Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
NURISWANSYAH, SH
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
246 — 132
  • berbuatsewenang wenang merujuk pasal 87 ayat (4) karena isinya sebagai berikutPasal 87 ayat (4) PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena :1) Melakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 19452) Dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yangtelah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya denganJabatan dan atau Pidana Umum.3) Menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-05-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 318/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 1 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat I : LUSIANA BUDIMAN
Pembanding/Penggugat II : IWAN SUDJONO
Terbanding/Tergugat I : dr. HELENA HERINAWATI TANUMIHARDJA
Terbanding/Tergugat II : Drs. Indra Mulyadi Tanumihardja
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta CQ Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA PUSAT
40 — 22
  • Prinsip kontrak partai (party contract) yangdigariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yangmenegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yangmembuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara, hanyamengikat pihakpihak yang berperkara saja (ibid, hal. 299);c.Dari pendapatYahya Harahap tersebut dapat disimpulkan bahwa tidakdimungkinkan bagi Para Pembantah yang memiliki keberatan, menarikpihak lain dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya JakartaPusatmenjadi Turut
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 14-08-2017 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 402/Pdt.Bth/2017/PN Sgr
Tanggal 6 Juni 2018 — Penggugat:
Ni Ketut Suwerni
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK Kantor Cabang Singaraja
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Singaraja
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
29 — 12
  • .> Bahwa penerapan penundaan eksekusi berdasarkanperlawanan pihak tereksekusi/ partai verzet vide pasal 207 HIRatau pasal 225 RBG harus disesuaikan dengan asas kasuistikdan asas eksepsional. Oleh karena itu, dilarang menerapkanalasan atau dalil perlawanan terksekusi secara generalis.Tidak setiap perlawanan tereksekusi terhadap eksekusimenunda eksekusi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan
Putus : 11-12-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1153 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — Drs. ANDI MAPPATUNRU, SH. MH
902 — 751 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ramli Lallo, saksiSyamsu J dan saksi H.Abd Halim Sitaba yang mengerjakan ke 7 (tujuh)paket proyek tersebut bukanlan pengusaha yang berprofesi sebagaipengusaha pengadaan barang/jasa kecuali saksi SUHARTO yangmerupakan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Jeneponto denganjabatan Sekretaris sehingga penyelesaian beberapa pekerjaan proyektersebut dapat diragukan hasilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agungberpendapat:a.Bahwa permohonan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 13-08-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 4559/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
274 — 215
  • Dan bila dikaitkan denganbadan hukum meliputi: Perseoran Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan, BadanUsaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PerusahaanUmum Badan Usaha Milik Daerah (PUBUMD), Partai Politik, Organisasi masa,dan lainnya, yang mengajukan perkara, maka harus diperhatikan kedudukanorang yang mewakili dan anggaran dasar badan hukum tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 2, 4 dan 5mendalilkan bahwa kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadapTergugat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 47/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
HERIBERTUS PALA, SST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
192 — 83
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik2.4.4.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 96/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
AGUS SUGIARTO, S.H., M.H.
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
113 — 59
  • bahwa setelan Penggugat (AGUS SUGIARTO)mengajukan permohonan pensiun dini dari Dinas Kepolisian Negara RepublikIndonesia sejak tanggal 7 Juli 2008 ( vide Bukti P7 = T4) dan setelahpermohonan pensiun dini Penggugat dikabulkan oleh Wakapolres Lembata,Halaman 49 dari 54 Halaman Putusan No. 96/G/2019/PTUNKPGPenggugat mengajukan ijin untuk mengurus segala administrasi pencalonanPenggugat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil Vdan sekaligus mendaftar sebagai Calon anggota DPRD dari Partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
352 — 255
  • pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.(4) PNS diberhentikan tidak hormat karena :Putusan Perkara No : 06/G/2020/PTUN.SBYHalaman 10 dari 49 Halamana. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 93/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat:
SOLISTIS PO DACHI, S.H., M.Hum
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
92 — 71
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau;Hal. 15 Putusan Nomor : 93/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidanapenjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukandengan berencana;22.
Pengadilan PN LABUHA Perdata Tanah
Register : 22-07-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 20-06-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 11/Pdt.G/2013/PN LBH.
Tanggal 18 Juni 2014 — Penggugat : PIETER SALMON Tergugat I : Ahli Waris ALMARHUM RUSLY ACHMAD yaitu RUSMINI HAYAT, NAZRI ERWIMA ACHMAD, MUDRIKA ACHMAD, CHAERUL ASRIE ACHMAD, ABO ACHMAD, WAHYU ACHMAD, NAILA ACHMAD, JULFIKAR ACHMAD, Tergugat II : ABDULLAH SAMAD
96 — 41
  • Sehingga berdasarkan pertimbanganberdasarkan buktibukti tersebut dapat disimpulkan bahwa kemungkinanpenandatanganan surat dalam bentuk partai (dua pihak atau lebih) in casu olehalmarhum Rusly Achmad, Abdullah Samad dan Penggugat hanya dilakukan oleh ketigaorang tersebut tanpa melibatkan para saksi yang disebutkan dalam perjanjian tersebutseperti Husen Abang, Samad Kene dan A. M. Saleh;Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang Husen Abang, Samad Kene danA. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-07-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Juli 2013 — SAPAR, DKK VS DIREKTUR UTAMA PTPN IV (Persero)
60 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersih dantanah pertanian mulai tahun 1944 berlanjutlah pemiliknya kepadaPemohon Kasasi hingga saat ini sudah 66 tahun, tetapi pada tahun1966 tibatiba, muncul traktor perkebunan mentraktor lokasi 10,5 Hatersebut yang sudah perkampungan dan rumah para Pemohon Kasasi17 pintu di dalamnya rata dengan tanah dan apabila para PemohonKasasi dan orang tua Pemohon Kasasi melawan petugas Perkebunandikawal ABRI bersenjata lengkap pada saat pentraktoran tahun 1966terjadi, dituduhlan Para Pemohon Kasasi PKI (Partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 209/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
H. RAHMAD TAUFIK HASIBUAN
Tergugat:
BUPATI Padang Lawas Utara
153 — 60
  • Menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik; atauHalaman 50PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNd. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun danpidana yang dilakukan dengan berencana.5.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau; d.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 19-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2011/PTUN.ABN.
Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU BARAT DAYA sebagai Tergugat
124 — 46
  • memerintahkanbawahannya untuk mengecek langsung dilapangan kemudian membuat laporan; e Bahwa benar sebelum saksi membuat laporan, telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Anggota Kominda yang lain ;e Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan yang dibuatnya tersebut ; e Bahwa benar selain Penggugat ada 8 orang pegawai yang juga terlibat politikpraktis ; e Bahwa saksi tahu para pegawai yang terlibat politik praktis telah dijatuhi hukumandisiplin ; e Bahwa benar Penggugat tidak masuk sebagai anggota partai
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
232 — 53
  • NURHASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa saksi sebagai dosen Fisip di USU ; Bahwa saksi ada ikut di lembaga Kokus Perempuan Politik IndonesiaSumatera Utara berdiri sekitar tahun 1999 di jakarta, di sumut tahun2011 ; Bahwa saksi duduk sebagai ketua di KPPI Sumut ; Bahwa kegiatan organisasi ini adalah karena lembaga ini merupakanwadah dari para poliitis perempuan dari berbagai partai politikperempuan yang ada di sumatera utara muaranya kepada calonlegislatif, konkrit
    melakukan verifikasi, mereka melihat kantor karnakantor kami menumpang, dan melihat kegiatankegiatan kami dan SKkami ;Bahwa dana tersebut kami pergunakan 75 juta untuk sewa kantorselama 3 tahun dan 75 juta lagi untuk kami gunakan membeliseperangkat komputer, laptop, Kamera, meja, kursi dll ;Bahwa kami membuat laporan pertanggungjawaban tanggal 15 Januari2014, semua sudah dilampirkan dan laporannya diterima olehkesbanglinmas;Bahwa saksi tidak pernah ikut berkampanye pilgub ;Bahwa kami tidak dari partai
    Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai Politikc. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie. Surat Kepengurusan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RIf. Surat Keterangan Terdaftarg. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 03/PFP/II/013 tanggal 14Maret 2013 Perihal Pertanggung Jawab Dana Hibah TahunAnggaran 2013.71.
    Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera UtaraNomor :15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.TentangPersetujuan Terhadap rancangan Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang Ill 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
    Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN Rl terdiri dari:a.b.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012Tanggal 12 September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah danBansos Untuk Kegiatan Yayasan Pelestarian Fakta PerjuanganKemerdekaan RI Tahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikHalaman 236Putusan Perkara No.19/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn71.72.c. Surat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal DalamKepengurusand. Surat Keterangan Domisilie.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 02-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 190/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 6 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUSIATI
Pembanding/Penggugat II : SAMIATI
Pembanding/Penggugat III : LIANI
Terbanding/Tergugat I : PT. GANDA REKSA MULIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA ZENI DAERAH MILITER WBUIUT BARISAN
Terbanding/Tergugat IV : DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Terbanding/Tergugat V : ADI PINEM, SH
Terbanding/Turut Tergugat : TURIMAN
121 — 81
  • Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.
    Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut
    Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai
Pengadilan PA PURWOKERTO Perdata Agama
Register : 30-01-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0328/Pdt.G/2018/PA.Pwt
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 3
  • Pasal 1(huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meteral;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidakbersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, makabukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Khusus
Register : 17-11-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2015
Tanggal 24 Nopember 2015 — Pidana - IKIN SODIKIN RISDIANTO Bin RASDI
89 — 17
  • tersebut;Halaman 9 dari 45: Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Pemilihan/2015/PN Cms10Bahwa sepengetahuan saksi yang hadir dalam acara Muharaman tersebut hanyawarga masyarakat Desa Cibenda saja sedangkan warga masyarakat yang lainsaksi tidak mengetahuinya;Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa ketika berpidato/sambutan kuranglebih 4 meteran sehingga mendengar dan melihat dengan jelas;Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi mengenai Peraturan PemilukadaKabupaten Pangandaran sebagai pengurus dan utusan dari Partai
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 20-05-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT MANADO Nomor 51/PDT/2019/PT MND
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat II : SEFLIN RONDONUWU
Pembanding/Penggugat III : FREDIKA LALOAN
Pembanding/Penggugat I : HANOCH GUSYE LALOAN
Terbanding/Tergugat II : Ny YOHANA RIKA MAPALIEY
Terbanding/Tergugat V : Ny YEANE MAPALIEY
Terbanding/Tergugat III : Ny EVI SILVIANA MAPALIEY
Terbanding/Tergugat I : Ny RIKA MAPALIEY
Terbanding/Tergugat IV : DENNY FIRMANSYA MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KELURAHAN SENDANGAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : RITA MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat V : BERNARD MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN ATR KABUPATEN MINAHASA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KECAMATAN KAWANGKOAN SELAKU PPAT
Terbanding/Turut Tergugat VIII : FRIDA MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat VI : E EDUARD LS MAPALIEY
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT BIMA FINANCE
48 — 36
  • dilaksanakanEksekusi....Sudikno Mertokusumo SH, menyatakan ... ladasan /dasarmengajukan Perlawanan, ;Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan No. 51/PDT/2019/PT MND Pelawan mempunyai Kepentingan Nyata nyata Putusan atau Penetapan yang dilawan telah merugikan hak hakPelawan.Bahwa dari pendapat ahli tersebut, maka Pelawan selaku pihak materiil /Tergugat dan Tergugat V, dalam perkara Perdata No. 91/PDT.G/2013/PN.Tdo, yang hakdan kepentingannya telah dirugikan dalam putusan perkara a quo, mengajukanPerlawanan (Partai
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Kepegawaian
Register : 21-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 23 September 2015 — Drs. PIETER REBA, M.Si. (PENGGUGAT); VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA (TERGUGAT)
124 — 53
  • Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota, dimana kewenangan tersebutdalam menetapkan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yangberpangkat Pembina Tingkat golongan ruang IV/b kebawah dilingkungannya danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/kota yang berpangkatPembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat golongan ruang IV/b, yangdiberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena : a. atas Permintaan sendiri, b.hukuman disiplin, c. perampingan organisasi, d. menjadi anggota partai