Kawasan Pelestarian alam terbagi dua yaitu Taman Nasional dan TamanHutan Raya.

Kawasan pelestarian alam terbagi du yaitu Taman Nasional dan TamanHutan Raya.

Kawasan pelestarian alam terbagi dua yaitu Taman Nasional danTaman Hutan Raya.

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1. huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiriPerdesaan bertujuan :Angka 2 : Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuaidengan tujuan program;Angka 5 : Peningkatan pelayanan kepada Rumah Tangga Miskin(RTM) dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melaluikelompok pemanfaat;Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf b : Kegiatan pengelolaan dana bergulirPNPMMandiri

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan :pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetap menggunakanketentuan kelembagaan yang ada sesuai dengan ketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam (bukan peminjamsecara individu), tim verifikasi, dan sebagainya;Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5 PelestarianKelembagaan

Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 Pelestarian Kelembagaan :Hal. 24 dari 88 hal.

Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkantujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsihutan; danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.3.

fungsi hutan), selanjutnya diberiCANA ooo eececessessssececececeesenssteceeesecsesenenteaees (Bukti P2);3 Kegiatankegiatan Yayasan Riau Madani tahun 2010 2012 sebagai upayameningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi hutan (terdiri dari6 eksemplar), selanjutnya diberi tanda ........

Adapun dasarnya secara faktual danyuridis formal Tergugat I telah beroperasi di kawasan Hutan Sungai Dumaitermasuk pembuatan tempat pembuangan dan penghancuran sampah di lokasiterperkara sejak tahun 1971 sementara Kawasan Sungai Dumai tersebut barudinyatakan sebagai Kawasan Hutan Konversi Kawasan Hutan Pelestarian Pengawetan Alam (PPA) pada tahun 1986 oleh Menteri Kehutanan.5 Bahwa jika seandainya terjadi kegiatan yang melawan hukum oleh Tergugat I(PT.

Dengan wilayah operasi tetapsama tersebut Butir 1), dan 2) di atas4 KhususTerkait Dengan KawasanHutanPelestarian Pengawetan Alam (PPA) Kawasan Suaka AlamHutan WisataSungai Dumai.Bahwa sebelum penunjukkan Kawasan Sungai Dumai sebagaiKawasan Hutan Pelestarian Pengawetan Alam (PPA), tahun 1986,17Tergugat I (PT.

Adapun dasarnya secarafaktual dan yuridis formal Tergugat I telah beroperasi di kawasan HutanSungai Dumai termasuk pembuatan tempat pembuangan dan penghancuransampah di lokasi terperkara sejak tahun 1971 sementara Kawasan SungaiDumai tersebut baru dinyatakan sebagai Kawasan Hutan Konversi KawasanHutan Pelestarian Pengawetan Alam (PPA) pada tahun 1986 oleh MenteriKehutanan.5 Bahwa jika seandainya terjadi kegiatan yang melawan hukum oleh Tergugat I(PT.

Memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuandidirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dand. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya dan anggaranrumah tangganya.Sedangkan menurut Pasal 92 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, organisasi mempunyai legalstanding harus memenuhi syarat:a. Berbentuk badan hukum;b.

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya palingsingkat 2 (dua) tahun. Bahwa dalam surat gugatan Romawi angka 6 (halaman 3), Penggugatmenyatakan "Dalam Pasal 2 Yayasan Pemberdayaan Masyarakat NusantaraBanyuwangi (YPMNB) bahwa tujuan dari Yayasan ini adalah di bidang sosialkeagamaan dan kemanusiaan.

Tidak disebut dengan tegas tujuan YayasanPemberdayaan Masyarakat Nusantara Banyuwangi (YPMNB) adalah untukkepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Disamping itu kami ParaTergugat tidak pernah melihat aksi Penggugat dalam rangka melaksanakankegiatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.Dengan demikian Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalamPasal 69 Ayat (2) huruf c dan d UU No. 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil, dan atau Pasal 92 ayat:(3) huruf b dan c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup.

dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannyaorganisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan;Menimbang, bahwa dari buktibukti yang diajukan Penggugat.

SUNDORO SASONGKO, saya mengetahui adanyapermasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa dari Surat kabar.Bahwa Saksi sering berhubungan dengan Terdakwa berkaitan denganpermasalahan pelestarian situs Trowulan ;Bahwa Saksi secara pribadi pernah konsultasi dengan Gubernur JawaTimur dan dikatakan bahwa kawasan Trowulan sebagai Cagar Budaya ;Bahwa seharusnya masalah ini tidak sampai Pengadilan, karena yangdiperjuangkan Terdakwa adalah melindungi asset sejarah bangsa ;6 Drs. A.LHERMANS THONY, M si.

ANDRIAN PERKASA (a de charge) : Bahwa saya kenal dengan terdakwa satu tahun yang lalu namun tidak adahubungan keluarga ;14Bahwa saya adalah Direktur Eksekutif Badan Pelestarian PusakaIndonesia (BPPI) sering bersama Terdakwa melakukan sosialisasikeberadaan Situs Trowulan ;Bahwa saya tidak kenal dengan pelapor HM. SUNDORO SASONGKO.Bahwa saya tidak tahu mengenai tulisan terdakwa di akun facebooknyatentang HM.

Lie Isaac Chung Enn (Karyawan bagian IT PT.Manunggal Sentral Baja) pada pokoknya pembangunan Pabrik tersebut telah mendapatijin / persetujuan dari instansi terkait antara lain : Surat dari Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala (BP3) Mojokerto tanggal 18 Juli 2012 No.: HP.: 502/0891/BP3JT/KP/2012pada pokoknya lokasi Pabrik tersebut ada di luar wilayah pelestarian Utama GapuraWringinlawang (tidak termasuk dalam cagar budaya), Surat dari Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) tanggal 9 Agustus

SitusMuseum Online membenarkan melalui account Facebook miliknya yaitu pada tanggal 29Juli 2013 telah menuliskan kalimat pada pokoknya Jnilah Profil dari sang Pengusahayang hendak menggusur kebesaran leluhur Majapahit di bumi Astawulan, kenalilah siapayang hendak mengoyak kebesaran negerimu, tanggal 5 Agustus 2013 melalui accountfacebooknya menuliskan lagi kalimat pada pokoknya Rupanya si Pengusaha HitamTrowulan berstrategi memakai jalan hukum dengan melakukan teror hukum pada parapemangku Balai Pelestarian

Sundoro Sasongko sebagai sang Pengusaha Hitam tersebutdilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Konsultan Budaya dan mengelolaSitus Museum Online serta sebagai Pegiat pelestarian situs Trowulan, yang sangat peduliterhadap pelestarian peninggalan purbakala khususnya peninggalan Kerajaan Majapahityang ada di kawasan Trowulan Kabupaten Mojokerto ;25Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi1. HM.

fungsilingkungan hidup ;(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biayaatau pengeluaran rill ;(3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatanapabila memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum ;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organsasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup ; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penggugat didirikan untuk kepentingan bidangsosial dan kemanusiaan, dan tidak secara tegas didirikan untukkepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 5.2.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwaPenggugat tidak didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3)huruf (b) jo.

Pasal 1 angka (6) UU PLH dan anggaran dasarPenggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa Penggugatdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat dan Bijaksana,dari uraian kegiatan di dalam anggaran dasar Penggugat, tidak adasatupun kegiatan yang memiliki katakata pelestarian fungsilingkungan hidup.5.4.

Bahwa Turut Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikanbahwa dirinya telah melakukan kegiatan pelestarian fungsilingkungan hidup yang telah memberikan dampak nyata terhadapdaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu,lingkungan hidup yang menjadi obyek dalam perkara a quo adalahKota Dumai, sehingga Penggugat perlu membuktikan bahwadirinya telah melakukan kegiatan pelestarian fungsi lingkunganhidup di Kota Dumai.6.

Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Bokosebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Keppres Nomor 1 Tahun 1992merupakan bentuk privatisasi yang bertentangan dengan Pasal 3 huruf dUndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya(selanjutnya disebut sebagai UU Nomor 11 Tahun 2010) yang memuattujuan Pelestarian Cagar Budaya antara lain yaitu "meningkatkankesejahteraan rakyat".

pada Pasal 32 UUD 1945dalam kaitannya pengelolaan dan pelestarian serta pengembangan kawasanCandi Borobudur dan Prambanan.Halaman 29 dari 60 halaman.

Zona 2 (dua) merupakan kawasan di sekeliling zona 1 (satu)masingmasing candi yang diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagaitempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian lingkungancandi.

Pelestarian merupakanupaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Candi Borobudur danCandi Prambanan dengan cara melindungi, mengembangkan, danmemanfaatkannya.

Zona 2(dua) merupakan kawasan di sekeliling zona 1 (satu) masingmasing candiyang diperuntukkan bagi pembangunan taman wisata sebagai tempatkegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian lingkungancandi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998Tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alampasal 10 ayat (1), (2) dan (8) menyebutkan bahwa terhadappenetapan konservasi haruslah di dasari dengan adanya keputusandari Menteri. Adapun bunyi pasal tersebut adalah "(1).

Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 TentangKawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam pasal10 ayat (1), (2) dan (3); b.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentangKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pasal10 ayat (1), (2) dan (3);f. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alamdan Ekosistem Nomor : P.11/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor : 114/G/2018/PTUN Smg.Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan ZonaPengelolaan Atau Blok Pengelolaan Kawasan Suaka AlamDan Kawasan Pelestarian Alam pasal 1 angka 20, pasal 3,pasal 16 ayat (3) dan (4);0e nc en enone20.

Bahwa dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Peraturan DaerahKota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 disebutkan :Paragraf 4Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya;Pasal 67Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagarbudaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hurufd meliputi : a. taman hutan raya;Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor : 114/G/2018/PTUN Smg.b. kawasan cagar budaya;Cc. kawasan pantai berhutan bakau/mangrove;dan;d. kawasan pengungsianPasal 68(1) Kawasan yang ditetapkan sebagai tamanhutan

Kawasan suaka alam,pelestarian alam,dan cagarbudaya;dan;e. Kawasan rawan bencanaalam; Pasal 67 : Kawasan suaka alam,pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pasal 58 huruf dMeliputi :a. Taman hutanraya;b. Kawasan cagarbudaya;c. Kawasan pantal berhutan bakau/mangrove; dan, d. Kawasan pengungsiansatwa; Pasal 68 : (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai taman hutan rayasebagaimana dimaksud pasal 67 huruf aMeliputi :a. Kawasan Gua kreo di Kecamatan Gunungpati;b.

Bahwa Surat Keputusan tersebut ada perubahan dengan Surat KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Dan Konservasi Alam Nomor171/Kpts/DJV/1999 Tanggal 11 Nopember 1999 Tentang PerubahanKeputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian AlamNomor: 159/KPTS/DJVI/1998 Tanggal 12 Oktober 1998 TentangPemberian Izin Pengusahaan Burung Walet Di Harbitat Alaminya PadaGoaGoa Di Birang (A), Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten DaerahTingkat Il Berau, Propinsi Kalimantan Timur Kepada CV.

Keputusan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor:171/KPTS/DJV1/1999, tanggal 11 Nopember 1999 tentang PerubahanKeputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian AlamNomor: 159/KPTS/DJVI/1998, tanggal 12 Oktober 1998 tentangPemberian .............:06Pemberian ljin Pengusahaan Burung Walet di Habitat Alaminya pada Goagoa di Birang A, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Dati II Berau,Propinsi Kailmantan Timur kepada CV. Alam Indah.

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak fokus dan sangat kabur, olehkarena dalam gugatan menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikandikarenakan adanya jual beli antara Tergugat dengan Tergugat II dan21Tergugat Ill, jika dikaitkan dengan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor: 159/KPTS/DJV1/1998dan Keputusan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor:171/KPTS/DJV1/1999.

Bahwa benar Penggugat pernah mengelola lobang sarang burungwalet Goa Kimanis berdasarkan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 159/KPTS/DJV1/1998,tanggal 12 Oktober 1998 tentang Pemberian ljin Pengusahaan BurungWalet di Habitat Alaminya pada Goagoa di Birang A, Kecamatan GunungTabur, Kabupaten Dati Il Berau, Propinsi Kalimantan Timur kepada CV.AlamINdAN ...... 2.2.0 ee eee eee esIndah. jo.

Keputusan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam Nomor:17I/KPTS/DJV1/1999, tanggal 11 Nopember 1999 tentang PerubahanKeputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian AlamNomor 159/KPTS/DJV1/1998, tanggal 12 Oktober 1998 tentang24Pemberian ljin Pengusahaan Burung Walet di Habitat Alaminya pada Goagoa di Birang A, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Dati II Berau,Propinsi Kalimantan Timur kepada CV. Alam Indah sebagaimanaPenggugat nyatakan dalam point 3 dan point 5.

19. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 1.
20. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Kegiatan Operasional Kantor Desa.
21. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Kegiatan Monitoring dan Evaluasi.
22. 1 (satu) bundel Kwitansi Pengeluaran Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa.
23. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima tanggal 08 September 2017.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan Hidup 3 Pembangunan Rehab TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun dengan nilai anggaran / RAB senilai Rp. 42.937.300,5. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan Hidup Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun III dengannilai anggaran / RAB senilai Rp. 60.794.700,6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial Pembangunan Pos Kamling Dusun dengan nilai anggaran / RABsenilai Rp. 27.168.725,7.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan Hidup 1 Pekerjaan Paving Block Kantor Desa dengan nilai anggaran / RABsenilai Rp. 136.398.275,2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor Pembangunan Pagar Kantor Desa dengan nilai anggaran / RABsenilai Rp. 32.857.950,3. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan Hidup 2 Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Kantor Desa dengannilai anggaran / RAB senilai Rp. 49.936.850,4.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan Hidup 3 Pembangunan Rehab TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun dengannilai anggaran / RAB senilai Rp. 42.937.300,5. Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungangan Hidup Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Dusun III dengan nilaianggaran / RAB senilai Rp. 60.794. 700,6. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial Pembangunan Pos Kamling Dusun dengan nilai anggaran / RABsenilai Rp. 27.168.725,7.

Kegiatan 136.398.275, 136.398.275, TerdapatPenghijauan dan selisih(100%)Pelestarian kekuranganLingkungangan pekerjaanHidup 1 sejumlah Rp.Pekerjaan Paving 26.590.648,Block Kantor Desa2.

kekuranganLingkungangan pekerjaanHidup 2 sejumlah Rp.Pembangunan TPT 2.418.200,(Tembok PenahanTanah) Kantor DesaKegiatan 42.937.300, 42.937.300, TerdapatPenghijauan dan selisih(100%)Pelestarian kekuranganLingkungangan pekerjaanHidup 3 sejumlah Rp.Pembangunan 42.937.300,Rehab TPT(Tembok PenahanTanah) Dusun Kegiatan 60.794.700, 60.794.700, TerdapatPenghijauan dan selisih(100%)Pelestarian kekuranganLingkungangan pekerjaanHidup sejumlah Rp.

Sebanga yang secaraadministrasi terletak di Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan TalangMuandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu badan hukum yang didirikanberdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 20 Agustus 2014 dan telah disahkandengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU05189.50.10.2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang didirikan untukmelakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang salah satudiantaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian

fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat;PIHAK KEDUA telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya yaitu telah melakukan investigasi di bidang kehutanan,melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melaluijalur litigasi sejak tahun 2014, sehingga berdasarkan penjelasan di atas,PIHAK KEDUA memiliki legal standing sebagai pihak yang berhakmengajukan gugatan perwakilan dalam rangka pelestarian fungsi hutansebagaimana diatur dalam Pasal 73 UndangUndang

Bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 406 /PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO)PPK T.A.2005 angka 1.6.3 tentang jenis kegiatan huruf c : bahwa kegiatansimpan pinjam tersebut khusus bagi kelompok perempuan dan butir 4.1 Dasardasar Pengelolaan Dana bergulir : huruf a. pelestarian kegiatan pinjamanmenyatakan tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnyasebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang produktif.Yang diperkuat dengan Peraturan

Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian HasilKegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Bab III pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa aset produktif yangberupa dana bergulir untuk kelompok perempuan dan ayat (2) AsetPNPM Mandiri perdesaan tidak dapat dipindahtangankan.

UPK) diBank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean dari KantorPerbendaharaan Negara (KPPN) yang besarnya bantuan tersebut :Tahun 2006 : Rp. 296.850.000,00Tahun 2007 : Rp. 178.125.000,00 Bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 / 406 /PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk Teknis Operasional (PTO)PPK T.A.2005 angka 1.6.3 tentang jenis kegiatan huruf c : bahwa kegiatansimpan pinjam tersebut khusus bagi kelompok perempuan dan butir 4.1 Dasardasar Pengelolaan Dana bergulir : huruf a. pelestarian

kegiatan pinjamanmenyatakan tersedianya dana pinjaman produktif dan bertambah jumlahnyasebagai modal usaha bagi masyarakat miskin yang produktif.Yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 tahun 2009tanggal 18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian HasilKegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan Bab III pasal 4 ayat (1) huruf b bahwa aset produktif yangberupa dana bergulir untuk kelompok perempuan dan ayat (2) AsetPNPM Mandiri perdesaan tidak dapat

yangterdapat dalam penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MandiriPedesaan adalah :a Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Pedesaan kepadamasyarakat dan Aparat Desa/Kecamatan;b Memfasilitasi KPMD dalam pendataan RTM;c Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatanbersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestariankegiatan;d Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapantahapan PNPM MandiriPedesaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian

seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan di Kecamatan;b Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;c Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dokumen PNPM Mandiri Pedesaanyang bersifat keuangan maupun non keuangan;d Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;f Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM Mandiri Pedesaandalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian

No.111 K/Pid.Sus/20131 Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanismePNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkandalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;m Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;n Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaankeuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usahakelompok

pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbinganlapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;p Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman,perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;q Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan permasalahanyang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MandiriPerdesaan

Huruf (b) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;Huruf (g) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan ataupun nonkeuangan yang sesuai dengan kebutuhan danketentuan program;(2) Butir 5.2.7 dinyatakan bahwa Fasilitator Kecamatan merupakan pendampingmasyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakatdalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan,pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelakupelakuIainnya di Desa dan Kecamatan, dengan

fungsi lingkungan hidup ;(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakantertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya aitau pengeluaranriil ;(3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan apabila2memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum ;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organsasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; danc. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling

Tahun2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani (Bukti P 1);3Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuannya adalah untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsilingkungan hidup.

Yayasan Riau Madani selaku organisasi yangberbadan hukum tidak dapat dianggap dandipandang dengan tegas tujuan didirikannyaorganisasi untuk kepentingan pelestarian hutandalam Anggaran ODasarnya sebagaimanadiamanatkan Pasal 73 ayat (2) UU No.41 Tahun1999 Tentang Kehutanan;c. Yayasan Riau Madani tidak memenuhipersyaratan formal dalam kapasitas Penggugatsebagai sebuah organisasi yang mempunyaikompeten untuk mengajukan Gugatan dalamperkara Kehutanan;4.

Bahwa dalildalil Gugatan Penggugat pada halaman (3)dan (4) point (9) s/d.(16) menguraikan secara panjang lebartentang adanya pemberian izin usaha/izin lingkungan olehTergugat kepada Turut Tergugat yang mengakibatkankerusakan pelestarian lingkungan hidup yang terletak di JalanRaya Lubuk Gaung Kelurahan Lubuk Gaung KecamatanSungai Sembilan Kota Dumai;6.

Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum pada point (7)diatas terbukti Perusahaan yang dikelola oleh Turut Tergugatmengakibatkan rusaknya pelestarian lingkungan maupunpencemaran lingkungan akibat industri pengolahan CPO milikTurut Tergugat sehingga secara hukum tidak benar dalilGugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat adamelakukan perbuatan melawan hukum;10.

organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan; dan;C. telah melaksanakan kegiatan sesuai anggarandasarnya.4.

Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan, yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup secara swadaya, hal ini sebagaimanadinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Akta PendirianYayasan Menata Nusa Raya ;6.

Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undangundang (UU) No. 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, disebutkan, bahwa;Dalam rangkapelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasibidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untukkepentingan pelestarian fungsi hutan.

gugatanapabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum; b.menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup; c.telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengananggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.5.

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;d.

Setelah itu, tahun 2014 TNTN telahditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.Menhut No.6588/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Dan Fungsi Kawasan ININ adalah untuk pelestarian,pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yangada di dalam kawasan TNIN, seperti untuk pelestarian danhalaman 10 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.perlindungan satwa dilindungi yaitu gajah sumatera danharimau sumatera.Atas keferangan saksi terdakwa sebagian membenarkan,namun keberatan terhadap

Setelah itu, tahun 2014 TNTN telahditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.Menhut No.6588/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Dan Fungsi Kawasan TININ adalah untuk pelestarian,pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yangada di dalam kawasan TNIN, seperti Untuk pelestarian danperlindungan satwa dilindungi yaitu gajah sumatera danhalaman 15 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.harimau sumatera.Atas kefterangan saksi terdakwa sebagian membenarkan,namun keberatan terhadap

Setelah itu, tahun 2014 TNTN telahditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.Menhut No.6588/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Dan Fungsi Kawasan TNIN adalah untuk pelestarian,pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yangada di dalam kawasan TNIN, seperti untuk pelestarian danperlindungan satwa dilindungi yaitu gajah sumatera danharimau sumatera.halaman 20 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.Atas kefterangan saksi terdakwa sebagian membenarkan,namun keberatan terhadap

Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadutanggal 1 Mei 2004 Tentang rekomendasi bahwa Kawasanhutan produksi pada areal eks HPH PT INHUTANI IV khususnyadi areal eks PT Dwi Marta seluas 38.576 hektar layak untukdiubah fungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alam denganfungsi Taman Nasional sebagai kawasan konservasi gajah.d.SK MENHUT Nomor 255/Menhutll/2004, tanggal 19 Juli 2004,halaman 23 dari 44.Ptsn.No.45/Pid.Sus/2017/PN.Plw.Perubahan Fungsi Sebagian HPT di Kelompok Hutan TessoNilo yang

Dengan pertimbangan bahwa potensi keanekaragamanhayati yang dimiliki Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilodan sebagai upaya perlindungan, pelestarian danpemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati danekosistemnya serta tidak adanya perijinan pada sebagianHutan Produksi Terbatas Tesso Nilo (pencabutan PT Inhutani IV)dan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau danPemerintahKabupaten, maka Pemerintah secara bertahapmerubah fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatashalaman 25 dari

Putusan Perdata No.22/Pdt.GLH/2016/PN.Rg(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan permakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. Berbentuk badan hukum;b.

Bahwa selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 57Ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PengelolaanLingkungan Hidup:yang dimaksud dengan Pemeliharaan Lingkungan Hidup adalahupaya yang dilakukan untuk menjaga fungsi pelestarian lingkungan hidupdan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidupyang disebabkan oleh perbuatan manusia.

kegiatanyang lebih bersifat sosialisasi, dan tidak termasuk dalam suatu tindakanyang secara langsung dan nyata terhadap pelestarian fungsi lingkunganhidup dan kehutanan untuk mencegah penurunan atau kerusakanlingkungan Hidup.Sehingga berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan fakta dan dasarhukum yang jelas PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil dalamHalaman 15 dari 56.

kegiatanyang lebih bersifat sosialisasi, dan tidak termasuk dalam suatu tindakanyang secara langsung dan nyata terhadap pelestarian fungsi lingkunganhidup dan kehutanan untuk mencegah penurunan atau kerusakanlingkungan Hidup.Halaman 41 dari 56.

Putusan Perdata No.22/Pdt.GLH/2016/PN.RgMenimbang, bahwa Yayasan Riau Madani didirikan dengan salahsatu tujuan adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

dan atau peroranganberperan serta dalam pengawasan kehutanan;Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan , menyatakan masyarakat berkewajiban untuk ikutserta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan danperusakan;Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

(Bukti P1 dan Bukti P2);Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan yaitu untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup di seluruh wilayah Negara Indonesia, hal inisebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e AktaPendirian Yayasan Menata Nusa Raya;Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan angggarandasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan danmelakukan gugatan di pengadilan terhadap para

berkurang seluas + 617, (enam ratus tujuh belas) hektar, sehinggahutan yang di sebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalamsalah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro(1992 ) telah menjadi berkurang/menipis, dan hal tersebut telah memicuterjadinya pemanasan global (global worming), maka oleh sebab ituPENGGUGAT sebagai organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dibidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkanperanserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Hidup untukHalaman 8 dari 11 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN TIkditerapkan di dalam gugatan Penggugat dengan menggunakan UndangundangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga jika Majelis Hakimmengacu kepada undangundang Nomor 32 tahun 2009 khususnya Pasal 92ayat (3) yang mensyaratkan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukangugatan organisasi, yaitu :a. berbentuk badan hukum;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian

Walet Lindung Lestari(Penggugat) telah mempunyai dasar Surat KeputusanDirektur Jenderal Perlindungan Hutan Dan PelestarianAlam Nomor : 122/KPTS/DJV/1999 tanggal 31 Agustus1999 Tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan Dan Pelestarian Alam NomorHalaman 5 dari 113 halaman Putusan Nomor19/G/2008/PTUN JKT.06/KPTS/DJ VI/1997 Tanggal 14 Januari 1997 TentangPemberian Izin Kepada PT.

Walet Lindung Lestari sebagai PengelolaKonsevasi insitu) (Penangkaran) Burung Walet padaGoaGoa Alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai,Berau dan Bulungan; (Vide bukti P7) xPerubahan Keputusan Direktur Jenderal PerlindunganHutan Dan Pelestarian Alam Nomor : 06/KPTS/DJVI/1997 tanggal 14 Januari 1997 (dasar pencabutan).Dan oleh Penggugat telah diajukan gugatan Pembatalankepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dantelah di putus dalam Perkara NomorHalaman 11 dari 113 halaman Putusan Nomor19/G/2008

Mengikutsertakan masyarakat setempat dalamkegiatan pengelolaan burung walet tersebut;Dalam Surat Keputusan a quo Memutuskan angkakeenam memuat : Apabila pemegang izin tidakmelaksanakan ketentuan ketentuan sebagimanadimaksud dalam keputusan int, maka DirekturJenderal Perlindungan Hutan Dan Pelestarian Alammencabut yang telah diberikan dan yang bersangkutandikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegahintrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokokpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokoksebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang jugaberfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.Kawasan hutan pelestarian

perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi,maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.Pasal 6(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:a. fungsi konservasi,b. fungsi lindung, danc. fungsi produksi.(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:a. hutan konservasi;b. hutan lindung, danCi hutan produksi.Pasal 7Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :a. kawasan hutan suaka alam,b. kawasan hutan pelestarian

fungsi hutan.(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannyaorganisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.BAB XIIPENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANANPasal 74(1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar

Selainkewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pulamenyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian danpengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan, dan dana investasi pelestarian hutan.Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutanyaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak,kebakaran, dayadaya alam, hama dan

alam sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini merupakanbagian dari kawasan pelestarian alam yang diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990yang berada pada kawasan hutan.Ketentuanketentuan dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentangkawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ber laku bagi kawasan hutan suaka alam dankawasan hutan pelestarian alam yang diatur dalam undangundang ini.Pasal 8Ayat (1)Yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah penggunaan hutan untuk keperluan penelitiandan