Pada putusan perkara gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif.Dalam putusan perkara contentiosa (gugatan yang bersifat partai), tidakmelekat ne bis in idem, apabila putusan yang dijatuhkan bersifatdeklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyaihak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.

250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai

Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyebutkan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/ RUP /1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di PengadilanNegeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antarapihak yang berperkara; Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07071971,mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukumBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H.Abdurahman Amur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi CiptaMahaputra, Rahmadi;. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, WakilKetua Fraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, BendaharaMistirna Singgah, Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H.Madiansyah, Lawin, Poetry Gita Oktanovianti;.

Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporanuntuk masingmasing partai politik dengan tembusan disampaikankepada Ketua DPRD setiap 3 bulan sekalih. Fraksi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnyasesuai dengan kebutuhan yang selanjutnyya disampaikan kepadapimpinan DPRD. Bahwa Susunan Badan Musyawarah DPRD Kab. Kapuas, adalah;Ketua merangkap anggota H.

Fraksi Partai GOLKAR, terdiri dari; Ketua Fraksi H. Mahmud lipSyafruddin , Wakil Ketua Fraksi Algrin Gasan, Anggota H. AbdurahmanAmur, Ubay Assan, Setia Budi, Bob Dwi Cipta Mahaputra, Rahmadi;2. Fraksi PDIP, terdiri dari; Ketua Fraksi Robert L.Gerung, Wakil KetuaFraksi Murniaty, Sekretaris Didi Hartoyo, Bendahara Mistirna Singgah,Anggora Romy Adam HMB, Timotius Mahar, H. Madiansyah, Lawin,Poetry Gita Oktanovianti;3.

Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui alatkelengkapan DPRD yang disampaikan oleh fraksiDalam pelaksanaan tugas fraksi diberikan fasilitas baik sarana kerja alattransportasi yang disediakan melalui APBD untuk kegiatan operasionalHalaman 115 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN Pikg.h.Dalam melaksanakan tugas fraksi diwajibkan membuat laporan untukmasingmasing partai politik dengan tembusan disampaikan kepadaKetua DPRD setiap 3 bulan sekaliFraksi menyusun rancangan anggaran untuk

sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak adahubungan pekerjaan dengan terdakwa ;e Bahwa saksi bekerja sebagai pengusaha dibidang farmasi, tempat usaha saksi diJalan Merdeka Barat No. 649 dengan nama perusahaan Apotik Mandiri danApotik Mandiri sudah lama berdiri ;e Bahwa Apotik Mandiri bergerak dibidang penjualan obatobatan ;e Bahwa yang boleh membeli obatobatan di Apotik Mandiri tersebut adalahmasyarakat umum dan juga menerima resep dokter ;e Bahwa saksi tidak pernah menjual obatobatan dalam partai

Ptsn Pkr No. 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.Ptk.Bahwa di apotik saksi tidak pernah menjual obat cacing merk Embacitrinetersebut ;Bahwa perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah tidak pernah memintadaftar harga produk obat secara resmi ke apotik saksi ;Bahwa di apotik saksi masih menjual produk vitamin Vicalcin sirup ;Bahwa di apotik saksi produk vitamin Vicalcin sirup dijual dalam partai kecil ;Bahwa apotik Mandiri tersebut berdiri kurang lebih 12 (dua belas ) tahun ;Bahwa di apotik saksi tidak

pernah ada yang membeli produk vitaminVicalcinsirup dalam partai besar ;Bahwa saksi membeli produk vitaminVicalcin sirup dari PT.

Omega Mulia Sukses maupun Apotik Amelia membeli obat vitaminmerek Vicalsyn syrup dalam jumlah partai besar, karena vitamin tersebut dapatdiperdagangkan secara bebas di pasaran ;Bahwa kandungan / komposisi yang terkandung dalam Vitamin merek VicalsynSyrup tersebut yaitu : Kalsium Hidrogen Fostat dan Calsium (Ca) Pantotenat ;Bahwa harga vitamin merek Vicalsyn syrup yang saksi jual kepada PT.

Simatupang saat itu ia mengakusebagai salah satu Direktur perusahaan yang bergerak di bidang jual belliCPO (Minyak Bersih), Kernel (cangkang biji kelapa sawit), dan MIKO(Minyak Kotor).Bahwa benar setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa Indra P.Simatupang untuk hubungan selanjutnya kami sering berinteraksi karenabanyak kegiatan di partai PDIP karena juga menjelang pemilu tahun 2014.Bahwa benar yang mengenalkan Louis Gunawan Khoe dan Yacub Tanoyodengan Terdakwa Indra P.

Simatupang adalah saksi, awalnya ketika saksisedang aktif di partai saat itu. Terdakwa Indra P. SimatupangHalaman 60 dari 154 Putusan Nomor 61/Pid.B/2017/PN Jkt.

SelBenar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar saksi belum pernah dihukum.Benar saat ini saksi adalah Anggota DPR RI aktif, menjadi AnggotaDPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019berdasarkan Keppres No.92/P Tahun 2014.Benar saksi menjadi Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan BogorKabupaten,.Benar menjadi Anggota DPR RI melalui jalur Partai PDI Perjuangan

,jadi awalnya bukan orang partai namun selanjutnya mengikuti seleksidan mengajukan menjadi Calon Legislatif dari PDI Perjuangan danterpilin ketika baru 1 kali mencalonkan dan saat ini baru menjadiKader dari PDI Perjuangan.Benar awalnya saksi ditugaskan di Komisi VI, hal itu sejak tahun 2014sampai dengan pertengahan tahun 2016, di Komisi VI saksi sebagaiAnggota, Komisi VI membidangi perdangan, perindustrian dan BUMN,namun sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat ini saksi dipindahtugaskan ke Komisi

dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Fraksi (KAPOKSI) Partai

NasionalDemokrat Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkankepada Penggugat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatidengan Komisi IX DPR RI pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Anggota Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan Komisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X

NomorPW/17318/DPR RI/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, perihalPenyampaian Hasil Audensi Komisi IX DPR RI dengan SKEDI danSPEDI ;22.Bukti T22 :Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) Partainasdem Komisi IX DPRRI Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016,tanggal 24 Oktober 2016, perihal Pelaksanaan Penetapan HakPekerja/Buruh kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia(Persero) ;23.Bukti T23 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX/DPR RI Nomor :SKI.95/EH/X/

2013 dan mendaftar Calon Legeslatif Barito Utara tahun20132019;Bahwa hasil saat Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara padawaktu itu saksi hanya menempati urutan ke2 dan kemudian saksimendaftar Calon Legislatif Barito Utara tahun 20132019 dan berhasilterpilin dan dilantik sampai sekarang;Bahwa mekanisme pendaftaran calon legislatif Barito Utara saatterdakwa mendaftar sebagai Calon Legislatif Barito Utara periode 20132019 hanya menyerahkan ijazah untuk persyaratan mencalon legislatifkepada Partai

Tingangmendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadi bakalcalon Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utaradengan diusung oleh Partai PDIP dan PBB;Bahwa saksi Mulyar S. juga meminta kepada terdakwa M.

persyaratanadministrasi ditetapbkan oleh KPUD Kabupaten Barito Utara untuk menjadiCalon Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara berpasangan dengan Yusia S.Tingang dan akhirnya mengikuti Pilkada Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBarito Utara namun tidak terpilih dan kalah menduduki peringkat 2 dalamHalaman 92 Putusan Nomor 20/Pid.B/2017/PN Kikpemilihan tersebut dan selanjutnya saksi Mulyar S. kembali mendaftarkan dirike KPUD Kabupaten Barito Utara sebagai Calon Anggota Legislatif DPRDKabupaten Barito Utara dari Partai

DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan ;Sebagai pelaksana proyek Desa;Menyjadi pengurus partai politik; dan/atauMenjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;15.

Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 22/G/2021/PTUN.PLGj. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;l. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.

Bahwa, berdasarkan UndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 Juncties UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2002 Tentang Partai Politik, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan danHalaman 25 dari 36 halaman, Putusan Nomor : 232/G/2021/PTUNJKT.Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,menyebutkan

Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanyamengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalamproses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yangberperkara saja;Menimbang, bahwa dalam gugatan pelawanan dimana Pelawanmengajukan perlawanan atas dengan dalil awalnya Terlawan 1 (Andi Ainul Arifin) mendapat surat dari Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 20Oktober 2014, perihal Panggilan (Aanmaning) terkait PermohonanEksekusi

dengan masapenangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesarRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama6 (enam) bulan;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) helai selimut berwarna campuran merah, pink, hijau dan kuning; 2 (dua) buah spanduk yang digabung menjadi satu denganmenggunakan tali yang mana 1 (Satu) spanduk bertuliskan partai

Rangkaian tahapantahapantersebut dimulai dari penyusunan undangundang, peraturan pemerintah,pembentukan institusi pelaksana, legalitas partai politik, penyusunan daftar pemilihdan seterusnya.

Yusri dari Partai Aceh diLapangan Bola Kaki Geulumpang Panyong Kecamatan Jeumpa KabupatenBireuen dengan mengederai sepeda motor TVS warna hitam hitam merahtanoa Nomor Polisi depan belakang, sesampai di Desa Tingkeum ManyangKecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, terdakwa dan saksi Lahmat BinMustafa langsung pergi kerumah saudara Pakistan (DPO) yang terletak diDesa Pante Pisang Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dalamHalaman 18 dari 31 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2016/PN Birperjalanan terdakwa menanyakan

(ili) No. 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata,...

. : LKB/O1/X/2007/Polsek, tertanggal 03 Oktober2007, yang menerangkan bahwa Saudara Nok Belyaky telah melaporkanbahwa telah hilang/tercecer 1 (satu) lembar Ijasah Sekolah MenengahPertama (SMP) asli, dan ljasah tersebut hilang pada saat pelapor sedangmengurus berkasberkas untuk Anggota Dewan Partai PDK di Saumlakipada tahun 2004); 2222222 n nnn nnn nnn n neenonn Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggaptermuat

Dan saksi pernah membaca Ikrarwakaf dan kyai Hasbullah waktu itu sebagai Ketua Partai NU tahun 1950. Dankyai Hasbullah sebagai orang yang berkopetensi pembangunan diKedungsrok0. ; 7 2722 2o= no nn nnn nnn nn non nnn nnn nn nnn nnn nn neBahwa wakaf tersebut untuk Madrasah NU. Tetapi akhirnya .SMP dan SMADiponegoro sudah terpisah dengan NU dan tidak ada laporan kepada NU, tetapiuntuk SD ada laporan kepada LP.

DARYATI, tanggal 3 April 2014;

m. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;

n. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,- Martapura

--[endif]-->32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 19 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Sdr. MARYANINGSIH, SH.

DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelhalaman 14 dari 242 halamanPutusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PTBJMRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura

HasilPerhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15April 2014 yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., besertadengan lampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai

DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;O. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran

DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (Satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Rodithafull day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;o. 1 (Satu) lIembar Surat Perintah Pembayaran

PerhitunganPerolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15 April 2014yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., beserta denganlampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Aqg;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai

.; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2 Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3 Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp.843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

.843.000.000.Bahwa dan tersebut masuk dalam mata anggaran bantuan social ;Bahwa Saldo kas keuangan senilai Rp. 4.619.562.484, namun uang secara fisiksudah tidak ada lagi ;Bahwa setelah uang dicairkan uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak yangseharusnya menerima ;Bahwa Sejak saksi menjabat sebagai bendahara pengenluaran terdakwa sudahtidak pernah datang lagi kekantor DPPKAD ;Bahwa ketika saksi menjabat sebagai bendahara dana bansos belum direalisasikan100% karena masih ada sisa pada item dana untuk partai

(dua puluh milyar) sebelum perubahan anggaran ;Bahwa Dana bansos terdiri atas bantuan untuk anggota masyrakat, bantuan untukkelompok masyarakat, bantuan untuk partai politik dan rumah ibadah ;Bahwa Mekanisme penciran dana bansos ada 2 sistem yang pertama adanyapersetujuan proposal yang kemudian diminta oleh bendahara dan yang kedua danayang diminta oleh bendahara dalam rangka mengantisipasi adanya bantuanlangsung oleh bupati ketika melakukan kunjungan ;Bahwa Saksi lebih banyak menandatangani SPM