BRI (Persero) Sanggau Nokep: 0006/BUN/ 02/ 2003 tanggal 05 Pebruari 2003 tentang Fiat Bayar Teller Unit PT.

BRI (Persero)Kanca Sanggau , Fiat Bayar Teller BRI Unit Meliau sampai dengan Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah) dan berdasarkan SK Pimpinan BRI Cabang Sanggau Nokep : 025KCV/ BUN/07/ 2004 tanggal 19 Juni 2004 tentang wewenang Fiat Bayar dan Fiat Memindahkanbukukan Petugas/ Pejabat BRI Unit Meliau Kanca Sanggau, Fiat bayar Teller BRI UnitMeliau sampai dengan Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) .Bahwa terdakwa SUPANGAT Bin MUHILAN pada waktu menjabat sebagai kepalaPT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Unit

BRI (Persero) Sanggau Nokep :0006/ BUN/ 02/ 2003 tanggal 05 Pebruari 2003 tentang Fiat Bayar Teller Unit PT.

tersebutmelawan hukum, oleh karena itu m inyatakan Pelawan/Terbandingmempunyai /egal standing unt jukan perlawanan terhadap lelangTerlawan /Pembanding Il atasTerlawan 1/Pembanding Ilan hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan, Majelis HakimBanding berpendapat bahwa di dalam posita gugatan perlawananPelawan/Terbanding telah diuraikan dengan terang dan jelas mengenaiperbuatan melawan hukum yang menurut Pelawan/Terbanding telah dilakukanoleh Terlawan yaitu pelaksanaan lelang eksekusi tanpa melalui fiat

dipertimbangkan dalam eksepsidan dalam provisi mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang= SFanpa tambahan pertimbangan.tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.mlenimibang. bahwa Pelawan/Terbanding di dalam dalildalil gugatanperlawananniya pada pokoknya menyatakan bahwa lelang eksekusi objek haktanggungan dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan secara langsungoleh Tepawan J/Pembanding Il atas permintaan Terlawan II/Pembanding ,melainkan harus meminta fiat

wiajel 2014, danpelelangan tersebut dapat dilakukan dengan fee DOO wn pose dahulu dariPelawan/Terbanding serta tanpa melalui Pengganian Agama.Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pelawan/Terbandingdengan Terlawan l/Pembanding Il dan Terlawan II/Pembanding , dapatdiketahui bahwa pokok peiaealalratt yang masih diperselisinkankebenarannya oleh kedua, belah pia adalah apakah hak untuk menjual obyekHak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum harusa7 4terlebih dahulu melalui fiat

VWmelalui fiat eksekusi ataukah tidak, dan di dalam kesimpulannya telah1 eymenyatakan aarwa lelang eksekusi Hak Tanggungan harus melalui fiatpengadilan sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyataran dalam diktum putusan yang dijatuhkan bahwa penjualan lelangterhadap obyek Hak Tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan yangmelekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n.

Jad sama sekali Buku Il tidak mengatur bahwav V7lelang eksekusi atas obyek Hak Tanggungan harus melalui fiat pengadilan.era 7Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidaksependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang merujuk pendapatnyapada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012 Tentang~~ TwRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang Qe 7mempunyai kekuatan hukum yang Sana dengan putusan pengadilan,2seharusnya dilaksanakan atas perintah oan

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA" sehingga pelaksanaannya memerlukan fiat dari Ketua PengadilanNegeri dan dilaksanakan melalui prosedur eksekusi di Pengadilan Negeri(melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri):Menimbang, bahwa karena dalam perkara a quo dipermasalahkan olehPenggugat bahwa lelang yang dilakukan Tergugat dan Tergugat II dilakukanHalaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tbktanpa Fiat Ketua Pengadilan sehingga melanggar hukum, oleh karena ituselanjutnya

apakah benar lelang yang dilakukan di perkara a quo adalah berdasarkancara atau metode parate eksekusi sehingga tidak perlu Fiat KetuaPengadilan?

Oleh karenanyaberdasarkan UndangUndang Hak Tanggungan tersebut, Parate Eksekusi dapatdilakukan sendiri oleh kreditur secara langsung tanpa melalui Fiat KetuaPengadilan Negeri (Pasal 6);Menimbang, bahwa selain itu sudah dipertegas pula bahwa Parateeksekusi atas Hak Tanggungan dapat dilakukan langsung tanpa fiat Pengadilanmelalui Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) No.SE21/PN/1998 juncto SE23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan, telah sesuaidengan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan, yang menentukanbahwa kreditur dapat melakukan eksekusi Hak Tanggungan dengankewenangan sendiri, demikian juga dengan Grosse Akta Hak tanggungandilakukan dengan lelang tanpa fiat pengadilan;Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satupun aturan yangmewajibkan adanya Fiat Ketua Pengadilan Negeri sebelum dilakukan lelangdengan cara Parate Eksekusi;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatasmaka

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan dalam perkaraini, yakni adanya prosedur lelang yang tidak diikuti oleh Tergugat dan TergugatIl berupa Fiat Ketua Pengadilan Negeri,karena ternyata setelah majelis hakimHalaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2019/PN Tbkuji dari Komparasi berbagai aturan, telah ternyata bahwa dalam lelang melaluicara parate eksekusi tidaklah diwajibkan adanya Fiat Ketua Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikandalil

Bahwa pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan (eksekusi lelang)tanpa ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri adalah batal demihukum, karena untuk melaksanakan eksekusi lelang atas hak tanggunganharus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri;b.

Bahwa Pasal 258 RBg. atau Pasal 224 HIR menghendaki bahwapelaksanaan pelelangan adalah atas perintah dan pimpinan KetuaPengadilan Negeri (fiat Ketua Pengadilan Negeri) sehingga haktanggungan dan pelaksanaannya harus atas perintah dan pimpinan (fiat)Ketua Pengadilan Negeri;g.

Bahwa dengan demikian seharusnya sebelum menyodorkan proses lelangpada Kantor lelang, harus telah memperoleh fiat Pengadilan Negeriterlebin dahulu karena walaupun dengan menggunakan penyelesaiankredit dengan cara Pasal 6 UUHT (parate eksekusi/namun berdasarkanpenjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan Pasal 6UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 258 RBg atau Pasal 224 HIRyang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri ;Ditegaskan lagi dalam Peraturan Peralihan Pasal

Bahwapelaksanaan Pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat KetuaPengadilan Negeri karena pelaksanaannya harus ada perintah danpimpinan Ketua Pengadilan Negeri;Sehubungan Tergugat ITerbanding dalam pelaksanaan lelang tidak atasperintah dan dengan Pimpinan fiat eksekusi Ketua Pengadilan Negri, makahal demikian jelas Tergugat ITerbanding dan Tergugat IITerbanding IItelah melanggar peraturan perundangan, sehingga Tergugat ITerbanding dan Tergugat IlTerbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Fiat Supriatna bin Ependi) terhadap Penggugat (Siti Nurbadriyah binti M. Latif);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Judex Facti tingkat Banding telah salah menerapkan hukum ataumelanggar hukum yang berlaku, alasan kami sebagai berikut :a.Bahwa pelaksanaan lelang atas obyek hak tanggungan (eksekusilelang) tanpa ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan adalah batal demihukum, karena untuk melaisanakan eksekusi lelang atas haktanggungan harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan ;Bahwa dengan berlakunya UU.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR ;Bahwa lebih di tegaskan lagi dalam penjelasan umum tersebut dalamparagraf terakhir dan dalam aturan peralihan Pasal 26 UUHT, yaitubahwa selama belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya,peraturan mengenai eksekusi Hypotheek berlaku terhadap eksekusi HakTanggungan ;Bahwa Eksekusi Hypotheek sangat tegas mengharuskanmemberlakukan Pasal 224 HIR ;Bahwa Pasal 224 FUR menghendaki bahwa pelaksanaan pelelanganadalah atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan (fiat

KetuaPengadilan Negeri), sehingga Flak Tanggungan pun pelaksanaannyaharus atas perintah dan pimpinan (fiat) Ketua Pengadilan Negeri;Bahwa ternyata di dalam perkara ini, pelaksanaan proses pelelangantidak atas perintah Ketua Pengadilan, tetapi di laksanakan sendiri olehTermohon Kasasi 2/Tergugat Il/Terbanding II atas perintah TermohonHal. 9 dari 11 hal.

dalamhalaman 150151 beliau berpendapat, bahwa parate eksekusi itu adalaheksekusi yang di lakukan atas perintah dan dengan pimpinan KetuaPengadilan Negeri, sebagai dasar untuk mengadakan parate eksekusiadalah Pasal 224 HIR/258 R .Bg ;Bahwa terdapat pula Yurisorudensi MARI yang membatalkan (tidak sah)lelang umum jika tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri yaituPutusan MARI No. 3210 K/Pat /1984 ;Bahwa dengan demikian seharusnya sebelum menyodorkan proseslelang ke kantor lelang hauls telah memperoleh fiat

pengadilan terlebihdahulu, karena walaupun dengan menggunakan penyelesaian kreditdengan cara Pasal 6 UUHT (parate eksekusi), namun berdasarkanpenjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan Pasal 6UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 224 HIR yangmenghendaki adanya fiat eksekusi dan Pengadilan, ditegaskan lagidalam aturan peralihan Pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan Pasal 6UUHT juga menghendaki adanya fiat pengadilan, karenapelaksanaannya harus atas perintah dan pimpinan ketua pengadilan,sehubungan

Nomor 3564 K/Pdt/2015tanpa ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan adalah batal demi hukum,karena untuk melaksanakan eksekusi lelang atas hak tanggungan harus adafiat eksekusi dari Ketua Pengadilan;. Bahwa Pasal 224 HIR menghendaki bahwa pelaksanaan pelelangan adalahatas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan (fiat Ketua PengadilanNegeri), sehingga Hak Tanggungan pun pelaksanaannya harus atasperintah dan pimpinan (flat) Ketua Pengadilan Negeri Jepara;.

Bahwa dengan demikian seharusnya sebelum menyodorkan proses lelang kekantor lelang harus telah memperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu cq KetuaPengadilan Negeri Jepara, karena walaupun dengan menggunakanpenyelesaian kredit dengan cara Pasal 6 UUHT (parate eksekusi), namunberdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaanPasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 224 HIR, yangmenghendaki adanya fiat eksekusi dan Pengadilan, ditegaskan lagi dalamaturan peralihan Pasal 26 UUHT

, bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT, jugamenghendaki adanya fiat pengadilan, karena pelaksanaannya harus atasperintah dan pimpinan ketua pengadilan, sehubungan Terlawan dalampelaksanaan lelang tidak atas perintah dan dengan pimpinan (fiat eksekusi)Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Terlawan telah melanggar peraturanperundangan, sehingga Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;.

Bahwa oleh karena Terlawan telah melakukan proses lelang secaramelawan hukum karena syarat fiat ketua pengadilan sesuai perintah undangundang tidak dipenuhi, maka sudah seharusnya apabila mereka dinyatakanbersalah dan membatalkan lelang;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi tidak dapatdibenarkan, dengan alasan:Menimbang, bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi)tidak salah dalam menerapkan hukum

Bahwa terbitnya fiat eksekusi a quo karena adanya permohonan dari Sdr.Eko Setiawan (Tergugat I) selaku pemegang Hak Tanggungan TingkatPertama atas objek perkara a quo yang dijaminkan oleh Sdri. Inawati (TurutTergugat I).3.

Eksepsi Diskualifikasi:3.2.3.1.1.3.1.2.3.1.3.Bahwa dengan memperhatikan pokok permasalahan a quoadalah pelaksanaan fiat eksekusi lelang atas objek perkara aquo, maka hal pertama yang penting dicermati adalahPenggugat bukan merupakan pihak dalam fiat eksekusiPengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 22/Eks/2015/PN.Kpn.tanggal 29 Agustus 2017, sehingga Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan fiat eksekusi a quo.Bahwa hal kedua yang harus dicermati adalah Penggugatbukan pemilik objek perkara a quo, sehingga

Tergugat II Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan FiatEksekusi dan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2018/PN.Sby. 3.1.1.Bids.Sil.3.1.4,Bahwa sebagaimana telah Tergugat II sampaikan di atas,mengenai keberatan Penggugat sebagai pihak ketiga terhadappelaksanaan fiat eksekusi Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor:22/Eks/2015/PN.Kpn. tanggal 29 Agustus 2017 atas objekperkara a quo.Bahwa fiat eksekusi lelang pengadilan yang berupa penetapanpengadilan untuk melaksanakan putusan eksekutorial yang telahberkekuatan hukum

Eksepsi error in persona : Eksepsi diskualifikasi karena pokok permasalahan a quo adalahpelaksanaan fiat eksekusi lelang atas objek perkara a quo, Penggugatbukan merupakan pihak dalam fiat eksekusi Pengadilan Negeri KepanjenNomor : 22/Eks/2015/PN.Kpn tanggal 29 Agustus 2017 sehinggaPenggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan fiat eksekusi a quo,Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Kpndan Penggugat bukan pemilik objek perkara a quo sehingga Penggugattidak memiliki hak apapun atas

Bahwa Eksepsi diskualifikasi karena pokok permasalahan a quo adalahpelaksanaan fiat eksekusi lelang atas objek perkara a quo, Penggugat bukanmerupakan pihak dalam fiat eksekusi Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor :22/Eks/2015/PN.Kpn tanggal 29 Agustus 2017 sehingga Penggugat tidakmempunyai hubungan hukum dengan fiat eksekusi a quo, dan Penggugatbukan pemilik objek perkara a quo sehingga Penggugat tidak memiliki hakapapun atas objek perkara a quo, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan

produk perbankanoleh Tergugat/Bank Muamalat, yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Pasal 4 huruf c dengan demikian Tergugat telah memenuhiklasifikasi melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya lelangdinyatakan batal demi hukum, dan tidak memiliki kKekutan hukum.Bahwa ancaman lelang yang dilakukan Penggugat, merupakan wujud nyataperbuatan melawan hukum, walaupun itu menjadi hak Tergugat, karenadilaksanakan tanpa adanya fiat

Pengadilan, seharusnya Bank Muamalat,sebelum mengajukan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiatPengadilan Negeri terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakandalil penyelesaian kredit dengan cara menggunakan Pasal 6 UUHT (parateekskusi) namun didasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwapelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT, harus mengacu pada Pasal 224 HIR,yang menghendaki adanya fiat ekskusi dari Pengadilan, ditegaskan lagidalam aturan peralihan Pasal 6 UUHT, bahwa pelaksanaan Pasal

6 UUHTjuga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harusatas perintah dari Ketua Pengadilan.

Setelahberlakunya UUHT, dalam praktiknya ketentuan Pasal 6 tetap harusmemenuhi syarat antara lan: (a) tetap diperlukannya fiat dari Pengadilan(Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung dalam buku 11 Mahkamah AgungRepublik Indionesia Tahun 1994, halaman 143, yang menyatakan ekskusiharus atas perintah dan dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dimana ketentuan ini diperlakukan juga terhadap ekskusi hak tanggungan,sebagaimana dimaksud pada putusan MARI tanggal 30 Januari 1985Halaman 5 dari 20 hal.Put.

(parate ekskusi) namun didasarkan penjelasan umum angka 9 UUHTtersebut, bahwa pelaksanaan lelang Pasal 6 UUHT, harus mengacu padaPasal 224 HIR, yang menghendaki adanya fiat ekskusi dari Pengadilanditegaskan lagi dalam aturan peralihan Pasal 6 UUHT, bahwa pelaksanaanPasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karenapelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan.

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan, adalah yaitu :Halaman 5 dari 37 hal Putusan Nomor 133/Pdt/2020/PT MDNUndangUndang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakanbahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari1986 juga didukung oleh buku

Pelaksanaannyalelangnya tanpa fiat eksekusi Ketua Pengadilan Negeri,atauBerdasarkan title eksekutorial yang tercantum dalamsertifikat Hak Tanggungan, yang dalam pelaksanaannyamemerlukan fiat eksekusi Ketua Pengadilan Negeridengan memakai tata cara / prosedur yang berlakuuntuk lelang eksekusi hypotheek sebagaimana diaturdalam Pasal 26 UU Hak Tanggungan dan Pasal 258R.BgBahwa selanjutnya mengenai pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganyang dilakukan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (tanpadengan fiat

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, jelaslan pelaksanaanlelang Hak Tanggungan atas agunan kredit yang TERGUGAT lakukan dengan mendasarkan pada ketentutan Pasal 6 UU HakTanggungan yang dalam pelaksanaannya tanpa fiat eksekusi KetuaPengadilan Negeri adalah sudah sesuai ketentuan hukum yangberlaku, karenanya haruslah ditolak posita PENGGUGAT padahalama 3 sampai dengan 8 yang menyatakan bahwa lelang eksekusiHak Tanggungan yang harus dilakukan dengan fiat eksekusi KetuaPengadilan Negeri, karena

Bahwa mengenai pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atasagunan kredit Pembanding yang dilakukan oleh Terbanding berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (tanpa fiat eksekusiKetua Pengadilan Negeri), ternyata telah dipertimbangkan dengantepat dan benar oleh Judex Factie dalam Pertimbangan Hukumnyapada halaman 30 alinea ketiga sampai dengan halaman 31,sebagai berikut :Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.1 7 dan bukti T.!

Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan PembangunanJembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp34.000.000,00 (tigapuluh empat juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM,Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. PersetujuanPembayaran, Kwitansi Fiat ;Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan JembatanSungai Mangutu, Cs : PT.

Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 536 K/Pid.Sus/201415. Dokumen Pencairan/Pembayaran Administrasi Penyelenggara KegiatanPembangunan Jembatan Program Penanggulangan dan PascaBencana Alam Paket Dan II Sekretariat Daerah, jumlahRp72.750.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)yang terdiri dari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA.Pembayaran, BA. Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;16.

Persetujuan Pembayaran,Kwitansi Fiat ;Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan PengawasanPembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlahRp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dariSP2D, SPP, SPM, Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA.Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan PembangunanJembatan Sungai Mangutu, Cs : PT.

Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jembatan : CV. Cipta Mandiri Konsultan jumlah Rp34.000.000,00(tiga puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari SP2D, SPP, SPM,Rekomendasi, Check List, BA. Pembayaran, BA. PersetujuanPembayaran, Kwitansi Fiat ;Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Pembangunan JembatanSungai Mangutu, Cs : PT.

Putusan No. 72/Pdt/2019/PT.JMB.Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakanatas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, SehinggaTidak Sah, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui fiat KetuaPengadilan Negeri

mengaturnya tentangpelaksanaan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan tersebut, makaEksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui PengadilanNegeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undangundang HakTanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 UndangundangHak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karenaPelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undangundang HakTanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, makapelaksanaan Eksekusi maupun lelangnya harus melalui Fiat

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakanbahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, maka pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari1986 juga didukung oleh buku

Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan NegeriJambi) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Jambi) untuk menjualnya(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :1.

pada Pasal224 HIR yang menghendaki adanya Fiat Pengadilan karena pelaksanaannyaharus perintah dari Ketua Pengadilan, dan bila Tergugat dalamPelaksanaan Lelang tidak atas perintah (Fiat Eksekusi) Ketua Pengadilanaquo, maka hal tersebut jelas melanggar UU, sehingga Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum.Vil.

angka 9, bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacupada Pasal 224 HIR yang menghendaki adanya Fiat Pengadilan, karenapelaksanaannya harus berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan, dankarena Tergugat dalam Pelaksanaan Lelang tidak atas perintah (FiatHalaman 7 Putusan Nomor 641/PDT/2018/PT.DKIEksekusi) Ketua Pengadilan, maka hal tersebut jelas melanggar UU,sehingga Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.B.

Bilamana Tergugat (Bank BRI) menginginkan lelang dilakukanseharusnya hal itu dilakukan setelah memperoleh FIAT PENGADILANterlebin dahulu, karena berdasarkan penjelasan umum UUHT (undangundang hak tanggungan) pada angka 9, bahwa pelaksanaan Pasal 6UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 224 HIR yang menghendakiadanya Fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus perintah dariKetua Pengadilan, dan Tergugat dalam Pelaksanaan Lelang tidak atasperintah (Fiat Eksekusi) Ketua Pengadilan, maka hal tersebut

LELANG EKSEKUSI HARUS DIBATALKANBahwa dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengannilai limit paling sedikit Rp. 300.000.000, Nilai Limit harus ditetapkan olehPenjual Berdasarkan Penilaian dari Penilai.Bahwa BANK BRI/TERGUGAT harus telah memperoleh Fiat Pengadilanterlebih dahulu sebelum menentukan kepada KPKNL/TERGUGAT II untukmelakukan Lelang Eksekusi, karena pelaksanaan Pasal 6 UUHT mengacukepada Pasal 224 HIR, yang menghendaki adanya Fiat Pengadilan, danpelaksanaannya harus atas perintah

Bahwa Berdasarkan halhal tersebut di atas, dalil Penggugatyang berkaitan dengan pelaksanaan lelangseharusnya dilaksanakan melalui fiat dari PengadilanNegeri, juga tentang nilai lelang atas aset jaminantidak berdasar pada fakta hukum dan ketentuan yangberlaku, untuk itu dalil Gugatan Penggugat butir B.dan C. tidak layak untuk dipertimbangkan, serta lelangHalaman 20 Putusan Nomor 641/PDT/2018/PT.DKIpantas untuk dapat dilanjutkan;20.

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN TIDAK MEMBERIKANKEWENANGAN KEPADA PEMEGANG HAK TANGGUNGAN UNTUK TIDAKMELAKUKAN EKSEKUSI TANPA MELALUI FIAT PENGADILAN .1.

Judex Factie sangat keliru dengan menganggap dengan adanya SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan Para Terbanding dapat melakukaneksekusi lelang Hak Tanggungan tanpa melalui fiat pengadilan;3.

pengadilan namun harus berdasarkanHalaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor417/PDT/2020/PT BDG.kepada Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) UUHTdan (fiat) pengadilan negerisetempat yang dijelaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam Pedoman Teknis Adminisistrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, halaman 9092, angka 4yaitu:Pasal 14 ayat (2) jo.

Hak tanggungan harus dieksekusi melalui fiat Pengadilan Negeri ( vide pasal196 HIR) ;3.

eksekusi dari Pengadilan ; dan karenanya Hak tanggungan harusdieksekusi melalui fiat Pengadilan Negeri ( vide pasal 196 HIR) adalah keberatanyang tidak beralasan karena dalam pemasangan Akta Hak Tanggungan sendirisudah ada irah irah: * Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Pemberi Hak Tanggungan sudah mengatas namakan Tuhan YME bahwabenar menyerahkan haknya untuk menjual jika terjadi wanprestasi ;Dengandemikian tidak lagi diperlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri agar

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggutanggal 27 Januari 2008 di Jorong Lubuk Landur, Nagari Aua Kuniang,Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikahayah kandung Pemohon Il yang bernama Selamat diwakilkan kepadasaudara kandung ibu Pemohon II yang bernama Sukur karena ayahkandung Pemohon II sakit dan disaksikan oleh Al Fiat dan Ison denganmaskawin berupa uang sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayartunai;2.

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon denganPemohon II adalah Al Fiat dan Ison; Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 20.000, (dua puluhribu rupiah) dibayar tunai; Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II gadis; Bahwa Pemohon dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 oranganak; Bahwa Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai; Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukanperkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan,persemendaan ataupun beda agama; Bahwa setahu

Ayah kandung Pemohon II mewakilkankepada Sukur; Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon denganPemohon II adalah Al Fiat dan Ison; Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 20.000, (dua puluhribu rupiah) dibayar tunai; Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II gadis; Bahwa Pemohon dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 oranganak; Bahwa Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai; Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukanperkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan

sakit, dihadiri oleh dua orang saksi bernamaAl Fiat dan Ison, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000, (dua puluhribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon denganPemohon II adalah bujang dan gadis. Antara Pemohon dengan Pemohon IItidak ada halangan untuk menikah. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPNsetempat. Pemohon tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.

sakit, disaksikan oleh duaorang saksi Al Fiat dan Ison. Mempelai pria telah menyerahkan maharkepada mempelai wanita;3. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untukmenikah. Pemohon dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekianlama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dantidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;4. Bahwa status Pemohon dan Pemohon II sebelum menikah adalahPemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.

Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna biru putih hitam yang bertuliskan FIAT RUSTAM 46, tanpa Nomor Polisi;Dikembalikan kepada terdakwa PETRUS MARA alias RUS alias RUSTAM alias ICAL.- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru putih yang terdapat noda darah;- 1 (satu) lembar rok panjang abu-abu yang ada noda darahnya;- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih yang terdapat noda darah.Dirampas untuk dimusnahkan .7.

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS MARA alias RUS alias RUSTAMalias ICAL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong masatahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) Subsidair 2(dua) bulan kurungan;Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa:a) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Zwarna biru putih hitamyang bertuliskan FIAT RUSTAM 46, tanpa Nomor Polisi;Hal. 2 dari 37 hal.

06 April 2013 sekira jam 15.00 wita, awalnya terdakwadan saksi SAHWATI YASIN alias WATI saling berhubungan dengan SMS dengan isiSMS terdakwa yang berkata kalau kamu tidak mau hamil kita ketemu dan berbuat lagi,saksing kalau tidak mau ketemu saksing tanggung sendin, oleh karena saksiSAHWATI YASIN alias WATI takut hamil, akhirnya saksi SAHWATI YASIN alias WATImau untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan sepeda motormiliknya (merk Yamaha type Jupiter Z warna biru putih bertuliskan Fiat

Bahwa oleh karena saksi takut hamil, akhirnya saksi SAHWATI YASIN alias WATI mauuntuk bertemu dengan terdakwa; Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan dengan menggunakan sepeda motormiliknya (merk Yamaha type Jupiter Z warna biru putih bertuliskan Fiat Rustam 46tanpa platnomor) menjemput saksi ditempattinggal saksi: Bahwa terdakwa yang menggonceng saksi dengan sepeda motornya, sesampainya dihutan Lamtoro Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo tibatbaterdakwa berhent dan mengajak masuk

Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna biru putih hitam yangbertuliskan FIAT RUSTAM 46, tanpa Nomor Polisi:Dikembalikan kepada terdakwa PETRUS MARA alias RUS alias RUSTAM alias ICAL. 1 (Satu) lembar baju kemejalengan pendek warna biru putih yang terdapat noda darah; 1 (Satu) lembar rok panjang abuabu yang ada noda darahnya; 1 (Satu) lembar baju dalam warna puth yang terdapat noda darah.Dirampas untuk dimusnahkan .7.

Bahwa pelaksanaan lelang atas obyek hak tanggungan (eksekusilelang) tanopa ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan adalah bataldemi hukum, karena untuk melaksanakan eksekusi lelang atas haktanggungan harus ada fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan ;2. Bahwa dengan berlakunya UU.

Bahwa Pasal 224 HIR menghendaki bahwa pelaksanaan pelelanganadalah atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan (fiat KetuaPengadilan Negeri), sehingga Hak Tanggungan pun pelaksanaannyaharus atas perintah dan pimpinan (fiat) Ketua Pengadilan Negeri ;7.

Bahwa terdapat pula Yurisprudensi MARI yang membatalkan (tidaksah) lelang umum jika tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeriyaitu Putusan MARI No. 3210 K/Pdt/1984 ;10.Bahwa dengan demikian seharusnya Termohon Kasasi/ Terbanding/Terlawan sebelum menyodorkan lelang ke kantor lelang harus telahmemperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun denganmenggunakan penyelesaian kredit dengan cara Pasal 6 UUHT (parateeksekusi), namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHTtersebut bahwa pelaksanaan

Pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacupada Pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusi danPengadilan, ditegaskan lagi dalam aturan peralihnan Pasal 26 UUHTbahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiatpengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dan pimpinanketua pengadilan, sehubungan Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawandalam pelaksanaan lelang tidak atas perintah dan dengan pimpinan(fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Terlawantelah melanggar peraturan

Bahwa ancaman lelang yang dilakukan PENGGUGAT, merupakanwujud nyata Perbuatan Melawan Hukum, walaupun itu menjadi hakTERGUGAT, karena dilaksanakan tanpa adanya fiat Pengadilan,seharusnya Bank Muamalat, sebelum mengajukan lelang ke KPKNL harustelah memperoleh fiat Pengadilan Negeri terlebin dahulu, karena walaupundengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara menggunakanHalaman 6 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBYpasal 6 UUHT (parate ekskusi) namun didasarkan penjelasan umum angka9

UUHT tersebut bahwa pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT, harus mengacupada pasal 224 HIR, yang menghendaki adanya fiat eksekusi dariPengadilan, ditegaskan lagi dalam aturan peralihan pasal 6 UUHT, bahwapelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan,karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan.

KarenaBank Muamalat / TERGUGAT dalam pelaksanaan lelang tidak / tanpa atasperintah (fiat ekskusi) Ketua Pengadilan, maka hal demikian jelas BankMuamalat sekarang Tergugat telah melanggar peraturan perundang undangan sehingga Bank Muamalat / TERGUGAT telah melakukanperbuatan melawan hukum;15.

Bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan HakPemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual langsung objek haktanggungan (pasal 6 UUHT), tidak syah berdasarkan putusan MahkamahAgung tanggal 30 Januari 1986 No. 3210/K/Pdt/1984 yang tidakmembenarkan penjualan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat dariKetua Pengadilan Negeri setempat.

Setelah berlakunya UUHT, dalam praktiknya ketentuan pasal 6 tetapharuS memenuhi syarat antara lain: (a) tetap diperlukannya fiat dariPengadilan (Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung dalam buku 11Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994, halaman 143, yangmenyatakan eksekusi harus atas perintah dan di bawah Pimpinan KetuaHalaman 8 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBYPengadilan Negeri di mana ketentuan ini diperlakukan juga terhadapEkskusi Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud pada putusan MARItanggal

Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Agama (Dalam PerkaraAquo PengadilanAgama Bukittinggi) untuk memerintahkan Kantor Lelang (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi)untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepadaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);e) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 3210.K/PDT/1984 tanggal 30Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan PelelanganYang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat

BktAgama, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangandengan Pasal 224 HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, SehinggaPelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua PengadilanAgama;1) Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :1. UndangUndang Dasar tahun 1945;2. Ketetapan MPR;3. UndangUndang/Perpu;4. Peraturan Pemerintah;5. Peraturan Presiden;6.

mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6Undangundang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteekyang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Agama setempat,atau dengan kata lain Pasal 6 Undangundang Hak Tangqungan tidakdapatberdirisendirikarenaPasal 26 Undangundang HakTanggungan sebagaiPasal Pelaksananya dan oleh karenaPelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undangundang HakTanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, MakaPelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus melalui Fiat

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yangmenyatakan bahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atasPenetapan/FiatKetuaPengadilan Agama, Maka Lelang Umumtersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Agama, Putusan Mahkamah AgungHalaman 8 dari 15 putusan Nomor 8/Pat.G/2019/PA.

danLelang (KPKNL) Bukittinggi) untuk menjualnya (BukanPelakuUsahayang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);f) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30Januari 1986 yang menyatakan bahwa PelaksanaanPelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Aqama, Maka Lelang Umum tersebuttelahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG,Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate EksekusiHarus Melalui Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :UndangUndang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO a F WN PPeraturan

Bahwa menurutJurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986,yang menyatakanbahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, makapelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari1986 juga didukung oleh buku

Ketua Pengadilan Negeri,Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal224 HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaanParate Eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :1.

Dengan demikian,maka pelaksanaan lelang dimaksud merupakan kewenangan yangdiberikan oleh undangundang (ex /ege).Lebih lanjut, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT berbeda denganpelaksanaan eksekusi hipotek, dimana janji untuk menjual ataskekuasaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata merupakan suatu pelaksanaan dari suatu perjanjian, sehinggaHalaman 15 dari 28 Putusan Nomor 102/Pdt/2020/PT MDNpelaksanaan eksekusi harus didahului dengan fiat executie (vide Pasal224 HIR).f.

Dengan demikian, maka pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 6UUHT dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan pertamatanpa memerlukan adanya fiat executie terlebih dahulu adalah sahmenurut hukum.18.