Alias UCOK karena telah memarahi saksi UJE dan saksi SUSANketika akan menjemput saksi SRI ANJANI yang sedang ada di pangkalanojek Cijeler, selanjutnya Saksi UJE mengajak Terdakwa denganmenggunakan sepeda motor Merk Honda/A1FO2N37M1 A/T, Nopol: Z5859CZ menemui saksi ANANDA FAUZI Alias NANDA Bin USMAN HERDIA,saksi SANDI, saksi IWAN, saksi FUZI, dan saksi FIAT Alias UCOK yangsedang bersama dengan Saksi SRI ANJANI setibanya di Dusun Ambit DesaAmbit Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang pada hari Minggu

tanggal12 April 2020 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa dan Saksi UJE melihat SaksiANANDA FAUZI Alias NANDA Bin USMAN HERDIA, saksi SANDI, saksiIWAN, saksi FUZI, dan saksi FIAT Alias UCOK dan Saksi SRI ANJANIsedang mengendari sepeda motor ke arah Cijeler Sumedang selanjutnyaoleh Terdakwa dan saksi UJE rombongan tersebut di salip dan berhentididepannya, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa mengentikan lajuOrangorang tersebut yang kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SRIHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor

tanggal12 April 2020 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa dan saksi UJE melihat SaksiANANDA FAUZI Alias NANDA Bin USMAN HERDIA, saksi SANDI, saksiIWAN, saksi FUZI, dan saksi FIAT Alias UCOK dan Saksi SRI ANJANIsedang mengendari sepeda motor ke arah Cijeler Sumedang selanjutnyaoleh Terdakwa dan saksi UJE rombongan tersebut di salip dan berhentididepannya, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa mengentikan lajuOrangorang tersebut yang kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SRIANJANI dan langsung menjambak

Alias UCOK yang sedangbersama dengan saksi SRI ANJANI, setibanya di Dusun Ambit DesaAmbit Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang pada hari Minggutanggal 12 April 2020 sekitar jam 02.30 wib Terdakwa dan saksi UJEmelihat saksi ANANDA FAUZI Alias NANDA, saksi SANDI, saksi IWAN,saksi FUZI FAUZIANSYAH, dan saksi FIAT Alias UCOK dan saksi SRIANJANI sedang mengendarai sepeda motor ke arah Cijeler Sumedang,selanjutnya oleh Terdakwa dan saksi UJE rombongan tersebut di salip danberhenti di depannya, setelah

Fiat Bukti Kasoleh Kaunit (RisnaSari). Slip pengambilantidak ada dalamarsip Bukti Kas. 6. 33215130Kartini 160108 20.000.000 2 20.000.000 Sesuai pengakuanpelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Fiat Bukti Kasoleh Pjs. Kaunit(Hendra). Hal. 15 dari 85 hal. Put.

Fiat Bukti Kasoleh Kaunit(Suharman Ombo)NReN eR 8. 33216971 091008 45.000.000 2 45.000.000 Sesuai pengakuanAgusri pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Voot fiat olehKaunit (Risna Sari) Nafiat oleh Pinca(Santo Paryanto) 9. 33215932 281107 15.000.000 2 15.000.000 Sesuai pengakuanHasanah pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah.

No. 1242 K/Pid.Sus/2013 bukan cap jempolnasabah Voor fiat bukti kasoleh Kaunit (RisnaSari). Nafiat AMBM(Syamsuddin) danPinca (SantoPuryanto). 33216859Hj. Yulimar18070715.000.0002 15.000.000Slip penarikan tidakada dalam arsipBukti Kas. 33214385Feni Buamah03090715.000.0002 15.000.000 Sesuai pengakuanpelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Fiat Bukti Kasoleh Kaunit (RisnaSari).

Fiat Bukti Kasoleh Kaunit (RisnaSari). Slip pengambilantidak ada dalamarsip Bukti Kas. 6. 33215130 160108 20.000.000 2 20.000.000 Sesuai pengakuan Hal. 48 dari 85 hal. Put. No. 1242 K/Pid.Sus/2013 Kartini pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Fiat Bukti Kasoleh Pjs.

Fiat Bukti Kasoleh Kaunit(Suharman Ombo)NReN eR 33216971 091008 45.000.000 2 45.000.000 Sesuai pengakuanAgusri pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah. Voot fiat olehKaunit (Risna Sari) Nafiat oleh Pinca(Santo Paryanto) 33215932 281107 15.000.000 2 15.000.000 Sesuai pengakuanHasanah pelaku, tandatangan pada slippengambilanbukan tanda tangannasabah.

Bahwa ancaman lelang yang dilakukan PENGGUGAT, merupakanwujud nyata Perbuatan Melawan Hukum, walaupun itu menjadi hakTERGUGAT, karena dilaksanakan tanpa adanya fiat Pengadilan,seharusnya Bank Muamalat, sebelum mengajukan lelang ke KPKNL harustelah memperoleh fiat Pengadilan Negeri terlebin dahulu, karena walaupundengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara menggunakanHalaman 6 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBYpasal 6 UUHT (parate ekskusi) namun didasarkan penjelasan umum angka9

UUHT tersebut bahwa pelaksanaan lelang pasal 6 UUHT, harus mengacupada pasal 224 HIR, yang menghendaki adanya fiat eksekusi dariPengadilan, ditegaskan lagi dalam aturan peralihan pasal 6 UUHT, bahwapelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan,karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan.

KarenaBank Muamalat / TERGUGAT dalam pelaksanaan lelang tidak / tanpa atasperintah (fiat ekskusi) Ketua Pengadilan, maka hal demikian jelas BankMuamalat sekarang Tergugat telah melanggar peraturan perundang undangan sehingga Bank Muamalat / TERGUGAT telah melakukanperbuatan melawan hukum;15.

Bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan berdasarkan HakPemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual langsung objek haktanggungan (pasal 6 UUHT), tidak syah berdasarkan putusan MahkamahAgung tanggal 30 Januari 1986 No. 3210/K/Pdt/1984 yang tidakmembenarkan penjualan oleh kreditur melalui lelang tanpa adanya fiat dariKetua Pengadilan Negeri setempat.

Setelah berlakunya UUHT, dalam praktiknya ketentuan pasal 6 tetapharuS memenuhi syarat antara lain: (a) tetap diperlukannya fiat dariPengadilan (Berdasarkan Petunjuk Mahkamah Agung dalam buku 11Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994, halaman 143, yangmenyatakan eksekusi harus atas perintah dan di bawah Pimpinan KetuaHalaman 8 dari 16 Perkara Nomor 318/PDT/2016/PT SBYPengadilan Negeri di mana ketentuan ini diperlakukan juga terhadapEkskusi Hak Tanggungan, sebagaimana dimaksud pada putusan MARItanggal

Memerintahkan barang bukti berupa :- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna biru putih hitam yang bertuliskan FIAT RUSTAM 46, tanpa Nomor Polisi;Dikembalikan kepada terdakwa PETRUS MARA alias RUS alias RUSTAM alias ICAL.- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna biru putih yang terdapat noda darah;- 1 (satu) lembar rok panjang abu-abu yang ada noda darahnya;- 1 (satu) lembar baju dalam warna putih yang terdapat noda darah.Dirampas untuk dimusnahkan .7.

Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS MARA alias RUS alias RUSTAMalias ICAL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong masatahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) Subsidair 2(dua) bulan kurungan;Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa:a) 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Zwarna biru putih hitamyang bertuliskan FIAT RUSTAM 46, tanpa Nomor Polisi;Hal. 2 dari 37 hal.

06 April 2013 sekira jam 15.00 wita, awalnya terdakwadan saksi SAHWATI YASIN alias WATI saling berhubungan dengan SMS dengan isiSMS terdakwa yang berkata kalau kamu tidak mau hamil kita ketemu dan berbuat lagi,saksing kalau tidak mau ketemu saksing tanggung sendin, oleh karena saksiSAHWATI YASIN alias WATI takut hamil, akhirnya saksi SAHWATI YASIN alias WATImau untuk bertemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa dengan sepeda motormiliknya (merk Yamaha type Jupiter Z warna biru putih bertuliskan Fiat

Bahwa oleh karena saksi takut hamil, akhirnya saksi SAHWATI YASIN alias WATI mauuntuk bertemu dengan terdakwa; Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan dengan menggunakan sepeda motormiliknya (merk Yamaha type Jupiter Z warna biru putih bertuliskan Fiat Rustam 46tanpa platnomor) menjemput saksi ditempattinggal saksi: Bahwa terdakwa yang menggonceng saksi dengan sepeda motornya, sesampainya dihutan Lamtoro Desa Aeramo Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo tibatbaterdakwa berhent dan mengajak masuk

Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna biru putih hitam yangbertuliskan FIAT RUSTAM 46, tanpa Nomor Polisi:Dikembalikan kepada terdakwa PETRUS MARA alias RUS alias RUSTAM alias ICAL. 1 (Satu) lembar baju kemejalengan pendek warna biru putih yang terdapat noda darah; 1 (Satu) lembar rok panjang abuabu yang ada noda darahnya; 1 (Satu) lembar baju dalam warna puth yang terdapat noda darah.Dirampas untuk dimusnahkan .7.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Alexander Fiat Hermawan bin T.

EKSEPSI :

• Menolak Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

• Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
• Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
• Menyatakan Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik;
• Menyatakan Permohonan Aanmaning / Fiat

Eksekusi dalam Perkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum;

.: 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.KIS yang dikeluarkan olehPengadilan Negeri Kisaran. tidak memiliki kekuatan hukum danmenyatakan secara hukum fiat eksekusi/aanmaning atas putusan majelisarbtrase BPSK arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.15/PTS.ARB/BPSKBB/III/2016 tanggal 2 November 2016 tidak dapatdilaksanakan.

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusidalam Perkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg atau setidaknya tidakmemiliki kKekuatan hukum;b.

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. atau setidaknya tidak memilikikekuatan hukum;2. Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Dalam Konvensi:3. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;4.

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.Rgt10.11.12.13.14.15.16.17.18.Menyatakan secara hukum Permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak memiliki Kekuatanhukum;Menyatakan secara hukum permohonan aanmaning/ fiat eksekusi atasputusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2 November 2016 tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan iniberkekuatan hukum tetap

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.RgtMenyatakan Permohonan Aanmaning / Fiat Eksekusi dalam Perkara EksekusiNo. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum;Menyatakan permohonan aanmaning / fiat eksekusi atas putusan arbitraseBPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2November 2016 tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hinggaputusan dalam perkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde);Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Pemohon II pada hari Minggutanggal 27 Januari 2008 di Jorong Lubuk Landur, Nagari Aua Kuniang,Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikahayah kandung Pemohon Il yang bernama Selamat diwakilkan kepadasaudara kandung ibu Pemohon II yang bernama Sukur karena ayahkandung Pemohon II sakit dan disaksikan oleh Al Fiat dan Ison denganmaskawin berupa uang sebesar Rp 20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayartunai;2.

Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon denganPemohon II adalah Al Fiat dan Ison; Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 20.000, (dua puluhribu rupiah) dibayar tunai; Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II gadis; Bahwa Pemohon dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 oranganak; Bahwa Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai; Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukanperkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan,persemendaan ataupun beda agama; Bahwa setahu

Ayah kandung Pemohon II mewakilkankepada Sukur; Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon denganPemohon II adalah Al Fiat dan Ison; Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 20.000, (dua puluhribu rupiah) dibayar tunai; Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Pemohon II gadis; Bahwa Pemohon dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 oranganak; Bahwa Pemohon dan Pemohon II belum pernah bercerai; Bahwa setahu saksi mereka tidak ada halangan melakukanperkawinan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan

sakit, dihadiri oleh dua orang saksi bernamaAl Fiat dan Ison, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000, (dua puluhribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon denganPemohon II adalah bujang dan gadis. Antara Pemohon dengan Pemohon IItidak ada halangan untuk menikah. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPNsetempat. Pemohon tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak.

sakit, disaksikan oleh duaorang saksi Al Fiat dan Ison. Mempelai pria telah menyerahkan maharkepada mempelai wanita;3. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untukmenikah. Pemohon dan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekianlama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dantidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon dengan Pemohon II;4. Bahwa status Pemohon dan Pemohon II sebelum menikah adalahPemohon berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.

Multi Transport Utamanomor 78/SI/2014.e 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor requestTRLU7325197.e 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor requestCBHU8500703.e 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor requestTRLU6866617.e 1 (satu) set print out List Kartu Muat Per Kapal Pac Lombok/571 2.Terlampir dalam berkas perkara.4.

Multi Transport Utamanomor 78/SI/2014.e 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor requestTRLU7325197.e 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor requestCBHU8500703.e 1 (satu) lembar print out Form Entry NPE (PEB FIAT) nomor requestTRLU686661 7e 1 (satu) set print out List Kartu Muat Per Kapal Pac Lombok/5712.Terlampir dalam berkas perkara.6.

Teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/voucherpengeluaran uang dengan nilai setinggitingginya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untukpengeluaran yang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan olehPemimpin Seksi Pelayanan Tunai.2). Pemimpin Cabang Pembantu diberi wewenang melakukan fiatbayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas.3).

Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun telahmelakukan fiat bayar bukti/voucher pengeluaran uang melebihikewenangannya yaitu. dengan batas nilai setinggitingginya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yangmelebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin SeksiPelayanan Tunai, selanjutnya untuk menutup ketekoran kas makaterdakwa ANDAT KASUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U.

Teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/voucherpengeluaran uang dengan nilai setinggitingginya Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yang melebihi nilaitersebut fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi Pelayanan Tunai.2). Pemimpin Cabang Pembantu diberi wewenang melakukan fiat bayarbukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas.3).

Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang KualaKurun telah melakukan fiat bayar bukti / voucer pengeluaran uangmelebihi kKewenangannya yaitu dengan batas nilai setinggitingginya Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaran yangmelebihi nilai tersebut, fiat bayar dilakukan oleh Pemimpin Seksi35Pelayanan Tunai, selanjutnya untuk menutup ketekoran kas makaterdakwa ANDAT KUSUMAWATI SINTA, ST Binti SIMAL U.

Teller diberi wewenang melakukan fiat bayar bukti/voucherpengeluaran uang dengan nilai setinggitingginya Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk pengeluaranyang melebihi nilai tersebut fiat bayar dilakukan oleh PemimpinSeksi Pelayanan Tunai.2). Pemimpin Cabang Pembantu diberi wewenang melakukan fiatbayar bukti/vouher pengeluaran uang dengan nilai tidak terbatas.3).

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaan ParateEksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :UndangUndang Dasar tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah Provinsi;NO a F WN PPeraturan

Bahwa menurutJurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986,yang menyatakanbahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, makapelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari1986 juga didukung oleh buku

Ketua Pengadilan Negeri,Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal224 HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, maka pelaksanaanParate Eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu :1.

Dengan demikian,maka pelaksanaan lelang dimaksud merupakan kewenangan yangdiberikan oleh undangundang (ex /ege).Lebih lanjut, lelang eksekusi Pasal 6 UUHT berbeda denganpelaksanaan eksekusi hipotek, dimana janji untuk menjual ataskekuasaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdata merupakan suatu pelaksanaan dari suatu perjanjian, sehinggaHalaman 15 dari 28 Putusan Nomor 102/Pdt/2020/PT MDNpelaksanaan eksekusi harus didahului dengan fiat executie (vide Pasal224 HIR).f.

Dengan demikian, maka pelaksanaan eksekusi berdasarkan pasal 6UUHT dapat dilakukan sendiri oleh pemegang hak tanggungan pertamatanpa memerlukan adanya fiat executie terlebih dahulu adalah sahmenurut hukum.18.

Nomor 2259 k/Pdt/2016juta rupiah) dengan jaminan dua bidang tanah (Tanah Sengketa dan Il) sesuai Surat Perjanjian Perubahan Terhadap PerjanjianKredit Nomor 9002791ADDPK70790413, di bawah tangan,berjangka waktu 54 bulan dimulai pada tanggal 17 April 2013sampai dengan tanggai 17 Oktober 2017;Bahwa, dengan niat buruk (etikadburuk) secara melawan hukumTergugat menjual Tanah Sengketa sebagai berikut: Atas permintaan Tergugat , Tergugat Il menjual lelang TanahSengketa dan II tanpa melalui/fiat Pengadilan

Pengadilan, atau dikuasai secara paksaoleh Tergugat III melalui Tergugat IV (ayah Tergugat Ill) dengancara memasang kunci gembok di pintu pagar yang merupakanpintu masuk ke objek sengketa, sehingga Penggugat tidak bisamasuk untuk merawat maupun menggunakan fasilitas usahaekonominya;4.2 Tanah Sengketa , sebidang tanah pertanian, pada tanggal 1Oktober 2014, telah dikosongkan sendiri secara melawan hukumtanpa fiat Pengadilan dengan menggunakan kekerasan olehTergugat IV (ayah Tergugat Ill), melarang

Pada tanggal 19 Agustus 2014 Tergugat sebagai Kreditur, dengan niatburuk (etikad buruk) dan secara melawan hukum telah menjual ObjekSengketa melalui perantaraan Tergugat II tanpa fiat Pengadilan Negerisetempat;2.

Etikad Buruk Tergugat tersebut terbukti dari penjualan objek sengketayang dilakukan sendiri tanpa fiat Pengadilan, dengan harga yangditentukan sendiri tanpa kesepakatan dengan Penggugat selaku pemilikpemberi hak tanggungan sebagaimana ketentuan pasal 20 (2) UndangUndang Hak Tanggungan;3.

Hak Tanggungandan oleh karena itu maka penjualan lelang objek sengketa tersebut bataldemi hukum;Menyatakan bahwa Para Tergugat (Tergugat , Il, Ill dan IV) melakukanperbuatan melawan hukum (onrechtmatge daad) maka segala tindakanhukum yang mereka lakukan adalah batal demi hukum;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV mengosongkan sendiri atastanah sengketa tanpa fiat Pengadilan adalah perbuatan kriminal;Halaman 9 dari 17 Hal. Put.

Bahwa sekitar bulan April 2017 Terlawan mengajukan permohonan lelangeksekusi fiat Pengadilan atas jaminan kredit Terlawan ll;2. Bahwa objek jaminan yang akan dilakukan lelang eksekusi adalah berupa : Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 317 luas 154 meter persegi, terletak diKelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara. Sertifika Hak Milik(SHM) nomor 760 luas 102 meter persegi, terletak diKelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara.

Bahwa Pelawan adalah pemilik sebagian dari 4 (empat) aset jaminan yangdimohonkan lelang eksekusi fiat Pengadilan yaitu tanah dan bangunanyang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik 317 adapun SHM nomor 01416adalah milik Turut Terlawan, sebagaimana hibah dari orang tua kami(Pelawan, Terlawan Il dan Turut Terlawan);4.

Bahwa Pelawan tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan adanyapermasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Terlawan dengan Terlawan Il yang mengakibatkan tanah milik Pelawan dan TurutTerlawan terancam dilakukan lelang eksekusi fiat Pengadilan;5.

lain mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Pelawan pada 12 Oktober 2017 mengajukanperbaikan surat perlawanannya yang pada pokonya : Menangguhkan pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah danbangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 01931,terletak di Jalan Kelud Pabuaran Blok A Nomor 3 Kelurahan Pabuaran,Kecamatan Purwokerto Utara atas nama Pelawan yang akan dilakukanoleh Terlawan Il atas permohonan Terlawan ;Diperbaiki menjadi : Menangguhkan pelaksanaan lelang ekskusi fiat

PengadilanBahwa, dalam Fundamentum Petendi maupun petitum perlawananPelawan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:POSITAe Bahwa, Pelawan adalah pemilik sebagian dari 4 (empat) aset jaminan yangdimohonkan lelang eksekusi fiat Pengadilan yaitu tanah dan bangunanyang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik 317 adapun SHM No. 01416adalah milik TURUT TERLAWAN , sebagaimana hibah dari orang tua kami(Pelawan, Terlawan Il dan Turut Terlawan);e Bahwa, oleh karena Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam proses

Balai Lelang Mandiri Prasarana (TURUT TERLAWAN 1) agartidak dilaksanakan tanpa fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri ;Bahwa perlu PARA PELAWAN sampaikan bahwa sebenarnya Badan Peradilanadalah pihak yang dapat melakukan proses lelang terhadap jaminan haktanggungan.

tanpa fiat eksekusi dari KetuaPengadilan Negeri harus dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM sertaTidak Mempunyai Kekuatan Hukum ;DALAM POKOK PERKARA.1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN untukseluruhnya ;2. Menyatakan Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN adalah tepat dan beralasan3. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang baik dan benar ;4. Menyatakan bahwa TERLAWAN telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;5.

Kedoya Utara,seluas 12 6 M2, atas nama HADI RAHARDJA, dan Sertipikat Hak Milik Atas SatuanRumah Susun No.2331/XVII/Kirchara/Tanjung Duren Selatan, seluas 146 M2,atasnama LIDYA RAHARDJA, yang diajukan oleh TERLAWAN kepada TURUTTERLAWAN II melalui perantara TURUT TERLAWAN tanpa fiat eksekusi dariKetua Pengadilan Negeri adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM serta TidakMempunyai Kekuatan Hukum ;6.

Bahwa TERLAWAN sangat keberatan dan menolak dengan tegasDalilDalil Posita PARA PELAWAN pada Angka 11 s/d 13, yang pada intinyamenyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas OBYEK HAKTANGGUNGAN milik PARA PELAWAN (SHM No. 2157/Kedoya Utara danSHMSRS No. 2331/XVII/KIRCHARA/ TANJUNG DUREN SELATAN) harusdilaksanakan dengan Fiat Eksekusi dari Pengadilan Negeri, dan apabiladilaksanakan tanpa Fiat Eksekusi maka Lelang Eksekusi Hak Tanggunganmerupakan Perbuatan Melawan Hukum ;25.

Pasal 20 ayat (1) UU HakTanggungan, dimana Pemegang Hak Tanggungan/TERLAWAN berhak untukmelaksanakan sendiri Lelang Eksekusi Hak Tanggungan (Parate Eksekusi)atas OBYEK HAK TANGGUNGAN tanpa memerlukan Fiat Eksekusi dariPengadilan; apabila Pemberi Hak Tanggungan/PARA PELAWAN telahmemberikan ijin dan kuasa kepada Pemegang Hak Tanggungan/TERLAWANuntuk melaksanakan lelang sendiri apabila Debitor/PT.

Fiat, Foto, PHO, Laporan Bulanan Maret2008 dan April 2008 ;Dokumen Pencairan/ Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 dan Toabatu 2 : CV.

Fiat, Foto, PHO, Laporan Bulanan Maret 2008dan April 2008 ;13.Dokumen Pencairan/ Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 dan Toabatu 2 : CV.

Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan PembangunanJembatan Sungai Toabatu 1 : CV.Tunas Jaya Karya : Dokumen Pencairan jumlah Rp. 142.200.000, yang terdiri dariSP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA Pembayaran, BAPersetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat.

Dokumen Pencairan II jumlah Rp.308.100.000, yang terdiri dariSP2D, SPM, SPP, Chek List, BA Pembayaran, BA PersetujuanPembayaran, Kwitansi Fiat, Foto, PHO, Laporan Bulanan Maret2008 dan April 2008 ;13.Dokumen Pencairan/Pembayaran Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Toabatu 1 dan Toabatu 2 : CV.KarsaUtama Konsultan jumlah Rp.25.000.000, yang terdiri dari SP2D,SPM, SPP, Rekomendasi, Chek List, BA Pembayaran, BAPersetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;14.Dokumen pencairan/pembayaran administrasi

Tunas Jaya Karya :e Dokumen Pencairan jumlah Rp. 142.200.000, yang terdiridari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek list, BAPembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat ;e Dokumen Pencairan Il jumlah Rp. 308.100.000, yang terdiridari SP2D, SPM, SPP, Rekomendasi, Chek list, BAPembayaran, BA Persetujuan Pembayaran, Kwitansi Fiat, Foto,PHO, Laporan Bulanan Maret 2008 dan April 2008 ;Bahwa dari alat bukti terlihat jelas Terdakwa Chandra Bayang menerimapembayaran sejumlah Rp. 450.300.000, ( empat

/Pasal 258 R.Bg, dan karenanyapelaksanaannya harus terlebin dahulu mendapatkan fiat Ketua PengadilanNegeri dimana objek hak tanggungan berada;17.

/Pasal 258 R.Bg, dan karenanyapelaksanaannya harus terlebin dahulu mendapatkan fiat Ketua PengadilanNegeri dimana objek Hak Tanggungan berada;21.

Bahwa berdasarkan positaposita tersebut di atas jelaslah bahwaTergugat dan Tergugat Il, telan melakukan perbuatan melawan hukumyaitu tanpa fiat Ketua Pengadilan Negeri Semarang: Pada tanggal 16 September 2014 Tergugat II mengeluarkansurat Nomor S6898/WKN.09/KNL.01/2014, Hal : Penetapan Hari danTanggal Lelang yang ditujukan kepada Tergugat I: Pada tanggal 1 Oktober 2014 Tergugat memberikan SuratNomor 045/KRAS/SP/X/2014 perihal: Pemberitahuan PengumumanIklan Pertama Lelang kepada Penggugat dengan harga

Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalammenerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkanpermasalahan penjualan lelang (executoriale verkoop) yang menurutMajelis Hakim Tingkat Banding yang telah menguatkan PutusanPengadilan Negeri Semarang tersebut, bahwa berdasarkan ketentuanPasal 224 HIR dalam hal menjalankan eksekusi penjualan lelangharus atas perintah atau melalui (fiat) Ketua Pengadilan Negeri.Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 3010 K/Pdt/20163.

Sehingga, dikarenakantidak terdapatnya gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihaklain selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi, pelaksanaan lelangdilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggunganyang tidak memerlukan fiat eksekusi;4.

Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yangmeminta kepada kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNI);Bertentangan dengan Yurisdensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwaPelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG, Sehingga PelaksanaanParate Eksekusi Harus Melalui Fiat

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/Fiat KetuaPengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan denganPasal 224 HIR/258 RBGSehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melaluiFiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh

Negeri Binjai)untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan KerkayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya (Bukan PelakuHalaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 12/Pat.G/2018/PN BnjUsaha yang meminta kepada kantor Pelayanan Kekayaan negara danLelang/KPKNL);GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang TidakDilaksanakan atas Penetapan/Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, makaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258RBG, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan parate EksekusiHarus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011 TentangPembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki PeraturanPerundangundangan, adalah yaitu :UndangUndang Dasar Tahun 1945;Ketetapan MPR;UndangUndang/Perpu;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;oa fF WON PRPPeraturan Daerah Provinsi;

dari Ketua Pengadilan.Hal ini sesuai dengan pengertian di dalam kamus hukum bahwa pengertian parateeksekusi adalah Pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilanatau hakim), sehingga eksekusi obyek jaminan tanpa melalui fiat dari ketuapengadilan.Sehingga sudah sejalan dengan maksud UndangUndang Hak Tanggungan, dimanatujuannya menyempurnakan ketentuan terdahulu serta memberikan kemudahankepada kreditur.

Ditegaskan lagi dalam aturan peralihanpasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendakiadanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaanya harus atas perintah dariketua Pengadilan.

Karena Tergugat dan Tergugat Il dalam pelaksaanlelang tidak atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka haldemikian jelas Tergugat dan Tergugat Il telah melanggar peraturanperudangan sehingga Tergugat dan Il telah melakukan perbuatanmelawan hukum;Bahwa Yurisprudensi MARI menyatakan meskipun grosse aktemempunyai judul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa, Hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaangrosse akte tersebut dapat dikabulkan atau tidak.

Setelah berlakunya UUHT, dalampraktik ketentuan Pasal 6 tetap harus memenuhi syarat antara lain:(a) tetap diperlukannya fiat dari KPN (berdasarkan petunjuk MahkamahAgung dalam Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1994,27.28.20.halaman 143, yang menyatakan eksekusi harus atas perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan Negeri di mana ketentuan inidiberlakukan juga terhadap eksekusi Hak Tanggungan sebagaimanadimaksud pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Januari 1986 No.3201K/Pdt/1984

Pengadilan terlebihdahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kreditdengan cara pasal 6 UUHT (parate eksekusi) namun berdasarkanpenjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan pasal 6UUHT pelaksanaanya mengacu pada pasal 224 HIR yang menghendakiadanya fiat eksekusi dari Pengadilan.

Ditegaskan lagi dalam aturanperalihan pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga30.31.39.40.41.menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaanya harus atasperintah dari ketua Pengadilan, maka berdasarkan hal tersebutseharusnya lelang batal demi hukum;Bahwa Tergugat Ill telah mengikuti lelang yang tidak sah, seharusnyaTergugat Ill mengetahui bagaimana prosudur lelang yang seharusnya;Bahwa Tugas Tergugat Iadalah melakukan pengaturan danPengawasan Bank sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Fiat Eksekusi, yaitu eksekusi oleh Pengadilan Negeri atas perintahKetua Pengadilan Negeri berdasarkan kekuatan titel eksekutorialsertipikat hak tanggungan yang bunyinya : "Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atas permohonanpemegang hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUHak Tanggungan.3. Penjualan dibawah tangan.

Eksekusi berdasarkan fiat eksekusi harus didahului denganaanmaning dan sita eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 dan224 HIR.Bahwa penjualan secara lelang agunan kredit milik Para Penggugatadalahlelang berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang adalah parateeksekusi.

Ketentuan Pasal 26 UU Hak Tanggungan hanya berlaku untukeksekusi yang dilaksanakan berdasarkan fiat eksekusi sedangkan untukparate eksekusi dan penjualan di bawah tangan tidak tunduk kepadaketentuan Pasal 26 UU Hak Tanggungan.Dapat disimpulkan bahwa eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6UU Hak TanggunganBERBEDA DENGAN eksekusi hak tanggunganberdasarkan Pasal 14 UU Hak Tanggungan.

Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hakseorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atauseolaholah miliknya sendiri, bendabenda yang telah dijaminkan olehdebitur bagi pelunasan hutangnya, dimuka umum dengan syaratsyarat yanglazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debiturdan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial.Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT mengatur parate eksekusi dimana haktersebut diberikan oleh UndangUndang/demi hukum (by

Dengan perkataan lain, penjualan obyek HakTanggungan pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidakmemerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkanpasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.Hal 15 Putusan No.99/Pdt/2017/PT SMG13:14.15.16.Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, ketentuan Hak Tanggungandisimpulkan sebagai hak kreditur yang bersyarat. Dengan syarat sebagaiberikut :a. Hak tersebut menjadi matang ketika debitur cidera janji.

Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang MewajibkanKetua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan NegeriMedan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan) untuk menjualnya(Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan, adalah yaitu:Halaman 3 dari 10 Putusan perdata gugatan Nomor 286/Pat.G/2021/PN Mdn1.UndangUndang Dasar tahun 1945;2.

Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 3210.K/ PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakanbahwa :Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/FiatKetua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telahbertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBGSehingga IDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harusmelalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986juga didukung oleh

Perkara A quo PengadilanNegeri Medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan) untukmenjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 3210.K/PD1T/1984 tanggal 30 Januari 1986Halaman 6 dari 10 Putusan perdata gugatan Nomor 286/Pat.G/2021/PN Mdnyang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan Yang tidakdilaksanakan atas Penetapan/Fiat

Ketua Pengadilan Negeri, MakaLelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG, Sehingga Tidak Sah, Sehingga PelaksanaanParate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis,Hirarki Peraturan Perundangundangan, adalah yaitu:1.

Hutang Penggugat I kepada Tergugat I tersebut diatas bukan merupakan kategorihutang kepada Negara, oleh karena itu Tergugat I seharusnya terlebih dahulumengajukan permohonan fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi,selanjutnya Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut memberikan aan maning kepadaPenggugat I untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat I dalam tempo 8(delapan) hari, sebab apabila waktu 8 (delapan) hari tersebut telah lewat maka obyekHak Tanggungan tersebut baru memperoleh

mendatangkan kerugian moril bagiPenggugat I, H, dan III, kerugian mana senilai dengan kompensasi uang sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;Bahwa apabila pelelangan obyek Hak Tanggungan tersebut diatas dialihkan kepadaPengadilan Negeri Banyuwangi maka berarti Tergugat I dan II telah sadar dan mengakuiakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya tersebut diatas ;Bahwa siapapun yang membeli obyek Hak Tanggungan dalam pelelangan yang dilakukanoleh Tergugat I dan II tanpa melalui fiat

2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Peringatan 2, dan Surat Peringatan IIINomor: 003/DSP/SP3/2383/12/2010 tanggal 09 Desember 2010 perihal Peringatan 3.Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dalammelaksanakan lelang hak tanggungan atas objek perkara, Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan hukum karena menurut Penggugat, hutang Penggugat I kepadaTergugat I bukan merupakan kategori hutang kepada negara, oleh karena itu seharusnyaterlebih dahulu mengajukan permohonan fiat

eksekusi dalam pelaksanaannya, dalam pasal 224 HIR juga mengakui bahwakekuatan akta dengan irahirah demikian (dalam hal ini termasuk di dalamnya AktaPembebanan Hak Tanggungan) berkekuatan sama dengan putusan hakim, sehinggapelaksanaannya tidak lagi memerlukan fiat eksekusi, namun apabila terdapat sengketadan/atau gugatan dalam pelaksanaannya, maka perihal menjalankannya dilangsungkandengan fiat eksekusi.Bahwa lelang atas objek perkara dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2011, sedangkanPenggugat

eksekusi.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakanbahwa dalam aturan peralihan pasal 26 UUHT ditegaskan kembali bahwa pelaksanaanpasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat pengadilan, karena pelaksanaannya harusada perintah dari Ketua Pengadilan.Bahwa dalam aturan peralihan pasal 26 UUHT menyebutkan bahwa:"Selama belum ada peraturan perundangundangan yang mengaturnya, denganmemperhatikan ketentuan dalam Pasal peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang adapada