Memerintahkan kepada kantor catatan. sipil untuk mencatat tentangpenambahan nama pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggirHalaman 1 Penetapan Nomor 1344/Pdt.P/2019/PN Sbypada petikan akta kelahiran No:1942/1960 pada buku register catatan sipilyang bersangkutan:4.

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),Pejabat PencatatanSipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan aktaPencatatan Sipil.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telahbenar Permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkanperubahan nama pemohon dari KWET LIUNG menjadi nama MUHAMMAD YUSUF;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

mengabulkan permohonan Pemohon ;2 Menyatakan bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama :RAIHAN NUR FAHM , lahir di Desa Tribuana, Kecamatan Punggelan,Kabupaten Banjarnegara pada hari Senin Pahing, tanggal 04 Pebruari 2008,anak = lakilaki dari suami isteri sah bernama WARSO denganKHAMSIYAH ;3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukkan penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang

yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugathadir dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dianjutkan, MajelisHakim.Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, MajelisHakim mengingatkan kepada Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kota bitung untukmencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipilyang berlaku bagi warga negara Indonesia dan sekaligus dapatmenerbitkan Akte Kematian atas nama WULAN KUNDIMANG3. Biaya permohonan menurut Hukum4.

tidak mempunyai Kewenangan mengeluarkan objeksengketa a quo, untuk itu objek sengketa a quo harus dinyatakan tidaksah; Bahwa namun demikian, Penggugat terbukti telan melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannyadengan jabatan maka telah memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negaramaupun dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen PNS, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

berkenan memanggil pemohon dansaksisaksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapatmemberikan penetapan sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Penerbitan Akte Nikah; Menetapkan bahwa pada tanggal 28 September 2000 bertempat di GerejaGMIM Kalvari Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitungtelah dilangsungkannya pernikahan yang dimaksud; Memerintahkan/memberitahukan kepada pegawai kantor pencatatan sipiluntuk dapat mencatat pernikahan tersebut dalam register pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jemberuntuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbikanAkta Kematian atas nama BAMBANG PRIBADI tersebut;4.

terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum ; Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, makadiambil alin dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; Menimbang, bahwa selain perbuatan terdakwa dilakukan di Kantor tempatkerjanya, juga perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dilingkungankerjanya, hal mana tidak pantas dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang

KetuaPengadilan Negeri Kota Kediri berkenan memeriksa permohonan Pemohon danselanjutnya menetapkan sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PN.Kadr;Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon darinama semula AHMAD PURYONO menjadi nama HADI PURWANTO;Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kediri di Kediri untukmencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut Akta KelahiranNomor 3571LT130220180003 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang

telah memperoleh faktafakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal dibertempat tinggal di Tambakrejo No.29, RT.001, RW.008, Desa Tambakrejo,Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;e Bahwa Pemohon adalah anak ke3 (tiga) dari pasangan suami istri AFWANALI dan UMI HANIK , lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 September 1989 ;e Bahwa ternyata kelahiran Pemohon tersebut hingga sekarang belum pernahdiiaporkan dan dicatatkan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pengadilan Negeri Ketapanguntuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut, aktakelahiran No 6104LT 11112016 0041, serta pada Register Catatan Sipilyang bersangkutan ;4.

Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasilmengamankan terdakwa, lalu. setelan terdakwa berhasil diamankan,selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang jugadengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipilyang sedang berada di Caf Boni), dimana ketika dilakukan penggeledahantersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsbydari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan,dimana ketika wadah wadah bekas minyak rambut

Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasilmengamankanterdakwa, lalu. setelan terdakwa berhasil diamankan,selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang jugadengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipilyang sedang berada di Caf Boni), dimana ketika dilakukan penggeledahantersebut ditemukan 1 (satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsbydari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwa kenakan,dimana ketika wadah wadah bekas minyak rambut

Narkoba Polres Prabumulih lainnya berhasilmengamankanterdakwa, lalu. setelah terdakwa berhasil diamankan,selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang jugadengan disaksikan oleh saksi SUDIRMAN (yaitu salah seorang warga sipilyang sedang berada di Caf Boni), dimana ketika dilakukan penggeledahantersebut ditemukan 1 (Satu) buah wadah bekas minyak rambut merk Gatsbydari dalam kantong sebelah kiri bagian depan celana yang terdakwakenakan, dimana ketika wadah bekas minyak rambut merk

Mahyuda, M.A. sesuai dengan Penetapan KetuaMajelis Nomor : 43/Pdt.G/2016/PA.Psp; tanggal 17 Februari 2016 danberdasarkan laporan hakim mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan secaramaksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajib terlebin dahulu memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan, dipersidangan Penggugatmenyatakan sudah memperoleh surat izin perceraian dimaksud sesuai

Mahyuda, M.A. sesuai dengan Penetapan KetuaMajelis Nomor : 43/Pdt.G/2016/PA.Psp; tanggal 17 Februari 2016 danberdasarkan laporan hakim mediator, bahwa mediasi telah dilaksanakan secaramaksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengan demikianketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajib terlebin dahulu memperoleh

seadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat

AktaKelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada penetapan dari PengadilanNegeri untuk itu (Undangundang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang AdministrasiKependudukan) dalam Pasal 72 Ayat 1 : pembatalan akta pencatatan sipildilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap; Ayat 2 : berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalanakta sebagaimana dimkasud pada ayat (1) pejabat pencatatan sipil membuatcatatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta pencatatan sipilyang

berkekuatan hukum tetap,mengenai penggunaan frasa putusan atau penetapan terkait perkara a quo perludipahami bahwa persepsi atas suatu penetapan pada hakikatnya adalah jugamerupakan putusan pengadilan terhadap perkara volunter, dimana dalamperkara a quo tidak mengandung sengketa antara dua belah pihak melainkanmurni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon' terhadap suatupermasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum yakni adanyakesalahan dalam pemberian informasi sehingga terbitlan akta pencatatan sipilyang

Pada wakiu pendaftaranulang Pegawai Negeri Sipil tersebut saya sedang tugas belajar diUniversitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung saya tersebut di atas menyebabkansaya tidak memperoleh gaji dan tidak mempunyai status sebagaiPegawai Negeri Sipil lagi.

Kementerian PendidikanNasional tidak mau melihat bahwa saya mantan Pegawai Negeri Sipilyang diangkat kembali menjadi Calon Pegawai Nengeri Sipil, sehinggaPasal 15 Peraturan Pemerintah Tahun 1976 tentang pengadaan PegawaiNegeri Sipil yang dipergunakan untuk menghitung masa kerja saya untukpenetapan gaji pokok pada pengangkatan saya kembali menjadi CalonPegawai Negeri Sipil.

Atasan langsung saya di FakultasUniversitas Hasanuddin tidak pernah menyampaikan kepada saya KartuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;Pada Nomor 3 Peringatan Bagi Setiap Pegawai Negeri Sipil padaangka VI Petunjuk Umum, dikemukakan bahwa : Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran Pegawai, akan dihentikangajinya dan ia dianggap tidak lagi mempunyai status sebagai PegawaiNegeri Sipil.

Gugatan Kurang Pihak;Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat itu adalah FormulirModel D3 (Formulir Peninjauan Masa Kerja) yang diterbitkan pada tanggal31 Maret 1981 atau Pengisian Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipilyang diadakan pada tanggal 16 Maret 1974 atau Surat Keputusan PensiunNomor C0023/KEP/13/96 tanggal 19 Januari 1996 yang diterbitkan olehTergugat (dahulu Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara), yangmana apabila mencermati proses terbitnya Surat Keputusan objek

Pada waktuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tersebut Penggugat sedangtugas belajar di Universitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi Kartu Pendaftaran Ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung Penggugat tersebut di atasmenyebabkan Penggugat tidak memperoleh gaji dan tidakmempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi.

amarnya sebagai berikut:1.2.4.Mengabulkan Permohonan Pemohon;Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Marliyah yangmeninggal dunia pada tanggal 23081976 Pada Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Surabaya :Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan NegeriSurabaya ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepalaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya untuk melakukanpencatatan atas kematian Marliyah ke dalam Buku Register Pencatatan Sipilyang

Menyatakan berdasarkan pasal 70 UU Nomer 23 Tahun 2006 perbaikan kesalahan tulis padaKTP tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan olehInstansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang mengeluarkan KTP tersebut;4.

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan AktaKelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang