Ditemukan 17766 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-05-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 114/Pid Sus/2017/PN Njk.
Tanggal 6 Juni 2017 — PUJI RIANTO Alias AMBON BIN BUDI MULYANTO
344
  • Rianto alias Ambon Bin Budi Mulyanto pada hari Senin tanggal 13Maret 2017 sekira pukul 16.00 WB dan pada hari Jum/at tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 23.00WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2017kesemuanya berlempat di Dusun Gempol Desa Ngjfingin Kecamatan Lengkong KabupatenNganjiuk atau setidakidaknya ada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidar/atau alat
    kesehatan yang tidak memenuh standar danatau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (8),perouatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:Bahwa sebelumnya Terdakwa Puj Rianto alias Ambon Bin Budi Mulyanto menghubungiSdr.
    Setiap orang;Dengan sengaja;Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dar atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard dar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis akan memperiimbangkannyasebagai berikut:Ad. 1.
    kesehatanyang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3)Menimbang, bahwa Pasal 98 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbounyi:ayat (2) > setiap orang yang tidak memilki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obatayat (3) > ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,peredaran, sediaan farmasi dan alat
    kesehatan harus memenuhi standard mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan PemenntahMenimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keteranganSaksiSaksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukii bahwaTerdakwa bukanlah seorang dokter, bukan juga seorang apoteker atau asisten apoteker sehinggaTerdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/obatobatan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal mengedarkansediaan
Register : 18-11-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 04-01-2016
Putusan PN KANDANGAN Nomor 215/Pid.Sus/2015/PN Kgn
Tanggal 16 Desember 2015 — MUNTIARA Binti IDRUS (Alm).
334
  • Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab.Hulu sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarberupa berupa obatobatan jenis carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir atau 5 (lima)box.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sbb:Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula informasi
    Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab.Hulu sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, berupa berupa obatobatan jenis carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir atau 5 (lima) box.Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara
    Zenith Pharmaceutical dan tidak boleh diperjual belikan lagi;Bahwa obat jenis Carnopen sudah tidak boleh diperjual belikan dan apabila Obatcarnophen dikonsumsi secara berlebihan atau melebihi dosis dapat menyebabkan depresisusunan saraf pusat dan apabila dipergunakan dalam jangka waktu lama akan menyebabkanketergantungan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapatbahwa unsur dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan
Register : 02-02-2015 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN LAMONGAN Nomor 22 / Pid. Sus / 2015 / PN. LMG
Tanggal 26 Maret 2015 — SAYID KUTUB BIN MUASAFAR (Alm)
404
  • 08 / Lamon / 1 /2015 tanggal 29Januari 2015 sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa SAYID KUTUB BIN MUASAFAT (Alm) pada hariSelasa tanggal 2 Desember 2014 sekitar jam 13.45 wib atau setidaktidaknyapada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di Jalan Deandelstepatnya depan terminal ASDP Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja memproduksi atau mendearkansediaan farmasi dan / atau alat
    kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu mengedarkanobat keras daftar G jenis pil charnopen sebagaimana dimaksud dalam pasal 98ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alatkesehatan harus memenuhi
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 82 ayat (2) dan (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3).
Putus : 30-03-2011 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 47/Pid.B/2011/PN.Kdr
Tanggal 30 Maret 2011 — RAHENDRA HEKSASMARA Als. BASEMAN Bin ISHADI
192
  • berwenang mengadili perkara terdakwatersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat padatempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalamdaerahnya tindak pidana itu dilakukan, oleh karena terdakwa ditahan di POLRES KediriKota dan sebagian besar saksi berdomosili di Wilayah Kota Kediri, maka PengadilanNegeri Kediri yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedorkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasa/ 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36 Tahun2009, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa saudaraCAHYA SETYO WIDODO mendatangi terdakwa di rumahnya untuk membeli Pil DobelL sebanyak (satu) Bok isi 99 (sembilan puluh sembilan) butir dengan harga Rp. 50.000,(ima puluh ribu rupiah).
    Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Obat Keras(Stb. no. 419 tahun 1949 tanggal 22 Desember 1949) .Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif,maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan pertama yakni melanggarPasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 yang mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1 Barang siapa;2 Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan
    tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI (tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwadipersidangan terungkap bahwa pekerjaan terdakwa bukan dokter, apoteker dan tidakada kaitannya dengan kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari halhal yang diuraikan diatas maka unsur kedua*Melakukan pekerjaan kefarmasian dalam memproduksi atau mengedarkann sediaanfarmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat(2) dan ayat (3) UU RI No.36 Tahun 2009 telah terpenuhi pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama Jaksa PenuntutUmum telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perludipertimbangkan lagi ;Menimbang, bahwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertamatelah terbukti, maka Majelis berpendapat
Register : 01-03-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN NGANJUK Nomor 48/Pid.Sus/2018/PN Njk
Tanggal 3 April 2018 — Penuntut Umum:
RATRIEKA YULIANA,SH
Terdakwa:
HERU DARMAWAN Als. CEPOT Bin DARTO
215
  • CEPOT BinDARTO pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul20.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada bulanJanuari 2018, bertempat Dusun barong, RT. 004, RW.03, DesaKedungrejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja tanpa memilikikeahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhiStandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat
    Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standarddan/ atau persyaratan keamanan,' khasiat atauHal. 11 dari 18 Putusan No.48/Pid.Sus/2018/PN.Njkkemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 Ayat (2) dan (3). Ad 1.
    CEPOT Bin DARTO~ telahmengedarkan pil double L kepada DONI KURNIAWAN sebanyak 2(dua) bungkus plastikK klip/14 (empat belas) butir, padahari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 20.00 Wib; Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat Pil DoubelL tersebut Terdakwa tanpa memiliki keahlian khusus dibidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yangberwenang untuk mengedarkan obat dobel L, karena pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan
Putus : 12-04-2016 — Upload : 11-05-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Kdr
Tanggal 12 April 2016 — MUHAMMAD ZAINUL ASOFA Bin ABDUL WAHIB
253
  • 2016 sebagai berikut :KESATUBahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAINUL ASOFA Bin ABDUL WAHIBpada hari Senin Tanggal 04 Januari 2016 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumahsaksi Agus Susanto ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) yang terletak di DusunJuwet Rt.003/008 Desa Juwet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk berdasarkanketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan yang berwenang mengadiliadalah Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mennjualpil double sebanyak 1 bungkus plastic yang berisikan 1000 ( seribu ) butirdengan harga Rp. 250.000, ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada saksiAgus Susanto yang sebelumnya melakukan komunikasi dengan menggunakan
    kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) :Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satuperbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi menuruthukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikapbatin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untukmelakukan perbuatan tersebut dan
    tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidakmempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian ;Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menjual pildobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa tidakmempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian; Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhimenurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, makaterdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;Menimbang, bahwa
Register : 03-08-2012 — Putus : 15-10-2012 — Upload : 04-12-2012
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 238/Pid.B/2012/PN.Kb.Mn.
Tanggal 15 Oktober 2012 —
289
  • Menyatakan terdakwa PRIYO TAMTOMO als PRIYEK bin SUTOMO terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersamasama dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 196 UU RINo. 36tahun 2009 Tentang Kesehatan;2.
    SumberagungDesa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya di suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsurtersebut terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;Menimbang, bahwa yang dimaksud memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan,khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)Undangundang
Register : 26-07-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 88_PID_B_2012_PNBT_Hukum_13092012_Kesehatan
Tanggal 13 September 2012 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa Esory Gusyepie
11448
  • No.Reg.Perk : PDM80/N.3.11/Ep.3/07/2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaansebagai berikut :DAKWAANBahwa ia terdakwa ESORY GUSYEPIE pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009 sekirapukul 14.45 WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2009, bertempat di TokoKosmetika Dhewa yang terletak di Komplek Plaza No.2 Pasar Bawah Bukittinggi atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBukittinggi, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat
    kesehatan tanpa izin edar,perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Penyidik Negeri Sipil dari Balai BesarPOM di Padang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko Kosmetika Dhewa yangterletak di Komplek Plaza No.2 Pasar Bawah Bukittinggi mili terdakwa.
    yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazimserta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya, golongan II adalah kosmetikayang tidak termasuk golongan I.e Bahwa yang dimaksud kosmetik import menurut keputusan Badan POM RINo.HK.00.05.4.1745 tahun 2003, tentang Kosmetika pada pasal 1 ayat 4 adalahkosmetik produksi pabrik kosmetik luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan diwilayah Indonesia.e Bahwa menurut pasal 41 ayat (1) undangundang No.23 tahun 1992 tentang kesehatanyaitu sediaan farmasi dan alat
    kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dan keputusan kepala badan pengawas obat dan makananRI.No.HK.00.05.1.23.3516, Izin edar adalah bentuk persetujuan regisrasi bagi produkobat, obat tradisional,Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkanoleh badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayahIndonesia.e Bahwa kosmetik yang belum memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya jikadigunakan dapat memberi resiko merusak kesehatan seperti kanker
    kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dan keputusan kepala badan pengawas obat dan makananRI.No.HK.00.05.1.23.3516, Izin edar adalah bentuk persetujuan regisrasi bagi produkobat, obat tradisional,Kosmetik, suplemen makanan dan makanan yang dikeluarkanoleh badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayahIndonesia.Bahwa benar kosmetik yang belum memiliki izin edar dan mengandung bahanberbahaya jika digunakan dapat memberi resiko merusak kesehatan seperti
Putus : 14-02-2012 — Upload : 07-03-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 6/Pid.B/2012/PN.Kdr.
Tanggal 14 Februari 2012 — Dwi Okvita Sari binti Moh.Wahib
182
  • Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau. kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalampasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut di atasMajelis Hakim mempertim bangkan sebagai berikut ;sead.1.
    Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkandengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undangundang adalah mengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi ataumengedarkan sediaan
    farmasi dan/ atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutuMenimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarangterdiri dari beberapa element perbuatan yang bersifatalternatif maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksuddapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikanpenjelasan secara jelas tentang definisi dari element unsur diatas akan tetapi menurut kamus
Register : 18-09-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 2610/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HADI WINARNO, SH
Terdakwa:
EDO VANDRAJAYA Alias KANCIL Bin SUGIANTO Alm
203
  • Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijinedar sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 197 UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan.3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) atau dilepaskan darisegala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging).4.
    Bahwa perbuatan terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dari pejabat yangberwenang.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwamelalui Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidakmengajukan keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannyatersebut,Penuntut
    Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan unsurunsur pasal tersebut :Ad.1.
Register : 28-09-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 505/Pid.Sus/2017/PN Gpr
Tanggal 30 Oktober 2017 — Budiono als. Belang Bin Mustajab
254
  • Menyatakan Terdakwa BUDIONO Als.BELANG BIN MUSTAJAB bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki jin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentangkesehatan sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan primair;2.
    Kediri., atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yangberwenang mengadili "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2017/PN Gprsediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar yang harus memenuhi
    Kediri,atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masihHalaman 4 dari 18 Putusan Nomor 505/Pid.Sus/2017/PN Gprtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yangberwenang mengadili dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan
Register : 09-08-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 456/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 11 September 2017 — ANWAR FATONI Alias TONI
193
  • Menyatakan Terdakwa ANWAR FATONI bersalah melakukan tindak pidana Tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sedian farmasi dan / alat kesehatan yang tidakmemuhi standar dan / persyaratan keamanan, khasiat,atau kemanfatandan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU R.No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    Tebel, Kec.Bareng, Kabupaten Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009, tentangkesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 sebelum maghrib
    selama menghadiri Persidangan ini dapatmemahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaanyang diajukan kepadanya dan dapat memberikan keterangan tentang apaapayang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan halhal yang menerangkanbahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsurSetiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;Ad.2: Unsur Dengan Sengaja MemproduksiAtauMengedarkan SediaanFarmasi Dan Atau Alat
    Kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Bab ketentuan pasal 1 angka 4 yangdimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dankosmetika;Menimbang, bahwa menurut ajaran ilmu hukum pidana teori sengajadibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:1.
    Yang Tidak MemenuhiStandarDan/ Atau PersyaratanKeamanan,KhasiatAtau Kemanfaatan Dan Mutu Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 98 ayat (2) dan (3);Menimbang bahwa berdasarkan pasal 98 ayat (2) yang menyatakanbahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan,menyimpan,mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat danbahan yang berkhasiat obat sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa ketentuanmengenai pengadaan,penyimpanan,pengolahan, promosi,oengedaran sediaanfarmasi dan alat kesehatan
Register : 05-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN KOTABARU Nomor 141/Pid.Sus/2018/PN Ktb
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUNG NUGROHO SANTOSO,SH
Terdakwa:
SUTOYO Als TOYO Bin Alm. SAIM
193
  • Menyatakan Terdakwa SUTOYO Als TOYO Bin (Alm) SAIM,terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diaturdan diancam pidana dalamPasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatandalam surat dakwaan kami.2.
    Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niatuntuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaan itu bukan sematamata dikarenakan atas kehendaknyasendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh
    Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan,dan mutu, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niatuntuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidakselesainya pelaksanaan itu bukan sematamata dikarenakan
    terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwatindak pidana dalam unsur kedua ini terpenuhi secara keseluruhan, akan tetapi dapatpula semua sub unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secarakeseluruhan;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahanobat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan alat
    kesehatan adalahinstrtumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas yangtelah diperoleh dari keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yangdihubungkan pula dengan barang bukti yang telah diajukan ke persidangan, bahwaTerdakwa
Register : 03-12-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN Gpr
Tanggal 11 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.DARU WIDIYATMOKO, SH
2.LESTARI, SH.
Terdakwa:
FERI SETIAWAN Als NDEGLEK Bin JUMIRAN.
303
  • Menyatakan terdakwa FERI SETIAWAN als NDEGLEK Bin JUMIRAN ,bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RINo. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan alternatifkesatu.2.
    berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Kesatu:Bahwa ia terdakwa FERI SETIAWAN als NDEGLEK Bin JUMIRAN , pada haridan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada tahun 2018 , atausetidaktidaknya disekitar waktu itu, dalam tahun 2018, di Dusun SumberMojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan manadilakukan dengan cara sebagai berikut :Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2018/PN GprBahwa yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lag!
    RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAUKedua:Bahwa ia terdakwa FERI SETIAWAN als NDEGLEK Bin JUMIRAN , pada haridan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada tahun 2018 , atausetidaktidaknya disekitar waktu itu, dalam tahun 2018, di Dusun SumberMojosari, Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Register : 10-09-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 226/Pid.Sus/2015/PN Mrh
Tanggal 7 Oktober 2015 — I IMBRAN Bin H. UWE ARMAN (Alm) II ARJONI Als IJUN Bin H. UWE ARMAN (Alm)
2113
  • pada hariSelasa tanggal 07 Juli 2015 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan Juli 2015, bertempat di Desa Tabunganen Tengah Rt. 07Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruhmelakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki izinedar.
    melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;wn Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, oleh karena itu Majelis Hakim terlebihdahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Unsur Setiap orang ; =2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan ;15Ad.1 Unsur Setiap Orang;0200 0 eee ennen ne nen nen n ence nce nen neewn Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalahmanusia sebagai subjek hukum ;wn Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telahmembenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan PenuntutUmum adalah diri Para Terdakwa
    kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar oleh karena itu Majelis Hakim kini akanmempertimbangkan apakah obatobatan jenis carnophen yang dijual oleh Terdakwatersebut terdapat izin edarnya atau tidak?
Register : 30-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 103 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln
Tanggal 24 Mei 2016 — I. M. HAYATURAHMAN Bin Alm. M.SYARKONI II. JAFRI Bin Alm. DULMAS
3419
  • DULMAS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 UndangUndang RINomor : 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sesuai dalam dakwaan Primair ;2. Menjatuhnkan pidana terhadap masingmasing Terdakwa M. HAYATURAHMANBin Alm. M.SYARKONI, bersamasama terdakwa Il JAFRI Bin Alm.
    Tanah BumbuProvinsi Kalimantan Selatan, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perouatantersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi ABD.
    DULMAS bukan merupakan tenaga kefarmasiaan atau tenagakesehatan seperti dokter, dokter gigi, bidan serta tenaga keperawatan.Sedangkan Kantor Dinas Kesehatan Tanah Bumbu tidak pernah mengeluarkanRekomendasi jin Edar Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Bahwa Abhli jelaskan yang dimaksud obat daftar G adalah obatobatan yang hanyadapat diberi dengan resep clokter.
    DULMAS positif mengandung Karisprodol,Asetaminofen dan Kaffen .Dari uraian tersebut diatas, maka unsure "Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"telah terbukti.Ad.3.Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan".Berdasarkan faktafakta yang diperoleh di depan persidangan baik melaluiketerangan keterangan' saksisaksi, keterangan terdakwa, Petunjuk dandihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh halhal sebagai berikut
Putus : 15-06-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN Kdr
Tanggal 15 Juni 2015 — - DAFID JUNAIDI alias JUNET Bin SUPARTO
- MUHAIMIN alias GONDRONG Bin HASYIM
214
  • BINHASYIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidanamaka Majelis dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilihlangsung dakwaan kami primer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No. 36Tahun 2009 subsidair pasal 3 ayat ( 1 ) jo pasal 12 ayat ( 1 ) huruf a Stb No. 419 Tahun1949 tentang Obat Keras dan untuk itu terdakwa patut dijatuhi hukum sesuai denganperbuatannya,1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja ;3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UU RI Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;4 Turut serta melakukan ;Ad. setiap orang :Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalahorang atau badan hukum yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana,yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yangdidakwakan dan diajukan
    melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yang pasti akanterjadi,3 Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi, mempunyai arti bahwa paraterdakwa dengan sadar melakukan perbuatan tersebut mengakibatkan kejadian yangmungkin akan terjadi ;Unsur dengan sengaja akan dibuktikan oleh Majelis Hakim setelah unsur yang ketigaterlebih dahulu karena unsur dengan sengaja merupakan satu rangkaian perbuatandengan unsur ketiga dalam pasal ini ;Ad. 3 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 UU RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan ;Menurut pasal 106 ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Pasal 1 ke 4 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu : sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;Pasal
    98 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :Ayat 2 : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahanberkhasiat obat ;Ayat 3 : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Berdasarkan fakta fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Halaman
Register : 10-05-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN BATULICIN Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN Bln.
Tanggal 28 Juni 2016 — UMAR M, S.Ag. Alias UMAR Bin (Alm) H. NURKHOLIS
2717
  • Kalimantan Selatan, atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBatulicin, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :e Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, datang beberapaanggota Polsek Simpang Empat melakukan Operasi Sikat Intan dan ketikamelewati kios milik
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasidan/atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1. Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapasaja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampubertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkandimuka persidangan Terdakwa UMAR, S.Ag. Alias UMAR Bin (Alm)H.
    Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasidan/atau Alat Kesehatan Tanpa Izin Edar ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yangbersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsurini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum ;Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka ke4 UU RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sebagai sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
    , sedangkan berdasarkan ketentuandalam pasal 106 ayat (1) UU Kesehatan tersebut diatur bahwa Sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada hariawalnya petugas kepolisan dari Polsek Simpang Empat Polres tanah BumbuHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN.Blnmelakukan operasi Sikat Intan dengan target razia Sajam, Pencurian Ranmor danNarkoba, lalu ketika sampai di Kios Terdakwa petugas mendapati
Register : 11-08-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN RANTAU Nomor 218/Pid.Sus/2016/PN.Rta
Tanggal 12 Oktober 2016 — -Rahmat Als Amat Jagung Bin Zainudin
359
  • Menyatakan Terdakwa Rahmat Als Amat Jagung Bin Zainudin telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar dari pihak yang berwenang melanggar Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimanadalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;2.
    Tapin, atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yangberhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarperbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, sekitar jam 19.00 wita, terdakwaberangkat dari rumahnya ke daerah Mandarahan Rantau untuk membeli obat jenisdextro dan carnopen sebanyak
    Tapin, atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yangberhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan menyimpan, mengolah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatandan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016, sekitar jam 19.00 wita, terdakwaberangkat dari
    Unsur Dengan sengaja Memproduksi atau Mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak dimiliki izin edarMenimbang, yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan (Opzet)adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan sepertidirumuskan dalam peraturan perundangundangan atau kehendak untuk berbuatdengan mengetahui unsurunsur yang diperlukan menurut rumusan perundangundangan (Prof.
Register : 18-03-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BATULICIN Nomor 86 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln
Tanggal 6 Mei 2015 — HERMAN EFENDI Bin TUKACIL
1813
  • Terdakwa HERMAN EFENDI Bin TUKACIL pada hari Sabtu tanggal 13Desember 2014 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu dalam Bulan Desember 2014 atau setidaktidaknya pada tahun 2014bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Teluk Kepayang RT.10Kecamatan Kusan Hulu (Lasung) Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBatulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan Terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut := Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanyaTerdakwa menjual obat jenis carnophen / zenith dirumah Terdakwakemudian saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggotaSatuan Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikandengan berpurapura membeli 1 (satu) keping obat Carnophen /zenith dari Terdakwa seharga Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah)selanjutnya bersama dengan anggota Satuan
    Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar ;b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;c.
    Pemerintah berwenang mencabut izin edar danmemerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izinedar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/ataukeamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksisaksi, keteranganTerdakwa dan dihubungkan faktafakta yang terungkap dipersidangan diketahuibahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Desember