Ditemukan 13708 data
125 — 34
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat danmengambil alin pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhuas Sunnah, Juz Il, halaman 249 :Lagliiel cys 3 pill alge Axe Uni Y bey lee og wal dag pl Geol Io)a8 jaAil; ill wcll) Ulla, Misa y a pti) acl yo Gallet) Mel j peMagi cual Ge
13 — 8
Sesuai dengan pernyataan lbnu Sinayang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya Figh.Al Sunnah Juz il Halaman244 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan iniberbunyi sebagai berikut:Utilaall Caseig (ANSI pl) gaill y pti aj Lagisy acall (ci agin!
79 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
bertentangandengan Kepmenakertrans Nomor Kep. 150/MEN/1999 Pasal 1 angka 3 yangmana menyatakan bahwa pembayaran upah borongan ditentukan melaluimekanisme volume pekerjaan atau satuan hasil kerja, sehingga tidaklahberalasan Majelis Hakim menentukan penghasilan perbulan TermohonKasasi sebasar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Bahwa Termohon Kasasi bisa saja mendapat lebih dan kurang dariRp1.800.000,00 perbulannya dengan melihat tingkat kerajinan danbanyaknya barang yang harus diangkut oleh PTI
3236 — 4487 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bososi Pratama dan KTT PTI. Bososi Pratama yangmeyakinkan Terdakwa untuk terus melakukan penambangan ore nikel.Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwaTerdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) sampai dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh jutarupiah) setiap pengapalan dalam kegiatan penambangan tersebut sehinggatotal keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sebesarRp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
176 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berkah Karya Bersamamendapatkan saham sebesar 75% saham PTI. TPI setelah PT. BerkahKarya Bersama melakukan pembiayaan dan pembelian utang TermohonPailit, termasuk utang Group. 17.
Atas dalil yang diajukanTermohon Kasasi tersebut, berdasarkan pasal 163 HIR tentu saja Termohon Kasasiyang berkewajiban untuk membuktikan ;Namun ternyata Termohon Kasasi tidak mampu mendukung dalilnya denganmenunjukkan buktibukti bahwa penyelesaian Hutang CILMP dan TSJPmerupakan bagian dari kewajiban PTI. Berkah sehubungan denganpengambilalihan 75% saham TPI. Justru) berdasarkan bukti yang diajukanTermohon Kasasi berupa Investment Agreement, terlihat bahwa yang menjadibagian dari kewajiban PT.
Hal ini sangatlah mengadaada. (1) yang perlu menjawab pertanyaanmengenai eksistensi Hutang CILMP dan TSJP sehubungan dengan dalil yangdiajukan oleh Termohon Kasasi bukanlah Pemohon Kasasi, melainkan TermohonKasasi sebagai pihak yang mengajukan dalil tersebut. (2) Bagaimana mungkinHal 33 dari 47 hal.Put.No.439 K/Pdt.Sus/201065.Judex Facti dapat menyimpulkan seharusnya PTI. Berkah Karya Bersamamenyerahkan buktibukti melalut Termohon Kasasi sehingga menjadi terangtentang adanya hutang. PT.
345 — 306
Kebun belum pernah dinyatakan likuidasi dan belumada putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan PTI.
60.61.Bahwa Gugatan aquo kabur dan tidak jelas (obscuur)karena Para Penggugat mencantumkan 2 (dua) kapasitasTergugat VI sekaligus dalam Gugatan, yakni dasarhukum yakni Tergugat VI dalam kapasitas PribadiMAUPUN Direktur PTI. Kinarya Eka Bumi Nusa (Tergugatl).Berikut perihal tersebut dikutip di bawah ini:Dengan ini Penggugat! s/d Penggugat XI dan/atau ParaPenggugat hendak mengajukan Gugatan Perbuatan MelawanHukum, terhadap:7. PT.
Saya Tergugat IX adalahInvestor PTI. Kebun yang juga dirugikanolehPT. Kebun, sama seperti paraPenggugat.b. Tergugat IV s/d VIII, yang dikatakanbersalah, ternyata dalam putusanPengadilan Negeri Jakarta SelatanNo: 1366/Pid.B/2003/PN Jkt.Sel. dinyatakanbebas, tidak terbukti bersalah.c. Gugatan kurang Pihak karena DirekturKeuangan saat PI. Kebun gagalbayar pada bulan November 2002 yaitu SdrTaufik Darmawan alias Atektidak diikutkan menjadi tergugat.126Il.
Kebun agar PTI. Kebun dapat berjalankembali. Tidak benar kalau saat itu diTunjuk nama nama Orang yang mewakili,karena Kasman Marbun (tergugat XX) danPrasetyo (tergugat XI) burkanlah pengurus FKIK.. Permintaan Investor disampaikan padasDireksiPT. Kebun berikut nama nama Pengurus FKIK,tetapi permintaan ini ditolak oleh DireksiPT. Kebun. Pada dasarnya Direksi PT. Kebun menolakpengambil alihan PT. Kebun Oleh FKIK danJuga namanama pengurus yang diajukan.
Putusan No. 01/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel.160dibebaskan dari Dakwaan ;Guagatan Para Penggugat Prematur, karena didasarkan padaPutusan perkara pidanan yang hingga kini belum mempunyaikekuatan Hukum tetap ;Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel), karenamenggabungkan dua dasar Hukum yakni Perbuatan MelawanHukum dan Wanprestasi yang masing masing mempunyaikriteria dan unsur berbeda, juga menggabungkan duakapasitas Tergugat VI baik selaku Direktur PTI.
Pembanding/Penggugat II : TARTI PUJIASTUTI Diwakili Oleh : PAHOTMA BUTAR BUTAR SH
Pembanding/Penggugat III : SULISTYANINGSIH Diwakili Oleh : PAHOTMA BUTAR BUTAR SH
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG PURWOKERTO
Terbanding/Tergugat III : SUYATMO
Terbanding/Tergugat IV : SUTANTO
Terbanding/Tergugat V : BPN Cilacap
32 — 15
Bahwa tidak benar dalam posita nomor 2 (dua) yang menyatakanbahwa Penggugat selaku Direktur PTI. DEWI KRANuJINUSACITRATAMA bekerjasama dengan Tergugat selaku CEO padaCV LAXHOLM FURNITURE yang benar adalah kerjasama antara PT.DEWI KRANJI NUSACITRATAMA dengan CV LAXHOLMFURNITURE masing masing sebagai Badan hukum.3.
43 — 2
Hutasoit berdasarkan suratketerangan tanahnya tanggal 25 April 1985.Oleh karena Tergugat adalah pembeli yangberitikad baik, maka apabila Peggugatmengklaim tanah yang dibeli Tergugat tersebutadalah tanahnya, seharusnya menurut hukum M.Mutasoit sebagai penjual haruslah diikutsertakansebagai pihak Tergugat dalam perkara a quountuk lebih jelas dan terang ie Bahwa tanah milik Tergugat yang menjadiobjek perkara gugatan, sampai saat ini masihsebagai agunan jaminan di PTI. TelkomPekanbaru.
BACHTIAR, SH
Terdakwa:
INDRA PUTRA ALS INDRA
23 — 4
Perpanjangan ke PTI (Pertama) sejak tanggal 07 Agustus 2019 s/d tanggal05 September 2019;Hal. 1 dari 14Put.
51 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
:PT PERTAMINA (PERSERO), DAHULU PERUSAHAANPERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA(PERTAMINA), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka TimurNomor A, Jakarta, diwakili oleh Dwi Soetjipto selaku DirekturUtama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Sunaedy,Pekerja PTI Pertamina (Persero) dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;PT PERTAMINA (PERSERO) UNIT PEMASARAN Il, ),berkedudukan di Jalan Jenderal A.
89 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sarana Emaesa Jaya Abadidengan Sudirman, Kuasa KSU Alam Pandan Jaya ;Bahwa karenanya yang bertanggung jawab untuk mengadakan1000 (seribu) batang kayu log kepada PTI. Medco E & PSembakung beserta dokumen dokumen berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Daftar HasilHutan (DHH), Dana Reboisasi (DR), dan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) adalah WHaedurin HS, penerima kuasaAbdul Hamid Bin M. Ali, Direktur PT.
PT SaranaEmaesa Jaya Abadi melakukan penyerahan 1000 (seribu)batang kayu log kepada Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk kepentingan PT Medco E & P Sembakung, namundari fakta fakta hukum di persidangan tidak terbuktiadanya pembayaran harga atas pengadaan 1000 (seribu)batang kayu log oleh PT Medco E & P Sembakung kepadaPT Sarana Emaesa Jaya Abadi, Mahkamah Agung pun dalamputusannya juga tidak memberikan pertimbangan hukummengenai adanya pembayaran harga kayu tersebut ;Bahwa namun demikian, andaikata PTI
68 — 59
Nata AnugerahMandiri atau suatu korporasi, sehingga perbuatan tersebut dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 548.750.000, (limaratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai denganLaporan hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan PTI.
JasaHalaman 14 dari 42 Halaman PerkaraTipikor Putusan Nomor 12/PID.SUS/TPK/2016/PTSBY.Marga, yang berbunyi: setiap proses perencanaan kebijaksanaanpengelolaan dan pengembangan manajerial, finansial serta personilperseroan terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1, harusdikonsultasikan dan mendapat persetujuan DPRD Propinsi JawaTimur yang dilakukan melalui Dewan Komisaris Perusahaan, tetapikenyataannya Tersangka Bambang Koesbandono selaku DirekturUtama PTI.
55 — 10
Ulima Baselio namun ternyata terdakwa tidak pernahmuncul untuk melaksanakan kesanggupannya membayar kepada PTI. UlimaBaselio;Akibat perbuatan terdakwa, saksi BURHAN selaku direktur PT. UlimaBaselio mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.120.000.000, (dua milyar seratusdua puluh) atau setidaktidaknya lebih dari Rp.250.,.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378KUHP;ATAUKEDUA:Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 1862/Pid.B/2016/PN.PlgBahwa ia terdakwa Ir. DRS.
PAULUS RUDY KUSTINO SebesarRp.500.000,000, (lima ratus juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Maret2015 saksi sendiri memberikan/menyerahkan uang kepada PTI. BayuBahtera Mulya via Transfer Bank BCA dari Nomor rekening 0212877288 An.PT. Ulima Baselio ke nomor rekening 140014716998 An. PT. Bayu bahteramulya sebesar Rp. 1.620.000.000, (satu milyar enam ratus dua puluh jutarupiah);Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Sdr. PAULUS RUDY KUSTINOatas perintah Sdr. BURHAN (Selaku Direktur PT.
103 — 59
Victory International Future diRenon dan saksi ketemu dengan mereka Para Terdakwa;Bahwa PT Victory International Future di Renon keadaan kantornyabanyak orang dan Para Terdakwa ada, mereka duduk di salah saturuangan;Bahwa di kantor PT Victory International Future katanya Terdakwa kedudukan sebagai Direktur, sedangkan Terdakwa Il sebagai Bendaharadan Marketing;Bahwa adiknya Terdakwa Il juga kerja di Perusahaan PTI VictoryInternational Future dibidang marketing;Bahwa saksi tidak tahu PT Victory International
222 — 143
Bahwa, perlu diketahui, bahwa objek sengketa antara TERLAWAN PENYITAdengan TERLAWAN TERSIIA , Il, Ill dan MN di Pengadilan Negeri JakartaBarat adalah pembatalan jual beli saham PTI. Mecosin Indonesia yangdilakukan TERLAWAN TERSIIA , Il, 111 dan IV dengan Ny.
berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dilihat mengenaikedudukan Pihak Ketiga diatas yang memintakan sita jaminan adalahsebagai debitur atau yang terkait hutang piutang dengan debitur (Tersita)yang mana obyek tanahnya sedang dijadikan jaminan pada kreditur lainpemegang Hak Tanggungan atas hutang piutang dengan debitur tersebut;Bahwa, dalam perkara a quo TERLAWAN PENYITA meletakkan sitajaminan pada obyek tanah dan bangunan dalam perkara No. 555mengenai proses pembagian hak waris atas saham PTI
38 — 8
selainpotongan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama antara Perusahaandan Serikat Pekerja, dimana dana ini akan dipergunakan untuk biaya hidupdan pendidikan anak, yang rincian penghasilan yang akan diberikan olehTergugat adalah antara lain: Gaji, tunjangan transportasi, tunjanganHal. 2 dari 38 hal.Put.No 0884/Pdt.G/2019/PA BksMobilitas, tunjangan Hari Raya, Insientive, cuti tahunan, cuti besar, bonustahnan & PMS, binus akhir tahun, binus awal tahun, gaji ke 13 dan programtabungan investasi (PTI
sebelum dipotong pinjaman dan potonganlainnya, selain potongan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama antaraPerusahaan dan Serikat Pekerja, dimana dana ini akan dipergunakan untukbiaya hidup dan pendidikan anak, yang rincian penghasilan yang akandiberikan oleh Tergugat adalah antara lain: Gaji, tunjangan transportasi,tunjangan Mobilitas, tunjangan Hari Raya, Insientive, cuti tahunan, cutbesar, bonus tahnan & PMS, binus akhir tahun, binus awal tahun, gaji ke 13dan program tabungan investasi (PTI
98 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 Saksi1 menghubungi Terdakwamelalui handphone menanyakan tentang janji akan mempekerjakanSaksi1 sebagai security di PT Ampera Jaya Bersama akan tetapiTerdakwa beralasan bahwa PTI Ampera Jaya Bersama masihmemerlukan/menerima tenaga kerja, karena Saksi1 sering menghubungimelalui handphone menanyakan tentang pekerjaan yang telah dijanjikankemudian Terdakwa menyampaikannya kepada Saksi12, selanjutnyaSaksi12 kartu tanda security di PT Ampera Jaya Bersama kepadaTerdakwa
201 — 163
Millenium Energy dengan jaminan berupa obyek sengketa ;Bahwa atas perintah dari PTI. Millenium Energy, dana sebesarRp.4.000.000.000, di transfer ke rekening PT. Panji Graha ;Dengan demikian, Tergugat Il tidak mempunyai hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat ;7. Bahwa Tergugat Il menanggapi point 5, point 6, point 7, sebagai berikut:Bahwa Tergugat Il mencairkan fasilitas kredit kepada PT. MilleniumEnergy yang diwakili oleh Tergugat selaku DirekturnyaBahwa berdasarkan perintah dari PT.
Millenium Energy dan kemudian PTI. Millenium Energymenjaminkan sertipikat tersebut untuk mendapatkan kredit (pinjaman)dari TERGUGAT Il (dalam perbuatan hukum tersebut PT MilleniumEnergy diwakili oleh Tergugat ) adalah urusan dari PT. Millenium Energysendiri karena sejak Akta Jual Beli ditandatangani, secara hukum PT.Millenium Energy adalah pemilik atau pemegang hak atas sertifikattersebut ;Bahwa untuk keperluan pemberian kredit dengan jaminan olehTERGUGAT Il kepada PT.
49 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan bukti pendukung lainnya)kepada PT Mitra Kreasidharma dan hutang afiliasi lainnya;Bahwa dalam proses banding Majelis Hakim Pengadilan Pajaktelah mengabulkan seluruh permohonan banding TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) atas koreksiPenghasilan dari Luar Usaha sebesar Rp27.848.965.853, dengan dasar pertimbangan yang secara ringkas dapatdiuraikan sebagai berikut: Terdapat Perjanjian Pinjam Meminjam antara TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) PemohonBanding dengan PTI
Usaha sebesar Rp.27.848.965.853, tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)berpendapat sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutussengketa hanya berdasarkan adanya perjanjian pinjammeminjam antara Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan pihak PT Mitra Kreasidharmatanpa menganalisa lebih lanjut faktafakta dan buktibuktilainnya yang terkait; Bahwa bukti perjanjian Pinjam Meminjam = antaraTermohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) dengan PTI
84 — 28
dan/atauhasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udaratermasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa darisuatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.Bahwa minyak tanah yang didistribusikan untukwilayah kabupaten karimun Provinsi Kepulauan Riauseluruhnya merupakan minyak tanah yang disubsidipemerintah berdasarkan pembagian Quota perKabupaten/Kotamadya di masingmasing provinsisesuai dengan keputusan Kepala BPH Migas Nomor :30/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014 tanggal 04 Desember2014 Tentang Penugasan PTI
atauhasil olahan baik melalui darat, air, dan/atau udaratermasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa darisuatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial.Bahwa benar minyak tanah yang didistribusikan untukwilayah kabupaten karimun Provinsi Kepulauan Riauseluruhnya merupakan minyak tanah yang disubsidipemerintah berdasarkan pembagian Quota perKabupaten/Kotamadya di masingmasing provinsisesual dengan keputusan Kepala BPH Migas Nomor :30/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014 tanggal 04 Desember2014 Tentang Penugasan PTI