Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M.VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M.VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan

/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Pmscampur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RINo. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggunganUU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertiandan kepastian penggunaan ketentuan tersebut.

rugi selisih kurs yangdilakukan Terbanding belum meliputi semua transaksi yang terkaitdengan valuta asing, sedang hasil penghitungan selisin kurs yangdilakukan oleh Pemohon Banding sudah dilakukan dengan benar dansudah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik PriceWaterhouse Cooper yang tertuang dalam Laporan Audit, dengandemikian maka koreksi rugi selisin kurs sebesar Rp. 701.748.273, untukTahun Pajak 2006 tidak dapat dipertahankan;"Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/20132

35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1374/WPUJ.19/2014tanggal 27 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/217/IX/2013 tanggal 02September 20133) Fotokopi SKPKN PPn BM Masa Pajak Juni 2012 Nomor00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 20132

Dankonsekuensi hukumnya, transaksi jual beli saham tersebut Bataldemi hukumPDR/TDK bersedia menyerahkan dan mengembalikan sahamsahammilik PTDR/PPDK sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.PTDR/PPDK mengakui dalam gugatannya butir 5, PDR/TDK telahmelakukan pembayaran awal kepada Para Penggugat sebanyak duakali, yaitu:1) Rp. 50.000,000, pada tanggal 16 3uli 20132) Rp. 200.000.000, pada tanggal 17 Juli 2013Dikarenakan perjanjian jual beli saham tersebut batal demi hukummaka PDR/TDK menuntut PTDR

No. 1687 K /Pid.Sus/ 20132)Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPPLS Bantuan Sosial, denganmencantumkan rekening pemohon khususnya untuk pengajuan di atasRp.5.000.000.

No. 1687 K /Pid.Sus/ 20132) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud padaayat (1) huruf b terdiri dari :a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuankegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksanakegiatan, rincian pembiayaan dan jadual kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompokmasyarakat dibubuhi cap dan susunan pengurus / kelompok;b.

No. 1687 K /Pid.Sus/ 20132) Kepala SOPD / Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud padaayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksudpada Pasal 17;3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukankepada Pengguna Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran;4) Formatformat yang berhubungan dengan rekomendasi, tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Walikota ini.Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor : 107 tahun 2010 menyatakan:1

1.1)Untuk sewa menyewa lahan pada tahun 2012 dan 2013,PENGGUGAT membayar denda sebesar Rp. 10.680.228, (SepuluhJuta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh DelapanRupiah) sudah termasuk PPN 10% sebagaimana dimaksud NotaPenerimaan Perum Perindo Cabang Belawan No. 000215 tertanggal08 Juni 2015, dengan rincian sebagai berikut : Denda tahun 20122% X Rp. 18.671.728, X 19 DIN... 2. cece ee eee e eee eee RPL7.095.257,PPN 10% Rp. 709.526.JUMLAH Rp. 7.804.782, Denda tahun 20132% x Rp. 18.671.728

Denda tahun 20132% xX Rp. 18.935.875, X 7 DIN... eect eee eee2.651.023,PPN10% #=Rp. 265.102,JUMLAH Rp. 2.916.125,TOTAL Rp. 10.831.321,7.915.196,Rp.2.2) Untuk sewa menyewa lahan pada tahun 2014 terhitung sejak 01 Januari2014 s.d. 31 Desember 2014, PENGGUGAT membayar sewa tanahsebesar Rp. 67.496.038, (Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus SembilanPuluh Enam Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) sudah termasuk PPN 10%Halaman 15dari 114 Putusan Nomor 108/Pdt/2020/PT MDNsebagaimana dimaksud Nota Penerimaan Perum

3.1)3.2)Untuk sewa menyewa lahan pada tahun 2012 dan 2013, PENGGUGATmembayar denda sebesar Rp. 910.196, (Sembilan Ratus Sepuluh RibuSeratu Sembilan Puluh Enam Rupiah) sudah termasuk PPN 10%sebagaimana dimaksud Nota Penerimaan Perum Perindo CabangBelawan No. 000219 tertanggal 08 Juni 2015, dengan rincian sebagaiberikut : Denda tahun 20122% X Rp. 1.591.250, x 19 DIN ...... 2... eee eee RD.604.675,PPN 10% Rp. 60.468,JUMLAH Rp. 665.143, Denda tahun 20132% X Rp. 1.591.250, xX 7 DIN ... 2... eee eee eee

terhadap terdakwa YULIETTY RAJAGUKGUK BINTIPAHALA RAJAGUKGUK, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan. dan membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,(sepuluhmilyar),apa bila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan.3 Menyatakan Barang bukti berupa :1 1 (satu) lembar asli formulir pengaduan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank BTPNtertanggal 29 April 20132

Cikidang Sukabumi, dan pembelian lahantersebut baru di cicil sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 08Januari 2013 sebesar Rp. 37.950.000, (tiga puluh tujuh jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 07Pebruari 2013 sebesar 37.952.500, (tiga puluh tujuh jutasembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :1 1 (satu) lembar asli formulir pengaduan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank BTPNtertanggal 29 April 20132

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Termohon

Putusan Nomor 435 K/TUN/20132.Timur, Provinsi Daerah Tingkat , Kalimantan Tengah, yang diterbitkanoleh Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;Penjelasan pada point 1.2.: Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : ApabilaTergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danberkedudukan tidak dalam satu) daerah hukumpengadilan,gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat

Putusan Nomor 219 /B/PK/PJK/20132)Tergugat untuk mempertimbangkan permohonan Penggugat danmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan DJP danmempertimbangkan kembali permohonan Penggugat ataspenghapusan atau setidaknya pengurangan sanksi administrasitersebut.Dalam prakteknya, saat pemungutan sebagaimana diatur dalamPMK 11/2005 sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukanoleh PemungutSehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sungguh memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk bersedia

Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M.VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M.VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan

Timjas Deppengmilum.Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD.Tempat dan tgl lahir : Blitar 18 Desember 1977.Kewarganegaraan : Indonesia.Jenis kelamin : Lakilaki.Agama : Islam.Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggintung Kec.BogorSelatanKota BogorTerdakwa ditahan oleh :1 Dan Pusdikzi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2013 s.d tanggal 8Mei 2013 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor :Skep/23/IV/2013 tanggal 19 April 20132

jaminan konsumen/ Muhammad Hasbi Nasutionkepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TokAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 106/PMK.06/20132

DISC Training Level 1: 100 USD 445.00 USDIntroduction to Behavioral 44,500.00Analysis (3 ring BinderCourse) sMinimum kehilangan USDkeuntungan selama I (satu) 89,500.00tahuKehilangan keuntungan USDselama 8 (delapan) tahun 716,000.00sejak 2005 s/d 20132 Kerugian dari adanya materi Ciptaan yang diketahui karenapenerbitan dan/atau pencetakan buku Handbook of DISC AlatUkur Perilaku Kerja termasuk Materi Ciptaan yang dijual dan/atau dibagikan dalam pelatihan sejak tahun 2009 sampai saatINl ;Janis Materi

negara di bidang perdagangan, yang bersifat :Konkrit : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapatditentukan, yakni SuratSurat Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 717/MDAG/SD/4/2012 tanggal 27 April2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH &GADING dan Nomor : 716/MDAG/SD/4/2012 tanggal 27 April2012, yang ditandatangani oleh Direktur JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen atas namaMenteri Perdagangan (mandat) ;Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/20132

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.1V/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena

13 edit; 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama laporankeuangan selong pringgabyalotim Maret 13 edit;= 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama laporankeuangan selong pringgabyalotim Mei 13 edit;1 (satu) Zip folder dengan nama Lampiran2013115; 1 (satu) folder dengan nama rekening koran 2013 yangberisi: 1 (satu) file JPEG dengan nama bni bin april 1; 1 (satu) file JPEG dengan nama bni bln april 2; 1 (satu) file JPEG dengan nama BNI Bulan Mei 2013v 1 (satu) file JPEG dengan nama BNI Bulan Mei 20132

Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M.VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M.VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan

Bertentangan dengan Pasal 26 undangundang hak tanggungan no 4tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikutcampur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menteri kKeuangan RINo. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggunganUU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertiandan kepastian penggunaan ketentuan tersebut.