tetap pada permohonannya semula dan memohonpenetapan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:Halaman 2 dari 5.

Negara, termasuk sengketa kepegavaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,Pengadilan bertugas dan berenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara,Menimbang, bahwa mencermati ketentuan norma di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa ketentuan norma dalam konteks kompetensi AbsolutPengadilan telah mengatur baik unsur subjek atau para pihak dalam sengketaTata Usaha Negara maupun Objek atau keputusan Tata usaha negara,sehingga untuk menentukan bahwa sengketa in /itis

merupakan kompetensiAbsolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau sebaliknya, maka Majelis Hakimharus menilai apakah karakter dari subjek dan Objek Sengketa /n /itis memenuhiketentuan Pasal 1 Angka 10 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 atau tidak;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Subjek dan Objekdalam sengketa in /itis selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subjekdalam sengketa jn /itis yaitu Penggugat adalah merupakan orang atas namaAdrana Latuny, yang mengajukan gugatan melawan Tergugat

2017/PTUN.ABNMenimbang, bahwa setelah mencermati dalildalil Para Pihaksebagaimana terurai di atas dikaitkan dengan Fakta Hukum yang ditemukanselama Pemeriksaan Sengketa in litis dan dihubungkan dengan ketentuannorma hukum yang mengatur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa Objek Sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugatpada tanggal 5 Juni 1989 dengan Pemegang Hak atas nama Johan Latuny danSubjek Penggugat Prinsipal dalam Sengketa jn /itis

atas nama Adrana Latunysehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat Prinsipal Bukan orang yangdituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi ObjekSengketa in itis;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa /n /itis berlangsungMajelis Hakim menemukan bukti dan Fakta Hukum yang relevan untuk mengujitenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa in l/itis, yaitu:1.

telah mengetahui adanya Objek Sengketa dan merasakepentingannya dirugikan, yaitu sejak Penggugat mengirimkan surat kepadaTergugat tertanggal 1 Februari 2017 tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Gugatandalam sengketa in litis masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Ambon maka Majelis Hakim menghitung sejakPenggugat Prinsipal mengetahui adanya objek sengketa yaitu setidaknya sejaktanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal Gugatan in /itis

atas nama Nengah Rageg, Ketut Kercin, Wayan Suastika, Made Pugih dan Wayan Suranadi, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa in itis (vide bukti P1 = T12 =T II Intv10); Menimbang, bahwa objek sengketa jin /itis diterbitkan berdasarkan suratpermohonan tertanggal 01 Agustus 1997 yang diajukan oleh Wayan Suastika (videbukti T1) yang kemudian atas permohonan tersebut, Tergugat telah menerbitkanobjek sengketa in itis (vide bukti P1 = T12 dan T Il Intv10) atas nama NengahRageg, Ketut Kercin, Wayan

dan Made Jerata dan atas permohonan para pemegang objek sengketain litis (kecuali Wayan Suastika), Majelis Hakimtelah mengeluarkan Putusan SelaNomor ...31Nomor : 01/G/2015/PTUNDPS tertanggal 12 Maret 2015 yang menetapkan MadePugih, Ketut Kercin, Made Jerata dan Putu Predana sebagai pihak ParaTergugat II Intervensi, kecuali Wayan Suastika yang menyatakan tidak ikut masuk sebagai pihak melainkan hanya sebagai saksi;w Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agarobjek sengketa jin /itis

dinyatakan batal atau tidak sah karena Tergugat dalammenerbitkannya telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmenyampaikan Jawabannya tertanggal 02 Februari 2015 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa jn /itis telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik, sedangkan Para Tergugat

yang merupakan tanah sisa dari SertipikatHak Milik Nomor : 505/Desa Lembongan yang telah dijual sebagian kepadaDavid Salman seluas 220 m2 (vide Bukti T21), kemudian Sertipikat Hak Milik505/Desa Lembongan telah dipecah sempurna menjadi Sertipikat Hak MilikNomor : 1070/Desa Lembongan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1071/Desa Lembongan (objek sengketa in /itis);w Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi membantah dalam dalilJawabannya yang pada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut : e Bahwa

yang memang merupakan kewenanganpengadilan tata usaha negara, namun ada permasalahan pokok dalam perkara iniyang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan hakhak waris atasbidang tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa jn /itis, yang bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara namun ada permasalahanpokok dalam perkara ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah sengketakeperdataan antara Penggugat dan Para Tergugat Il Intervensi yaitu permasalahanhakhak waris

padapokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusankepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidakterpisahkan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandar padapada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) yang telah diucapkanPenggugat dimaksud bersifat /itis

decisoir;Menimbang, bahwa karena Penggugat telan mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, maka gugatantersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukanjawaban karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipunTergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyatatidak

tanggal 22 Nopember 2019 tentangpemutusan kontrak;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 4Februari 2020, Perihal pencabutan surat gugatan PTUN No.2/G/2020/PTUN.SMD tertanggal 9 Februari 2020, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut gugatannya;Halaman 2 Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.SMDBahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut,Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in /itis

1986 Jo Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang RINomor 9 Tahun 2004, maka diperoleh kaedah hukum bahwa Gugatanmerupakan hak dari orang atau badan hukum perdata yang kepentingannyadirugikan dimana hak untuk menggugat tersebut dapat sewaktuwaktu dicabut,dan akan dikabulkan oleh Pengadilan tanpa harus ada persetujuan Tergugatapabila proses pemeriksaannya sebelum Tergugat memberikan Jawabannya;Halaman 3 Putusan Nomor: 2/G/2020/PTUN.SMDMenimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatanPenggugat in /itis

gugatannyatertanggal 1 Maret 2011 yang telah diperbaiki dalampemeriksaan persiapan tanggal 13 April 2011 memohon agarPengadilan Tata Usaha Mataram menyatakan batal atau tidak sahKeputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak MilikNomor 1954/Ampenan Selatan tanggal 15 Maret 1993, denganSurat Ukur tanggal 8 September 1992 No.1343/1992 Luas 87 Matas nama AsnawiINEIIEUITE f= 2s = ee = a = ee = ee ee ce ce Se ee eB eeMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil AsnawiNunuhitu) selaku) pemegang hak objectum l/itis

terhadap obyek sengketa a quo29dikarenakan bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor1954/Ampenan Selatan tanggal 15 Maret 1993 telah ia jualkepada HM.Subri yang kemudian oleh HM Subri dijual kepadaAhmad Subagyo sehingga dapat disimpulkan bahwa pemegang hakobjectum litis adalah Ahmad Subagyo walaupun surat keputusanobyek sengketa a quo masih atas nama Asnawi Nunuhitu= danbelum dilakukan baliknama; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memanggilAhmad Subagyo selaku pemegang hak objectum l/itis

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandarpada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Hal. 2 dari 6 Putusan Nomor 153/Pdt.G/2018/PA.

Dalam bantahannyamenyatakan bahwa tanah objek keputusan in /itis berasal dari tanah miliknegara bukan berasal dari tanah warisan;Menimbang bahwa atas bantahan Para Pembanding dahulu Para TergugatIl Intervensi tersebut, Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan buktitertu;is P1 sampai dengan P9 dan P10 berupa rekaman sertamengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang di persidangan.

Putusan Nomor 450 K/TUN/2017Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecualiberdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim;Sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Judex Facti tingkatbanding menyatakan jika keputusan in /itis adalah merupakan tanahnegara dan bukan merupakan tanah warisan;5.

, atas nama Sitti Asma,membenarkan bahwa tanah yang mejadi objek keputusan in /itis adalahmerupakan satu kesatuan dari tanah milik Landehora yang belumpernah terbagi kepada setiap ahli warisnya, dan kesaksian tersebutdiperkuat pada saat sidang Pemeriksaan Setempat masih didapatiadanya pagar (range sapi) dan juga parit yang melingakari seluruhtanah dalam objek keputusan in /itis, keterangan tersebut juga dikuatoleh saksisaksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaituIrwan Awolu, Burhanuddin

TK Sultra pada tanggal 25 Maret 1986 Nomor04/HM/T/8384/1986, yang menjadi dasar penerbitan sertipikat hakmilik dalam perkara a quo;Sehingga sangat beralasan hukum apabila Judex Facti tingkat bandingdalam keputusan in /itis merupakan putusan yang tidak cukuppertimbangan dan tidak seksama (onvoldoende gemotiveerd)Halaman 32 dari 36 Halaman.

Bahwa dalam dalil memori banding Termohon Kasasi Dahulu Tergugat IIIntervensi pada halaman 12 alinea kedua, tidak dapat membuktikan jikatanah objek keputusan in /itis adalah tanah Negara:Bahwa dasar pijakan pembuktian hanyalah sertipikat hak milik (objectkeputusan in /itis) semata.

telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwafakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

;Final : Surat Keputusan Tergugat tersebut telah final yaitu bahwasurat keputusan objek sengketa in /itis tidak memerlukanpersetujuan atasan atau instansi lain dan telahmenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berupadiberhentikannya Penggugat sebagai PNS;Dengan demikian maka sengketa a quo adalah jelas merupakan sengketaTata Usaha Negara dan karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang untuk mengadili perkara a quo;Halaman 2 dari 30 halaman.

Hal ini berarti Penggugat harus diberikesempatan untuk memperbaiki diri melakukan pengobatan hinggasembuh dan dapat menjalani tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, bukandiberhentikan hingga hilang hakhak Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil;Jika Tergugat mempertimbangkan halhal tersebut, Penggugat yakinbahwa Tergugat tidak akan mengambil sikap untuk menerbitkan suratkeputusan objek sengketa;Bahwa dalam surat keputusan objek sengketa in /itis tertulis jelas isi suratkeputusan objek sengketa a quo adalah

tersebut mengatur tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Seorang PNS dan bukanlah PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;Hal ini jelas menunjukkan bahwa dari aspek materi substansialnya, suratkeputusan objek sengketa telah mengandung cacat yuridis karenaTergugat telah salah menerapkan peraturan perundangundangan dalampenerbitan surat keputusan objek sengketa in litis;Bahwa selain itu, penerapan Pasal 8 PP Nomor 32 Tahun 1979 dalampenerbitan surat keputusan objek sengketa in /itis

juga telah menunjukkanbahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dalam AsasAsasUmum Pemerintahan Yang Baik, yaitu menggunakan ketentuan Pasal 8PP Nomor 32 Tahun 1979 untuk memberikan hukuman Disiplin kepadaPenggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri sebagaimana tertera dalam surat keputusan objek sengketaa quo;Bahwa selain telah melanggar Asas Manfaat dan Asas Kecermatan,penerbitan Surat Keputusan objek sengketa in /itis juga telah melanggarAsasAsas Umum Pemerintahan

Bahwa dalam isi Memutuskan : Menetapkan Kedua Surat Keputusan objeksengketa in litis disebutkan, bahwa yang menjadi alasan penerbitan suratkeputusan objek sengketa in /itis adalah ketentuan Pasal 8 Huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil. Bahwa Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1979 selengkapnya berbunyi:Pegawai Negeri Sipil Dapat Diberhentikan Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil, karena:a.

Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.SRGada pada objek yang berbeda sehingga Penggugat selaku pihak yangdirugkan kepentingannya akibat terbitnya Sertipikat in /itis memilikhak/kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikattersebut.8.

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertipikat in /itis yangCacatHukum Administratif merupakan bukti hukum yang sahbahwa Tergugat TELAH MELANGGAR prosedur Pendaftaran Tanah,Pemberian Hak Atas Tanah, dan Penerbitan Setifikat Hak Atas Tanahyang diatur secara khusus dalam UUPA jo. Tanah PP No. 10 tahun1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)PERMENDAGRI No. 5 tahun 1973 jis. PP No. 24/1997 jo.

Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.SRGatas, maka tidak dapat dibantan bahwa tindakan Tergugatmenerbitkan sertipikat in /itis terbukti sebagai tindakan yang telahmelanggar Asas Kepastian Hukum, karena Tergugat terbukti tidakmelandaskan penerbitan keputusannya selaku PenyelenggaraNegara kepada supremasi hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanahdalam sertipikat in /itis secara hukum dilindungi oleh karenaPenggugat memperolehnya melalui jual

Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.SRGcermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugastugaspemerintahan sehingga tidak meimbulkan kerugian bagi warga Negara.Dalam hal ini, penerbitan sertipikat in /itis jelas tidak mengindahkan AsasKecermatan tersebut.

Putusan Nomor 55/G/2021/PTUN.SRGkeputusan Tergugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secarahukum dan keadilan sehingga sertipikat in /itis sudan seharusnyadinyatakan batal dan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang.F.

keturunan ; Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga mereka semulaharmonis, tetapi sejak bulan Februari 2010 antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan danpertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugatkurang bertanggung jawab terhadap keluarga karenaTergugat sering tidak member nafkah kepada Penggugat ; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempattinggal disebabkan sejak bulan Februari 2010 Tergugatpergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 1bahun, 8 DULati, fmm mmm itis

Fs itis 5 itis =m Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datangmengunjungi Penggugat dan tidak memberi nafkah kepadaPenggqugat 7 hi Reh GP RGMenimbang,bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidakakan mengajukan sesuatu apapun dan akhirnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusanini, maka Majelis menunjuk halhal sebagaimana tercantumdalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harusdianggap telah termuat dalam putusan ini secarakeseluruhan rr rrr rr rrrTENTANG PERTIMBANGAN

menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohonpenetapan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Pemohon II telah mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasikependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikahMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (3)

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan; Putusan Nomor 159/Pdt.G/2019/PA.Buol @ Halaman 2Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada permohonannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebutdi atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengucapkan sumpah yangdibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam:1.

menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohonpenetapan kepada Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan inicukup ditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagaibagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut di atas bersandarpada pada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut diatas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makaPermohonan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:Setiao peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasikependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikahMenimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 angka (

Nomor 3106 K/Pdt/2018Bahwa adapun adanya perubahan batas tanah in litis a quo,dikarenakan terjadi perpindahan hak dan pemilik yang satu kepadapemilik yang lainnya dalam wujud perbuatan hukum, akan tetapiletak dan "posisi in /itis a quo adalah sama dan pasti, telah pulatermasuk di dalamnya Sertifikat Hak Milik Nomor 168, KelurahanMalendeng, Surat Ukur tanggal 27 Juni 2008 Nomor00189/Malendeng/2008 luas 3.086 m?

Nomor 3106 K/Pdt/2018Bahwa adapun adanya perubahan batas tanah in litis a quo,dikarenakan terjadi perpindahan hak dan pemilik yang satu kepadapemilik yang lainnya dalam wujud perbuatan hukum, akan tetapiletak dan "posisi in /itis a quo adalah sama dan pasti, telah pulatermasuk di dalamnya Sertifikat Hak Milik Nomor 168, KelurahanMalendeng, Surat Ukur tanggal 27 Juni 2008 Nomor00189/Malendeng/2008 luas 3.086 m2 (tiga ribu enam puluh meterpersegi) atas nama Turut Tergugat II (Sitti Sugihartati), berikut

Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena berdasarkanketetuan Pasal tersebut Keputusan TUN Jn /itis dilakukanpaling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusanditetapkan, sedangkan Keputusan TUN in /itis baru diterimaPenggugat pada tanggal 14 Juli 2016 (atau setelah 99 harikerja) sebagaimana Berita Acara Penyerahan Keputusan TUNIn Litis;2) Keputusan TUN in litis bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu

Dengan demikianpenerbitan Keputusan TUN in /itis oleh Tergugat telah sesuaidengan aspek kewenangan dalam penerbitan suatukeputusan TUN;b.

;Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkanKeputusan TUN in /itis dengan memutuskanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil sudah sesuai dengan aspek prosedurpembentukan suatu Keputusan TUN.

;Keputusan TUN in /itis tidak bertentangan dengan AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);Bahwa penerbitan Keputusan TUN in l/itis tidak melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimanaPenggugat dalilkan dalam gugatan yang pada pokoknyamenyatakan Keputusan TUN in litis bertentangan dengan asasasas sebagai berikut :Halaman 42 dari 75 halaman.Putusan Nomor : 240/G/2016/PTUN.JKTAsas Kepastian Hukum (Kepatutan dan Keadilan);Asas Tertib Penyelenggaraan Negara (Keteraturan,Keselarasan

;Halaman 46 dari 75 halaman.Putusan Nomor : 240/G/2016/PTUN.JKTBahwa penerbitan keputusan TUN in /itis telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam pokok perkarakhususnya mengenai aspek kewenangan, aspek prosedurdan aspek substansi sehingga dalil Penggugat yangmenyatakan Keputusan TUN in /itis yang diterbitkan olehTergugat menyimpang dari Peraturan perundangundanganyang berlaku adalah tidak berdasar hukum.

2 (dua) kali yaitu pertama: Hukuman Disiplin berupa PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yang diterbitkan olehBupati Lamandau tertanggal 1 Juni 2015 (vide bukti P22 = T16) dan kedua :sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 14 Novem ber 2018 (vide bukti P4 = T1);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tindakan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan objek sengketa in /itis

Berkekuatan Hukum TetapKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018 (vide bukti T3), tidak dapat diterapkan terhadap fakta hukum yangdilakukan oleh Penggugat/Pembanding pada tahun 2013 jauh hari sebelumperaturan perundangundangan tersebut dan Surat Keputusan Bersamadikeluarkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, MajelisHakim Banding berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa Jn itis

Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKTnegara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian penerbitan objek sengketa in /itis mengandung cacat hukum oleh karenanya patutlah untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pembanding patut untuk dikabulkan selu ruhnya; Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa in /itis dibatalkan dangugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan seluruhnya, maka

Wahidin, Kelurahan Lolu Utara,Kecamatan Palu Timur, berdasarkan: Surat Keterangan PenguasaanTanah Nomor: 593.6/10/KLU/IV/2007, tertanggal 11 April 2007, denganbatasbatas sebagai berikut:> Sebelah Utara : Ahmad Kewe;> Sebelah Timur : lorong;> Sebelah Selatan: Badria;> Sebelah Barat : Jufri;Dalam perkara ini cukup disebut tanah terperkara/objektum itis;Bahwa tanah terperkara/objektum litis tersebut diperoleh oleh orang tuaPenggugat dengan cara pembukaan langsung, yang kemudiandiserahkan oleh ahli waris

Nomor 3332K/Pdt/201516.17.18.19.diminta kembali oleh Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanahyang dipinjam tersebut;Bahwa perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanahterperkara/objektum itis secara tanpa hak, serta tidak maumengembalikannya pada saat diminta kembali oleh Penggugat selakupemilik yang sah atas tanah terperkara adalah merupakan tindakankesewenangwenangan (wilekuur) dan bertentangan dengan hukum,sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatanmelawan

hukum (onrechmatige daad) dan perbuatan tersebut jelas telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat;Bahwa Perbuatan Tergugat yang menempati dan memanfaatkan tanahterperkara/objektum itis tersebut, jelasjelas mengakibatkan kerugianbagi Penggugat, yang mana kerugian tersebut apabila melihat posisitanah terperkara yang begitu strategis, sangat besar peluang untukmelakukan usaha di tanah terperkara, yang tentunya dapatmendatangkan penghasilan bagi Penggugat, sehingga dengan demikiandisamping kehilangan

terperkara oleh Tergugat selama 38 tahun, perkiraannilai sewa ratarata yang didapatkan: Rp7.500.000,00/tahun, masa pakaidikalikan perkiran nilai sewa) = 38 tahun dikalikan Rp7.500.000,00,maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesarRp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), atausejumlah lain yang pantas dan wajar menurut hukum;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kiranya cukupberalasan apabila Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanahterperkara /objektum itis