Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 20/G/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2015 — BAMBANG MARDI SUSILO, S.H.; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
68 — 43
  • :M.HH.KP.0603154 , tanggal 09 Juni 2014.Padahal sebagaimana kita ketahui bersama didalam ketentuan yang diaturdidalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 53 TAHUN 2010, TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPILyang berhak menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Sdr.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1312/Pid.Sus/2020/PN Mdn
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RAMBOO LOLY SINURAT, S.H
Terdakwa:
FERA FERI
41 — 5
  • Medan Maimun Kota Medan, persisnya dipersimpanganjalan umum tersebut, oleh 5 (lima) orang lakilaki yang berpakaian sipilyang Saksi ketahui merupakan Polisi dimana Saksi ditangkap bersamadengan abang ipar Saksi yang bernama Terdakwa FERA FERI, dimanaabang ipar Saksi tersebut membawa kotak kardus yang menurutpengakuan Terdakwa merupakan paket berisikan sepatu dan baju;Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Minggu tanggal 26Januari 2020, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi menemui Terdakwa untukHal 15
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 31-10-2019 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2672/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 20 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 14
  • Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis lebihdahulu dari Pejabat.14..3. Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 48/SE/1990 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi PNS, BAB II Nomor: 1. PegawaiHal. 4 dari 35 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus HAM
Putus : 25-01-2007 — Upload : 02-02-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1K/PID.HAM.AD.HOC/2006
Tanggal 25 Januari 2007 — Jaksa / Penuntut Umum Ad Hoc pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia BRIGJEN POL. Drs. JOHNY WAINAL USMAN
991 — 3862 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempunyaikekuasaan untuk mengendalikan kawahannya secara efektif, namun dalampelaksanaan operasi pengejaran dan penyekatan terhadap orangorang yangdiduga sebagai pelaku penyerangan Mapolsek Abepura, Terdakwa tidakmelakukan pengendalian terhadap bawahannya, yaitu Anggota Satuan BrimobPolda Irian Jaya / Papua yang dipimpin oleh Bripbka Hans Fairnap, Bripka ZawalHalim, lptu Suryo Sudarmadi dan Brigpol John Fredrik Kamodi, sehingga terjadipenganiayaan terhadap beberapa kelompok atau perkumpulan penduduk sipilyang
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Khusus
Register : 21-05-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 24-08-2018
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Gst
Tanggal 8 Juni 2018 — Pemohon:
Boiolifu Gowasa
Termohon:
Pemerintah RI Cq.Kapolri, Kapda Sumut, Kapolres Nisel
42 — 11
  • Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipilyang dalam ini memberi kuasa kepada Aldika Wau, S.H., M.H. advokat/pengacara / legal konsultan di kantor hokum ATJ Law & Associates, beralamatdi JI Jend Sudirman Kelurahan Pasar Teluk Dalam berdasarkan surat kuasakhusus Nomor 028/SK/KHATJ LAW/V/2018 tanggal 04 Mei 2018. Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;MELAWANPemerintah Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq.Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq.
Pengadilan PA UNAAHA Perdata Agama
Register : 13-11-2017 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0265/Pdt.G/2017/PA.Una
Tanggal 3 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 18
  • hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa terhadap surat Izin untuk melakukan Perceraian yang didalilkan olehTermohon diajukan dan Pemohon dan dipandang cacat juridis karena tidakmemiliki nomor majelis mempertimbangkan pengajuan izin tanpa nomor olehPemohon adalah saat permohonan didaftarkan dan kemudian dalampersidangan Pemohon telah mengajukan asli surat izin dimaksud dengannomor tanggal yang oleh majelis hakim dipandang telahmemenuhi syarat administrasi pengajuan cerai bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Register : 09-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 02/AC/G.TUN/2012/PTUN.MDO
Tanggal 20 Februari 2012 — Penggugat: Marlin S Lamato. Tergugat: Bupati Boalemo.
109 — 57
  • alasan berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 09-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-04-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 02/G/2012/PTUN.Mdo
Tanggal 20 Februari 2012 — Penggugat:
MARLIN S. LAMATO
Tergugat:
BUPATI BOALEMO
127 — 56
  • berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar Peraturan17Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang
Pengadilan PA LABUHAN BACAN Perdata Agama
Register : 26-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Lbh
Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 13
  • Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapatditerima;Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Lbh.Halaman 20 dari 37 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku PegawalNegeri Sipil telah memperoleh
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 29-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 222-K/PM.III-12/AD/XI/2018
Tanggal 24 Januari 2019 — Oditur:
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Sugeng Widodo
78 — 34
  • Majelis Hakim telah menelitinyaHal 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 222K/PM.III12/AL/X1/2018dan Foto copy Kartu Keluarga tersebut merupakansusunan keluarga Terdakwa yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang ditanda tangani oleh Medi Yulianto, M.Si.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Agama Perceraian
Putus : 17-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Sim
Tanggal 17 Juni 2016 — Drs ZANNAS MALAU LAWAN RISNAWATY PURBA
63 — 8
  • sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA KAYU AGUNG Perdata Agama
Register : 18-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.Kag
Tanggal 15 Juni 2015 — Penggugat vs Tergugat
31 — 27
  • Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jikasuami berada dalam kesusahan dan kemiskinan.Menimbang, bahwa untuk dapat menilai kKemampuan Tergugatuntuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilai berdasarkankemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan gaji bruto perbulan sebesar Rp. 2.490.300, (vide bukti PR.3),dan dari pendapatan tersebut Tergugat memiliki
    Pada gilirannyadiharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatanbesar bagi jaminan perlindungan hakhak anak yang secara faktualseringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menilai kemampuanTergugat untuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilaiberdasarkan kemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan
    liar) tanpa izinTergugat sebagai isteri sebagaimana petunjuk Pasal tersebut, danTergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan bahwa ia telahmendapatkan surat izin perceraian dari Bupati Ogan Ilir, majelis hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kinerja PNS, Pemerintahtelah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA KENDARI Perdata Agama Perceraian
Register : 16-11-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PA KENDARI Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Kdi
Tanggal 13 Maret 2017 — PENGGUGAT X TERGUGAT
22 — 16
  • merusak barang dalam rumah, selanjutnya Tergugat tidakmenginginkan perceraian;Menimbang, bahwa terlepas gugatan Penggugat disanggah/dibantah olehTergugat, Penggugat telah membuktikan dalildalil gugatannya dengan alat buktisurat (bukti P.1 s/d. bukti P.5) dan 2 (dua) orang saksi, masingmasing :Nurdianti binti Muhammad Ing, (saksi 1) dan Sadam bin Tega (saksi 2);....Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KARPEG/Kartu Pegawai Tergugat)adalah membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TAHUNA Perdata
Register : 13-12-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN TAHUNA Nomor 234/Pdt.P/2018/PN Thn
Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon:
TONAO PETRUS JANGKOBUS
189 — 54
  • membuat catatan pada Register Akta catatan sipil dan KutipanAkta catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu tentang pencatatan pengesahanperkawinan orang tua Pemohon tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka3 permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipilpada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KepulauanSangihe untuk melakukan pencatatan perkawinan orang tua Pemohon tersebutpada buku Register Akta catatan sipil dan menerbitkan Kutipan Akta catatan sipilyang
Pengadilan PT AMBON Perdata Tanah
Putus : 23-07-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PT AMBON Nomor 31/PDT/2014/PT. AMB
Tanggal 23 Juli 2014 — PASKALIS TURUTUBUN VS DIANA EFRASI SIPAHELUT/H; DONALD TITA; ANTONIUS SKLIRESSY; JERRY SILETY; FERDINAND TITA ( MANTAN KEPALA DESA RUMAH TIGA )
58 — 24
  • Tergugat II sulit memberikanjawaban yang benar dan pasti ada atas pokok perkara.GUGATAN REKONVENSI1Bahwa kebijakan Penggugat menarik Tergugat I ke dalam perkara ini tanpaalasan yang benar menurut hukum dapat menimbulkan kerugian bagiTergugat I, Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi dan denganmengacu pada hukum acara perdata, Tergugat I ditetapkan sebagaiPenggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai TergugatRekonvensi.2 Bahwa berkenaan Penggugat Rekonvensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 116/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat:
MUSLIMIN GUNTUR, SKM
Tergugat:
BUPATI LUWU TIMUR
131 — 60
  • Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Edaran Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor: 880/3713/SJ, tanggal 10 Mei2019, Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan;4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-08-2014 — Putus : 26-11-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 179/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 26 Nopember 2014 — SAMUEL PURBA, S.H.,M.Hum;MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
71 — 175
  • yang disampaikan kepada Penggugatuntuk diperiksa dan/atau dimintai keterangan sehubungan dengandiperolehnya data baru terkait membagikan uang pungutan sisa kegiatanorientasi CPNS dan terbukti telah menerima uang sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) namun dikembalikan setelah hal tersebut diketahuiWakil Menteri Hukum dan HAM sehingga penjatuhan hukuman disiplinterhadap Penggugat telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 19-02-2009 — Putus : 15-06-2009 — Upload : 19-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 27/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 15 Juni 2009 — Andi Ghallicha Rossa Makkawaru;Menteri Dalam Negeri RI
62 — 99
  • Berdasarkanketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa dalampenjatuhan disiplin terhadap setiap Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan' pelanggaran disiplin, wajibdilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pejabat yangberwenang menghukum sebelum kepada Pegawai Negeri Sipiltersebut dijatuhkan hukuman. Adanya kata wajib, berartiapabila seorang Pegawai Negeri Sipil yang disangkamelakukan pelanggaran disiplin, harus diperiksa dahulubaru dapat dijatuhi hukuman disiplin.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 25-04-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2013
Tanggal 25 April 2013 — WALIKOTA SURABAYA VS SISMINARDI, S.H, DK
138 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • namun hukuman yang dijatuhkan/diputuskan oleh hakim terhadapjenis tindak pidana itu dapat dibedabeda sehubungan dengan berat ringannyatindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan.Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai NegeriSipil yang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atautidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat,haruslah dipertimbangkan factorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2012 — Putus : 27-07-2012 — Upload : 15-07-2013
Putusan PN TERNATE Nomor 03/PID.TIPIKOR/2012/PN.TTE
Tanggal 27 Juli 2012 — NOVAL
75 — 46
  • Menyatakan Barang bukti berupa :1 1(satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus pembayaran gajifiktif pada Kantor Kecamatan Kota Ternate Selatan Tahun 2010.571(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Ternate Nomor :823.2/SK/2840/2010 Tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Wali Kota Nomor : 821.2/SK/4587/2007 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dilegalisir.1(satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Wali