) pada lokasi tanah di jalan Sungai Malaya, yangselanjutnya ditindaklanjuti dengan diserahkannya Surat PemberitahuanPajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NJOPmasing masing tanahyang akan diganti rugi olen Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagaiberikut :e Atas nama Ahmad Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M*.e Atas nama Fatimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M.Halaman 9 dari 75 halaman perkara nomor 17/Pid.SusTPK

/2017/PT PTKe Atas nama Mokhtar Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M*.e Atas nama M.

Mulyadi, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M*.e Atas nama Halimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M*.e Atas nama Rauda, NUOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M.Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 diruang kerja terdakwa di KantorBPKKD Kota Pontianak, terdakwa memimpin rapat musyawarah PanitiaPengadaan Tanah Bukan Untuk Kepentingan Umum dengan pemiliktanah dalam rangka pengadaan tanah perumahan yang terletak di JalanSelat Panjang/ Sungai Malaya Kec.

) pada lokasi tanah di jalan Sungai Malaya, yangselanjutnya ditindaklanjuti dengan diserahkannya Surat PemberitahuanPajak Terhutang Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), NJOP masing masing tanahyang akan diganti rugi olen Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagaiberikut :e Atas nama Ahmad Abdullah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.10.000/M*.e Atas nama Fatimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M*.e Atas nama Mokhtar Abdullah, NJOP yang dibayarkan

Mulyadi,10.000/M*.e Atas nama Halimah, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M.NJOP yang dibayarkan sebesar Rp.e Atas nama Rauda, NJOP yang dibayarkan sebesar Rp. 10.000/M*.Halaman 29 dari 75 halaman perkara nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PT PTKBahwa pada tanggal 16 Desember 2008 diruang kerja terdakwa di KantorBPKKD Kota Pontianak, terdakwa memimpin rapat musyawarah PanitiaPengadaan Tanah Bukan Untuk Kepentingan Umum dengan pemiliktanah dalam rangka pengadaan tanah perumahan yang terletak diJalanSelat

apasal59.Pasal 56 ayat (3): Pemberian ganti rugi oleh instansi pemerintah yangmemerlukan tanah kepada pemegang hak atas tanah yang telahmelepaskan/menyerahkan hak atas tanahnya didasarkan pada musyawarahsebagaimana dimaksud dalam pasal 59.Pasal 59:Ayat (1) :Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi pengadaan tanah secaralangsung ditetapkan berdasarkan musyawarah antara instansi pemerintahyang memerlukan tanah dengan pemilik.Ayat (2) : Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberpedoman pada NJOP

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari Kantor Jasa PenilaiPublik Dwi Haryantoro Agustinus Tamba Nomor: 045/LPP/KJPPDHAAPT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 nilai penggantian wajar per m2 adalah Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa (Ir.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari Kantor Jasa PenilaiPublik Dwi MHaryantoro Agustinus Tamba Nomor: 045/LPP/KJPPDHAAPT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 nilai penggantian wajar per m2 adalah Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa (Ir.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi ; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari Kantor Jasa PenilaiPublik Dwi Haryantoro Agustinus Tamba Nomor 045/LPP/KJPPDHAAPT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 nilai penggantian wajar per m2 adalah Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; Bahwa perbuatan Terdakwa Ir.

atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan di sekitar lokasi.Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Ahli dari Kantor Jasa PenilaiPublik Dwi Haryantoro Agustinus Tamba Nomor 045/LPP/KJPPDHAAPT/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 nilai penggantian wajar per m2 adalah Rp.98.000, (Sembilan puluh delapan ribu rupiah).Bahwa perbuatan Terdakwa (Ir.

Bidang D seluas 340 M2Dengan NJOP sebesar Rp.394.000,00/ M? dan Harga Pasar Rp.600.000,00/MP.Harga tanah jaminan PB Redjo Agung yg akan ditebus (Rambipuji,Kaliwining dan Jember Kidul) sesuai NJOP total berjumlahRp.291.096.000,00 dan harga pasar umum total berjumlahRp.369.900.000,00Tanah dilokasi gudang mangli yang akan dibeli Bulog : Usulan saksi MOCH. GHOZI dengan harga 2.487 M?

sesuai NJOP di SPPT PBB Th 2004 sedangkan untuk bangunan gudangditawarkan dengan harga Rp.450.000,00 / M2.e Penawaran yang diajukan Perum Bulog Divre Jatim adalah untuk harga tanahsebesar 90% dari NJOP sedang untuk harga bangunan sebesarRp.400.000,00/ M.Hal. 16 dari 58 hal. Put. Nomor 492 K/Pid.Sus/2012e Biaya pengadaan tanah dan bangunan beserta biayabiaya hingga Sertifikatatas nama Perum Bulog adalah sebesar Rp.3.682.215.190,00 terinci : No Uraian Jumlah1. Harga Tanah 8.543 M?

Dengan NJOP sebesar Rp.394.000,00/ M2 dan Harga Pasar Rp.600.000,00/Me.Harga tanah jaminan PB Redjo Agung yg akan ditebus (Rambipuji,Kaliwining dan Jember Kidul) sesuai NJOP total berjumlahRp.291.096.000,00 dan harga pasar umum iotal berjumlahRp.369.900.000,00Tanah dilokasi gudang mangli yang akan dibeli Bulog : Usulan saksi MOCH. GHOZI dengan harga 2.487 M? x Rp.600.000,00 =Rp.1.492.200.000,00Hal. 26 dari 58 hal. Put. Nomor 492 K/Pid.Sus/2012 Harga negosiasi yang disarankan menjadi 2.487 M?

sesuai NJOP di SPPT PBB Th 2004 sedangkan untuk bangunan gudangditawarkan dengan harga Rp.450.000,00 / M2.Hal. 35 dari 58 hal. Put. Nomor 492 K/Pid.Sus/2012e Penawaran yang diajukan Perum Bulog Divre Jatim adalah untuk harga tanahsebesar 90% dari NJOP sedang untuk harga bangunan sebesarRp.400.000,00/ M.e Biaya pengadaan tanah dan bangunan beserta biayabiaya hingga Sertifikatatas nama Perum Bulog adalah sebesar Rp.3.682.215.190,00 terinci : No Uraian Jumlah1. Harga Tanah 8.543 M?

Ghozi telah melakukan mark up hargatanah dengan merekayasa NJOP tanah sehingga lebih tinggi dari hargatanah sebenarnya, akibatnya adalah tanah dibuatkan Sertifikat HGB 2015,2016, dan 2027 diperoleh luas 9150 m? yang seharusnya didapat PerumBulog 1750 m? + 7920 m? = seluas 9670 m*;2.

Hal ini terbukti dari besarnya nilai ganti rugi atastiaptiap bidang tanah, bangunan dan tanaman tegakan diatasnya yang jauh lebihtinggi dari nilai objek pajak bidangbidang tanah dan bangunan tersebut maupunharga pasar setempat.Bahwa sebagai bukti atas dalil Termohon tersebut diatas, dapat dibuktikan dariperbandingan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dari beberapa warga yang terkenapembebasan dengan Nilai ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Panitia PengadaanTanah yang mendasarkan pada hasil perhitungan

sedangkanNilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meter persegi pada tahun 2018seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan nilai jual tertinggi sebelum adanyapengadaan tanah di kawasan pantai kijing + sebesar Rp. 68.181, (enam puluhdelapan ribu seratus delapan satu rupiah) per meter persegi sehingga keberatanpemohon terhadap penetapan harga yang terlalu rendah tidak berdasar.Bahwa Termohon Keberatan dengan tegas menolak dalil Pemohon Keberatanpada Posita butir 3 halaman 2 angka 3 yang menyatakan

dan Rekan sebagai timpenilai dalam menentukan nilai appraisal sudah bertindak secara profesional.Bahwa permohonan keberatan yang dibuat oleh Pemohon tidak sesuai dengan yangdiisyaratkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2016;Bahwa permohonan keberatan Pemohon sangat tidak jelas karena tidakmencantumkan letak tanah a quo beserta alas haknya;Bahwa Pemohon juga tidak dapat menyebutkan ganti kerugian yang diinginkan,namun hanya menyatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh KJPP terlalu rendah;Bahwa berdasarkan NJOP

Per Meter persegi di daerah Sungai Kunyit hanyasebesar kurang lebin Rp. 660,00 (enam ratus enam puluh rupiah), sedangkan nilaiyang diberikan oleh KJPP sudah jauh melebihi dari NJOP di daerah tersebut.Bahwa terkait dengan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon mengenai tidakdililbatkannya Pemohon dalam penentuan nilai ganti kerugian, hal tersebut telahdiatur dalam pasal 34 UU No. 2 Tahun 2012 :(1) Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 merupakan nilai pada

wilayah sekitar pantai kijing bervariasi dari harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus riburupiah); Bahwa NJOP ratarata di wilayah pantai kijing sekitar Rp 40.000,00(empat ribu rupiah); Bahwa setahu saksi pertemuan yang ke 3 (tiga) pada tanggal 13 Februari2018 dimana warga dikasi amplop yang Isinya jumlah nominal ganti rugi tersebut; Bahwa selain isi jumlah nominal ganti rugi, ada isi tulisan yang lain yangbertuliskan menerima atau menolak; Bahwa apabila tidak

)atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan, dan dapat berpedoman pada variabelvariabel sebagaiberikut :a.

Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai jual obyek tanah :Hal ini dapat dilihat : NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik namake Syafri St Pangeran) dengan nomor obyek pajak137502000400502110 dimana di dalam penghitungan NJOP PBBtersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/M2 Rp. 27.000,M2 luas NJOPPBB/M2 Rp. 149.256.000, NJOP tanah milik Jamaran St Lembang Alam (sebelum balik nama keAtis Mayuti) nomor obyek pajak 137502000400201160, dimana didalam penghitungan NJOP PBB tersebut

luas tanah 2.764 NJOPPBB/M2 Rp. 82.000, M2 luas NJOP PBB/M2 Rp. 226.648.000,.Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj.

Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai jual obyek tanah :Hal ini dapat dilihat :NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik namake Syafri St Pangeran) dengan nomor obyek pajak137502000400502110 dimana di dalam penghitungan NJOP PBBtersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/M2 Rp. 27.000,M2 luas NJOPPBB/M2 Rp. 149.256.000,NJOP tanah milik Jamaran St Lembang Alam (sebelum balik nama keAtis Mayuti) nomor obyek pajak 137502000400201160, dimana didalam penghitungan NJOP PBB tersebut

luas tanah 2.764 NJOPPBB/M2 Rp. 82.000, M2 luas NJOP PBB/M2 Rp. 226.648.000,.Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilinat akta jual beli yang dibuat Hj.

Keberatan meminta nilai ganti rugi sesuai dengan hargajual atau harga pasaran umum yang berlaku dengan dasar pertimbangansebagaimana diuraikan dibawah ini:13.1 Pernyataan Kepala Lurah Waktu Rapat di Kantor Desa Buni Bakti yangmenyatakan Jika Ganti Rugi diberikan diatas Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah) maka Musyawarah bisa dilakukan, namun jika dibawahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) mendingan tidak perlu Musyawarahkarena terlalu kecil nilai ganti rugi yang diberikan terhadap warga DesaBuni Bakti;13.2 NJOP

TermohonKeberatan dinilai dengan harga yang cukup tinggi per meter persegisebesar Rp1.502.000,00 (satu juta lima ratus dua ribu rupiah) Padahallokasi tanah Pemohon Keberatan letaknya tidak strategis dan jauhdari jalan raya sama dengan lokasi tanah di Desa Buni Bakti;13.4 Sebagai perbandingan, dapat Pemohon Keberatan Il sampaikandimana pada bulan Juni 2017 bidang tanah Pemohon Keberatan Ilyang terletak di Desa Segara Jaya kecamatan Tarumajaya seluas 440m2 (empat ratus empat puluh meter persegi) dengan NJOP

Pengadilan adalah sebesar Rp860.000,00(delapan ratus enam puluh ribu rupiah) per meter persegi;Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan keberatan karenaJudex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakudalam memberikan nilai ganti rugi karena nilai yang diberikan oleh MajelisHakim masih dibawah harga pasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Dasarperhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak(NJOP

Nomor 3453 K/Padt/2017menyebutkan: Tim Penilai Harga Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahunberjalan dan dapat berpedoman pada variabelvariabel sebagai berikut: (a)Lokasi dan letak tanah, (b) status tanah (c) peruntukan tanah, (qd)kesesuaian penggunaan tanah dengan tata ruang wilayah atauperencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada (e) sarana danprasarana yang

Nilai NJOP dan Nilai Pasar, 3. Lokasitanah antara bidang satu dengan bidang lain;4.

Putusan No. 196/Pdt.G/2021/PA.KtbMuhammad Abdis, tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah danbangunannya masih sama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubahmenjadi NJOP bumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluhtiga ribu rupiah). Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (duaratus dua puluh lima ribu rupiah); Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membedabedakan alas haknya SHM atau sporadic/segel.

Karena semuanyamengacu pada harga NJOP pada system ini dan sesuai blokbloknya; Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetapsama, paling NJOP bangunan yang hilang; Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimalbisa 40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan; Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanahdengan bukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan hargasekarang iniBukti Tertulis Tambahan (diajukan Tergugat )1.

Putusan No. 196/Pdt.G/2021/PA.ktbsedangakan luas bangunannya 43 m2, untuk NJOP bangunannya sebesarRp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi. Bahwa pada lokasi jalan singabana dengan NOP atas nama AbdulMutalib pada tahun 2003 dengan luas tanah 104 m2, NJOP bumi/tanahnyaadalah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah), sedangkan luasbangunannya 35 m2 dengan NJOP bangunannya adalah Rp83.000,00(delapan puluh tiga ribu rupiah).

Dan pada tahun 2021, NJOP bumi danbangunanan atas nama Abdul Mutalib berubah menjadi Muhammad Abdis,tercatat pada tahun 2021, yang mana luas tanah dan bangunannya masihsama, namun harga NJOP bumi/tanahnya berubah menjadi NJOPbumi/tanah sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).Dan NJOP bangunannya sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh limaribu rupiah); Bahwa kalau harga berdasarkan system ini tidak membedabedakanalas haknya SHM atau sporadic/segel.

Karena semuanya mengacu padaharga NJOP pada system ini dan sesuai blokbloknya; Bahwa walaupun kebakaran, nilai NJOP tanah akan tetap sama,paling NJOP bangunan yang hilang; Bahwa harga pasar dan NJOP itu berbeda memang, minimal bisa40% sampai 30% dari harga pasar taksiran kelurahan; Bahwa saksi tidak tahu harga pasar apakah harga tanah denganbukti kepemilikan SHM pada tahun 2003 sama dengan harga sekarang iniMenimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MilikDaerah, pada BAB X tentang Penilaian, pada Pasal 52 ditetapkan:(P17);(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh KepalaDaerah dan dapat melibatkan penilai independen yangbersertifikat di bidang penilaian aset;(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunandilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasiterendah menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Putusan Nomor 19 P/HUM/2014untuk mendapatkan nilai wajar sebagai suatu prinsip/azas sesuaidengan kaidah penilaian dengan estimasi terendah menggunakanNilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

dengan estimasiterendah menggunakan Nilai Obyek Pajak (NJOP);2.

Jakarta Nomor 128Tahun 2013 yang berdasarkan penjumlahan nilai sewa lahan dannilai strategis titik reklame bertentangan denganketentuanketentuan tersebut pada Poin 1 huruf h di atas yangberdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independendan dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar dengan kaidahpenilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP);Bahwa Perhitungan Nilai Sewa Titik Reklame berdasarkanketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor

ditetapkan oleh Pengelola Barang;(3) Penilaian Barang Milik Daerah yang dipergunakan SKPD/UKPDselain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh tim yang ditetapkanoleh Pengguna Barang;Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan GubernurDKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 ditetapkan, sebagai berikut:(1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunandilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan kaidahpenilaian dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual ObyekPajak (NJOP

limit yang tibatiba menurun drastisyaitu sebesar Rp.27.000.000.000, (dua puluh tujuh milyar rupiah);(BuktiP18);Bahwa penetapan harga limit yang tibatiba menurun drastis menjadisebesar Rp.27.000.000.000, (dua puluh tujuh milyar rupiah), semakinmembuktikan secara terang benderang adanya sebuah konspirasi besaryang berusaha untuk memenangkan satu pihak tertentu, yang tentunyaakan meraup keuntungan yang sangat besar apabila dimenangkansebagai pembeli lelang, karena dari harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

kondisi barangmaupun faktor ekonomi, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihakTermohon Eksekusi ataupun pihak ketiga, oleh karenanya penetapanharga limit tersebut telah bertentangan dengan peraturan hukum yangberlaku;28.Bahwa dengan tequalnya dalam lelang tanah dan bangunan milikPenggugat kepada Tergugat IV akibat penetapan harga limit yang sangatrendah, telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat,yang dapat dirinci sebagai berikut:KERUGIAN MATERIL: Kerugian dari selisin harga NJOP

karena terhadap 4 (empat) kali pelaksanaan lelangsebelumnya yaitu pelaksanaan lelang pada tanggal 08 Mei2008, tanggal 02 Juli 2009, tanggal 05 Agustus 2009 dantanggal 26 Nopember 2009 Penggugat sama sekali tidakmenyatakan keberatannya terhadap penetapan harga limitlelang meskipun terhadap ke4 (empat) pelaksanaan lelangsebelumnya tersebut harga limit yang ditetapkan juga jauhdi bawah NJOP tanah dan bangunan objek lelangeksekusi.Bahwa terhadap pelaksanaan lelang pada tanggal 26Nopember 2009 harga

limit ditetapbkan sebesarRp.36.327.600.000, akan tetapi Penggugat juga tidakmenyatakan keberatannya terhadap penetapan harga limittersebut yang faktanya juga jauh dibawah nilai NJOP,karenanya dalil Penggugat pada halaman 6 angka 19 s/ddalil angka 23, dalil angka 27 s/d angka 29 gugatannyaadalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum,oleh karenanya alasan Penggugat untuk membatalkanRisalah Lelang dengan alasan nilai limit pada pelaksanaanlelang tanggal 04 Juni 2010 yang jauh dibawah nilai

;Bahwa dengan ditetapkannya harga limit sebesar Rp.27.000.000.000,sedangkan NJOP sebesar Rp.64.766.965 yang akhirnya mengakibatkantanah dan banguan milik penggugat terjual kepada tergugat IV dalampelaksanaan lelang tanggal 4 juni 2010 maka penetapan harga limittersebut telah melanggar prinsipprinsip dalam ketentuan lelang danakibatnya telah menimbulkan kerugian bagi penggugat:Kerugian Materiil dari selisin harga NJOP dengan harga jual lelang(Rp.64.766.965.000 Rp.27.000.000.000 = Rp.37.766.965.000

Ni'in, SHM No. 466/tahun 1984, luastanah 550 meter persegi, NJOP per meter persegi Rp. 1.862.000,. Luasbangunan 100m persegi, NJOP per meter persegi Rp. 1.200.000,. Total NJOPRp. 1.144.100.000,. Sehingga kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.1.144.100.000,. (Bukti P 26).Untuk tanah yang terletak di Jalan Pertanian, SHM No. 0683/tahun 1988, luastanah 880 meter persegi, NJOP per meter persegi Rp. 2.640.000,. Luasbangunan 80 meter persegi, NJOP per meter persegi Rp. 823.000,.

(Bukti P 27).Untuk tanah yang terletak di Jalan Margasatwa, luas tanah 96 meter persegi,NJOP per meter persegi Rp. 6.195.000, Luas bangunan 90 meter persegi,NJOP per meter persegi Rp. 823.000,. Sehingga kerugian Penggugat adalahsebesar Rp. 668.790.000,. (Bukti P 28).Oleh karena itu, sebagian kerugian yang harus ditanggung oleh Penggugat,adalah sebesar Rp. 4.201.930.000, hanya untuk 3 bidang tanah yang disebutkandi atas, sedangkan surat tanah waris almarhum H.

Put.17955/PP/M.II/18/2009 tanggal 28 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbandingdengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut ;Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan TahunPajak 2007 nomor : 36.19.100.021.0040040.0 tanggal 11 April 2007 diterbitkan olehKP PBB Tangerang Dua dengan perhitungan sebagai berikut : Objek PajakLuas Kelas NJOP (M2) Jumlah(Rp)Per M2p) Hal. 1 dari 4 hal. Put.

dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka oleh karenaitu, permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :Tidak seimbangnya harga per M2 antara nilai SPT milik Pemohon PeninjauanKembali dengan SPPT tetangga Kami Tahun 2007, bahwa dasar Pemohonmengajukan Peninjauan Kembali dengan alasan :1 Harga tanah di lokasi objek dibawah NJOP

1996 Penggugat membeli Objek Sengketa dari Raden Ayu Manahilliyahadalah sebesar Rp. 775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah),yang mana nilai NJOP tanah Obyek sengketa pada tahun 1996 adalahsebesar Rp. 420.481.000, (empat ratus dua puluh juta empat ratus delapanpuluh satu ribu Rupiah).Bahwa oleh karena harga jual belli objek sengketa yang tertera dalam AJBNomor : 1/Kebayoran Baru/1999 antara Penggugat kepada AlmarhumahNASRIN INSIJAH FAGI yang dibuat dan tandangani dihadapan Tergugat

IVnilainya sangatlah jauh dibawah harga NJOP tahun 1999 dan sangat jauhpula jika dibandingkan dengan nilai jual beli tahun 1996 yang dilakukanantara Penggugat dengan Raden Ayu Manahilliyah, tentunya hal ini telahmelanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang BeaPerolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang menyatakan sebagai berikut:Hal 5 Put.

Maka dari itu perbuatanAlmarhumah NASRIN INSIJAH FAGI, Tergugat IV yang mencantumkan nilaijual beli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 1/Kebayoran Baru/1999 dibawahnilai NJOP tahun 1999 dapat dikategorikan melanggar UndangUndangNomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan, karena untuk menetapakan besarnya BPHTB yang objektifharuslah dihitung berdasarkan NJOP PBB.9.

Perbuatan Almarhumah NASRIN INSIJAH FAGI bersamasama denganTergugat IV menetapkan harga jual beli dibawah harga NJOP tahun1999, yakni sebesar Rp. 210.480.00, (dua ratus sepuluh juta empatratus delapan puluh juta Rupiah), sehingga menghilangkan kewajibanAlmarhumah NASRIN INSIJAH FAGI untuk membayar kekurangan jualHal 7 Put.

Perbuatan Tergugat IV yang telah mencantumkan harga jual beli objeksengketa yang tertera dalam AJB Nomor : 1/Kebayoran Baru/1999antara Penggugat dengan Almarhumah NASRIN INSIJAH FAGI yangdibuat dan tandangani dihadapan Tergugat IV dimananilainyasangatlah jauh dibawah harga NJOP tahun 1999 dan sangat jauh pulajika dibandingkan dengan nilai jual beli tahun 1996 yang dilakukanantara Penggugat dengan Raden Ayu Manahilliyah;Bahwa terhadap kerugian materil tersebut sangat berpotensi menimbulkankerugian

Artinya tim bertugas mengumpulkan data,16apa yang ada didalam tanah, keadaan tanah maksudnya apakah tanah daratatau gunung, dan luas tanah;e Bahwa setelah hal itu dilakukan, seharusnya dikompromi dengan timuntuk pelaksanaanya;e Bahwa setelah mengumpulkan datadata ada rekomendasi yang isinyadibuat berdasarkan harga PBB, NJOP, rekomendasi dari Camat setempattentang harga kemudian dari Kepala desa.

Misalnya satupetak misalnya tiga puluh juta, yang didasarkan pada keterangan Keuchik,sehingga berapa yang tercantum disurat keuchik itulah yang dicanrumkandalam akta jual bell;Bahwa ditahun 2011 tidak ada yang jual beli diatas Rp. 50.000, (lima puluhjuta rupiah);Bahwa saksi membuat akta jual beli berdasarkan keterangan Keuchik, PBBsudah diurus oleh pemilik tanah, kalau NJOP di Padang datar sekitar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah);Bahwa tanahtanah yang pernah saksi buat akta jual beli, di NJOP Rp

Aceh Jaya.Bahwa sepengetahuan saksi harga NJOP tanah di Desa Padang Datar Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya pada tahun 2010 tersebut adalah sebesarRp.20.000, permeter.Bahwa sepengetahuan saksi selaku Mukim Calang belum ada harga tanahsebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter di Kab.Aceh Jaya.Bahwa sekarang ini dilokasi tanah milik sdr Ir.

Krueng Sabeedan bukan berada di Desa Padang Datar.Bahwa sepengetahuan saksi harga NJOP tanah di Desa Padang Datar Kec.Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya pada tahun 2010 tersebut adalah sebesarRp.20.000, permeter.Bahwa sepengetahuan saksi selaku Geuchik Desa Keutapang belum ada hargatanah sebesar Rp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter di Kab.Aceh Jaya.Bahwa sekarang ini dilokasi tanah milik sdr Ir.

) sampaidengan Rp 250.000 (harga pasar tertinggi yang direkomendasikanoleh Camat Krueng Sabee dan Geucik Padang Datar)Daftar klasifikasi dan besarnya NJOP permukaan bumi berupatanah tahun 2010 di wilayah Gampong (Kelurahan) Padang DatarKecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya.Berita Acara Hasil Musyawarah Penetapan Bentuk dan/ataubesarnya harga ganti kerugian tanah untuk pembangunanperumahan di Gampong Padang Datar, Kec.

dengan keadaanbangunan sebagaimana adanya saat dibuat perjanjian jualbeli, namunpenawaran tersebut ditolak oleh Tergugat I, dengan alasan harga yang pantasuntuk Ruko dengan nomor 4 dan nomor 5 dengan batasbatas tersebut di atasadalah 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah); Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah melanggarhukum dengan menyalahgunakan kesempatan/keadaan, karena telahmengajukan harga yang tidak sepantasnya kepada Penggugat;Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

dikali NJOP sebesar Rp. 614.000, (enam ratus empat belas riburupiah) per meter persegi = Rp. 132.624.000, (seratus tiga puluh dua jutaenam ratus dua puluh empat ribu rupiah);Halaman 7 dari 47 halamanPutusan No.01/Pdt.G/2013/PNLGS151617Bahwa penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dinyatakansebagai pihak yang berhak atas tanah ruko nomor 4 dan nomor 5 denganbatasbatas tersebut di atas, dengan membayar harga tanah kepada Tergugat Idan Tergugat II sesuai dengan NJOP yaitu sebesar Rp.

Tergugat IV)e Sebelah timur dengan tanah milik Zakaria Passe;e Sebelah Barat dengan jalan raya; 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melakukan pemecahansertifikat induk Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 478/1980 tanggal 15April 1980 dipegang oleh Tergugat I, untuk dibuat Sertifikat Hak Milikterhadap Ruko dengan nomor 4 dan nomor 5 dengan batasbatas tersebut diatas, atas nama Penggugat, dengan kompensasi menerima pembayaran hargatanah kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan NJOP

Solusitersebut ditawarkan agar kerugian penggugat, Tergugat I dan II tidak semakinbesar dan lama.; e Bahwa penawaran dilakukan Tergugat I adalah wajar waktu itu Rp.270.000.000.berdasarkan yang umum yang dilakukan orang, menjual tanah untuk muka rukoyang ada di daerah Langsa dan mungkin juga daerah Aceh lainnya, bukan dinilaiberdasarkan NJOP ( bedasarkan kesepakatan yeBahwa tidak mungkin penggugat sudah merasa sebagai pihak yang berhakatas tanah + bangunan ruko nomor 4 dan 5 dengan cukup membayarRp

Langsa Kota; bahwa berdasarkancatatan di kantor Desa, NJOP berdasarkan SPPT PBB atas tanah objek sengketatersebut adalah sebesar sebesar Rp. 614.000, (enam ratus empat belas ribu rupiah)per meter persegi, sedangkan menurut Keputusan Walikota Langsa Nomor47/900/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Besaran Nilai Jual objek pajak dalamWilayah Kota langsa Tahun 2013, Nilai jual atas tanah objek sengketa yang terletakdi Jalan H. Agus Salim Gampong Blang Kec.

, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang berwenang memeriksa danmengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapaperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagaisuatu. perbuatan berlanjut, secara Melawan Hukum yaitu tidak melakukanInventarisasi/pengukuran ulang terhadap luas tanah milik PT Naga Intan yang haknyaakan dilepaskan, tidak menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

TK.5) Bahwa data luas tanah, tanam tumbuh dan bangunan akan di umumkan secarakeseluruhan selama satu bulan.Padahal seharusnya yang dijadikan dasar perhitungan ganti rugi adalah nilai jualobjek pajak tahun berjalan milik PT Naga Intan tetapi dalam rapat tersebut yangdijadikan dasar besarnya ganti rugi adalah NJOP yang bersebelahan dengan tanahPT Naga Intan yaitu milik Pemda Tk.J Lampung tahun 2003. perbuatanterdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf aPerpres nomor 65 tahun

Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar per m2 =(NJOP + harga pasaran) X 66 ha Rp 5.000 + Rp 20.000. X 66 ha =2 2Rp 5.000 + Rp 20.000 X 66 ha = Rp 12.500 X 660.000/m2 =2Rp. 8.250.000.000,III.

Nilai harga tanah berdasarkan harga wajar per m2 =(NJOP +harga pasaran) X 66 ha Rp 5.000 + Rp 20.000. X 66 ha =2 ZRp 12.500 X 660.000/m2 = Rp 8.250.000.000,III.

) tahun berjalan milik PT Naga Intan melainkan menggunakan SPT PBBmilik Pemda Propinsi tahun 2003 yang NJOP tanahnya sebesar Rp.48.000, (empatpuluh delapan ribu rupiah) per M.

Yos Soedarsoyang dibangun oleh Pemerintah RI c.q Depertemen Pekerjaan Umum c.qDirjen Bina Marga dengan dana bantuan Bank Dunia melalui NegaraJapan ;Bahwa tanahtanah tersebut diatas seluas 10.850 M2 mendapat uangganti rugi dari Pemerintah RI dan ada pada Pemerintah DKI Jakarta c.qGubernur DKI Jakarta c.q Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta ( TurutTergugat ) dengan perhitungan NJOP tahun berjalan 2008 yaitu NJOP/permeter persegi seharga Rp. 6.805.000. X 10.850 M2 = Rp. 73.834.250.000.

Rusman perihal Nilai Jual objek Pajak ( NJOP )Jl. Jend A. Yani Kel.

Yos Soedarso yang dibangunoleh Pemerintah RI c.q Depertemen Pekerjaan Umum c.q Dirjen Bina Margadengan dana bantuan Bank Dunia melalui Negara Japan ;Bahwa tanahtanah tersebut diatas seluas 10.850 M2 mendapat uang gantirugi dari Pemerintah RI dan ada pada Pemerintah DKI Jakarta c.q GubernurDKI Jakarta c.q Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta ( Turut Tergugat )dengan perhitungan NJOP tahun berjalan 2008 yaitu NJOP/permeter persegiseharga Rp. 6.805.000.

Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB),dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan / ataubangunan;Nilai/ Harga yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang;Resiko Penjualan melalui lelang seperti: Bea Lelang, PenyusutanPenguasaan, cara pembayaran;Bahwa bilamana membaca putusan Pengadilan Negeri Blora padahalaman 17 dan 18 Majelis hakim Pengadilan Negeri Blora yangdikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidaklah telitiatau jeli dan hanya begitu saja menganut

Petunjuk Pelaksanaan lelang padahal tersebut adalah keliruyang sangat besar , dengan Majelis Hakim mau memperhatikan faktayang dikemukakan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dipersidanganatas bukti bukti surat maupun saksi dipersidangan Jjelas hal tersebut akanmembantu terhadap Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dalamperkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat , karena secarafakta riil yang telah ditunjukkan oleh saksi Penggugat maupun surat suratbukti bahwa atas tanah tersebut secara NJOP

adalah telah diatasRp.6.000.000, ( enam juta rupiah ) dan tercatat dalam NJOP sebesarRp.12.000.000, ( dua belas juta rupiah ) ( bukti terlampir ), dengandemikian putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan putusanPengadilan Tinggi Semarang yang kurang mempertimbangkan hukumnyatersebut / ( ONVOEL DOENDE GEMOTIVEERD ) putusan PengadilanTinggi Semarang yang demikian haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke

1.120.000.000 1.120.000.000 Kelas200)200) NJOP PER (m2))140,00;140,00 NJO sebagai pengenaan pajak 0,00) 156.800.000.000,00) 156.800.000.000,00NJO PTKP (12.000.000,00) (12.000.000,00)NJO Penghitungan PBB 0,09, 76.788.000.000, Rp156.788.000.000,00NJKP (40%) 0,00 62.715.200.000,00 6 2.715.200.000,00)PBB Yang Terutang 0,00) 313.576.000,00 313.576.000,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumidan Bangunan sebesar Rp156.800.000.000,00; yang tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatHalaman 4 dari 7 halaman.

Saprudin.2) Harga Jual dengan 3 kali NJOP adalah Rp.450.000.000, 3) Sehingga bagian masingmasing:a) Tergugat 1/2 x Rp. 450.000.000, = Rp. 225.000.000,b) Alm. Saprudin 1/2 x Rp. 450.000.000, = Rp. 225.000.000,b. Sebidang tanah SHM : 02642 yang No. 01286/Cibiru Wetan/2018seluas 98 m2, terletak komplek Mekar Indah Blok E17 Rt. 001, Rw.013, Desa Cibiru Wetan, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung. Adalah:1) Harta Gono Gini antara Tergugat dengan alm.

Saprudin.2) Harga Jual dengan 3 kali NJOP adaiah Rp. 100.500.000, 3) Sehingga bagian masingmasing:a) Tergugat 1/2 x Rp. 100.500.000, =Rp.50.250.000,b) Alm. Saprudin 1/2 x Rp. 100.500.000, = Rp. 50.250.000,c. Mobil Sedan merek Honda CITY GMG 15 E CVT tahun 2017 warnahitam mutiara No rangka MRHGM6640HT810196 No. MesinL15215200713 Pol. D 1866 AFO. BKPB N07913230 an. Saprudin,adalah:1) harta Gono Gini antara Tergugat dengan alm.

, nilaijual dengan : 3x NJOP: Rp. 21.574.000, = Rp. 64.722.000, Sebidang tanah Blok Curug Candung RT 05 RW O1 Desa CililitanKecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, luas: 3140 m?, nilaijual dengan: 3x NJOP: Rp. 22.457.000, = Rp. 67.371.000,Bidang tanah blok Curug Candung RT 05 RW 01 Desa ClililitanKecamatan Picung Kabupaten Pandeglang, luas: 234 m2.

Nilai jual3x NJOP Rp. 1.673.100, = Rp. 5.019.300, Jumlah angka 9.1, 9.2 dan 9.3 adalah =Rp. 137.112.300,Sesuai dengan amanat almarhum kepada Penggugat RekonpensiDihibahkan untuk penggarap seluas 100 m?

Harga jual berdasarkan 3x NJOP Rp.220.220.000, = Rp. 660.660.000, Sertifikat Hak Milik (GHM) atasbidang tanah dan bangunan tersebut di atas adalah No. 5688 yangdikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung , padatanggal 30 Mei 2001. Bidang tanah dan bangunan tersebut di atasdimiliki almarhum Saprudin pada tahun 1990 M. ketika menikahdengan Entin Kartini Binti M.

YUSRA DIANSYAH, M.Si pada hal berdasarkansurat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Nomor : S19/WPJ.14/KP.0206/ 2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal tanggapan ataspermintaan bantuan data NJOP menerangkan bahwa NJOP di RT 06Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda padaTahun 2008 adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu) sampai denganRp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ;Bahwa harga pasaran sebesar Rp250.000,00/m?

YUSRA DIANSYAH, M.Si. pada hal berdasarkansurat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Nomor : S19/WPJ.14/ KP.0206/ 2011 tanggal 24 Februari 2011 perihal tanggapan ataspermintaan bantuan data NJOP menerangkan bahwa NJOP di RT 06Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda padaTahun 2008 adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampaidengan Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) ;Bahwa harga pasaran sebesar Rp250.000,00/m?

Nomor 1790 K/Pid.Sus/2014Kasasi tanggal 02 Juli 2008 kepada Pemerintah Kota Samarinda(Bukti T.9) adalah sebesar Rp150.000,00/m2 yang dilampiridengan NJOP a.n.

Syamsu Nur sebesar Rp103.000,00/m2 (BuktiT.10) yang didukung fakta hukum yang benar yang telahdipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama dalamPutusannya yang diuraikan pada alinea ke1 hal.265 menyebutkan: bahwa NJOP untuk kapling tanah matang tahap IV yang benardilokasi perumahan Korpri Jalan Pelita VIII adalah berdasarkanSurat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP219/WPJ.14/BD.05/2006 tanggal 29 Desember 2006(Bukti T.79), yang menyatakan bahwa NJOP di perumahan Korpri adalah sebesarRp103.000,00

/m2 (Vide butir 23 hal.248 Putusan Judex Facti Tingkat Pertama),dimana NJOP Rp103.000,00/m2 + Harga Pasaran kapling tanah matang diKelurahan Sambutan sesuai Surat KeteranganMelepaskan Hak Atas Tanah dari Syahriansyah kepada Jhony Aritonang. tanggal17 Maret 2008 ukuran 10 m x 20 m sebesar Rp50.500.000,00 sehingga per meter +Rp250.000,00/m2 (Bukti T.42) + Harga Standar Pemerintah Kota Samarindasebesar Rp80.000,00/m2 (Bukti T.30) yaitu NJOP Rp103.000,00/m2 + HargaPasar Rp250.000,00/m2 + Harga Standar