Ditemukan 17962 data
10 — 2
perlumengemukakan dalil fiqinh tentang kedudukan keterangan saksi bernama Sabri yangPenetapan Nomor 433/Pdt.P/2021/PA.Ktl Hal. 10 dari 16 halketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksisaksi tersebut yangketerangannya berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas(syahadah alistifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnahyang artinya: Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadihakim, wakaf
29 — 22
Bahwa tanah obyek sengketa pernah dimusyawarahkan di Kantor Desaantara dengan , namun saksisudah tidak ingat tahun berapa musyawarah tersebut ;Bahwa yang menjadi permasalahan waktu itu adalahmenginginkan supaya tanah tersebut kembali ke ahli waris, Namun tidak mau karena mengaku tanah tersebutberasal dari kakek tirinya yaitu :Bahwa mau mewakafkan sebagian dari tanah obyek sengketauntuk pembangunan mesjid di , namun tidak jadi karenatanah tersebut bukan milik , dan panitia pembangunan maumenerima wakaf
tersebut kalau selaku ahli waris dariJuremi bin Badimin mau bertanda tangan dalam wakaf tersebut sehinggakepala Lingkungan bernama mengatakan kepadaTanda tangani saja karena itu untuk sementara, nanti kalau Putusan Nomor 110/Pdt.
Il Luwu, tanggal31 Maret 1982, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sertabermeterai cukup (T.9 ) ;Fotokopi Surat Keterangan Penyelesaian Kasus Tanah tanggal12 September 2000, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinyaserta bermeterai cukup ( 1.10 ) ;Fotokopi Surat Keterangan Pemberian, tanggal 28 September 2000, yangtelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (1.11) ;Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Wakaf, tanggal 8 Juli 2002,yang telah dicocokkan dan
71 — 61
Tanah wakaf;d. Hak milik atas satuan rumah susun;e. Hak tanggungan;f.
Akta tkrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulaidilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977; atauRisalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang yangtanahnya belum dibukukan; atauSurat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yangdiambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau.
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebidang tanah yang ditanami dengan tanaman karet seluas + 11,3(sebelas koma tiga) Ha / 113.709 M2 yang terletak di Jalan RantauRT. 02 Rw. 01, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Bangko Jaya,Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau,dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara berbatas dengan Rambe/Rumidi/Tanah Wakaf/Jalan379,1 Meter;Sebelah Selatan dengan Kasiman 61,1 Meter;Sebelah Timur berbatas dengan Rawa 458,9 Meter;Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Yudi/Onen 574,35 Meter;
Sebidang tanah yang telah ditanami dengan tanaman karetseluas +11,3 (sebelas koma tiga) Ha/ 113.709 M2 yang terletak di Jalan RantauRT. 02 Rw. 01, Dusun Wonorejo, Kepenghuluan Bangko Jaya,Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau,dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Rambe/Rumidi/Tanah Wakaf/Jalan; Sebelah Selatan dengan Kasiman; Sebelah Timur berbatas dengan Rawa; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan/Yudi/On en;3.2.
79 — 26
(6) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara EkonomiSyariah, yang pada intinya menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariahadalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembagakeuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadanasyariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritassyariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembagakeuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf
Wakaf;f. Zakat;g. Infaq;h. Shadaqah;i.
162 — 42
Soleman Harahap lalu datang 5 (lima) lainnya ;e Bahwa adapun kejadian tersebut masalah tanah wakaf yang dikerjakan olehterdakwaterdakwa lalu dilarang Goloman Hasibuan (Kepala Desa) ;e Bahwa sebelum kejadian tanah wakaf dikerjakan oleh yang bernamaThamrin Harahap bersama terdakwa Kusin Siregar lalu ditegur Goloman Hasibuan,kemudian Zulkarnaen Hasibuan membacok Thamrin (satu) kali ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I, IV dan V menyatakan tidakbenar, sedangkan terdakwa IJ menyatakan sebagian keterangan
Harahap, Syahrin Harahap sedangkanmengenai Syukur Harahap saksi tidak tahu ;Bahwa korban meninggal dunia pada hari itu juga yaitu Goloman Hasibuanmeninggal dihalaman rumah Rahman, dan Zulkarnaen Hasibuanmeninggal dirumah korban ;Bahwa yang dilakukan saksi pada saat itu mencegah Goloman Hasibuankeluar dari rumah akan tetapi karena tombak kesasar mengenai saksi lalusaksi meninggalkan tempat kejadian ;Bahwa kedatangan saksi dirumah korban karena diundang oleh korbanuntuk membicarakan permasalahan tanah wakaf
Kedua desa terletak di Kecamatan Barumun TengahTapanuli Selatan ada masalah tanah yang belum pernah dimusyawarahkanpenyelesaiannya, dimana Desa Bangkuang menyatakan tanah wakaf mereka dipihak lainnama THAMRIN HARAHAP penduduk Desa Padang Garugur Tonga menyatakan tanahitu peninggalan kakeknya.2.
Siregar (istri korbanGoloman Hasibuan dan juga ibu dari Zulkarnain Hasibuan), Yusmawarni Br.Hasibuan (anakdari korban Goloman Hasibuan), Rahman Hasibuan selaku adik dari pada korbanmenerangkan pada hari Jum'at, tanggal 05 Desember 2003 antara jam 11.30 Wib sampaijam 12.00 wib sewaktu mereka berkumpul di rumah korban Goloman Hasibuan di DesaBangkuang membicarakan masalah tanah wakaf yang dikerjakan Thamrin Harahap dkk danmasalah Zulkarnain Hasibuan yang terlanjur membacok Thamrin Harahap selaku penduduk31Desa
128 — 10
Umar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Kecamatan Darul Imarah yang batasbatasnya sebagaimanadisebutkan di halaman 2 angka ke1 dari gugatan Penggugat, namuntidak dijelaskan tanah siapa yang dihibahkan dan dari siapaPenggugat terima hibah atas tanah tersebut.Bahwa, karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan caraperolehan tanah yang dijadikan Objek Sengketa serta peralihansebagian haknya kepada pihak lainnya baik melalui wakaf maupun jualbeli atau yang telah diberikan kepada adiknya yang perempuan
Penggugat diperolehnya berdasarkan hibah dariorang yang tidak disebut namanya, sedangkan cara perolehan hibahatas tanah tersebut tidak jelas, maka yang harus dibuktikan terlebihdahulu oleh Penggugat adalah kebenaran dan keabsahan hibahtersebut.Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan hibahPenggugat atas tanah Objek Sengketa, harus ada penetapan terlebihdahulu dari Mahkamah Syariyah selaku pihak yang berkompetenmemeriksa,, mengadili dan memutus perkaraperkara yangmenyangkut kewarisan, hibah, wakaf
, perkawinan, perceraian, wakaf,dan sadaqah sesama antara orang islam yang ada di Nanggroe AcehDarussalam.
Penggugat diperolehnya berdasarkan hibah dariorang yang tidak disebut namanya, sedangkan cara perolehan hibahatas tanah tersebut tidak jelas, maka yang harus dibuktikan terlebihdahulu oleh Penggugat adalah kebenaran dan keabsahan hibahtersebut.Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan hibahPenggugat atas tanah Objek Sengketa, harus ada penetapan terlebihdahulu dari Mahkamah Syariyah selaku pihak yang berkompetenmemeriksa,, mengadili dan memutus perkaraperkara yang menyangkutkewarisan, hibah, wakaf
, perkawinan, perceraian, wakaf, dan sadaqahsesame antara orang islam yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.Atas alasan tersebut, maka Pengadilan Negeri Jantho perkara a quoharus menyatakan tidak berwenang mengadili karena menyangkutkompetensi absolute dari Mahkamah Syariyah..
10 — 6
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
59 — 27
I, I, HI dalam suratMemori Banding telah menyatakan tidak sependapat dengan putusan judex facti/Pengadilan Tingkat Pertama karena putusan judex facti/Pengadilan Tingkat Pertamatelah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan:Bahwa Penggugat I, II, II/Pembanding I, II, HI sebagai pengurus Masjid (BKM)Masjid Al ARaf pada tahun 1993 telah menguasai sebidang tanah yang terletakdi Kelurahan Panorama seluas + 1000 M2 ( lebar 25 m panjang 40 m) yangdiperoleh berdasarkan:1 Surat Pernyataan Wakaf
20 — 8
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
16 — 7
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Eka Rafika binti M. Isa Abdulah
15 — 2
memeriksa,mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yangberagama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan,b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
69 — 45
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanHalaman 3 dari 46 halaman putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT SBYSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervariasi yaitu , 6 x 12
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karenabangunan SD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01,RW.01, Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semakbelukar. Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat TerdakwaRUSPANDI menjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, TerdakwaRUSPANDI mengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luasmasingmasing kapling bervariasi yaitu , 6 x 12 m?, dan 7 x 12 m?, dan9 x12 m?
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Halaman 12 dari 46 halaman putusan Nomor 13/PID.SUSTPK/2018/PT SBYKarena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervarasi yaitu 6 x 12
Awalnyatanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar, karena bangunanSD tersebut rusak maka SD pindah ke Tanah Wakaf di RT.01, RW.01,Dusun Krajan sehingga tanah tersebut kosong dan ditanami semak belukar.Karena terbengkalai, pada tahun 2008 s/d 2014 saat Terdakwa RUSPANDImenjabat sebagai Kepala Desa Rangkang, Terdakwa RUSPANDImengkapling tanah Kas Desa Rangkang tersebut dengan luas masingmasing kapling bervariasi yaitu , 6x 12 m?
86 — 24
Masjid At'Taqwa KelurahanKebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan saksiselaku Nadzir Wakaf.Bahwa tanah wakaf yang disewa oleh Terdakwa seluas 2.107 m?
.Bahwa saksi menerima uang sewa tanah wakaf dari Terdakwa sebesarRp. 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ada tandaterima berupa kwitansi namun berada di Sdr.
Bahwa saat awal tahun 2011 ketika Terdakwa menyewa tanah wakaf ,oleh Terdakwa tanah tersebut ditanami padi, dan untuk tahun selanjutnyasaksi tidak tahu.
Blok Sumurgadung Kelurahan Paduraksa seluas 0,500 Ha separomilik sewa tanah wakaf dan Terdakwa sewa dari Sdr. Basir, alamatkebondalem pekarangan Kecamatan Pemalang KabupatenPemalang.18.
34 — 4
Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu) ditentukan oleh peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa sebagaimana diurai dalam Pasal 49 huruf bUndangundang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama,antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
IR. H. SAIFUL ASHARI HALIM
Tergugat:
IR.Hj.MARLINA MARZUKI
42 — 18
kehakiman bagi rakyat pencari keadilanyang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yangdimaksud dalam undangundang ini ;Menimbang, bahwa perkara tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2tersebut adalah perkaraperkara yang disebutkan dalam Pasal 49 UndangUndang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu perkara di bidang :a. perkawinan ;b. waris ;Cc. wasiat ;d. hibah ;wakaf
57 — 22
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
14 — 2
Bahwa berkaitan dengan wakaf tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak MilikNomor: 00831 dengan luas 3020 m?dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1651 denganluas 1786 m?
Terbanding/Terdakwa : Drs. H. SILMI, M.Pdi.
180 — 82
(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan denganmaksud menguntungkan diri sendiri berupa uang sejumlah Rp. 55.000.000,(lima puluh limajuta rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah itu, atau oranglain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannyayang
Bahwa kemudian pada sore harinya saksi MUHAMMADIKBALUDDIN, S.Ag menghubungi saksi LALU BASUKI RAHMAN (stafZakat Wakaf Ibadah Sosial KAU Kecamatan Gunung Sari) untuk datangkerumahnya, pada saat saksi LALU BASUKI RAHMAN sudah beradadirumah saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag kemudian saksiMUHAMMAD IKBALUDDIN, S.Ag menyampaikan maksudnya kepadasaksi LALU BASUKI RAHMAN tentang persyaratan penerimaan danabantuan masjid pasca Gempa sebanyak 5 Masjid di Kecamatan GunungSari selanjutnya saksi MUHAMMAD IKBALUDDIN
(perkara dalamberkas terpisah) selaku Kasubbag Tata Usaha Kementrian Agama KabupatenLombok Barat dan saksi Lalu Basuki Rahman (perkara dalam berkas terpisah)selaku staf zakat Wakaf lbadah Sosial KUA Gunungsari, yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, PegawaiNegeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau
74 — 14
persidangan, panggilan tersebut telah disampaikansecara resmi dan patut;Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangansecara in person;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf