Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidanatidak mempertimbangkan sisi Edukasi dalam hal Pemidanaanterhadap setiap pegawai negeri/pejabat negara untuk kepentingannegara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepadaterdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepadapihak lain dalam hal pengelolaan sistem keuangan.

Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidanatidak mempertimbangkan sisi Edukasi dalam hal Pemidanaanterhadap setiap pegawal negeri/pejabat negara untuk kepentingannegara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepadaterdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepadapihak lain dalam hal pengelolaan sistem keuangan.x.

akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudahberpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; 2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara :Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat

Hambit Bintih, MMtetap terlampir dalam berkas perkara.12. 4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentangperubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/439/2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untukmelakukan kampanye pemilihaan umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin TerasNarang tertanggal 16 Agustus 2013

Hambit Bintih, MM tetapterlampir dalam berkas perkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentangperubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untukmelakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani olehGubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16Agustus 2013

Tidak sulit untukmengetahui profil pegawai negeri atau penyelenggaranegara atau pejabat negara dengan profil seperti itu,bahkan dibeberapa instansi tertentu hal itu dengan mudah kitatemukan.Menimbang bahwa penggunaan pendekatan hukumpidana dalam merampas aset harta kekayaan Terdakwamemerlukan pertimbangan yang sangat hatihati karenamenyangkut hakhak asasi seorang Terdakwa yangdilindungi dan dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945.Perlindungan konstitusional setiap warganegara atas haknya untuk memiliki

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaksuddalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawainegeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu Siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa IMAM PUJI SANTOSO, BSc. diangkat selaku Asmen Keuangan &Administrasi Cabang Nganjuk PT.

SUWARNO IDRIS selaku PNS (PNS) DinasP dan K Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur GorontaloNomor: 15/1/2003 tanggal 3 Januari 2003 ditetapbkan sebagai Pemimpin ProyekPerluasan dan Peningkatan Mutu SLTP Gorontalo Tahun Anggaran 2003 ataudisingkat Pimpro PPMSLTP Gorontalo Tahun Anggaran 2003 oleh karena itutermasuk Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 1angka 7 dari UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara yang bersih dari Korupsi, Kolusi,

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri,pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telahmelakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenaryang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksisaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk danketerangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telahHalaman 136 dari 182 Putusan Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Tindak PidanaKorupsi No31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi.10.Dalam menerapkan UndangUndang Tipikor atas penyalahgunaan11kewenangan yang bersembunyi dibalik kebijakan di bidangperpajakan ini, Termohon mendasarkan pada best practise dengankonstruksi berfikir hukum sebagai berikut:.Kedaulatan Tujuan, dimana UndangUndang Tipikor itu seperti asasnational aktif, yaitu. mengikuti kemana pejabat

negara itumenggunakan kewenangannya yang ada kaitannya dengan keuanganNegara, disamping juga memperhatikan teori kedaulatan tujuan,dimana UndangUndang Tipikor dipandang lebih efektif untukmencapai tujuan dalam mengembalikan (recovery) uang negara yanghilang dan menghukum pelaku, sehingga UndangUndang Tipikordapat diterapkan.12.Dalam hal terjadinya persinggungan rezim hukum, maka harusmemperhatikan: (1) Kekhususan pengaturan; (2) Kesesuaian unsurpasal; (3) Kemungkinan lebih terbukti dan lebin mudah

Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggung jawaban Pejabat Negara, baik di tingkatpusat maupun daerah;b.

dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegara ; = nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapunyang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; 157Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat

Dody Jatnika; Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sesuai keterangan AbhliHimawan Ak, selaku Auditor BPKP Propinsi Jawa Barat, perbuatan Terdakwabertentangan dengan hukum obyektif atau perundangundangan yang berlaku,sebagaimana diatur dalam :1.Undangundang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 TentangKeuangan Negara Pasal 35 (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeribukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannyabaik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan

Diskresi berperan penting;Bahwa tentang batasanbatasan pertanggung jawaban jika blit yangdituduhkan oleh Seorang Walikota katakanlah mendapat penilaiantentang adanya ekses saksi berpendapat, yang pertama bleibt itu tidakbisa dipidana yang kedua sesuai dengan pinsip yang berlaku dalamHukum administrasi Negara, Hakim tidak boleh duduk di kursiAdministrasi jangankan penegak hukum yang lain Hakim pun dilarangcontoh kalau sering kali Presiden mengeluarkan kebijakan memberikangaji ke 13 kepada seluruh pejabat

negara kepada seluruh pegawai Negeridimana logikanya 1 tahun saja 12 bulan itu namanya Diskresi / kebijakankalau kebijakan bisa dipidana, kenapa presidennya dipidana sajamungkinkan dia menguntungkan banyak orang memang ada kepentinganyang harus didahulukan ketika kita tanya presiden apa dasar saudaramenerbitkan kebijakan itu karena kita memang ada dasarnya, seorangpresiden, pejabat publik mengeluarkan suatu kebijakan tujuannyabermanfaat tidak untuk umum meskipun ekstremnya wet matige inilahkeistimewaan

yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukantersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Negara atauperekonomian Negara.Berdasarkan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan. kewajibanyang timbul karena :Berada dalam penguasaan, pengurusan dan perlanggungJawaban pejabat

Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Mitik Daerah,Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakanmodai Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalahkehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkanasas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada

gugatan yang Error In Persona, karena penggugat tidakmenyatakan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Tergugat,sedangkan tugas selaku Panitia Pengadaan Tanah hanya bersifatsementara, dimana ketika tugasnya selesai dan telah diserahkankepada user, maka panitia dimaksud, juga masing masing personilsecara yuridis tidak menjabat lagi selaku panitia pengadaan tanah; Bahwa Gubernur Maluku tidak bisa diajukan sebagai subjek hukumselaku tergugat (dalam hal ini tergugat ), karena Gubernur Malukumerupakan pejabat

negara yang melaksanakan tugas dan fungsiPemerintahan di Provinsi.

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukansuatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuanbertindak yang diberikan oleh UndangUndang yang berlaku untuk melakukanHalaman 193 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRhubungan hukum tertentu, maka kewenangan yang dimaksud dari unsur Pasal3 tersebut adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yangdipangku oleh pejabat negara ataupun pegawai negeri berdasarkan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa

SUWARNO IDRIS selaku PNS (PNS) DinasP dan K Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor:15/1/2003 tanggal 3 Januari 2003 ditetapkan sebagai Pemimpin Proyek Perluasan danPeningkatan Mutu SLTP Gorontalo Tahun Anggaran 2003 atau disingkat Pimpro PPMSLTP Gorontalo TA. 2003 oleh karena itu termasuk Pejabat Negara sebagaimanadimaksud pada penjelasan Pasal 1 angka 7 dari UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan tersebut menyatakanbahwa Kerugian negara dapat terjadi Karena pelanggaran hukum ataukelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangkapelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangkapelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Ganti rugi sebagaimana dimaksuddidasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara.

menimbulkan kerugian bagi negara, asalkan dari rangkaian perbuatanyang telah dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur korupsi, makapelaku sebagai Terdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "KeuanganNegara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapatdipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena beradadalam penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat

negara, lembaganegara, BUMN, yayasan, badan hukum dan perusahaanperusahaan yangmenyertakan modal negara " ;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan"Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan atau usahamasyarakat secara mandiri, yang didasarkan pada kebijakan pemerintah,sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh rakyat " ;Menimbang,

Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.

Penggugat selalu bertindak atas nama Ketua Dewan Pembinauntuk melakukan berbagai perbuatan yang merugikan kepentinganpenghuni; Penggugat yang mengaku sepihak sebagai Ketua DewanPembina, tidak pernah sekalipun melalukan rapat umum maupunrapat biasa; Penggugat mengusir Pejabat Negara dari Dinas Perumahan dariruangan saat rapat di Kebagusan City; Penggugat memanfaatkan anaknya yang bertugas sebagaiKapolsek Pasar Minggu untuk membekukan kegiatan PPPSRS: Penggugat sebagai aktor intelektual Rapat Umum

akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapatmenimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ; Menimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksuddengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baik ditingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semuahak dan kewajiban Negara yang dapat