Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Putus : 25-04-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Tlg
Tanggal 25 April 2016 — Septian Nico Prayogi bin Yaji;
249
  • Menyatakan terdakwa Septian Nico Prayogi bin Yaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.
    /Kab.Tulungagung atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumAPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIBbertempat di Desa Bungur, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung telah membeli pil LLAsebanyak 1000 (seribu) butir ppil LL yang dikemas dalam
    CabangHalaman 3 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN TlgSurabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor:0842/2016/NOF A seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif TriheksifenidilHCl mempunyai A efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ,A sedang diketahui terdakwa untukatau dalam memiliki,A menyimpan, mengedarkanA pil LL tersebut bukan sebagai atauatas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi
    /Kab.Tulungagung atausetidaktidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIBbertempat di Desa Bungur, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung telah membeli pil LLAsebanyak 1000 (seribu
    Ir.R.Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorium Forensik PolriCabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa Barang Bukti denganNomor:0842/2016/NOF A seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahanaktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasukNarkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sedang diketahuiterdakwa untuk atau dalam memiliki, menyimpan, mengedarkan pil LL tersebut bukansebagai atau atas nama suatu Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi
    ,(lima puluh ribu rupiah) dari penjualan pil dobel L, adapun terdakwa mendapatkan pilHalaman 9 dari 12 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2016/PN Tlgdobel L tersebut dari sdr.Bambang dengan cara membeli seharga Rp.300.000, (tiga ratusribu rupiah) mendapatkan 1000 (seribu) butir pil dobel L sebanyak 7(tujuh) kalipembelian dan ternyataterdakwa tidak memiliki ijin dan keahlian untukmemperdagangkan pil dobel L tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Memproduksi AtauMengedarkan Sediaan Farmasi
Register : 22-05-2015 — Putus : 15-07-2015 — Upload : 17-08-2015
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 14/Pid.Sus/2015/PN Tmg
Tanggal 15 Juli 2015 — ARMAN NAPI BERY
694
  • BerkasPerkara ini sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur Kesatu ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah danmeyakinkan menurut hukum ;Ad. 2 Unsur Menyalurkan Psikotropika Selain Yang Ditetapkan Dalam Pasal 12 ayat (2)Menimbang, bahwa Pasal 12 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentangPsikotropika telah menentukan halhal sebagai berikut :Pasal 12(1) Penyaluran psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat,pedagang besar farmasi
    Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, saranapenyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, danlembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasilainnya, apotek, sSarana penyimpanan sediaan farmasiPemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan.c.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumahsakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.(3) Psikotropika golongan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obatdan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/ataulembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang telah terungkapdi persidangan sesuai dengan keterangan Saksi HERI KARTONO danSaksi DAMANG ADHI PRADANA, SH yang bersesuaian dengan keteranganTerdakwa dan dikaitkan
    pengalihan obatuntuk penyembuhan ketergantungan putauw dan di apotik 10 (Sepuluh)butir Pil Riklona harganya Rp 82.000,00 (delapan puluh dua riburupiah) ;Menimbang, bahwa benar terdakwa bisa sampai melakukantransaksi jual beli pil Riklona karena sebelumnya terdakwa telahmelakukan komunikasi SMS dengan KUNCRIT mengenai hal tersebutdengan menggunakan handphone milik terdakwa ;Menimbang, bahwa benar terdakwa terbukti di persidangan tidakdalam kapasitas atau berkedudukan sebagai Pabrik obat, pedagangbesar farmasi
Register : 11-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 392/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
DIAN ANGGRAENI K, SH.
Terdakwa:
1.CINTIA PUTRI AGUS RENDA Binti JAINUDDIN
2.MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO
468
  • MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (
    MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedaran setelah mendapat izin edar sebagaimanadalam dakwaan kesatu;2.
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedaransetelah mendapat izin edar;3. Unsur yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedaran setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van teolichting)yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinyasuatu tindakan beserta akibatnya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat
    yangmenurut pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi bahwa sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari badan POM RI;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur initelah terpenuhi;A.d. 3 Unsur yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan;Menimbang, bahwa para terdakwa telah menjual
    MUHAMMAD KHOIRUDDIN Bin LADI PURNOMO terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dalamdakwaan Kesatu ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara masingmasing selama 4 (empat) bulan serta denda masingmasingsejumlan Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masingmasingselama 1 (Satu) bulan;3.
Register : 18-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pli
Tanggal 30 Juni 2020 — MUHAMMAD RUDYNI Alias RUDY Bin NANANG MAHYUNI
4020
  • kedatangan DANI untuk mengambilsabu yang diantar dan diletakkannya dipinggir jalan, yangsebelumnya Terdakwa terlebin dahulu menghubungi DANImenggunakan telepon genggam untuk memberitahukan tempat danlokasi pengambilan sabu;e Bahwa, uang upah yang diterima oleh Terdakwa sudah habisdigunakan untuk ongkos dan kebutuhan lainnya, dengan sisasejumlah Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu Rupiah) yang ditemukandisaku celana Terdakwa;e Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan,Pedagang Besar Farmasi
    dua) gram telahdisisinkan untuk kepentingan pengujian di Badan POM, yanghasilnya positif mengandung Metamphetamine;Bahwa, Terdakwa mengetahui barang yang dibawa dan diantarnyatersebut adalah sabu dan Terdakwa telah memahami bahwa setiapperbuatan yang berhubungan dengan narkotika termasuk sabuadalah perbuatan yang melanggar hukum; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 12 dari 23e Bahwa, Terdakwa seharihari tidak berprofesi sebagai PetugasKesehatan, Pedagang Besar Farmasi
    , bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan,dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelahmendapat izin Menteri untuk kepentingan iIlmu pengetahuan dan teknologi,dalam Pasal 35 juga dinyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapatdilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, dan Pasal 39 menerangkan bahwa narkotikahanya dapat disalurkan oleh industri farmasi
    , pedagang besar farmasi, dansarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah,Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan,menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapatterjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluranNarkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga Pasal diatas maka dapatdisimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual,membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakannarkotika
    hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telahmendapatkan izin dari Menteri Kesehatan; Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Pli Halaman 16 dari 23Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmupengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketikadilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
Register : 23-01-2013 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 19-04-2013
Putusan PN KOTABARU Nomor 30/Pid.Sus/2013/PN.Ktb
Tanggal 13 Maret 2013 — SUGIANOOR Bin SYAHRUM (alm)
388
  • Menyatakan terdakwa SUGIANOOR Bin SYAHRUM (alm)bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki lijinEdar dan Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan DalamMelakukan Praktek Kefarmasian sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatiifKESATU Jaksa Penuntut Umum dan Pasal 198 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    SURYA WAHYUDI, S.Si.Apt bin AMRAH MUSLIMIN (Saksi ahli),yang memberikan keterangan di bawah sumpah pokoknyasebagai berikut :Bahwa ahli yang merupakan lulusan dari Fakultas Farmasi diUniversitas Gajah Mada (UGM) Program Profesi Apoteker padatahun 2001 dengan gelar Sarjana Sains Apoteker (S.Si.Apt)yang sejak tahun 2006 sampai sekarang bekerja sebagaiPegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabarudengan jabatan selaku Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Litbangpada bidang Farmasi dan Alat Kesehatan
    Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar, sebagaimana diterangkan oleh saksi ahli dariDinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru, sdr.
    SURYA WAHYUDI,S.Si.Apt bin AMRAH MUSLIMIN bahwa yang dimaksud denganPekerjaan Ke Farmasian adalah segala sesuatu yang berhubungandengan obatobatan, bahan obat, obat asli Indonesia (obattradisional), bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alatkesehatan dan kosmetika yang meliputi Produksi, Distribusi (termasukperijinan serta pengawasannya) dan yang berhak/berwenangmengeluarkan sediaan farmasi tersebut adalah untuk golongan obatbebas dan obat bebas terbatas dapat dikeluarkan oleh toko
    Menyatakan terdakwa SUGIANOOR Bin SYAHRUM (alm)terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijinedarnya dan melakukan praktik kefarmasian tanpamemiliki dan kewenangan untuk melakukan praktikkefarmasian ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dendasebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;3.
Register : 28-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Bgr
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FITRIA NELLY, SH
Terdakwa:
Zainal Bin Anwar
378
    1. Menyatakan Terdakwa Zainal Bin Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000
    Menyatakan terdakwa Zainal Bin Anwar bersalah melakukantindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengajamemproduksi aatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu melanggar Pasal 196 undangUndangRI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;2.
    sertaPuskesmas dan Rumah Sakit yang dilayani menggunakan ResepDokter ; Bahwa untuk Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yangmenyediakan obatobatan keras tersebut mendapatkanpendistribusian dari Penyalur Resmi Kefarmasian yang disebutPedagang Besar Farmasi; Bahwa untuk Toko Obat yang tidak mempunyai hak atau izin edardari Badan POM RI dan tidak mempunyai tenaga ahli Farmasi tidakdiperbolehkan untuk memperjualbelikan Obat Keras ;Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/2018/PN.Bgr Bahwa
    dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturanpemerintah.
    adalah obat, bahan obat,obat tradisional dan kosmetika ;Bahwa berdasarkan Pasal 98 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan :Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat ;Ayat (8) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpoanan, pengolahan,prpmosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah
    sertaPuskesmas dan Rumah Sakit yang dilayani menggunakan ResepDokter ; Bahwa untuk Apotek, Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yangmenyediakan obatobatan keras tersebut mendapatkanpendistribusian dari Penyalur Resmi Kefarmasian yang disebutPedagang Besar Farmasi; Bahwa untuk Toko Obat yang tidak mempunyai hak atau izin edardari Badan POM RI dan tidak mempunyai tenaga ahli Farmasi tidakdiperbolehkan untuk memperjualbelikan Obat Keras ; Bahwa Legalitas untuk Apotek harus mempunyai SIA (Surat IzinApotek
Register : 22-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 06-03-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 181/Pid.B/2016/PN Msh
Tanggal 21 Februari 2017 — Penuntut Umum: BOBBY VIRGO SEPTA SAPUTRA, SH Terdakwa: RUDY MAKATITA Alias RUDY
7130
  • sebanyak 1(satu) kali dan melempar batu ke arah kaca jendela ruang Kepala DinasKesehatan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya,Terdakwa menggenggam batu untuk melempar dan lemparan batutersebut mengenai kaca jendela ruang farmasi dan mengenai kaca jendelaruang Kepala Dinas Kesehatan hingga pecah.
    Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak mengetahi pelaku yang melakukanpembakaran terhadap kain gorden ruangan farmasi Dinas kesehatan KabMaluku Tengah, Kaca Jendela bagian depan ruangan Farmasi dan kacajendela Bagian depan Kantor Dinas Kesehatan Kab Maluku Tengah.
    Saksi menjelaskan bahwa kain gorden yang berada digudang farmasitidak terobakar seluruhnya namun hanya sebagian saja yang terbakar danuntuk kaca jendela bagian depan gudang farmasi mengalami pecah dantidak dapat dipergunakan lagi.7 Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan keterangan saksi;4.
    parkir motor kemudian Terdakwa melempar kacajendela gudang farmasi dengan batu yang Terdakwa ambil dari trotoardisekitar tempat tersebut dan setelah kaca pecah Terdakwa membuka jokmotor mengambil koran kemudian membakar dan selanjutnya api yangteroakar dikoran tersebut, Terdakwa sulutkan pada kain pintu (Horden)kaca jendela yang telah pecah tersebut.
Register : 08-07-2015 — Putus : 19-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Brb
Tanggal 19 Agustus 2015 — -FAHRUJI Als UJI Bin MURSIDI
247
  • Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair ?;. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu ) bulan.
    2015tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan terdakwa FAHRUJI Alias UJI BIN MURSIDI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwaberdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa terdakwa FAHRUJI Alias UJI Bin MURSIDI, pada hari Minggu tanggal 10 Mei2015 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat diJalan Umum Desa Kalubut, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ataupada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    diancam pidana sesuai Pasal 197Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa FAHRUJI Alias UJI Bin MURSIDI, pada hari Minggu tanggal 10 Mei2015 sekitar jam 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat diJalan Umum Desa Kalubut, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ataupada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    HST dalam perkara pidana sebagaimana dimaksuddalam Pasal 197 atau 196 UU RI No. 36 tahun 209 tentang kesehatan yangdilakukan oleh Terdakwa FAHRUJI BIN MURSIDI;Bahwa ahli bekerja sebagai Apoteker pada puskesmas pantai Hambawang Kab.HST mulai April 2009 sampai bulan Maret 2012 dan dari Bulan Maret 2012sebagai Apoteker pada Gudang Farmasi Kab, HST sampai dengan sekarang;Bahwa ahli tidak mengenal Terdakwa;Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut UU RI No. 36 tahun 209 tentangkesehatan adalah obat,
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat(1)Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dijelaskan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengansengaja adalah suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik langsungmaupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebut sebab akibatnya telah diketahuisebelumnya
Register : 10-12-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Gpr
Tanggal 17 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
MUKLIS KARISMA Bin SUTAJI
223
    1. Menyatakan Terdakwa Muklis Karisma Bin Sutaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan
    Menyatakan Terdakwa Muklis Karisma Bin Sutaji telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat(2) dan Ayat(3) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal196 UURI No.36 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Kedua kami2.
    Kediri atau setidaktidaknya pada tempat tertentudalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1).
    Kediri atau setidaktidaknya pada tempat tertentudalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) danAyat (3).
    Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) danayat (3);Ad. 1 Tentang unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semuaHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.Sus/2020/PN Gprsubyek hukum/pelaku dari Ssuatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, dimana
    Menyatakan Terdakwa Muklis Karisma Bin Sutaji terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajatanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu2.
Register : 12-06-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 122/Pdt.P/2019/PN Tdn
Tanggal 20 Juni 2019 — Pemohon:
MOHAMMAD AL AMIN SYAIFUDIN
366
  • Fotocopy ljazah Sekolah Menengah Farmasi, atas nama MUHAMMADALAMIN SYAIFUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala SMF YayasanPembina Palembang, tanggal 22 Juli 2002, diberi tanda bukti P 4 ;5. Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Belitung Nomor813/020/KEP/BKD/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai NegeriSipil Daerah Kabupaten Belitung, yang ditetapkan oleh Bupati Belitung,tanggal 24 Februari 2011, diberi tanda bukti P5 ;6.
    Sedangkan di dokumen Pemohonseperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazah SekolahMenengah Farmasi, Petikan Keputusan Bupati Belitung TentangPengangkatan Calon PNS Daerah Kabupaten Belitung dan KARPEG,nama Pemohon tertulis dan terbaca MUHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa sepengetahuan saksi, kesalahan penulisan nama Pemohon padaAkta Kelahiran Pemohon tersebut karena kelalaian orang tua Pemohonpada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon ; Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon
    lahir di Panggung Harjo, namunsaksi lupa tanggalnya;Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin memperbaiki Akta KelahiranPemohon yaitu memperbaiki penulisan namanya yang semula tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN menjadi MUHAMMAD ALAMINSYAIFUDIN;Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ada perbedaandokumen Pemohon, dimana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN, sedangkan dalamdokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, ljazahSekolah Menengah Farmasi
    ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan buktibukti surat bertanda P 1sampai dengan P7dan 2(dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi yang diajukan Pemohon didapatlah fakta hukum sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, Nama Pemohon tertulisdan terbaca MOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN; Bahwa nama Pemohon di dalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk(KTP), Kartu) Keluarga, Ijazahn Sekolah Menengah Farmasi
    berdasarkan bukti P1, Pemohon beralamat di JalanDusun Batu Lobang Rt.009 Rw. 005 Desa Padang Kandis, KecamatanMembalong, Kabupaten Belitung, oleh karena itu Pengadilan yang berwenangmemeriksa dan memutus Permohonan ini adalah Pengadilan NegeriTanjungpandan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, nama Pemohon tertulisMOHAMMAD ALAMIN SYAIFUDIN;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, bukti P3, bukti P4, bukti P5dan bukti P6, nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KartuKeluarga, ljazan Sekolah Menengah Farmasi
Register : 02-01-2014 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN MALANG Nomor 06/Pid.Sus/2014/PN.Mlg
Tanggal 20 Februari 2014 — SOFYAN DWI EFENDI Als. GUMBIL
322
  • Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
    didampingi Penasihat hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ybs.Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa.Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal13 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106ayat (1) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa
    Raya Tawangargo Kel.Sisir Kec.Batu Kota Batu atausetdaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) danayat (3) yaitu berupa 20 (dua puluh) butir pil double L warna putih,yang dilakukandengan
    unsurunsur dari perbuatanpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaanalternatif yaitu Kesatu pasal 197 UU no. 36 tahun 2009 atau Kedua: pasal 196 UU no.36 tahun 2009;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai denganfakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kessatu pasal 197 UU no. 36 tahun2009 yaitu : dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    ditetapkansebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, oleh karena terdakwadinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat akan Bab XVI UU no. 8 tahun 198 tentang KUHAP dan pasalpasaldari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SOFYAN DWI EFENDI als GUMBIL telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 26/Pid.B/2016/PN Blt
Tanggal 16 Februari 2016 — SLAMET SANTOSO Als. GENDON Bin SETOE HARDJO PRADJITNO
329
  • Gendon bin Setoe Hardjo Pradjitno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Santoso als.
    GENDON bin SETOEHARDJO PRADUJITNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesarRp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) subsidair
    Sukorejo Kota Blitar atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan / atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiat atau keamanan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan (3).
    Sukorejo Kota Blitar, karena membuat ataumeracik obat berupa obat yang termasuk sediaan farmasi.bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, terdakwa hanyatamatan SMA.bahwa terdakwa melakukan perbuatan meracik obat sendirian, tidak adayang membantu.Halaman 7 dari 15 hal.
    Sukorejo Kota Blitar, karena membuatatau meracik obat berupa obat yang termasuk sediaan farmasi. Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi, terdakwahanya tamatan SMA. Bahwa benar, terdakwa melakukan perbuatan meracik obat sendirian, tidakada yang membantu.
    Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan4. Unsur yang tidak mmemiliki ijin edarAd.1 Unsur "setiap orang:Menimbang, bahwa setiap orang menunjuk pada persoon (in casu:seseorang) yang oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan karenadidakwa telah melakukan suatu tindak pidana untuk menghindari terjadinyasalah orang (error in persoona);Halaman 9 dari 15 hal.
Register : 30-08-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KEDIRI Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN KDR
Tanggal 17 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
PUJI A.,SH,MH.
Terdakwa:
INDRI SETIAWAN ALIAS KETEK BIN KATIMAN
419
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan terdakwa INDRI SETIAWAN ALS KETEK BIN KATIMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa ijin yang sah ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRI SETIAWAN ALS KETEK BIN KATIMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan
    Menyatakan terdakwa INDRI SETIAWAN ALIAS KETEK BIN KATIMAN terbuktibersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atauHalaman 1 dari 13 Perkara Nomor:208/Pid.Sus/2017/PN.Kdrpersyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan kesatu kami pasal 196 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.
    perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa ia terdakwa INDRI SETIAWAN ALS KETEK BIN KATIMAN pada hari Jumattanggal 16 Juni 2017 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain masihdalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Kaliombo Rt 004 Rw.003 KelurahanKaliombo kecamatan Kota Kediri, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi
    lain dengan harga Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) per 7 (tujuh) butirnya sehinga mendapatkan keuntungankurang lebih sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan pil double L dari Budi Santoso kemudianmengemas dalam plastik tersendiri lalu diecerkan kepada temannya yang bernamaMinarso dan Hanif dengan cara membeli dengan harga Rp.10.000, (Sepuluh riburupiah) per 7 (tujuh) butirnya;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan keahliandibidang farmasi
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat(3);Ad.1.
    Menyatakan terdakwa INDRI SETIAWAN ALS KETEK BIN KATIMAN tersebut telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sedian farmasi tanpa ijin yang sah ;2.
Register : 18-11-2020 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 384/Pid.Sus/2020/PN Blt
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
WAHYUNING DYAH WIDYASTUTIK.,S.H.,M.H.
Terdakwa:
HARIS SUSANTO Als HARIS Bin SUYONO
306
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Haris SusantoaliasHarisbin Suyonoterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar.

    Blt.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan olehPenuntut umum yang pada pokoknya supaya Hakim memutus terdakwadengan amar tuntutan sebagai berikut :iMenyatakan Terdakwa Haris Susanto alias Haris bin Suyono terbuktibersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpaada izin edar sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal197 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haris Susanto alias Haris binSuyono dengan pidana penjara
    Sananwetan Kota Blitar atau pada suatu tempat yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 384/Pid.Sus./2020/PN.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki jin edar.Menimbang, bahwa unsurunsur dakwaan kesatu tersebut akan Hakimpertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
    (Osman Simanjuntak, SH, TeknikPerumusan Perbuatan Pidana Dan AzasAzas Umum, Jakarta, 1999 halaman174).Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 106 ayat (1) menyatakansediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar dan dalam pasal 1 angka 4 menyatakan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keteranganterdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti makadidapatkan faktafakta
    Menyatakan Terdakwa Haris Susanto alias Haris bin Suyono terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi tanpa memiliki izin edar.2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan denda sejumiah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digant dengan pidana kurunganselama 1 (Satu) bulan.3.
Register : 13-09-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN GRESIK Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Gsk
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
FEBRIAN DIRGANTARA ,SH.MH.
Terdakwa:
ANDRI PRIYONO Als GONDRONG Bin BAKRI
1019
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri, tersebut terbukti secara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi
    Pid.Sus/2018/PN Gsk, tanggal13 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana Penuntut Umum, yangpada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri secara sahdan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Secara dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi
    Gresik yang masih termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa, mengadili,dan memutus perkara, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 yakni 71 (tujuh puluh satu)klip plastik kecil berisi 9 butir pil berlogo LL dengan jumlah total 639 (enamratus tiga puluh sembilan) butir pil berlogo LL , Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :
    Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin Kementrian Kesehatan untuk memproduksi,atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan jenis pil warna putihberlogo LL yang berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium ForensikPolri Cabang Surabaya dalam Surat Nomor LAB : 6298/NOF/2018 tanggal 11Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT,LULUK MULJANI, ANISWATI ROFIAH, A.Md, dan sebagai pemeriksa yangdalam kesimpulannya sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standari an/atau persyaratan keamanan,khasiat atau Kemanfaatan dan mutu;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
    Menyatakan Terdakwa Andri Priyono Alias Gondrong Bin Bakri,tersebut terbukti secara secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesarRp. 2.000.000.
Register : 28-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD YOFHAN WIBIANTO, SH
Terdakwa:
MISKAR ARIYADI Alias MISKAR Bin MURJI Alm
7319
  • ,Sp.PK sampel urin atas nama Terdakwa positif mengandungmetamfetamina dan amfetamina; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidakmendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehpemerintah ataupun swasta; Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN PiliTerhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah
    ,Sp.PK sampel urin atas nama Terdakwa positif mengandungmetamfetamina dan amfetamina; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidakmendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihanHalaman 11 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Piliserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehpemerintah ataupun swasta; Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah
    Yusrani (alm.); Bahwa Saksi sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama2 (dua) tahun terakhir; Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan,peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidakmendirikan maupun bekerja pada lembaga pendidikan dan pelatihanserta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan olehpemerintah ataupun swasta;Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN PiliTerhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkanseluruh keterangan
    Pasal 63 UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa:(1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi,Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang inl.(2) Indust Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.(3) Ketentuan lebih lanjut = mengenai Perizinan Berusahasebagaimana
    Pasal 63 UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan industri farmasi, danpedagang besar farmasi" adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasitertentu yang telah memiliki izin kKnusus untuk menyalurkan Narkotika;Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas,maka perbuatan menyalurkan Narkotika Golongan hanya berhak danberwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang
Register : 16-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BREBES Nomor 122/Pid.Sus/2017/PN Bbs
Tanggal 11 Oktober 2017 — - WIDODO ALIAS DODO BIN KAMSARI
7616
  • Menyatakan terdakwa WIDODO ALIAS DODO BIN KAMSARI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;2.
    ROFIK HIDAYAT Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi telah menangkap 2 orang lakilakiyang diduga selaku penjual atau pengedar obat Heximer, obat Tramadoldan obat Trihexphenidyl yang dilakukan tidak memiliki keahlian dankewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau obat kesehatan; Bahwa dua orang tersebut adalah Sdr.
    ARIAWAN DWINUGROHOBahwa saksi mengerti, sehubungan saksi telah menangkap 2 orang lakilakiyang diduga selaku penjual atau pengedar obat Heximer, obat Tramadoldan obat Trihexphenidyl yang dilakukan tidak memiliki keahlian dankewenangan dibidang obat sediaan farmasi atau obat kesehatan;Bahwa dua orang tersebut adalah Sdr.
    Tanjung Kab.Brebes.Bahwa ahli menjadi Sarjana Apoteker sejak tahun 2003, keluaranUniversitas Andalas Padang, menjadi Staf Farmasi Dinas Kesehatan KabBrebes sejak bulan Maret 2010 hingga sekarang, dilakukan ataskebijaksanaan Kepala Dinas Kesehatan Kab Brebes, adapun tugas abhli19selaku tenaga Ahli dibidang Kefarmasian atau dibidang Obat Kesehatan .Bahwa Obat farmasi atau obat kesehatan tersebut terdiri dari : Narkotika,psikotropika, obat keras, obat bebas terbatas, obat bebas dan obat kerastertentu
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan mutuMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Ad.1.
    Menyatakan terdakwa WIDODO ALIAS DODO BIN KAMSARI tersebut, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhistandar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu;2.
Register : 12-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 274/Pid.Sus/2019/PN Sbr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DWI ROMADONNA, SH
Terdakwa:
SUNADI ALS ADI BIN.ALM.SAKAD
245
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa SUNADI ALS ADI BIN (ALM) SAKAD tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu
    2. Menjatuhkan pidana
    SAKAD terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,sebagaimana datur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undangundang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengandakwaan kesatu penuntut umum.;2.
    sebagai berikut :KESATU :Bahwa terdakwa SUNADI ALS ADI BIN (ALM) SAKAD, pada hariSelasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 13.15 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat diPinggir Jalan samping lapang bola yang termasuk Blok Nambo Desa AstapadaKecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSumber, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    ,Halaman 13 Put Nomor 274/Pid.Sus./2019/PN SbrMenurut pengetahuan saksi obat jenis jenis pil Trihexy Phenidyl danTramadol tersebut terdaftar di Badan Pom RI apabila ada label daftar registerdan keterangan kegunaan serta manfaat, kalau tidak ada maka tidakterdaftar ;Yang berhak menyimpan dan mengedarkan sediaan Farmasi adalah orangyang mempunyai keahlian atau tenaga kefarmasian yaitu apoteker dantenaga teknis kefarmasian dan Apotik yang mempunyai jin ;Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1);Ad.1.
    Menyatakan Terdakwa SUNADI ALS ADI BIN (ALM) SAKAD tersebut,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadakwaan alternatif Kesatu2.
Register : 12-09-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 15-11-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 273/Pid.Sus/2019/PN Sbr
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
DWI ROMADONNA, SH
Terdakwa:
EDI HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN
294
  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa EDI HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI HIDAYAT ALS EDI
    Menyatakan Terdakwa EDI HIDAYAT als EDI Bin KUSEN terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,sebagaimana datur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undangundang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengandakwaan kesatu penuntut umum;2.
    sebagai berikut :KESATU :Bahwa terdakwa EDI HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN, pada hariSelasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 13.15 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat diPinggir Jalan samping lapang bola yang termasuk Blok Nambo Desa AstapadaKecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSumber, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN, pada hariSelasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 13.15 Wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu lain di bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat diPinggir Jalan samping lapang bola yang termasuk Blok Nambo Desa AstapadaHalaman 4 Put Nomor 273/Pid.Sus./2019/PN SbrKecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon atau setidaktidaknya pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriSumber, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagimana dimaksuddalam pasal 106 ayat (1)Ad.1.
    Menyatakan Terdakwa EDI HIDAYAT ALS EDI BIN KUSEN tersebut, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimanadakwaan alternatif Kesatu2.
Register : 26-04-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN AMUNTAI Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Amt
Tanggal 24 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.MAULADI, SH.MH
2.ADITYA DWI JAYANTO
Terdakwa:
HENDRA SETIAWAN ALIAS ANTEN BIN HUDARI
894
  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan Als Anten Bin Hudari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa yang izin edar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

    /PN.Amtmengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa sering membeli obat jenis Carnophen produksi ZenithPharmaceuticals kepada sdr. DAYAT (DPO) seharga Rp. 350.000, (tiga ratuslima puluh ribu rupiah) perbox isi 100 (Seratus) butir untuk dijual Kembali. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menjual obat jenis Carnophen produksiZenith Pharmaceuticals kepada saksi M.
    Hulu Sungai Utara telah terjadi tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar tersebut. Bahwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edartersebut adalah terdakwa Hendra Setiawan Als Anten Warga Jalan AbdulGani Majedi Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara.
    /PN.AmtMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan produksi adalah kegiatan atau prosesmenghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/ataumengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 1998 menyatakan peredaran adalah setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan
    Menyatakan Terdakwa Hendra Setiawan Als Anten Bin Hudari telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimanadalam dakwaan Tunggal ;2.