Ditemukan 4884 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Njop pbb
Register : 08-11-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 4 Nopember 2019 — .BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO 2.CLEMENTINE SRI SWASTI 3.DEWI YUSMINA 4.Dra. LOIDE SINAGA 5.MISTIANI SOEHARTO, dkk 6.IR. LINDA MULYANI 7.M. S. SAKLARICA MULWANTO 8.NURHAYATI 9.SYIRIAWATI 10.SUSI SUSANTI 11.TRIYANTI LITANINGSIH 12.ZULAIKHA WIRTADJAJA 13.ADJI D. SOENDJOTO, dkk 14.GDE JAYA USADHA 15.HESTHITOMO, dkk 16.ISSLAMET POERNOMO 17.KUSMANHADJI 18.ABDUL LATIF FAKIH MELAWAN 1.Sdr. Drs. Muchdan Bakrie 2.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO Gubernur Jawa Barat Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
4821210
  • dengan aslinya) ;Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2015 atas nama ZulaikhaR.Wirtadjaya Nomor SPPT (NOP) 32.78.002.002.013178.0 tanggal 20 Agustus2015, diberi tanda P.32.Xlle (Sesuai dengan aslinya) ;Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Tahun 2017 atas nama ZulaikhaR.Wirtadjaya Nomor SPPT (NOP) 32.78.002.002.013178.0 tanggal 23 Agustus2017, diberi tanda P.32.Xllf (sesuai dengan aslinya) ;Hal 67 dan 102 hal Putusan Nomor116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.Print Out NJOP
Register : 25-05-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 10 Oktober 2016 — OLIH DARMAWAN HATADJI bin IDJI HATADJI
16451
  • KotaBandung yang diwakili oleh : Dinas Perumahan, Bagian Hukum, DinasPendidikan, Dinas Bangunan, Dinas Tata Kota, Kecamatan Lengkong,Kelurahan Turangga, BPN Kota Bandung dengan pemilk tanah sesuaidengan risalah musyawarah ganti rugi tanah antara Pemerintah KotaBandung dengan pemilik tanah.Bahwa Pihak yang dilibatkan dalam penilaian tanah dan bangunanSMAN 22 Bandung yang akan dilakukan ganti rugi adalah :1.Dirjen Pajak Kota Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bandungsatu, yang mengeluarkan Surat Keterangan NJOP
Register : 11-04-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2014/PN. Jkt Sel.
Tanggal 9 Februari 2015 — 1. AGUS SUSANTO, 2. MARlA FRANSISKA KARTIKA. Lawan 1. LISA JULIANA TANJUNG. 2. MARINA SOEWANA, SH, 3. SASTRIANY JOSOPRAWIRO, SH, 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA MADYA JAKARTA SELATAN,
824645
  • Putusan Nomor 214/Padt.G/2014/PN.Jkt.SelBahwa saksi membenarkan photophoto pada saat diperlihatkandipersidangan rumah PARA PENGGUGAT di perumahan Alfa;Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2008 harga NJOP atas objektanah dan rumah di Perumahan Alfa;Bahwa saksi bertemu dengan Andi hanya berdua saja, awalnya tidaksengaja karena tujuannya hanya untuk prospek bisnis dengan Andi,awalnya tanah keluarga kemudian merembet menjelaskan perkara ini, danselanjutnya saksi dengan Andi pertemuannya di Mall;Menimbang
Register : 30-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
1961396
  • ,tidak terbit/dalam proses penerbitan/salah nama/salah lokasi/double dengan NJOP.;5. Surat Keterangan Riwayat Tanah, yang pada pokoknya berisi pernyataan dariTerdakwa H. Raba nur, S.Sos ( Perkaranya di ajukan secara tersendiri )bahwa orang yang tercantum namanya adalah benar pemilik tanah, yangmana surat pernyataan ini kadangkala di ketahui oleh Drs. HAA MACHMUDOSMAN, SH,MM,MBa selaku Kepala Kecamatan Mandai, dan kadangkala pula tidak menadatanganinya ;6.
Putus : 21-01-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 128/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Januari 2014 — ENDRA BUDI HARIANTO
7522
  • 60.326.895, 26972009 Rp 59.846.838, 26972010 Rp 64.734.937, 2685 65Pembayaran SPPTBahwa Jumlah SPPT PBB tersebut setiap tahunnyatarget dan jumlah SPPT dapat berbeda setiap tahunnyadikarenakan adanya pengajuan pembetulan, mutasi,keberatan ataupun mohon keringanan pajak atau kenaikannilai jual obyek pajak dari para wajib pajak ;Bahwa Wajib Pajak di Desa Sedayu banyak yang belummembayar terutama di Blok 4, 5,6, dan 7 Dusun Gerandan Dusun Sawahan dikarenakan keadaan tanahnya tidaksesuai dengan kelas ataupun NJOP
Register : 21-10-2013 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 169/Pdt.G/2013/PN.Dpk
Tanggal 24 September 2014 —
154104
  • Hal ini sesuai dengan ketentuanPasal 79 ayat (3), Pasal 80 ayat (2), dan Pasal 84 ayat (1) UndangundangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sertakententuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan MenteriDalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentangTahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan danPerkotaan sebagai Pajak Daerah yang mengatur sebagai berikut :Pasal 79 ayat (3)"Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud
Register : 05-06-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 67/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 2 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : KURSANI
Terbanding/Tergugat : CHEVRON INDONESIA
187154
  • Berdasarkan NJOP Tanah di lokasi tanah tersebut berada, per m?* (meterpersegi) = Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / m? (meter persegi)Jadi Penghitungannya,adalah :108.700 m?
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 19-10-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 2 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
INDAH PUTRI J BASRI, SH
Terdakwa:
GRANDY Alias TRI DIAN ANUGERAH
15489
  • Bahwa Mekanisme pengadaan lahan untuk pembangunan asramamahasiswa Bintuni tersebut yaitu Pemerintah daerah kab.Teluk Bintunimelalui Setda Kab.Teluk Bintuni tahun 2010 melakukan pembelian atastanah dari sdr.YACOB WATIMURY dan sdri.MARIA HATUMESENselaku pemilik tanah permintaan dari PASTOR LEWI IBORI danmahasiswa Bintuni yang ada diSorong yang kemudian dilakukanpembayaran dengan menggunakan anggaran dari Sub bagian tanahpada Bagian Pemerintahan Setda Kab.Teluk Bintuni tanpa melakukanproses penilaian NJOP
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 995/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMELDA, SH
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
23888
  • Triobharata Sejati, saat ituberdasarkan NJOP tahun 2005, harga tanahnya yaitu Rp. 9 Milyar, namunsaat itu tanahnya belum bebas karena masih sebagai jaminan di BankPikko; Bahwa dalam kasus ini saksi keberatan sebab saksi tidak lagi sebagaipemegang saham PT. Tribharata Sejati; Bahwa Terdakwa menjual aset PT.
Register : 12-03-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA CIMAHI Nomor 378/Pdt.G/2020/PA.Cmi
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22824
  • Cimahi.Mengginat tentang tanggal 11022020, dengan ini sebagai AhliWaris/ Tergugat, dimana bapak R Xxxxxxxxxxx SEBELUM MENINGGALDUNIA telah Mengajukan Gugatan dan yang selanjutnya Melaporkan YANGSEKARANG DI sebut Para Penggugat , maka dengan ini memohon UNTUKMENGAJUKAN JAWABAN DAN REKONPENSI ATAS GUGATAN YANGPARA PENGGUGAT AJUKAN;1)2)3)BAHWA BENAR DENGAN ADANYA PUTUSAN TERSEBU HINGGAEKSEKUSI LELANG TERJADI NAMUN TERASA JANGGAL KARENATENTANG HARGA SETELAH XXXXXXXXXXX HADIR HARGAMENJADI JATUH BUKAN DI ATAS NJOP
Register : 20-02-2014 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 252/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 26 Mei 2014 — DENI SANJAYA. NURAENI binti H. SUKARI Alias NURAINI. MARJANIH Bin H. SUKARI Alias MARYANI
250132
  • jadi totalnya Rp.250.000.000, (duaratuslima puluh juta rupiah) tetapi ternyata tidak selesai juga, akhirnya saksi lapor kePolda Metro Jaya ;Bahwa Pemerintah DKI itu pernah membuat peta pembebasan, Peta Pembebasanini dibuat oleh Negara dan Negara mengakui bahwa tanah itu adalah milik kamimakanya ganti ruginya kami yang menerima jadi tercatat secara resmi di BPNmaupun di Pemerintah ;Bahwa saksi tidak tahu harganya ketika Terdakwa Marjanih menjual tanah saksiyang diakui sebagai miliknya ;Bahwa nilai NJOP
    Putrabali dan Ibu Leni danBapak Mustakim dan mereka yang membayar dan sampai tahun 2014 sudahmembayar ;Bahwa mengenai NJOP atau Nomer Obyek Pajak, Nomer Obyek Pajak itu terbitnyaberdasarkan adanya Akte Jual Beli atau sudah menjadi Sertipikat baru terhadap haltersebut saksi pada saat menerimanya sudah ada Nomer Obyek Pajak, dan saksitidak mengetahui awal ceritanya ;Bahwa pada AJB saja bisa tidak diterbitkan Nomer Obyek Pajaknya atau harus adaSertipikat terlebih dahulu karena banyak persyaratan sesuai
    ;Bahwa yang saksi tidak tahu harga per meter tanah NJOP pada tahun 2010 diMarunda ;Bahwa harga total yang dibayarkan oleh Sudibyo kepada penjual Terdakwa Denidan Terdakwa Nuraeni secara detail saksi tidak mengikuti tetapi di Akte ini 140juta tetapi proses yang mereka lakukan itu saksi tidak ikuti ;Bahwa yang saksi ketahui tentang Akta No.8 tanggal 20 Agustus 2010 yangmemberikan kuasa Terdakwa Deni Sanjaya, Terdakwa Nuraeni mewakili Ahliwaris memberikan kuasa kepada saksi sendiri, Sudarno dan Stevanus
Register : 05-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 28-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1252 /PID.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Oktober 2013 —
14775
  • Ansyar Roem adalah statusnya sebagai pelajar dan menurut Saksi bisasaja orang tuanya yang membeli dan diatasnamakan anaknya yang masih berstatuspelajar.Bahwa benar, mengenai harga jual tanah dan rumah tersebut apakah sudah sesuaidengan harga pasaran umum dilingkungan Menteng, Jakarta Pusat, ataukah sudahsesuai dengan NJOP yang sebenarnya, untuk masalah itu Saksi tidak tahu, harenamengenai Nilai Harga Jual dan NJOPnya menjadi kewenangan para pihak, Notarisdan yang membuat NJOP.Bahwa benar, Saksi tidak
    Di Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 63, Menteng Jakarta Pusat.Bahwa benar, Akta Jual Beli tersebut dibuat pada hari Jumat tanggal 3 Juni2005 dengan Nomor 11/2005, yang bertanda tangan sebagai penjual adalhaSaksi sendiri, sedangkan sebagai pembelinya adalah Winda Arum Hapsarianak Terdakwa.Bahwa benar, didalam Akta Jual Beli Nomor 11/2005, harga rumah yangSaksi Jual tertulis Rp.4.992.346.000, (hampir 5 milyar rupiah) sesuai dengaharga tanah yang tercantum dalan NJOP daerah Menteng Jakarta Pusat tahun2005
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
9630
  • DS ( asli ).Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola Partisipatif Dinas PU:TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalam Kondisi TD NJOP 27April 2009.SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama.Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan danJaringan lrigasi TA. 2009 ( asli ).Daftar Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemeliharaan Jalan, Jembatan danJaringan lrigasi TA. 2008 ( asli ).Laporan Keuangan 2010 Dinas PU pertama.Laporan tentang pelaksanaan APBD semester
    DS (asili).Rekapitulasi Perhitungan Biaya Pelaksanaan Swakelola PartisipatifDinas PU : TD Jalan dan Jembatan, Kegiatan Rehab Jalan dalamKondisi TD NJOP 27 April 2009.SPJ 2010, REKON 2010, SPD APBD 2010 pertama.Halaman 265 dari 270Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiNomor : 66/ Pid. Sus. K/ 2012 / PN.
Register : 18-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 2/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 8 Juni 2016 — REGINA MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN 2. PT. SINAR SUKSES LESTARI
12780
  • Kepala Kelurahan;e Bahwa saksi menyatakan harga jual adalah diatas NJOP;e Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak lain;e Bahwa saksi menjelaskan jarak antara Kantor Kelurahan dengan obyeksengketa adalah 500 M;Halaman 127 dari 161 halaman, Putusan No. 02/G/2016/PTUNSRG128Bahwa saksi menyatakan pada saat jual beli, suratsuratnya diperlinatkanyaitu Girik 800 dan Girik 651;Bahwa saksi menyatakan yang punya girik adalah Tang Kun Yong;Bahwa saksi menyatakan luas tanah adalah 1,7 Ha;Bahwa saksi menyatakan
Putus : 20-06-2013 — Upload : 04-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 04/Pid.Tipikor /2013/PN.Smda
Tanggal 20 Juni 2013 — H. RAHMADI,SE.MM Bin KROMODIHARDJO
9215
  • Pakai dan Hak Pengelolaan.e Bahwa di wilayah Propinsi Kalimantan Timur tidakdikenal adanya Hak Ulayat.e Bahwa mekanisme yang harus dilakukan negara/pemerintah daerah dalam hal melakukan ganti rugiterhadap tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, HakGuna Usaha, Hak Pakai ataupun Hak Pengelolaanadalah dibentuk panitia pembebasan yang terdiri dariBadan Pertanahan Kabupaten, Camat, Lurah/KepalaDesa dan dari unsur Pemerintah Kabupaten.Y Jodi Bahwa dasar pemberian ganti rugi harus dilaksanakanberdasarkan NJOP
Putus : 29-04-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN TUBAN Nomor 36/Pdt.G/2013/PN.Tbn
Tanggal 29 April 2014 — LETKOL TNI AD Drg. ERI ISKANDAR (PURNAWIRAWAN TNI AD)
SRI WULAN
WIYATNI LIMANTARA
WINARMI LIMANTARA
HELENA WIDYANTI
VIVINA LIMANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN Cq. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN Cq. SEKOLAH SLTP NEGERI 6 TUBAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
13926
  • Peraturan Menteri NegaraAgraris/ kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1990, yaitu melaluiproses penetapan lokasi sebagai lokasi kepentingan umum untuk pendidikan dankepada bekas penegang hak diberi ganti rugi dengan cara musyawarah denganmemperhatikan NJOP dan melalui panitia pengadaan tanah untuk kepentinganumum ;Bahwa oleh Gubernur Jawa Timur disarankan agar masalah asset P3D Pemerintahkabupaten Tuban yang diperoleh karena Otonomi Daerah agar dicoret dan dihapus,karena dari sejak semula
Putus : 28-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN CIBINONG Nomor 615/Pid.B/2015/PN.Cbi
Tanggal 28 Juni 2016 — Pidana -H. Farid Muhidin, SH.
245114
  • observasike lapangan oleh semacam panitia ke lokasi;Bahwa selanjutnya setelah persyaratan cukup, dari Panitia yang diketuaikepala kantor, setelah melakukan penelitian kemudian membuat risalah,setelah mereka tanda tangan semua kemudian Saksi paraf, selanjutnyadiserahkan ke Kasi baru ke Kepala Kantor;Halaman 84 dari 154 Putusan Nomor 6 1 5/Pid.B/201 5/PN.Cbi12.Bahwa seingat Saksi pada waktu itu persyaratan yang ada di meja Saksiuntuk proses adalah Akta Pendirian Perusahaan, sertifikat asli, NPWP, SIUP,NJOP
Register : 25-08-2015 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 183/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 13 Januari 2016 — MUHAMMAD IRWAN, S.T;MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
133142
  • bulan Agustus yang akan datang agar mendaftarkan diri untukmendapatkan Rusunawa yang lokasinya dekat Kampung Melayu, apabila tidakmendaftarkan maka Rusunawa akan diberikan kepada warga yangmembutuhkan yaitu Bidara Cina, Bukti Duri, dll;Halaman 157 dari 174 halaman Putusan Nomor 172/G/2015/PTUN.JKT.Bahwa pada saat itu warga meminta penjelasan tentang ganti rugi, karena adapemberitahuan bahwa warga yang telah membayar PBB selama 5 (lima) tahunterakhir akan mendapatkan ganti rugi sebesar 25 % dari NJOP
Putus : 19-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/MIL/2015
Tanggal 19 April 2016 — DJADJA SUPARMAN, S.Ip., M.M.
3101090 Berkekuatan Hukum Tetap
  • mana saksi tidak mengetahuinya.Saksi11, Basuki Raharjo, S.E. telah diperiksa padapersidangan di Tingkat Pertama, dari keterangannya dapatdisimpulkan :Hal. 62 dari 122 halaman Putusan Nomor 248 K/MIL/2015(1) Saksi pada tahun 1998 menjabat sebagai Sekpri kepalaBPN Kota Surabaya dan sekitar tahun 2003 saksi menjabatsebagai Kasubsi Pendaftaran Hak dan Informasi BPNKabupaten Pasuruan.(2) Harga pembelian tanah saat itu yang dibeli oleh 4 (empat)orang perwakilan Kodam tersebut sangat murah karenaharga NJOP
Register : 25-11-2010 — Upload : 16-10-2012
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 458 / Pid.B / 2010 / PN.Kb.Mdn.
A.A. KUNCORO Bin SOEPAR
8810
  • satu hari bisa empat sampai lima berkas data yang bisa diselesaikan itukalau datanya normal, tapi kalau berkasnya tidak normal satu berkas bisa satu harimisalnya harus mencari asal usul data riwayat tanahnya ;Bahwa setelah data selesai lalu diserahkan ke BPN oleh BPN data tersebut masihdiklarifikasi kalau ada yang kurang BPN memberitahukan lewat surat untuk dibenahi ;Bahwa setelah di klarifikasi oleh BPN data masih banyak kekurangannya misalnya kurangsurat kematian, kurang tanda tangan pemohon, NJOP