Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungBahwa, Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19BKPPD/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanpada tanggal 31 #Desember 2018, atas nama IWANISWANDI/Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara

UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara RepublikIndonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan UndangUndang ini ;Bahwa berdasarkan aturan dari Pasal 87 ayat 4 huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipilyang

setingkat lebih rendah,pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat danpembebasan dari jabatan dilakukan;Bahwa sudah pasti menurut Hukum Penjatuhan SanksiPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai negeri Sipil Tidak Tepat Dan MerupakanPerbuatan SewenangWenang;Bahwa berdasarkan uraian Pasal di atas mengenaiPelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yangdinyatakan melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Secara adat Batak Ellys InnovaTambunan yang dijemput ke rumah orangtuanya di Medan dan EllysInnova Tambunan tidak menurut/tunduk kepada Penggugat sejakNovember 2007 dan pada tanggal 5 Juni 2009 serta Ellys InnovaTambunan telah melahirkan seorang anak tanpa hubungan suami istridengan Penggugat (anak haram) sehingga sesuai hukum adat Batakharus diceraikan atau sudah dianggap bercerai.Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan nafkahiddah yang jumlahnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, PenggugatRekonpensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut:eSBahwa, Tergugat Rekonpensi adalah ayah

Bahwa benar Terdakwa telah3 (tiga) kali melakukanpenyalah guna Narkotika jenisabu yang pertama jyaitupada saat Terdakwa masihberdinas di Yonif131/Brsbersama Serda Opik (saat iniTerdakwa tidak mengetahuiSerda Opik berdinas dimana)kemudian yang keduakalinya pada bulan Maret2012 dilakukan di TerminalAur = Kuning BukittinggiSumbar, Sabu tersebutTerdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dariSerda Opik bernama Sdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/005/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/067/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Muliati.4.

(ExAeque Et Bono)Menimbang, terlebih dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sengketakepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipildiselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaianadalah khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diatuhi hukuman disiplinpemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara a contrario bagi Pegawai Negeri Sipilyang

M.PAN/8/2002; dan(iii) Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tidak pernah memilih untukberalih ke dalam jabatan fungsinal sebagaimana ditentukan pada Bagian IX,Angka 9.4. butir 9.4.2, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan FungsionalPengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.Padahal salah satu syarat untuk diberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil darijabatan struktural adalah keharusan adanya alasan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

pejabat yang berwenangmenghukum dalam penjatuhan hukuman disiplin tetap mengacu padaketentuan Displin Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman disiplin dalam keputusanTergugat/Termohon Kasasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;Tergugat/Termohon Kasasi seharusnya menyatakan kualifikasi perobuatanpelanggaran disiplin olen Penggugat sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Ml, PAL PRES PSUL ANSI) (SIS TIN mm re1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor TengahUtara Nomor : Up.823.1.2.3/129/2001 tanggal 31 Desember 2001dengan NIP awal No. 620030072, Golongan/Ruang Gaji PenataHalaman 4 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGMuda (Ill/a) dan ditempatkan pada Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten TTU. 22 222222 n nn nnn nnn nnn nnn nnnBahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai NegeriSipil

.; 2) Apabila Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan bekerja menyetujui, maka Pejabat PembinaKepegawaian tersebut membuat surat pernyataanpersetujuan;Surat pernyataan persetujuan tersebut dibuat rangkap 2 (dua) dandisampaikana) Pejabat Pembinaan Kepegawaian Instansi yang membutuhkan ; dan ;b) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; 3)4)a)b)1)2)5)a)b)Cc)6)7)Berdasarkan penyataan persetujuan tersebut, maka Pejabat PembinaKepegawaian yang membutuhkan, menyampaikan

Bahwa setelah selesai sholat Ashar, Saksi mendengar adakeributan diluar masjid sehingga Saksi keluar dan berdiri didepan pintuutama masjid, kemudian Saksi melihat seseorang yang berpakaian sipilyang sebelumnya bergabung dengan kerumunan anggota TNI AU yangberpakaian loreng mendatangi Sdr.

Perjanjian Kredit :024876/PNO01/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang direalisasikan pada tanggal yangsama sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT BankPerkreditan Rakyat Delta Artha dengan menggunakan datadata pegawai negeri sipilyang dipalsukan, seolaholah pemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benarbenar Pegawai Negeri/guru di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan TanggulanginSidOarjo ;Bahwa datadata permohonan kredit yang diajukan kepada PT Bank PerkreditanRakyat

Perjanjian Kredit :024876/PNO01/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 yang direalisasikan pada tanggal yangsama sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PT BankPerkreditan Rakyat Delta Artha dengan menggunakan datadata pegawai negeri sipilyang dipalsukan, seolaholah pemohon kredit/calon debitur tersebut adalah benarbenar Pegawai Negeri/guru di wilayah UPTD Cabang Dinas Pendidikan TanggulanginSidoarjo ;Bahwa datadata permohonan kredit yang diajukan kepada PT Bank PerkreditanRakyat

fotokopi suratsurat bermeterai cukup yang telah diteliti serta disesuaikan dengan Asli maupunHalaman 59 dari 98 halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.JPRfotokopinya dan diberi tanda T1 sampai dengan T9, dengan perincian sebagaiberikut :Bukti T.1Bukti T.2Bukti T.3: Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Sengketa yaitu tindakpidana korupsi yang sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetapmenjadi hapus, Oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugatmelanggar Pasal 77 Undangundang No. 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, tidak cukup berdasar dan sepatutnya dalil tersebut ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat jugamendalilkan bahwa dalam keputusan objek sengketa pada DIKTUM KESATUmenyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa mekanisme pemberhentian tidak dengan hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil diatur dengan menggunakan ketentuan Peraturanperundangundangan yang berlaku karena Peraturan yang lama tidak dapatditerapkan kembali prosedurnya yang telah terlampaui;Halaman 89dari109halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN JPR.Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana yang ada hubungannya dengan jabatan (vide surat T1) dan Surat BadanKepegawaian

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan NomorHalaman 17 Putusan Nomor : 172/G/2019/PTUNMDN.9.10.11.153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan

tanggal 1Maret 2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait PengawasanDan Pengendalian Kepegawaian;Adanya surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.2630/V.555/99 tanggal 17 April 2018 perihal KoordinasiBersamaTerkait + Pengawasan dan PengendalianKepegawaian;Adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal iniPegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidanatanpa perlu memperhatikan batasan hukuman penjara baik itu batasan hukumanminimal atau batasan hukuman maksimal dan persyaratan tersebut bukandigunakan untuk diterbitkan surat keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat karena hukuman disiplin;Menimbang, bahwa untuk mengakomordir terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

persoalan hukumnya adalah apakah Pejabat Yang Berwenang dalam halini Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke telah mengajukan pengusulanpemberhentian Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalamhal ini Tergugat;;Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa awal mulanya adanya SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

halmana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 denganmasa kerja golongan (MKG) maksimal (32 tahun), dan gaji bersin yang diterimaadalah Rp 4.719.500,00, sehingga terdapat selisih/pengurangan potongansebesar Rp 243.900 (4,91%);Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan perhitungan pengurangan/potongan tersebut di atas, untuk menentukan kepangkatan Pemohon dalamkurun waktu antara tahun 2004 sampai 2018, berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 99 Tahun tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilyang