Ditemukan 7636 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diketaui dikeluar disesuai diketahi dikeduaã
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2600 — 4277 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 537 K/Pid.Sus/2014m Untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R2 dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R4TA 2011, Terdakwa selaku Kepala Korlantas Polri dan Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) membentuk Panitia Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R2 dan Panitia Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R4 TA 2011 yang diketuai oleh TEDDY RUSMAWAN dengananggota antara lain NI NYOMAN SUARTINI ; Setelah Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan
    No. 537 K/Pid.Sus/2014Pengemudi R4 TA 2011 yang diketuai oleh TEDDY RUSMAWAN dengananggota antara lain NI NYOMAN SUARTINI ;Setelah Terdakwa membentuk Panitia Pengadaan Driving Simulator UjiKlinik Pengemudi R2 dan Panitia Pengadaan Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R4 TA 2011 di Korlantas Polri, maka untuk mewujudkan niatTerdakwa supaya BUDI SUSANTO yang melaksanakan pekerjaanPengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R2 dan PengadaanDriving Simulator Uji Klinik Pengemudi R4 TA 2011, sekitar
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 14-01-2020 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 23-02-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 3/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 20 Februari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Mohamad Nur Azis
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
986 — 3235
  • SuratNomor S211/MK.02/2012 tertanggal 01 November 2012.Bahwa setelah melalui tahapantahapan pembahasan di DPRRI,pada tanggal 16 November 2012 DPRRI mengesahkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 yang didalamnya termasukanggaran Lanjutan pelaksanaan KTP Elektronik sebesarRp.1.045.000.000.000,00 (satu trilyun empat puluh lima miliar rupiah).Bahwa karena adanya praktekpraktek melawan hukum di atas,Konsorsium PNRI yang diketuai
    SuratNomor S211/MK.02/2012 tertanggal 01 November 2012.Bahwa setelah melalui tahapantahapan pembahasan di DPRRI,pada tanggal 16 November 2012 DPRRI mengesahkan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013yang didalamnya termasukanggaran Lanjutan pelaksanaan KTP Elektronik sebesarRp.1.045.000.000.000,00 (satu trilyun empat puluh lima miliar rupiah).Bahwa karena adanya praktekpraktek melawan hukum di atas,Konsorsium PNRI yang diketuai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-07-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
258 — 88
  • Jkt.PstBahwa peserta rapat rutin di pemasaran kantor pusat diketuai olehKadiv pemasaran kantor pusat dan senior manager yang adadibawahnya termasuk regional yang ada, yang dibahas adalah prioritasproyek dan shortlist, tidak dibahas terkait hasil pendekatan prospek danshortlist;Bahwa dalam pengalaman saksi terkait rapat di pemasaran, tidak adadibahas terkait beban, beban tersebut dibahas di level GeneralManager, saksi tidak ikut dan tidak mengetahui;Bahwa untuk beban dalam mendapatkan prioritas proyek
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-12-2016 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 201/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 22 Mei 2017 — YAYASAN KLENTENG DEWI KWAN IM VIHARA AVALOKITESVARA beralamat di Gang Pekong Perbaungan yang diketuai oleh Taijuddin Als. Matte Hok, sebagai :……………………………………............TERGUGAT- VIII. 9.
156 — 48
  • YAYASAN KLENTENG DEWI KWAN IM VIHARA AVALOKITESVARA beralamat di Gang Pekong Perbaungan yang diketuai oleh Taijuddin Als. Matte Hok, sebagai :............TERGUGAT- VIII.9.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
452 — 2300
  • ., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi PNS di Propinsi Sumatera Selatan;Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat pada SekdaPropinsi Sumatera Selatan bertugas sebagai pengkoordinasian kegiatankegiatan dan membantu sekda didalam bidang Kesejateraan Rakyat ;Bahwa saksi sebagai tupoksi kegiatan tersebut masuk didalam tim TAPD,sebagai salah satu tim TAPD;Bahwa pada saat itu TAPD diketuai oleh Sekda, Pak Yusril Efendi;Bahwa struktur TAPD terdiri
    dibawah sumpah pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa menyangkut dana hibah, saksi sebagai LSM;Bahwa LSM saksi bernama Sorot Sosial Kontrol Sosidasi bergerak di bidangekonomi yang beralamatkan di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1352 yangberdiri sejak tahun 2005 di Palembang dan pada tahun yang sama langsungdidaftarkan di Kesbangpol;Bahwa struktur organisasi dari LSM Sorot sesuai dengan UU No. 17 yaitu adaKetua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;Bahwa LSM Sorot Sosial Kontrol Sosidasi diketuai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
181 — 75
  • PT Askrindobertindak sebagai penjamin atas kredit yang diajukan oleh PT Tranka dan PTVitron International;Bahwa keputusan untuk membeli PN dan MTN dari nasabah PT Askrindoadalah keputusan perusahaan dan diketahui oleh Komisaris;Bahwa untuk menyelamatkan PT Tranka, PT Askrindo membentuk komitepenyelamatan yang diketuai oleh Terdakwa Rene Setyawan;Bahwa dalam program penyelamatan tidak boleh ada penempatan dana lagi diperusahaanperusahaan yang gagal bayar;Bahwa PT Askrindo harus menyelamatkan nasabah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
164 — 71
  • PT Askrindobertindak sebagai penjamin atas kredit yang diajukan oleh PT Tranka dan PTVitron International;Bahwa keputusan untuk membeli PN dan MTN dari nasabah PT Askrindoadalah keputusan perusahaan dan diketahui oleh Komisaris;Bahwa untuk menyelamatkan PT Tranka, PT Askrindo membentuk komitepenyelamatan yang diketuai oleh Terdakwa Rene Setyawan;Bahwa dalam program penyelamatan tidak boleh ada penempatan dana lagi diperusahaanperusahaan yang gagal bayar;Bahwa PT Askrindo harus menyelamatkan nasabah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
284 — 111
  • (tiga) tahap, yaitu :tahap (satu) untuk 5 (lima) paket pekerjaan;tahap II (dua) untuk 6 (enam) paket pekerjaan, dan;tahap Ill (tiga) untuk 6 (enam) paket pekerjaan.Halaman 892 dari 1205 halaman Putusan No. 59/Pid.B/TPK/2012/PN.JKt.Pst.Fakta hukum mana didukung oleh keterangan saksi Dothor Panjaitan yangbersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksisaksi Supriyadi, TonySusandy dan keterangan Terdakwa II di depan persidangan perkara ini.5 Bahwa pada tanggal 28 Juni 2007,Panitia Pengadaan yang diketuai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
1991 — 1703
  • Terdakwa akan dilakukan oleh CHAIRUN NISAdengan didampingi oleh CORNELIS NALAU ANTUN.Setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa melalui CHAIRUN NISAdengan HAMBIT BINTIH dan CORNELIS NALAU ANTUN, pada tanggal 2Oktober 2013 sekitar jam 12:47 WIB CHAIRUN NISA selaku kawan pesertadari Terdakwa melalui SMS membuat janji dengan Terdakwa bahwa nantimalam akan datang ke rumah menyerahkan uang dari HAMBIT BINTIH dandisetujui oleh Terdakwa.Pada tanggal 2 Oktober 2013 sekitar jam 19.00 WIB, Majelis Panelyang diketuai
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 30-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 — DRS. ASLI YAKIN, M.Si Bin (Alm) ARSI YUSMAN.
191 — 17
  • Bahwa Kalau dalam hal IMB saksi sebagai petugas pernah melakukanpemeriksaan IMB yang diketuai oleh Sekcam. Bahwa pembayaran IMB itu Pemohon membayar ke Sekcam atau dititipkankepada saksi kemudian saya serahkan lagi ke tim pembuatan IMB yaituSekcam.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan20.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
199 — 23
  • SUBOWO BIN MATARIBahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009.dimana saksi pernahmenjadi Satpol PP di Tabalong.Bahwa Terdakwa selaku Camat pernah memberikan bantuan kepadamasayarakat kalau ada musibah seperti kebanjian maupun untuk poskamling namun besarannya saksi tidak tahu.Bahwa Kalau dalam hal IMB saksi sebagai petugas pernah melakukanpemeriksaan IMB yang diketuai oleh Sekcam.Bahwa pembayaran IMB itu Pemohon membayar ke Sekcam atau dititipkankepada saksi kemudian saya serahkan lagi ke tim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
217 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1871 K/PID.SUS/2016Bahwa Terdakwa selaku Walikota Makassar tidak mempergunakankewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapanpenyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya, sehingga tidakmemberikan saran kepada Panitia Persiapan Kerjasama yang diketuai olehsaksi ABDUL RACHMANSYAH untuk melakukan lelang dalam pengadaanInvestor yang akan bekerjasama dalam kerjasama ROT IPA II Panaikang PDAMMakassar, akan tetapi langsung menyetujui rencana kerjasama yang diajukanPanitia Persiapan