Ditemukan 6780 data
AHMAD YANI, SH
Terdakwa:
FAJAR MISBAH PRATAMA HARUN. SE
108 — 40
ditahan terkait penyidikan perkara tersebut; Bahwa benar, Syaratsyaratnya pembentukan suatu koperasi adalah :Mempunyai keanggotan minimal 20 orang ;Susunan pengurus dan pengawas ; Berita Acara Pendirian Koperasi ; Daftar hadir rapat pendirian koperasi ; Mempunyai AD/ART ; Mempunyai modal ;Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mks Ada rencana kerja dalam bentuk program kerja untuk tiga tahunkedepan ; Daftar hadir pembentukan koperasi ; Melampirkan foto copy keanggotaan ;Bahwa benar, Syahnya
60 — 26
Bima Saksi) kepadaKepada Cdesa Gulang termasuk hibah bebas.Hibah atau sumbangan tersebut sah secara hukum karena telahmemenuhi syarat syarat syahnya perjanjian sebagaimana disebut dalampasal 1320 KUHPerdata yaitu :1. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri ;2. Cakap untuk membuat perjanjian ;3. Obyek tertentu ;4.
75 — 30
PDAM Tirta Khatulistiwa ;Hal tersebut sesuai dengan pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata,Dalam pasal 1320 KUHPerdata dinyatakan :Untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan saratsarat :301. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;3. Suatu hal tertentu ;4. Suatu sebab yang halal ;Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagimereka yang membuatnya.
PT Pandawa Nusa Dua
Tergugat:
PT Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Denpasar
114 — 105
telahterbukti yaitu bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kredit No 529/2015, Akta PerjanjianKredit No. 924/2015, Addendum No 715/2015, Addendum No. 1370/2015 sertaAddendum No. 1370/2015 adalah tidak sah sebab dibuat diluar dari persetujuan RUPSPT Pandawa Nusa Dua;Menimbang bahwa karena ke 5 (kelima) akta perjanjian tersebut diatas telahterbukti dibuat secara tidak sah yaitu tidak memenuhi prosedur pembuatan AktaPerjanjian Kredit yang sebenarnya maka dengan demikian kelima akta ini tidakmemenuhi syarat obyektif syahnya
19 — 2
Pid.Sus/2016/PN KspMenteri Kehutanan No : P43/ menlhkSetjen / 2015 Tanggal 12 Agustus2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal darihutan Alama.Dapat Saksi Jelaskan Bahwa Untuk Melakukan Peredaran Hasil HutanDiperlukan ljin Yang Syah Berupa : Izin Usaha Pemampaatan kayu(IUPK), Kemudian Membuat Laporan Hasil Produksi (LHP), danBerkewajiban Untuk Membayar Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) danDana Reboisasi (DR) serta Pengganti Nilai Tegakan (PNT) baruMemohon Dokumen Surat Keterangan Syahnya
Terbanding/Jaksa Penuntut : Rosna Mulyati, SH, MH
143 — 80
Hal ini telah sesuai denganPasal 1320 KUH Perdata tentang syaratsyarat syahnya perjanjian, makakesepakatan perdamaian tersebut telah berlaku sebagai UndangUndangbagi para pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata; Dan atas dasar perjanjian perdamaian tersebut maka ganti rugi atas tanahditerima oleh Terdakwa SAPLI SANJAYA bin (alm) DARMAN EMBANG.
1.ACHMAD JUNAIDI
2.MOLIYADI
3.DEDDI AGUSTIAWAN RAHMADI
4.FATHOZZAKY ALIM
5.JAUHARI VERY HARJOSO
6.MOHAMMAD HIDAYANTO
7.RAWAKID
8.SAHIRUDDIN
9.FATHORRAHMAN
Tergugat:
KEPALA DESA BATUDINDING KECAMATAN GAPURA KABUPATEN SUMENEP
973 — 851
selanjutnya Tergugat menerbitkan KeputusanKepala Desa Batudinding Nomor: 188/03/KEP/ 435.320.113/2020, tentangPemberhentian Perangkat Desa, tanggal 30 Maret 2020, yang ditindaklanjutidengan diterbitkannya objectum litis (Vide Bukti T 12 dan bukti P1.1 s/d P1.9=T13);Menimbang, bahwa sebagaimana faktafakta hukum tersebut dalam rangkapengujian atas penerbitan objek sengketa dengan berpedoman pada ketentuanPasal 52 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan yang menyebutkan:(1) Syarat syahnya
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
RCI telah memenuhisyarat syahnya perjanjian maka sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata perjanjiantersebut berlaku sebagai undang undang bagi pembuatnya (Pacta Sunt Servanda),karena hal inilah yang kemudian membuat Kepala Divre Riau berkalikali mengirimkansurat peringatan / teguran kepada PT. RCI untuk melaksanakan prestasinya dan karenahal ini jugalah membuat Perum Bulog Pusat mengajukan gugatan Perdata terhadap PT.RCI dan dimenangkan oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.
Susilowati Go
Tergugat:
Tugiman
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Rentug
2.I Wayan Retas
3.I Ketut Kasir
4.I Made Rupit
5.Ni Ketut Alit Astari , SH
6.Jong Welly
66 — 39
Hal ini sejalan dengan ketentuan peraturan perundangundangan Pasal 1868 KUHPerdata, Serta telah memenuhi syarat hukumsahnya persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdatasyarat untuk syahnya suatu perikatan dan oleh karenanya berlaku sebagaiundangundang yang harus ditaati oleh PENGGUGAT dan TERGUGATsesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi demikian;Bahwa benar dalil Penggugat yang menyatakan Perjanjian Pengikatan JualBeli Tanggal 09 Mei 2014 No. 04 tersebut yang dibuat
1.Susilowati Go
2.Rosinani
Tergugat:
Tugiman
Turut Tergugat:
1.I Nyoman Rentug
2.I Wayan Retas
3.I KETUT KASIR
4.I Made Rupit
5.Ni Ketut Alit Astari SH
6.LJ. HOOKER NUSA DUA
81 — 61
TURUT TERGUGAT Vadalah Bukti Otentik sebab dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, sertatelah memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 1320 KUH.Perdata tentang syarat untuk syahnya suatuperikatan dan oleh karenanya berlaku sebagai undangundang yang harusditaati oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan ketentuanPasal 1338 KUH.Perdata yang berbunnyi demikiansemua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlakusebagai undang undang bagi mereka yang
DEWI ROSARIA INDAH PERWIRANTIKA
Tergugat:
1.KEPALA DESA GEMPOL KLUTUK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
2.CAMAT TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO
3.BUPATI SIDOARJO.
Intervensi:
WIWIK RIYANTI
131 — 1886
dimutasi ke jabatan lainnya (vide bukti T.IMenimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim PeradilanTata Usaha Negara bersifat ex tunc artinya pengujian didasarkan pada faktafakta dan keadaan hukum terkait dengan Peraturan Perundangundangan yangdijadikan sebagai dasar yuridis penerbitan obyek sengketa a quo ; Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanmenyebutkan : 22222 n nn nn nnn nn nnn nn nnn nn nn nn ne(1) Syarat syahnya
77 — 7
tergugat ;e Bahwa masalah antara penggugat dengan Tergugat ini pernahdisidangkan di Kantor Kerapatan Adat nagari Air Haji dan kapandisidangkan saksi sudah tidak ingat lagi;e Bahwa aksi lupa mana yang duluan saksi baca tapi saksi adamembacanya kedua ranji btersebut ;e Bahwa yang membuat ranji dalam kaum adalah mamak kepala waris ;e Bahwa yang menanda tangani ranji terakhir adalah Ketua Kerapatan AdatNagari ( KAN ) ;e Bahwa yang pertama kali menanda tangani ranji adalah mamak kepalawaris ;e Bahwa syahnya
103 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 135 PK/Pdt/2017dikenal didalamnya nama Rd Suriadisastra yang pernah menjabat sebagaiKepala Desa Pasawahan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa jual belitanah sawah (tanah objek perkara) telah tidak memenuhi syarat syahnya suatujual beli tanah menurut hukum adat sebagaimana telah disebutkan diatas(syarat terang);Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jika memang betul terjaditransaksi jual beli tanah in casu antara Anding bin Alnasan dengan Tergugat dan Tergugat Il pada tahun 1957 dihadapan
I WAYAN KETEL
Tergugat:
1.I KETUT SUDARTAMA
2.I NYOMAN SUKERTA
3.I WAYAN SUTAPA
65 — 76
Azaskepercayaan (ventrouwenier) merupakan nilai ethis yang bersumber padamoral ; Menimbang, bahwa untuk syahnya perjanjian sebagai wujud riil dariadanya kebebasan berkontrak tersebut harus memenuhi 4 syarat sahnya suatuperjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW, yaitu :Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Dps1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;3. Suatu hal tertentu ;4.
Hi. Darwis Moridu
Tergugat:
Menteri Dalam Negeri
232 — 131
keadilan jaditidak terbuka satu tetapi banyak pintunya sama seperti orang mau ke surga,surga itu pintunya banyak mau pakai agama apa saja boleh; Bahwa Ahli menyebutkan pemberlakuan surut itu terkait keputusanpejabattidak sah, Pasal 1 angka 7 UndangUndang 30 Tahun 2014 KeputusanAdministrasi Pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negaraatau keputusan administrasi negara yang disebut keputusan adalahketetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berwenanguntuk menyatakan batal dan syahnya
NJOO SWIE YONG Alias YONGKY JUANDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
1.CHARLIE SOEHARTONO, S.H.
2.ADDI PRABOWO CUNDOMANIK
179 — 188
;Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 telahdilakukan Pemeriksaan Setempat dan untuk selengkapnya hasil pemeriksaansetempat tersebut telah tercantum dalam Berita Acara yang menjadi satukesatuan dengan PUutuSan ini ;2 22 2n enon nn nn en nn en en nn ne ne nn nn eeeMenimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan dan fakta hukumtersebut maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :(1) Syarat syahnya Keputusan
232 — 280
anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) prinsippertanggung jawaban bersama (kolegial), yang berwenang mewakiliPerseroan adalah setiap anngota direksi kecuali ditentukan lain dalamanggaran dasar PT;e Bahwa kewenangan anggota direksi untuk mewakili perseroan harusmerujuk kepada anggaran dasar perseroan, dan apabila anggaran dasartelah menentukan bahwa untuk memulai suatu perkara di Pengadilan,diharuskan adanya persetujuan dari 85% pemegang saham,persetujuan dariseluruh anggota direksinya, karena syahnya
328 — 100
Kalau inidapat dibenarkan, maka pembenaran ini akan menjadi bahaya laten yang akanmencemari lembaga wakaf yang suci dan mulia yang mengandung rumusan danpengertianpengertian wakaf secara mendalam menurut hukum Islam, dasardasarhukum yang dijadikan amalan wakaf (Dasar Hukum Umum dan Dasar HukumKhusus), Macammacam Wakaf, Rukun Wakaf, Syarat Syahnya Wakaf, TujuanWakaf dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku tentang Wakaf, baiksebelum Kemerdekaan dan Setelah Kemerdekaan maka akan menjadi tidak berarti.Kalau
170 — 63
Terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar KutipanAkta Buku Nikah Nomor: 843/93/IX/2012 tanggal 16 September 2012(huruf a) dan 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah Nomor :843/93/IX/12 tanggal 16 September 2012 dari KUA (huruf f) adalahbukti surat yang menunjukkan adanya prosesi pernikahan yangdilakukan oleh Terdakwa dan Saksi4 dan didaftarkan dalamAdministrasi pemerintahan sehingga menjadi syahnya pernikahantersebut baik secara agama dan secara Administrasi pemerintahandan hal ini kemudian
78 — 35
terhadap bukti P10 berupa Akta Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa, jika yang menghadap notaris itumemiliki surat kuasa dari orangorang tersebut secara hukum bisasaja asalkan orangorang yang menguasakan tidak ikut tandatangan, maksudnya yang tanda tangan hanyalah yang diberi kuasa,namun jika tidak ada kuasa dari orangorang tersebut maka itutidak dibenarkan menurut hukum;Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598/K/1971, Nomor 601/K/1972 dan Nomor 393/K/1973 yang intinyabahwa syahnya