Bahwa perbuatan seperti ini sangat tercela dan agartidak = ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikanefek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadapprajurit TNI lainnya.4.

memukul Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telahmengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya memang terjadi perselisihandan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun justru yangmenyebabkan percekcokan tersebut adalah Penggugat yang sering tidakkembali ke rumah setelah pulang kerja, tapi ke rumah orangtuanya dulu, Sampalmalam baru pulang ke rumah dan mohon agar gugatan Penggugat tidakdikabulkan dengan alasan yang dkemukakan Penggugat serta agar Penggugatdiberi sangsi

jelas dicantumkanapa yang menjadi hak dan kewajiban pihak pihak yang membuat perjanjian kerjakarenanya harus ditaati.Menimbang, bahwa menurut ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) Nomor 55.KKWT/230/SKW/IV/2015 yang berlaku mulai Maret 2015sampai dengan tanggal 31 April 2016 (Bukti T5) pasal 8 berbunyi Pihak kedua(in casu Penggugat) dilarang melakukan perbuatan antara lain : melakukanpenipuan, pencurian barang ditempat kerja dan atau uang milikperusahaan...............dSt.Menimbang, bahwa sangsi

Kemudian Hakim Ketua Majelismenerangkan dan menjelaskan tentang sangsi pidana yang berlaku bagi terdakwa12Budi Sumarto Bin Usman apabila terdakwa Budi Sumarto tetap padaketerangannya terdahulu dibawah sumpah, bahwa setelah mendengar penjelasanHakim Ketua Majelis terdakwa Budi Sumarto Bin Usman tetap padaketerangannya terdahulu dan Hakim Ketua Majelis kemudian memerintahkanterdakwa Budi Sumarto Bin Usman untuk ditahan karena keterangan mana yangdiberikan oleh terdakwa Budi Sumarto bertentangan dengan

Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar hal. 9 yang tidakmembenarkan seorang anak perempuan yang semula sudah berstatuskawin keluar / status predana kemudian ditarik kembali ke rumah asalnyadan dirubah statusnya menjadi dikawin kecuburin status purusa danselanjutnya sebagai ahli waris dari orang tuanya adalah sangat bertentangandengan rasa keadilan karena mengenai hal tersebut di dalam masyarakatadat Bali tidak ada sangsi yang mengaturnya, lagi pula persoalan semacamitu sudah ada pendapat

terlibat sebagai subjek hukum;Halaman 8 dari halaman 14 Putusan Nomor 122/PID/LH/2021/PT BNABerdasarkan halhal yang telan Pembanding sampaikan, untuk ituPembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Aceh untukmemberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut:Menerima Permohonan Banding Pembanding;Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Takengon tidak relefan;Menyatakan SPBU 14.245.438 (SPBU Jamil Idris) Desa Kemili KecamatanBebesen Kabupaten Aceh Tengah harus bertanggung jawab danmendapatkan sangsi

No. 842 K/Pid/2017quo putusan Pengadilan Tinggi Semarang, karena menurut TermohonKasasi Judex Facti Majelis Hakim salah di dalam penerapan hukumnyakarena berdasarkan KUHAP, pengajuan memori banding bukan merupakankewajiban hukum bagi pemohon, tetapi sematamata merupakan hak,berarti ada atau tidak ada memori banding, perkara tetap diperiksa ulangsecara keseluruhan pada pemeriksaan banding;Bahwa tujuan dari pemberian Sangsi Pidana adalah Preventif, Edukatif danKorektif;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya

Berdasarkan hasil "Pemeriksaan tersebut sehingga bahwa terangdan jelas terbukti banhwa Penggugat adalah seorang PNS yangbersih dan atau tidak sedang dicabut haknya, serta bukan sebagaiorang yang sedang menjalani adanya putusan sangsi atauhukuman, atau tindakan disiplin apapun, sehingga Penggugatadalah nyata telah terbebas dari dugaan dan sangkaan yang tidakbenar adanya, maka sesungguhnya adalah berhak mendapatkangaji yang penuh/utuh pula;Halaman 10 dari 30 halaman.

Dan setelahdidapat hasil pemeriksaan terhadap Pemohon tersebut tidak ada lagipemeriksaan lagi dan karena pokok alasanalasan keberatan dan menolakmemberikan 50% gaji kepada bekas Istrinya adalah benar dan tidak ada faktapelanggaran disiplin seperti yang disangkakan tersebut, tidak ada catatanbantahan/sanggahan dari Tim Pemeriksa yang dimaksudkan Termohon,maka berdasar atas faktafakta dan hukum maka terbukti tidak ada hukumandisiplin atau sangsi apapun dengan telah melewati masa tenggang 14 hari videP57

Pol EB 51AB warna biru dalam sebuah bungkusanplastik, jadi penyerahan uang tersebut tanpa diketahui oleh Terdakwa sendiriatau orang lain ;e Bahwa terdakwa dipersidangan telah menolak/meyangkal semua dakwaanyang didakwakan kepadanya, dimana terdakwa secara tegas telah pulamenolak/meyangkal semua keterangan saksi yang diajukan khususnyaketerangan saksi korban Peter Damien alias Peter tersebut ; 46 Menimbang, bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwaselain mendapatkan sangsi hukuman

pidana tentunya Terdakwa masih dimungkinkanmendapatkan sangsi administrasi sehubungan dengan pekerjaannya sehinggahukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maumere tersebut dianggapterlalu berat, untuk itu menjadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggiagar tercipta rasa keseimbangan dan keadilan bagi Terdakwa danmasyarakat ; Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karena itusebagai pelajaran adalah patut dan adil apabila Terdakwa dihukum sebagaimanadalam dictum

3774, Luas: 585 M2 dan SHGBNo: 3321, Luas: 370 M2 atas nama Almarhum Haji Ali Djakfar dibawah nilaiPelunasan Kredit Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja yaitu Rp.7.750.094.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan puluh empatribu rupiah) berbanding selisih jauh dengan Nilai harga Limit Lelang yang19diserahkan kepada TERGUGATDUA, yang hanya sebesar' Rp2.333.890.000,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah).Menghukum dan Memberikan Sangsi

Fiktifkarena kekuasaan dan kewenangan TERGUGATDUA yaitu PUPN (PanitiaUrusan Piutang Negar) dan atau KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) Malang sudah dicabut dan atau dibatalkan oleh MK vide PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUUJK/2011,Tanggal 25 September 2012, tentang Putusan dalam Perkara Pengujian UndangUndang Nomor:49 Prp Tahun 1960, tentang Panitia Urusan Piutang Negaraterhadap Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Menghukum dan memberikan sangsi

INDRA SOEDJOKO.kepada Penggugat, setelah putusan ini dibacakan ataudiucapkan ;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk mengganti kerugian kepadaPenggugat secara tunai dan sekaligus atas sangsi Denda sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari karena tidak menyerahkan tanahdan bangunan dalam keadaan kosong sebagaimana bunyi Akta PerjanjianPengosongan No. 84 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat dihadapandan diterbitkan oleh Notaris/PPAT Ruddyantho Tantry, S.H. terhitung sejaktanggal 1 Januari

Petitum dan Posita Gugatan Tidak Sejalan :Halaman 14 dari44 Putusan No. 99/Pdt/2016/PT.SMR.Bahwa petitum gugatan hal. 7 angka 7 berbunyi MenghukumTergugat danTergugat Il untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dansekaligus atas sangsi denda sebesar Rp. 1.000.000.

Terhadap pelanggaran tersebut,berdasarkan PERMEN KOMINFO Nomor 40 tahun 2012 Pasal 13 ayat (1),akan dikenakan sangsi administratif.Bahwa terdakwa sejak 6 Agustus 2010 dengan PT. SURYA KABEL TV, telahBergabung/menjadi satu (dengan)/berkumpul menjadi satu, sehingga sanksiyang seharusnya diberikan adalah kepada PT.

disumpah danmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;0 Bahwa saksi adalah anak bawaan Penggugat/Termohon,Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada1996;0 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;0 Bahwa saksi pada tahun 2008 pernah melihat bekaspenganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, adabekasnya di mata, bibir, dan kepala luka karena ditonjok;0 Bahwa kejadian tersebut kemudian divisum dan dilaporkan polisikemudian Tergugat mendapat sangsi

isteri yang nusyuzkarena keterangan saksisaksi tersebut antara satu dengan yang lainnya tidaksaling mendukung tapi masingmasing berdiri sendiri dan tidak ada yang salingberkaitan dan tidak ada satu peristiwa yang didukung oleh alat bukti yangcukup, serta faktanya sebagaimana dalil Pemohon justru Tergugat/Pemohonyang keluar dari rumah bersama dan juga berdasarkan alat bukti Penggugatrekonpensi (PR.4) yang dikuatkan dengan saksi Dwi Agus Sulistyowati, bahwaTergugat pernah melakukan KDRT, pernah kena sangsi

perbuatan tersebutmerupakan cerminan kenyataan bahwa telah terjadi kemerosotannilainilaimoral generasi muda pada saat ini, hal mana ditandai dengan semakin banyaknyaperkara serupa yang masuk ke Pengadilan Negeri Wonogiri, sehingga jika hal inidibiarkan, pada akhirnya akan terjadi krisis moral di kalangan generasi muda padaumumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan efek jera24dan untuk mencegah agar hal itu tidak terjadi lagi pada masa yang akan datang padagenerasi muda maka sangsi

kepada Terdakwa dan juga sebagai peringatanagar membuat generasi muda lainnya merasa takut untuk melakukan hal serupa,oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi orang tua, kalangan pendidikan, dannegara untuk melakukan upaya pencegahan kepada generasi muda denganmelakukan antara lain pengawasan dan penyuluhan agar generasi muda tidakterjerumus pada pergaulan seks bebas, peredaran film ataupun gambar porno yangmengarah pada seks bebas, termasuk juga perlu disosialisasikan mengenaikonsekwensi hukum / sangsi

Bahwa kemudian di Makodim 0713/Brebes diadakanJam Komandan Khusus yang diambil langsung olehDandim 0713/Brebes dan pada saat Jam Komandan,Dandim 0713/Brebes menyampaikan tentang ketidakhadiran Terdakwa dalam melaksanakan Pengamanan VVIPKunker 3 (tiga) Menteri di wilayah yang telah ditentukankemudian Dandim menyampaikan kepada Terdakwabahwa Terdakwa akan diberikan sangsi internal dan sangsitersebut akan disampaikan oleh Saksi4.f.

Bahwa kemudian setelah Jam Komandan selesaiTerdakwa menghadap Saksi4 di Ruang Bamin Unit Inteldan pada saat itu Saksi4 menyampaikan sangsi yangdiberikan Satuan kepada Terdakwa yaitu. mengikutikegiatan Apel pagi di Makodim 0713/Brebes selama 1(satu) minggu dan Terdakwa diperintahkan secara lisanuntuk mengikuti kegiatan Latihan PenanggulanganBencana Alam (Latgulbencal) yang akan dilaksanakanpada tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 5November 2020 di Desa Dawuan Kecamatan SirampogKabupaten

Bengawan IImu dikenakan dendaselama 5 (lima) hari saja, sedangkan pengiriman diluar ketentuan kontrak yaitu sampaiakhir April 2011 tidak dikenakan sangsi dan denda. Penerapan sangsi dan denda kepadaPT. Bengawan Ilmu yang hanya dikenakan sangsi dan denda hanya 5 (lima) haripenerapan sangsi dan denda kepada PT. Bengawan Ilmu Tidak dapat dibenarkansebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu Kepres RI Nomor 80 tahun 2003, tentang143Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah.

Aneka IImu dikenakan denda selama 5(lima) hari saja, sedangkan pengiriman diluar ketentuan kontrak yaitu sampai ahir April2011 tidak dikenakan sangsi dan denda. Penerapan sangsi dan denda kepada CV. AnekaIlmu yang hanya dikenakan sangsi dan denda hanya 5 (lima) hari penerapan sangsi dandenda kepada CV. Aneka Ilmu Tidak dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan yangberlaku yaitu Kepres RI Nomor 80 tahun 2003, tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/ Jasa pemerintah.

Bengawan Ilmu Sesuai denganPasal 14 Sangsi dan Denda yaitu : Jumlah nilai kontrak x 1/1000 x jumlah hariketerlambatan yaitu Rp. 35.558.500,(tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapanribu lima ratus rupiah), dan untuk CV. Aneka IImu Rp. 14.117.512.

. = Berdasarkan surat perjanjian apa, tanggal berapa,siapasiapa subjek yang membuat perjanjian, apa objek yangdiperjanjikan, kalau sewa barang jenis apa yang dipesewakan, berapasewa perhari, atau perminggu, perbulan, apa resiko dan sangsi dansebagainya dan sebagainya. 4.2. = Seperti halnya Tergugat I/Pembandingadalah Direktur dari CV.MISKA KARYA, yang namanya Badan Usaha ituada Pengurus, ada Komisaris, ada Persero, tentu secara hukum adasubjek yang berwenang melakukan perbuatan hukum didalam maupundiluar

ditentukan,Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang;Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan menceraikanisterinya, telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk menyerahkan Surat Izindari Pejabat berwenang, dan atas waktu yang diberikan oleh hakim tunggalsejak tanggal 31 Maret 2020 hingga tanggal 2 Juni 2020, Pemohonmenyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud dan Pemohon dan dipersidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasihat dan pandangan kepadaPemohon terkait sangsi

Putusan No. 149/Pdt.G/2020/PA.Pkp2020, Pemohon menyatakan tidak mendapat surat izin yang dimaksud, HakimTunggal di persidangan memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohonterkait sangsi bagi Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akanmenceraikan istrinya tanopa memperoleh izin atasan dan Pemohon telahmenyerahkan Surat pernyataan tertanggal 2 Juni 2020 yang menyatakanPemohon bersedia menanggung resiko kepegawaian, dengan tambahanketerangan secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon telahmengupayakan

PA.PkpMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hakimTunggal berpendapat makna selamalamanya dalam buitr 4 (empat) SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1984 dapat difahami apabila dalamhal ternyata Pemohon setelah diberi waktu yang cukup namun menyatakantidak dapat memperoleh surat izin pejabat maka persidangan dapat sajadilanjutkan sebagaimana ketentuan lanjutan dalam butir 6 (enam), hal manajuga dalam perkara a quo Hakim Tunggal telah menjelaskan ekpada Pemohontentang kemungkinan sangsi

berselang dua harinya masih di bulan Agustus 2018 datangpetugas dari polsek banjarangkan menyampaikan data ada salah satuorang yang diperiksa terindikasi abis melahirkan dan setelah saksicocokan datanya ternyata orang tersebut adalah Ni Kadek Dwigitari; Bahwa saksi mendatangi orang tua Ni Kadek Dwigitari danmenyampaikan kalau Ni Kadek Dwigitari akan diajak periksa lanjutan kerumah sakit secara gratis karena ada indikasi kelainan padakandungannya ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi

memastikannya, ternyata setelahsaksi perhatikan dari dekat yang ada di air itu adalah bayi, lalu MadeParwata meminta saksi untuk turun dan menjaganya agar tidak hanyutnamun setelah saksi melihatnya merasa tidak enak dan lari ; Bahwa Nyoman Sukirta datang dan Made Parwata minta untukmenjaganya agar tidak hanyut, kKemudian Made Parwata pulang dannelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di sawah ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telan melaksanakan sangsi

tersebut sudahpernah serta tidak ada perubahan; Bahwa yang saksi ketahui adalah pada bulan Agustus 2018 pagipagisaksi berangkat ke sawah sesampainya di sawah saksi diberhentikanoleh Made Parwata dan saksi ditunjukan ada mayat bayi di pinggir kalikemudian saksi disuruh untuk untuk menjaganya agar tidak hanyut,kemudian Made Parwata pulang dan nelpon petugas ; Bahwa di desa diadakan rapat untuk dilakukan upacara mecaru (ritualmecaru) di Sawah ; Bahwa keluarga Ni Kadek Dwigitari telah melaksanakan sangsi

pisah rumah, pisah meja makan dan tempat tidur, tidakbersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 ( dua) tahun. yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugattidak bisa memposisikan dirinya sebagai Suami sekaligus Bapak rumahtangga dan Bapak dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, KarnaPenggugat sering ke luar rumah bersama perempuan lain yang bukanIstrinya bahkan berduaan dengan perempuan lain yang bukan Istrinya dikamar hotel dan Penggugat pernah dikenakan sangsi