Ditemukan 5377 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penyelenggara negara Surat keputusan pejabat tata usaha negara Melawan pejabat Kekerasan melawan pejabat Fitnah kepada pejabat Perlawanan terhadap pejabat Menghina negara
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 21-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
107 — 25
  • Keputusan walikota sungai penuh nomor 030/Kep.791/2017tentang standarisasi satuan harga barang/jasa pemerintah kota sungaipenu tahun anggaran 2018; Peraturan Walikota Sungai Penuh No.14 tahun 2018 tentangstandar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, dewanperwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kota sungai penuh; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — SUHADI, A.Md Bin SLAMET
92 — 23
  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;Menimbang, bahwa menurut Mahrus Ali
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
156 — 87
  • Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat
    negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapatdidiskripsikan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
253 — 120
  • pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasing nasabah,masingmasing nasabah punya profil, karakteristik sendiri kita semua punya polatransaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, dia bisa dikatagorikantransaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profil masingmasing individu iasendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000, transaksinya miliyaran tidak bisadijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besar ia mempunyai usahanya besar, dimanaseorang pejabat
    Negara dengan seorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yangmencurigakan dari mereka ;Bahwa dalam PJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK itu terutamadi Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisa Non Bank, bisaasuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itu penyedia jasa namanya baik itupedagang mas, kalau di dalam Industri kalau ia melihat transaksi yang berjalanmencurigakan ia akan melaporkan sistem yang berjalan itu adalah bateem up kalautidak berjalan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
148 — 166
  • Denganmengacu pada definisi dimaksud, hilangnya/ berkurangnya asset negara yangtidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawanhukum para pejabat negara merupakan Kerugian Negara.Bahwa saksi ahli tanah negara/tanah yang dikuasai oleh negara dan merupakanasset negara merupakan milik negara.Bahwa saksi Saksi Ahli pada prinsipnya semua hasil dari asset negara merupakanmilik negara dan penguasaan negara diditribusikan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.TPK/2013/PN.TK
Tanggal 14 Juli 2014 — I. Muhammad Nasir, S.E., M.M. Bin Hi. Basri Jaya Negara 2. Yusman Bin Lahmudin 3. Haryono bin Sadjiman
142 — 20
  • , kehormatan dan lainlain Contoh: Putusan Mahkamah Agung , Kerugiandisini tidak perlu nyatanyata ada (M.A 5 Juni 1975 No.88 K/Kr/1974);Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;e berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
    negara baikditingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalahKehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
106 — 1634
  • dalam unsur pasaltersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangannegara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena ;363e berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban pejabat
    negara baikditingkat pusat maupun daerah;e berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaanyang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 18-01-2023 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 15-02-2023
Putusan PT JAKARTA Nomor 2/PID.TPK/2023/PT DKI
Tanggal 14 Februari 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : ISKANDAR PERANGIN ANGIN
1115 — 442
  • TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN;
  • 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Maret Desember Tahun 2019;
  • 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten Langkat Bulan Januari Desember Tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) Pemerintah Kabupaten
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi - TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
305 — 76
  • 30 Ha,dimana sisanya milik orang lain yaitu Arcadius Herdjito seluas 10 Hadengan lokasi terpisah, Pontas Hasiholan/Frieda Sinambela seluas 10 Hadengan lokasi terpisah, Rahmat Basuki dan Arra seluas kurang lebih 14 Ha,Agus Gunawan seluas kurang lebih 10 Ha dan Sukarji Kurang lebih seluas10 ha;Bahwa Tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa secara mencicil dari tahun 2004sedangkan akta jual belinya dbuat tahun 2007;Bahwa Terdakwa mempunyai harta kekayaan Terdakwa sebagaimanadalam laporan harga kekayaan pejabat
    Negara atas nama terdakwa drTunggul P.Sihombing tahun 2011 adalah sebagai berikut :Harta tidak bergerak senilai Ro1.521.140.000.Harta bergerak Rp617.000.000.Uang tunai Ro67.634.057Piutang Rpe747.200.000.Sub total harta kekayaan Rp2.952.974.057Hutang Rp774.654.000.Total harta kekayaan Rp2.178.320.057Bahwa penghasilan terdakwa diluar gaji adalah sebagai berikut :Hearst PS1.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. TRIYANTO S. BIALANGI, M.Kes
101 — 25
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan UsahaMilik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, danperusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5035 — 9218
  • 2016/PN.Jkt Utrkalau dikatakan jangan percaya sama orang, menurut pemahaman Saksiorang itu yang dimaksud adalah Ulama;Bahwa mengenai perkataan Terdakwa gak bisa pilih saya nih, menurutSaksi itu aneh sekali, karena Terdakwa menyatakan tentang Al Maidah51 tersebut dalam kunjungan kerjanya dalam rangka budidaya ikankerapu, kok ngomongnya pakai Kitab Sucinya orang lain, ini kan sudahsuatu intervensi, apa kapasitasnya Terdakwa untuk berbicara tentangkitab sucinya orang lain, kKemudian Terdakwa adalah Pejabat
    Negara,dalam kunjungan kerja itu memakai seragam dinas, tetapi mengatakanyangan pilih, ini kan berarti nada kampanye, padahal masih belum masakampanye;Bahwa Saksi bukan anggota Partai Politik, dan Saksi juga bukan wargaJakarta, memang Saksi dengar di masyarakat bahwa akan ada pemilihanGubernur di DKI Jakarta;Bahwa Surat Al Maidah ayat 51 isinya adalah : Wahai orangorang yangberiman, janganlah kamu janganlah kamu mengambil orang Yahudi danNasrani menjadi pemimpinpemimpin, sebagian mereka adalahpemimpinpemimpin
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
248 — 191
  • Pemidanaan Pasal 2 danpasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka penjatuhanpidana oleh Majelis hakim haruslah putusan yang mempunyai dayajangkau yang panjang untuk masa mendatang (Attribute of intentionuniversal application) Prof.DrAchamd Ali,SH,M.H /Menguak tabirHukum edisi kedua halaman 65) .Bahwa Majelis hakim dalam pertimbangan penjatuhan pidana tidakmempertimbangkan efek jera dalam hal Pemidanaan terhadapsetiap pegawai negeri/ pejabat
    negara untuk kepentingan negara/Hal 265 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGdaerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwasemata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak laindalam hal pengelolaan aset Pemerintah Daerah.Dengan demikian telah nyata bahwa Majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara atas nama terdakwa dalam penjatuhan pidana KURANGPERTIMBANGAN HUKUM.Ad.2.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
299 — 151
  • pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasingnasabah, masingmasing nasabah punya profil, kKarakteristik sendiri kita semuapunya pola transaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, diabisa dikatagorikan transaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profilmasingmasing individu ia sendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000,transaksinya miliyaran tidak bisa dijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besaria mempunyai usahanya besar, dimana seorang pejabat
    Negara denganseorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yang mencurigakan darimereka ;Bahwa dalam PuJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK ituterutama di Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisaNon Bank, bisa asuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itupenyedia jasa namanya baik itu pedagang mas, kalau di dalam Industri kalauia melihat transaksi yang berjalan mencurigakan ia akan melaporkan sistemyang berjalan itu adalah bateem up kalau tidak berjalan
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 28-11-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 10 April 2019 —
150 — 48
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baikditingkat pusat maupun daerah ;b.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
190 — 189
  • HABIB ALI KHAIDIR ALKAFF, didepan persidangan di bawah sumpahpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejati KalSel dansaksi membenarkan semua keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan.Bahwa saksi anggota dewan tahun 20092014, (fraksi PPP) danDapil saya dapil 3 daerah Batola dan saya bukan anggota Banggar.Bahwa saksi anggota Komisi I berdasarkan SK DPRD PROP KALSEL NO. 27 tahun 2010.Bahwa Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap jabatansebagai Pejabat
    Negara atau Pejabat Daerah lainnya, Hakim padaHalaman 171 dari 439 Putusan Nomor 47/Pid.SusTPK/2014/PN Bjm.badan peradilan atau Pegawai Negeri Sipil, anggota TentaraNasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawaipada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ataubadan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD.Bahwa saksi tidak ikut dalam panitia anggaran untuk pembahasanRAPBD propinsi Kalimantan selatan tahun anggaran 2010.Bahwa fungsi dan hakhak AnggotaDPRD (DEWAN
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
142 — 537
  • atau dalam unsur pasal tersebut diatasbersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur tersebuttelah terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negaradalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
    negara baik ditingkat pusat maupundaerah;berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka menyatakan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 21-11-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2282 K/PID.SUS/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — HEINTJE ABRAHAM TOISUTA
276 — 440 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkatDaerah ; danb.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 07-09-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Gto
Tanggal 24 Januari 2023 — Penuntut Umum:
ABRAHAM J. BATOEK, SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD IQBAL RASJIDI, S.T
138 — 32
  • Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;
    22.149. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 1 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksnaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
    22.150. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat
    Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;
    22.151. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana 25% Tahap 1 Pembangunan Tengki Septik Skala Individual Program DAK Sanitasi 2021 Desa Sidorukun Kec.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
113 — 520
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara,atau.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — DR. dr. H. UMAR ZEIN, DTM & H.Sp.PD.KPTI
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eko Jaya Jakarta, Tahun2008) ;Bahwa sehubungan dengan pendapat di atas sangat sejalan dengan apayang dimaksud di dalam Pasal 35 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara yang menetapkan :(1)Setiap pejabat Negara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara yangmelanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupuntidak langsung yang merugikan keu angan Negara diwajibkan menggantkerugian dimaksud ;Hal. 366 dari 368 hal. Put.