Ditemukan 11616 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 24-06-2010 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 14-09-2011
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/74-K/PM.I-01/AD/VI/2010, 21-09-2010
Tanggal 21 September 2010 — KOPDA KUSMADI
28 — 18
  • Selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telahmenerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinanTNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangatdilarangnya prajurit INI terlibat dalam masalahpenyalah gunaan narkotika, dan ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibatdalam masalah narkotika.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-07-2010 — Upload : 09-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300/C/PK/PJK/2009
Tanggal 8 Juli 2010 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI PASA DJATIROTO vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
86 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan penekanan PejabatBea dan Cukai atas perusakan alkohol sulingan menjadi spiritusbakar hanya kepada minyak tanah.
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 170/Pid.B/2020/PN Pbu
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
1.CHANDRA SAPUTRA, S.H.
2.DAVID LAFINSON SIPAYUNG, S.H.
Terdakwa:
ORDIANUS HALE Bin BALTASAR BEREK
137 — 30
  • voordaardelijk opzet) atau biasa disebutdengan opzet bersyarat (dolus eventualis) yaitu Seseorang yangmelakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatuakibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila iamelakukan perbuatan tersebut kemungkinan perbuatan itu akamenimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana olehperaturan perundangundangan dan terhadap akibat lain tersebutbukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi hanyadidasari kemungkinan terjadinya;Menimbang, bahwa penekanan
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 04-02-2019 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 03-03-2019
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 17-K/PM.I-04/AD/II/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — Oditur:
EMAN JAYA, S.H.
Terdakwa:
Hadianto
49 — 29
  • Bahwa selaku prajurit TNI,Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan daripimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnyaprajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan maupun peredarannarkotika.3.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 09-06-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 02-09-2017
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 272/Pid.B/2017/PN Gpr
Tanggal 23 Agustus 2017 — KUSWANDI Bin (alm) JAMINGAN
31 — 4
  • Darmaji; Bahwa benar pada saat pemeriksaan tersebut, tidak pernah dilakukanpenganiayan atau penekanan terhadap Sdr. Darmaji;Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 272/Pid.B/2017/PN GprBahwa benar pemeriksaan dilakukan pada pagi hari sampai dengan sorehari;Bahwa benar pemeriksaan juga sempat beristirahat dan Sdr. Darmajidiberikan makanan dan minuman;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa sudah kenal lama dengan Sdr.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 23-10-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2020/PTUN.MTR
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
SAPOAN, S.Pd.i
Tergugat:
Kepala Desa Senaru Kabupaten Lombok Utara
260 — 120
  • Mtr.gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau PejabatPemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena UndangUndang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata UsahaNegara;Menimbang, bahwa sebagai jaminan perlindungan kepada masyarakatdimaksud, UndangUndang menekankan adanya kewajiban bagi PejabatPemerintahan untuk melaksanakan penyelesaian upaya administratif yang diajukanwarga masyarakat, oleh karenanya UndangUndang memberikan penekanan adanyasanksi administratif
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-01-2014 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.DUM
Tanggal 8 Januari 2014 — PENGGUGAT : Eko Chandra. LAWAN TERGUGAT I : 1. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk PUSAT Jakarta Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk Cabang Dumai, Cq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT PASAR SENGGOL DUMAI; TERGUGAT II : 2. NOTARIS / PPAT ISMAIL, SH; TERGUGAT III : 3.PT. BANK MEGA,Tbk PUSAT Jakarta, Cq. PT. BANK MEGA,Tbk Cabang Dumai; TERGUGAT IV : 4. NOTARIS/ PPAT MANAOR SIMANJUNTAK, SH
83 — 7
  • Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apasaja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan(Petitum);Menimbang, bahwa penekanan terhadap kejadian materiil serta hubunganhukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi) sebagai salahsatu persyaratan formal dari suatu surat gugatan sebagaimana disebutkan dalampoint c di atas, maka dalam praktek peradilan perdata di Indonesia selama inijustru ketentuan ini menjadi sangat penting dan menentukan karena dari
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 30/Pdt.G/2015/PN Slw
Tanggal 27 Januari 2016 — Penggugat; 1. ISTANTO, 2.Buggy Putra Pratama Tergugat; PT. Bank Perkreditan Rakyat Mega Artha Mustika
100 — 25
  • Belum ada definisi bakumengenai pengertian advokasi akan tetapi apabila diamati dari pola tindakanatau gerakan yang dilakukan maka gerakan advokasi dapat berupa tindakantindakan pendampingan, penekanan, dan tindakan mempengaruhi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-04-2014 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3126 K/Pdt/2013
Tanggal 22 April 2014 — PT DHARMA NAGA ENERGY VS PT CHUNG RIM GLOBAL
96 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3126 K/Pdt/2013dikarenakan adanya penekanan, Penggugat tanpa membacalangsung menadatanganinya isi perjanjian tersebut. PerjanjianKerjasama tertanggal 20 November 2009 bertentangan dengan Pasal1320 BW ayat 1. yang berbunyi : Kesepakatan mereka yangmengikatkan dirinya.A.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 04-09-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 05-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 123/PID/2013/PT PTK
Tanggal 9 Oktober 2013 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : PARULIAN PRAYUDI,SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : BUJENG ANAK AHEN (Alm)
78 — 29
  • Unsur mengambil sesuatu barang;~Yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain;Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan segala sesuatu yang terkait denganpembuktian unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa diatas yang tentunyadidasari atas rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka ada baiknyamajelis hakim perlu memberikan suatu penekanan dan kejelasan terkait dengan maksud (makna)yang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 17-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 34/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 13 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat I : Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia Diwakili Oleh : Kementrian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat XIX : Arahman
Terbanding/Penggugat II : Muhtar
Terbanding/Penggugat XVII : Nurhasan
Terbanding/Penggugat XV : Salbiyah
Terbanding/Penggugat XXX : Matsani
Terbanding/Penggugat XIII : Suryadi
Terbanding/Penggugat XXVIII : Hamdani.h.musa
Terbanding/Penggugat XI : Djunaidih
Terbanding/Penggugat XXVI : Usup Idup atau Yusuf Idup
Terbanding/Penggugat IX : Bariyah
Terbanding/Penggugat XXIV : H.Arifin
Terbanding/Penggugat VII : Mat Idjih
Terbanding/Penggugat XXII : Muhayar
Terbanding/Penggugat V : Muhadi
Terbanding/Penggugat XX : Nurhayati
Terbanding/Penggugat III : Hj Mursinah
Terbanding/Penggugat XVIII : Rumyani
Terbanding/Penggugat I : Yaman
Terbanding/Penggugat XVI : Ating Sujai
Terbanding/Penggugat XXXI : Saman
Terbanding/Penggugat XIV : Sakim
Terbanding/Penggugat XXIX : Saimah
Terbanding/Pengguga
52 — 55
  • Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT disertai dengan faktafaktadan buktibukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagikebenarannya maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahuluwalau terdapat upaya hukum Banding, Verzet, mapun Kasasi (Uitvoerbaar bijVorraad).19.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TERGUGAT I,TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mematuhi dan melaksanakan isi putusanperkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksaperkara a quo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526/B/PK/PJK/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Halaman 124 dari 136 halaman.
    Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 999/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. NUSA PUSAKA KENCANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkandan menggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetairfunction).Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuhkepada UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimanayang diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor16 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 16 tahun 2009 mengenai
    Putusan Nomor 999/B/PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUNagar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber: http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlahjelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak
    Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjaditidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakanPutusan
Pengadilan PN SINTANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-10-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 235/Pid.Sus/2020/PN Stg
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ENDANG DARSONO, SH
Terdakwa:
SUPIYANTO Als SUPIYAN Bin BADAWI Alm
127 — 14
  • Jadi,penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), tetapi tentang apakahTerdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Supiyanto als Supiyan bin Badawi (Alm.)sebagai
Pengadilan PN Namlea Pidana Umum
Register : 10-04-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN Namlea Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
PRASETYA DJATI NUGRAHA
Terdakwa:
1.ABDUL BUTON Alias DOLAN
2.AMIN LETETUNY Alias AMIN
3.FITRA GALAMPA Alias EPIT
74 — 39
  • langsung dengan benda/sesuatuyang mempunyai permukaan tumpul dan mengenai tubuh saudara HusenSeknun dengan sangat keras dan berulangulang;Bahwa ahli menjelaskan pada mata sebelah kanan dari jenazah HusenSeknun terjadi kekerasan tumpul yang menimbulkan luka memar sehinggaotototot penggantung pada bola mata menjadi lebin lemah dan longgar,kemudian terjadi pula kekerasan tumpul di daerah kepala belakang yangHalaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nilamenimbulkan lukaluka memar sehingga terjadi penekanan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 634/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 15 Desember 2016 — MUHAMMAD SIDIQ >< PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENDAGRI CQ GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
91 — 53
  • milikPemerintah Propinsi DKI Jakarta cq PT Pulomas Jaya berdasarkanKeputusan MA No.88 PK/Pdt/2002 dilarang masuk tanpa ijin tertulisdari pemilik.13.Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini disertaibuktibukti yang othentik maka Penggugat mohon kepada MajelisHakim agar menyatakan putusan hakim dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebin dahulu walaupun TergugatTergugatmengajukan banding, Kasasi ataupun mengajukan peninjauankembali (uitvoerbar Bij Vooraad)14.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 64/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
1.SARJINEM
2.SRISULARSIH
3.JOKO SUNARDI
4.SRISUNARNI
5.SRISULASTRI
6.RATNA KUMALA HAPSARI,ST,MT
7.VINI VITRIA ARIANTI,ST
8.NURUL AMALIA KURNIASIH
9.SRI WORORINI
Tergugat:
1.JARWADI.
2.NYONYA SUGATI
3.JARWONO
4.NYONYA SUKAPTI
5.NYONYA SUMARTI
6.JARWANTO, SH.
7.dr. Hj.SRI LESTARI
8.Ir. SRI MARYATI
9.Hj.HARTATI
10.HARMI
11.dr.H. SLAMET WIDODO
12.SUHARLAN
13.SUHARWAN
14.NYONYA WARSITO HARJONO
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
75 — 6
  • Marto Dimejopada kenyataannya dilakukan dalam beberapa tahap Penekanan dalam 1(satu) surat Akta Pemisahan Desa tanggal 23 Oktober 1991No.355/Pedan/X/1991 oleh Sumardjono, BA.PPAT Kec. Pedan ataurentang waktu yang berlainan antara peneken orangperorang dalam aktatersebut dan/atau jeda waktunya bertahuntahun penekenan akta tersebutoleh TI, TH, T Ill, T IV, T V, T VI, T Vil dan T VIII; orang tua T IX, T X dan TXI; orangtua T XII dan TXIII; dan Alm. Suami T XIV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
53 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 13-07-2017 — Putus : 11-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 160-K/PM.II-08/AD/VII/2017
Tanggal 11 September 2017 — Oditur:
Subagya Santosa, SH. MH
Terdakwa:
Ali Shodiqin
66 — 45
  • Bahwa selesai melaksanakan latihan menembak dari KompiMekanis dan Kompi Markas yang dikembalikan hanya berupakelongsong dan Saksi6 harus mengecek jumlahnya karenaberdasarkan ST Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor ST/1265/2014tanggal 1 September 2014 tentang penekanan pengembaliankelongsong harus terkumpul minimal 75 % (tujuh puluh lima) persendari jumlah munisi yang digunakan untuk latihan setelah Saksi6hitung jumlah kelongsong sudah sesuai dan Saksi6 simpan didalamgudang munisi.6.
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 10-08-2020 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Sbw
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
1.HERDIN PRATAMA ALIAS KHAIRUDDIN
2.KHAIRIANA
3.HASANUDDIN AF
4.HALIPAH
5.ABDURRAZAK, AF
Tergugat:
1.BASYAR ALIAS BASARUDDIN
2.DEDI IRAWAN
3.M.AMIN BACO
4.TAUFIK Spd
5.DEMPA DUNI
6.NURILAH
7.SAILAH
8.SEMANIR
9.JONI ISWANTO
10.M.SIDIK
11.NASRUDDIN
12.SADAR HANAN
13.MISBAHUSSURUR
14.ABDUL RAKIB
15.MUSA
16.JAFAR
17.RUSLAN LANDO
18.SALMINAH
19.SUKARMAN
20.ROSDIANA
21.SULHADI
22.SASIHA
23.SYAMSUDDIN
24.ASIMAH
25.AHMAD YADI
26.SUMIATI
27.SYAMSUL BAKHRI
28.H JONI HARTONO
29.KEPALA DESA LABUHAN LALAR
30.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Turut Tergugat:
NASRUDDIN AF
220 — 96
  • Disamping itu menurutnya, ParaPenggugat harus mampu menjelaskan apakah peralihan masingmasing obyeksengketa kepada Para Tergugat secara di bawah tangan atau melalui pejabatyang berwenang dan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II masihyakin ada pihakpihak yang tidak dimasukkan sebagai para pihak dalam perkaraini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggarisbawahi penekanan darimasingmasing point eksepsi yang diajukan tersebut diatas adalah masih adanyapihakpihak lain yang seharusnya juga turut