeseseceseee emcees eee nema een eauameteEN2.