Ditemukan 11435 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum III : Agung Bowo Laksono
Terbanding/Penuntut Umum I : MUCHAMMAD FAHMI ROSADI, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Juniardi Windraswara, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum IV : DEDY FAJAR NUGROHO, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum V : ISSANDI HAKIM, S.H., M.H.
259 — 155
Handphone Samsung Galaxy A12 Nomor IMEI (slot 1) 353404723234636, IMEI (slot 2) 356997703234630;
- Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 November 2023, beserta dengan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan: Purworejo 6 Partai
39 — 17
aroma yang sudah dikemas plastik, dan harga Rp.3.000, per batang sabunsusu yang sudah dikemas dan di pack dengan merk PUSPITA.Bahwa hasil produksi dipasarkan awalnya pada Tahun 2009 di wilayah Getasan sertakepada keluarga dan tetangga kemudian pada Tahun 2010 area pemasaran dikembangkanke daerah kota Salatiga dan Kota Semarang, pada tahun 2011 dikembangkan lagi di areaSurakarta, Magelang dan Jakarta sekitarnya, pada tahun 2012 pemasaran ke luar jawa yaituKalimantan dan Sumbawa tapi masih dalam partai
ISUNO BUULOLO
Tergugat:
1.KEPALA DESA HILIWOSI
2.BUALASOKHI NDRURU, SE
116 — 78
a.b.Merugikan kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ataukewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan kelompok masyarakatDesa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,barang, dan/atau jasa lain yang dapat mempengaruhikeputusan atau tindakan yang dilakukannya;Menjadi pengurus partai
232 — 105
dengan melakukan keputusan seperti kegiatankegiatan serta program diKecamatan di Kelurahan dan atau di desa dan juga melakukan perbuatan atautindakan yang mengarah keberpihnakan kepada salah satu pasangan calon KepalaDaerah yang terindikasi merugikan pasanngan calon lain misalnya ikut serta dalamkegiatan kampanye ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak terlibat, dalam artitidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadipeserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai
ERMA NURJANAH, SH
Terdakwa:
SESILIA EVO DWI KRISTIANA
101 — 23
terdakwa;Bahwa selama menjaga toko jelita, sepengetahuan terdakwa Balai Pom tidak pernah datangke toko;Bahwa terdakwa mengetahui kalau menjual kosmetik yang disita tersebut adalah illegal;Bahwa terdakwa mengetahui kalau kosmetik yang tidak terdaftar di POM memberikandampak tidak baik bagi kesehatan;Bahwa karena konsumen banyak yang membeli kosmetik tersebut sehingga terdakwamenjual kosmetik tersebut;Bahwa cara terdakwa menjual kosmetik tersebut dengan cara mengecer sehingga terdakwatidak menjual dalam partai
174 — 109
Ali Badrundari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan, Fraksi Partai Demokrat,Komisi Ill; (Copy dari Web.Site);UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintah Daerah, Bagian Keenam Larangandan Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 54;(Copy dari Copy);Notulen hasil rapat klarifikasi pelaksanaanterakhir Pekerjaan Paket 2 Penanganan ROBAlur Kali Siwatu, Kecamatan Tegal Barat, KotaTegal Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013yang dihadiri oleh Inspektorat Kota Tegal,Konsultan Pengawas dan
SUYOTO, S.T.
Tergugat:
Bupati Bengkulu Utara
195 — 88
Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;d.
111 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan:Isi yang tercantum dalam akta pengakuan sepihak harusmerupakan pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan,dan tidak bersifat persetujuan partai, dan isinya tidakmenyimpang dari pernyataan sepihak dari orang yang menandatangani akta;.
66 — 17
diartikansebagai Faksi Akun Palsu sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan maksud tujuan terdakwaberkomentar didalam group facebook tersebut, selain itu secara harafiah dilihat dari huruf per hurufistilah F dimaknai sebagai Faksi, A dimaknai sebagai Akun dan S dimaknai sebagai Palsu adalahsangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, danjikadikaitkan dari pengertan kata Faksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyaiarti kKelompok di dalam suatu partai
1.SARIATI BUâÂÂULOLO
2.ZEFANIA WARAE
Tergugat:
1.Kepala Desa Suka Maju
2.ASANUDIN WARUWU/KEPALA DESA SUKA MAJU
109 — 56
kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
204 — 89
Nurhayati;Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detaillokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak adatanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif,adapun syaratsyarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a)berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapanseorang pejabat umum, c)
PANUT
Tergugat:
KEPALA DESA NGADIBOYO
337 — 192
Panut ketika saksi menjabat sebagaiSekretaris Paguyuban Perangkat Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, saksi mengundurkandiri pada usia 51 Tahun karena saksi masuk partai;Bahwa Anggota Forum Paguyuban Perangkat Desa berjumlah 1.300orang;Bahwa pengganti saksi sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa yaitu Pak Sohib;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2015sampai dengan Bulan Februari
MARSUDIN, S.E.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
180 — 60
2018/PTUN SBYPenyelewengan, pasal 250 menyatakan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan danatau/pidana umum ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
1.SOKHIâÂÂASA HAREFA
2.ASTINA BUULOLO
3.NOFELIUS BUULOLO
4.ANEH HATI HAREFA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara
2.KEPALA DESA HILIGAMBUKHA
120 — 63
kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai
185 — 105
tidak dengan hormatKaren : 222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnI Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 82 dihukum penjara atau kurungan berdasarkan PutusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyaHalaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor : 9/G/2016/PTUNP br.dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3 menjadi Anggota dan / atau pengurus partai
288 — 292
(fotokopi dari fotokopi);Surat Satgas Khusus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal16 Januari 2016 yang ditandatangani KadimanSutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orangAhli bernama :DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.
65 — 11
Namun, demi lengkapnya suatu gugatan, maka mereka harus disertakan;Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata adalah:e Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa;e Sengketa terjadi di antara para pihak, paling kurang di antara dua pihak;e Gugatan perdata bersifat partai dengan komposisi pihak yang satu bertindak danberkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat;Putusan Mahkamah Agung Nomor 3097 K/Sip/1983 tertanggal 26 Maret 1987
80 — 136
Benar saksi kenal dengan Rahmad Aminsyah, karena pernah ikutpartai politik PPP, karena saat itu pengurus Partai. Bahwa Nirwansyah menjabat sebagai Kepala Sekolah SPPSPMAsejak Juli 2006. Bahwa tahun 2009 ada bantuan dari provinsi sumut ke SPPSPMAAsahan saksi tidak pernah dengar, apalagi saat itu saksi belummenjabat sebagai kepala dinas perternakan.25 Bahwa dibolehkan saja mengangkat bendahara dari pihak luar demimembantu kelancaran tugas asal dilaporkan kedinas pertanian.
82 — 28
, terdiridari karyawan tetap dan karyawan lepas (kontrak) ; Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran pada saat disetoribahan baku ; Bahwa semua pegawai dibayar mingguan oleh Perusahaan ; Bahwa yang membuat pembukuantoko Kimhwa adalah Kasiyati ; Bahwa saksi bekerja dibagian produksi dari awal sampai dengan selesai,dan hasil produksi tersebut hasilnya naik turun ; Bahwa bahan baku untuk membuat kue dan mie adalah tepung terigu ; Bahwa pada saat sekarang penjual ada yang dijual eceran dan partai
Ir. JUNAIM NASUTION
Tergugat:
BUPATI TAPANULI SELATAN
90 — 58
Putusan Perkara Nomor: 180/G/2019/PTUN.MDNa. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan