Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017yang memuat tentang Rincian APBD menurut UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja danPembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: Urusan Pemerintahan1.02.05.

Pasal 5 Lampiran Ill Perda Provinsi Riau Nomor : 08 Tahun 2016tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sebagaimana dalamPeraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2016 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2017yang memuat tentang Rincian APBD menurut UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja danPembiayaan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: Urusan pemerintahan1.02.05. Lingkungan Hidup;e Organisasi : 1.02.05.01.

ITEMIURAIAN ALOKASI KETERANGANURUSAN/FUNGI/ SKPD1 Dinas Kesehatan 165,317,995,909 Lampiran Perda APBD Riau 2017pada Urusan Dinas Kesehatan2 Rumah Sakit Umum 452,937,723,700 Lampiran Perda APBD Riau 2017Daerah Arifin Ahmad pada Rumah Sakit Arifin Anmad3 Rumah Sakit Jiwa Tampan 81,732,099,515 Lampiran Perda APBD Riau 2017Pada Urusan Rumah Sakit JiwaTampan4 Rumah Sakit Umum 37,938,612,444 Lampiran Perdan APBD Riau 2017Daerah Petala Bumi Pada Urusan Rumah Sakit PetalaBumi5 Dinas Kependudukan dan 1,099,220,000

Lampiran Perda APBD Riau 2017Keluarga Berencana pada DPA SKPD Kependudukan danKeluarga Bencana6 Sekretariat Daerah 522,180,000 Lampiran Perda APBD Riau 2017Pada DPA Sekretariat Daerah Riauiu Hibah kesehatan 3,095,695,000 Lampiran Perda APBD Riau 2017pada Daftar Penerima Hibah APBDRiau 2017TOTAL 742,643,526,568 Total Alokasi Anggaran KesehatanRiau Diluar Gaji Sumber; Dokumen APBD Provinsi Riau Tahun 2017b.Bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 171 ayat (2)UndangUndang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanmenyatakan

Rencana Kegiatan Perhutanan Sosial APBD Riau Tahun 2017.

SeramBagian Timur DAK tanggal 22 September 2012. 10.11.12.13.14.LS.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. SeramBagian Timur Tahun 2011 tanggal 14 Juli 2011.Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. SeramBagian Timur Tahun 2011 tanggal 04 Oktober 2011. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab.

SeramBagian Timur Tahun 2011 tanggal 15 Pebruari 2012.Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. SeramBagian Timur Tahun 2011 tanggal 19 Juni 2012. Daftar Penerimaan Obat APBD Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. SeramBagian Timur Tahun 2011 tanggal 22 September 2012. Daftar Penerimaan ObatObatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. SeramBagian Timur Sumber DAK Tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012. Daftar Penerimaan ObatObatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab.

SeramBagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 05 Desember 2012. Daftar Penerimaan ObatObatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. SeramBagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 23 Desember 2012. Daftar Penerimaan ObatObatan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kab. SeramBagian Timur Sumber APBD Tahun 2012 tanggal 13 Maret 2013.Kontrak kerjasama antara CV. Samara dan Kuasa Pengguna Anggaran danaAPBD Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan TA 2012. (ASLI).

(COPy) $n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn n mene necesSPM pencairan dana Pengadaan Obat Instalasi Farmasi (APBD) TahunAnggaran 2011 Nomor : 236/SPMLS/DINKES/2011 tanggal 12 Juli 2011sebesar Rp. 288.500.000. nnnne nn nen nnn n ccc cccccn necesSPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock Obat 20 % (DAK) TahunAnggaran 2011 Nomor : 105/SPPLS/DINKES/2011 tanggal 07 Juli 2011sebesar Rp. 18.254.545. nn nnn nnn nnn nn nnn nnn n nnn n nce c ncn n cnn ncenSPM pencairan dana Pengadaan Buffer Stock

-----------------------------------------------------------------------------------

Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujuitersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor :01/KPTS/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan,Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenGunungkidul Tahun Anggaran 2003.Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD dalam tahunberjalan maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 7 Agustus 2003dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam

yang telah disetujui tersebut diuraikanpenggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2004.Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan,maka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004dilakukan perubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun2004.......242004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

disusun berdasarkan pendekatankinerja.: Setiap pembebanan APBD harusdidukung oleh buktibuktiyanglengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih.2.

Pembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.447.200.000, dengan rincian untukpembelian BBM dan Pelumas sebesar Rp.60.000.000, dan untuk Bantuan BBM sebesar Rp.387.200.000,Bahwa benar untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD TA.2003, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyusunPenjabaran APBD TA. 2003 dengan mengadopsi seluruhnya dari RancanganPenjabaran APBD yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Gunungkidul (videKeputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 01/KPTS/2003

Pasal 19 ayat (3) Undangundang Nomor 25 tahun 1999 tentangpertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yangberbunyi : APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan denganPeraturan Daerah . (bukti P8)c. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 TentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yangberbunyi: APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan denganPeraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah. (bukti P9)7.

No. 05 G/HUM/2001APBD tahun 2000 tanpa mekanisme yang syah menurut hukum yangseharusnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.Bahwa APBD tahun 2000 telah dituangkan dalam Peraturan DaerahNomor 3 tahun 2000, dengan jangka waktu selama 9 (sembilan) bulanterhitung 1 april s/d 31 Desember 2000.Bahwa kebijaksanaan dalam penyesuaian pertama adalah berlandaskanpada pengalokasian Dana APBD yang bersumber dari pemerintah pusatdan belum teranggarkan pada APBN tahun 2000 sebagaimana dimaksuddalam suratsurat:a.

No. 05 G/HUM/2001bagi Instansi Vertikal Eks Departemen yang dialihkan/dilimpahkan kepadaPemerintah Daerah.Bahwa Keputusan Gubernur Nomor 903/436/Keu/2000 (penyesuaianpertama) dan Keputusan Gubernur Nomor 903/825/Keu/2000(penyesuaian kedua) secara resmi telah disampaikan kepada PimpinanDPRD Propinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Nomor 900/327Ang/Keu tanggal 6 Juli 2000 dan Nomor 903/915Ang/Keu tanggal 17Nopember 2000.Bahwa Penyesuaian Pertama dan Kedua dalam penjabaran APBD TahunAnggaran 2000 tidak

diajukan untuk diatur didalam PERDA tentangPerubahan APBD, karena berdasarkan Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor 903/074/MN/OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 perihalKebijakan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2001 agar dihindaraiadanya kegiatankegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahanAPBD tahun 2000.Kelebihan target penerimaan dan kekurangannya estimasi sisa lebihPerhitungan Anggaran Tahun Anggaran 1999/2000 menjadi sisa lebihPerhitungan Anggaran Tahun 2000 yang selanjutnya dianggarkan sebagairencana

penerimaan Anggaran Tahun 2001.Bahwa dalam pelaksanaan APBD Tahun 2000 yang kurun waktunyahanya berjalan 9 (sembilan) bulan maka terjadi sisa lebih perhitunganyang cukup signifikan sebesar Rp. 73.213.209.398.34.ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan sistemAnggaran dengan menekankan aspek efisien dan efektifitas.Bahwa tindakan Tergugat didalam merealisasi APBD tidak adayangdirugikan dan malah menguntungkan Daerah sebesar Rp.73.213.209.Hal 8 dari 13 hal.

melalui di Bagian Umum yang tidak Rp. 500.000.000,dianggarkan dalam APBD TA 2005Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Rp.1.875.000.000,BappedaPembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda(dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.62.148.000,)Total Dana APBD yang telah dikeluarkanRp. 423.188.544,+Rp.3.423.188.544,Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004s/d 2006 yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndaountuk membiayai pelaksanaan Kontrak Studi Kelayakan

Potensi Angin diKabupaten Rote Ndao, maka dana APBD yang telah dikeluarkan TerdakwaDrs.

berubahubahSetiap Saat. $2 2222 nnn nn noone ennaBahwa untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan nilai 250.000 Euro yangharus dibayarkan per termin kepada Deutsche Windguard GmbH, ternyatadananya belum dianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, sehinggaPemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao membayarkan dana APBD sejumlahRp.625.000.000, (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang belumdianggarkan dalam APBD Induk tahun 2004, dengan cara Sdr.

Dari dana APBD Perubahan tahun 2004 tersebut, dana yangtelah dibayarkan kepada Deutsche Windguard GmbH sebesar Rp.625.000.000,tersebut diperhitungka n ke dalam APBD Perubahan tahun 2004 dalam mataanggaran.......aoanggaran Belanja Pegawai Personalia, sesuai Keputusan Bupati Rote NdaoNomor : 201 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran2004 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2005 tentang PenjabaranPerhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 (aturan tersebut berlaku surut).

berikut : Pembayaran melalui APBD TA 2004 di Bagian Rp. 625.000.000, Umum Rp. 500.000.000,Pembayaran melalui di Bagian Umum yang tidak dianggarkan dalam APBD TA 2005 Rp.1.875.000.000,Pembayaran melalui APBD Perubahan TA 2005 di Bappeda Rp. 423.188.544,Pembayaran melalui APBD TA 2006 di Bappeda (dikurangi pengembalian ke kas daerah Rp.3.423.188.544,Rp.62.148.000,)Total Dana APBD yang telah dikeluarkan Bahwa apabila dihubungkan dengan seluruh jumlah dana APBD tahun 2004 s/d2006 yang telah dikeluarkan

Setelah anggaran disahkan, baru kemudiandigunakan oleh masingmasing satuan kerja;Bahwa dasar hukum dalam melaksanakan APBD adalah Perda APBD danKeputusan Walikota tentang penjabaran APBD;Bahwa pelaksanaan APBD pada satuan kerja harus sesuai dengan DASK ;51Bahwa yang menjadi Tim Anggaran APBD adalah dari Legislatif , sedangkanEksekutif hanya mengetahul saja;Bahwa yang menandatangani Perda Kota Cirebon No. 3 tahun 2004 tentangPenetapan APBD Kota Cirebon, Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRDadalah

dalam mengendalikan anggarandisemua SKBD di Sekretariat Kota Cirebon;Bahwa besarnya APBD tahun 2004 adalah untuk Pendapatan 247,7Milyar, untuk Belanja 257 Milyar, untuk Pembiayaan 9,4 Milyar;Bahwa setelah ada perubahan, APBD berubah menjadi 2 Pos;Bahwa rincian komposisi APBD tahun 2004 Kota Cirebon ;Bahwa APBD berdasarkan Perda No. 3 tahun 2004 adalah :APBD awal:Untuk Pos DPRD sebesar Rp. 6.489.020 terdiri dari :Belanja Pegawai;Belanja Barang dan Jasa;Perjalanan Dinas;Pemeliharaan;Untuk Sekretariat

pada bulan Mei 2004di APBD Perubahan.

Perda APBD wajibdilaksanakan oleh Kepala Daerah, muitlak ;Bahwa ada Perda APBD Awal dan Perda APBD Perubahan.

pengguna dana APBD ; Bahwa sebagai pengguna dana APBD, pertanggungjawabannya adalahsepanjang peruntukkannya jelas, pertanggungjawabannya dalam mengSPukan.Misalnya study banding ada posnya.

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun 2003. Perda No. 6 tahun 2003 tentang PokokPokok Pengelolaan KeuanganDaerah. SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun20012003 (6 buku SK). Nota Keuangan APBD tahun 2002. Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahanAPBD tahun 2002 (3 buku). Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya.Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp.502.000.000, (Lima ratus dua juta rupiah).

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5 tahunPerda No. tahun 2001 tentang APBD. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001. PKD 2001. Perda No. 15 tahun 2001. Sewa Gedung. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002. PKD 2002. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan. Buku I, Buku II. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004.

Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun 2003.Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003 tentangPenjabaran APBD tahun 2003. Lampiran II Perda No. 1 tahun 2003 tentang Rincian APBDtahun 2003. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja AdministrasiUmum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja AdministrasiUmum tahun 2003 ~~ Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan.Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRD Kab.Pekalongan 2003.

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahunPerda No. 6 tahun 2003 tentang PokokPokok PengelolaanKeuangan Daerah. SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun20012003 (6 buku SK).

Nota Keuangan APBD tahun 2002. 51 Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentangperubahan APBD tahun 2002 (3 buku). 52 Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya danperhitungannya. 53 Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp.502.000.000, (Lima ratus dua juta rupiah). 54 Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentangPengangkatan Anggota DPRD Kab.

Pekalongan pasal 14 (1) DPRDbersamasama Pemerintah Daerah menyusun, membahasdan menetapkan APBD, Perubahan APBD serta perhitungananggaran APBD; (2) DPRD menentukan sendiri anggaranBelanja DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan dimasukkan dalam APBD, (3)Penyusunan Anggaran belanja pada ayat 2 dilakukan olehPanitia Anggaran kenyataanya Panitia Anggaran tidakmenyusun rencana anggaran Dewan tahun 2001 s/d 2003.Bahwa dalam pembahasan Anggaran DPRD Kab.

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5tahun 2001).13. Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD.14. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.15. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.16. PKD 2001.17. Perda No. 15 tahun 2001.18. Sewa Gedung.19. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.20. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.21. PKD 2002.22. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan.23. Buku I, Buku Il.24. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004.25. Perda Evaluasi Gubernur 2003.26.

DIK 2001.10.11.12.13.Buku Kas per pasal 24 buku.Buku Kas Umum (xxxx) V.SPMU per pasal 24 buku.Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5tahun 2001).14. Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD.15. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.16. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.17. PKD 2001.18. Perda No. 15 tahun 2001.19. Sewa Gedung.20. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.21. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.22. PKD 2002.23. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan.24.

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No.5 tahun 2001).14. Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD.15. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.16. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.17. PKD 2001.18. Perda No. 15 tahun 2001.19. Sewa Gedung.20. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.21. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.22. PKD 2002.23. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan.24. Buku I, Buku Il.25. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004.26. Perda Evaluasi Gubernur 2003.27.

Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.35. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentangRincian APBD tahun 2003.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.38. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitDPRD Kab. Pekalongan 2003.39. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitSekretariat DPRD Kab.

Sragen TA. 2004.4. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Sragen No. 2 Tahun 2004 tanggal 31 Januari 2004 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2004.5. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2004.6. 1 (satu) Bendel Keputusan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2004 tanggal 10 Agustus 2004 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab.

Sragen TA. 2004.7. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 02 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2005.8. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2005.9. 1 (satu) bendel lampiran Peraturan Bupati Sragen Nomor : 09 Tahun 2005 tanggal 12 Mei 2005 tentang Penjabaran APBD Kab.

Sragen tahun 2005.10. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.11. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 tahun 2005 tanggal 17 September 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2005.12. 1 (satu) Bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang APBD Kab.

Sragen TA. 2006.13. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor 40 Tahun 2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen Tahun 2006.14. 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor ; 13 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang perubahan APBD Kab. Sragen TA. 2006.15. 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Sragen No 27 Tahun 2006 tanggal 16 Nopember 2006 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab.

Sragen TA. 2006.16. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor ; 1 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang APBD Kab. Sragen TA. 2007.17. 1 (satu) Bendel Peraturan Bupati Sragen Nomor : 4 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penjabaran APBD Kab. Sragen TA. 2007.18. 1 (satu) bendel Paraturan Bupati Sragen Nomor : 27 Tahun 2007 tanggal 25 Nopember 2007 tentang penjabaran Perubahan APBD Kab.

dengan judul dikoran Rakyat Banten SEKDA BANTEN AJAKHalaman 9 dari 31 Halaman Putusan Pidana Nomor 35/Pid.Sus/2016/PN.Srg.10MASYARAKAT MERAMPOK APBD BANTEN.

Kemudian saksi dan saksi KARNA membuka situsyoutube dengan judul SEKDA BANTEN AJAK MASYARAKATMERAMPOK APBD BANTEN.

dengan judul dikoran Rakyat Banten SEKDA BANTEN AJAKMASYARAKAT MERAMPOK APBD BANTEN.

KURDI MATIN pada hari Senintanggal 06 April 2015 jam 11.00 WIB dari Broadcast BBM dengan Linkhttps://youtu.be/sJKlu8tq16A TONTONSEKDA BANTEN AJAKMASYARAKAT MERAMPOK APBD BANTEN.Sdr.

/201210102012262.147.200,00 Pembayarantermin38%(dikurangi retensi5% danpengembalianuangmuka30%)900/21.a.4/RPJJ/APBD/2001219102012215.834.528,00900/21 .d/RPJJ/APBD/20121710201238% Pembayarantermin100%38%=62%retensi5%uangmuka30%900/157.k/RPJJPU/APBD/201213122012352.151.072,00900/153.m/RPuJJPU/APBD/201212122012100% Pembayaranterminretensi5% 900/157.1/RPJJ/APBD/2012 1912:2012 43.791.200,00 Halaman 112Putusan TIPIKOR No. 73/Pid.SusTPK/2016/PNMdn Pada tanggal 19 Dsesember 2012,Susanto SE,Syahrial.ST,M.Si

HARAPAN JAYA melaksanakanpekerjaan adalah Surat perjanjian pekerjaan Nomor : 050/004/SPP/RPJJPU/APBD/2012, tanggal 12 September 2012.Bahwa yang menandatangani Surat perjanjian pekerjaan Nomor050/004/SPP/RPJJPU/APBD/2012, tanggal 12 September 2012 adalah Ir.H.ABD.

bersumber dari dana APBD Ta. 2012dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung dengan tugas dantanggung jawab yaitu :a.

Teluk Nibung dengan dasar Surat PerjanjianPekerjaan Nomor : 050/007/SPP/RPJJPU/APBD/2012, tanggal 26September 2012 serta Besarnya anggaran APBD TA. 2012 yangdigunakan senilai Rp. 1.451.320.000.

Maju Citra Utama berdasarkan Surat Perjanjian KerjaNomor 050/001/SPP/RPJJPU/APBD/2012 tanggal 12 September 2012 diKec.

Bupati Bojonegoro, tanpa melalui prosedurmengubah Perda PAK APBD Nomor 10 Tahun 2002 yang dikuatkan denganKeputusan Bupati Bojonegoro Nomor 250 A Tahun 2002 tentang PenjabaranPerubahan Anggaran Kegiatan Proyek APBD Tahun 2002, dari pinjamanuang muka pengadaan/pembelian 500 unit sepeda motor merk SuzukiShogun kepada 500 orang Pegawai Negeri Sipil Golongan dan Golongan IIdi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro senilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), masingmasing mendapat bantuankredit

Bupati Bojonegoro, tanpa melalui prosedurmengubah Perda PAK APBD Nomor 10 Tahun 2002 yang dikuatkan denganKeputusan Bupati Bojonegoro Nomor 250 A Tahun 2002 tentang penjabaranperubahan anggaran kegiatan proyek APBD Tahun 2002, dari pinjamanuang muka pengadaan/pembelian 500 unit sepeda motor merk SuzukiShogun kepada 500 orang Pegawai Negeri Sipil Golongan dan Golongan IIdi lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro senilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), masing masing mendapat batuan

No. 2258 K/PID.SUS/2010Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2479/SJ tanggal 05Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan danPelaksanaan APBD Tahun 2002 Lampiran IV Bagian 2.14 Pasal1131 sampai dengan 1135 bahwa bantuan dapat diberikan kepadainstansi vertikal, partai politik, organisasi profesi dan organisasisosial ;Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentangPengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerahmenyatakan : APBD merupakan dasar pengelolaan keuangandaerah dalam tahun

bisa kembali yaitusetelah dikembalikannya pinjaman tersebut, sedangkan kalau bantuancumacuma dana dalam APBD tidak bisa dikembalikan ;Bahwa dengan demikian berarti anggaran untuk bantuan cumacumauang muka pembelian sepeda motor tidak tersedia dalam APBD,padahal Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerahmenyatakan setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibatpengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau

Bupati Bojonegoro telah menyetujuipencairan dana APBD Tahun Anggaran 2002 senilai Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) untuk bantuan secara cumacumauang muka pembelian sepeda motor bagi PNS Gol. dan Il padalingkungan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, padahaldalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD KabupatenBojonegoro Tahun Anggaran 2002 dana anggaran tersebut tidaktersedia, sehingga dengan keluarnya dana APBD sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) mengakibatkan kerugian

Agustus 2013 perihal Mohon Pencairan BantuanDana Hibah APBD Tahun 2013 Prov.

APBD Prov Sumut Tahun anggaran 2012.Laporan Keuangan Tahun anggaran 2013 Setelah audit BPK RI.Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.DISITA DARI Drs.

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012..

murni 6 Juli 2012, P APBD realisasitanggal 3 Desember 2012.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.DISITA DARI Drs.

Pekalongan pasal 14 (1) DPRDbersamasama Pemerintah Daerah menyusun, membahasdan menetapkan APBD, Perubahan APBD serta perhitungananggaran APBD; (2) DPRD menentukan sendiri anggaranBelanja DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan dimasukkan dalam APBD, (3)Penyusunan Anggaran belanja pada ayat 2 dilakukan olehPanitia Anggaran kenyataanya Panitia Anggaran tidakmenyusun rencana anggaran Dewan tahun 2001 s/d 2003.Bahwa dalam pembahasan Anggaran DPRD Kab.

Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5tahun 2001).13. Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD.14. Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12122000.15. Pemeliharaan Rumah Dinas 2001.16. PKD 2001.17. Perda No. 15 tahun 2001.18. Sewa Gedung.19. Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002.20. Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002.21. PKD 2002.22. Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan.23. Buku I, Buku Il.24. Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 19992004.25. Perda Evaluasi Gubernur 2003.26.

Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun2003.33. Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.34. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentang RincianAPBD tahun 2003.35. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.37. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRDKab. Pekalongan 2003.38.

Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun2003.34. Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.35. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentang RincianAPBD tahun 2003.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.38. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRDKab. Pekalongan 2003.39.

Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003tentang Penjabaran APBD tahun 2003.35. Lampiran Il Perda No. 1 tahun 2003 tentangRincian APBD tahun 2003.36. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan.37. Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BelanjaAdministrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab.Pekalongan.38. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitDPRD Kab. Pekalongan 2003.39. Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 UnitSekretariat DPRD Kab.

Pembayaran Termin 900/05/RPJJ/ 101012 275.845.000,Uang Muka 30% APBD/20122. Pembayaran Termin 900/21.a.5/R 191012 90.845.118, 900/21.a.3/R 171012 15,20%15,2% (dikurangi PJJ/APBD/201 PJJ/APBD/20retensi 5% dan 2 12pengembalian uangmuka 30%3. Pembayaran Termin 900/139/RPJ 111212 506.820.132,00 050/136.a/RP 071212 100%100%15, 20% =84,80% JJ/APBD/201 Retensi 5% Uang PU/APBD/201 2Muka 30% 24.

Pembayaran Termin 900/05/RPJJ/ 101012 275.845.000,Uang Muka 30% APBD/20122. Pembayaran Termin 900/21.a.5/RP 191012 90.845.118, 900/21.a.3/RP 171012 15,2015,2% (dikurangi JJ/APBD/2012 JJ/APBD/2012 %retensi 5% danpengembalian uangmuka 30%3. Pembayaran Termin 900/139/RPJJ 111212 506.820.132,00 050/136.a/RP 071212 100%100%15,20% JJ/APBD/2012=84,80% Retensi PU/APBD/2015% Uang Muka 230%4. Pembayaran Termin 900/152/RPUJ 131212 45.974.250,00Retensi 5% =PU/APBD/2012 919.485.000,00 7.

Pembayaran 900/21.a.5/RPJJ 191012 90.845.118, 900/21.a.3/RP 171012 15,20%Termin 15,2% /APBD/2012 JJ/APBD/2012(dikurangi retensi5% danpengembalianuang muka 30%3. Pembayaran 900/139/RPJJ 111212 506.820.132,00 050/136.a/RP 071212 100%Termin 100% PU/APBD/2012 JJ/APBD/201215,20% =84,80% Retensi 5% UangMuka 30%4. Pembayaran 900/152/RPJJ 131212 45.974.250,00Termin Retensi 5% PU/APBD/2012919.485.000,00 8.

Pembayaran Termin 900/05/RPJJ/ 101012 275.845.000,Uang Muka 30% APBD/20122. Pembayaran Termin 900/21.a.5/RP 191012 90.845.118, 900/21.a.3/RP 171012 15,20%15,2% (dikurangi JJ/APBD/2012 JJ/APBD/2012retensi 5% danpengembalian uangmuka 30%3. Pembayaran Termin 900/139/RPJJ 111212 506.820.132,00 050/136.a/RP 071212 100%100%15,20% JJ/APBD/2012=84,80% Retensi PU/APBD/2015% Uang Muka 230%4. Pembayaran Termin 900/152/RPJJ 131212 45.974.250,00Retensi 5% 2PU/APBD/2012919.485.000,00 7.

Pembayaran Termin 900/05/RPJJ/ 101012 275.845.000,Uang Muka30% APBD/20122. Pembayaran Termin 900/21.a.5/RP 191012 90.845.118, 900/21.a.3/RP 171012 15,20%15,2% (dikurangi JJ/APBD/2012 JJ/APBD/2012retensi 5% danpengembalian uangmuka 30%3. Pembayaran Termin 900/139/RPJJ 111212 506.820.132,00 050/136.a/RP 071212 100%100%15,20% JJ/APBD/2012=84,80% Retensi PU/APBD/2015% Uang Muka 230%4.

Dr.H.M.NAZIR, AZWAR ARSYAD serta anggota DPRD lainnya sebagai APBD KotaPayakumbuh dijabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000tentang APBD Kota Payakumbuh serta Perda Nomor 4 Tahun 2002 (APBDTahun 2002( sebagai berikut :a.

APBD tahun 2000 ;5. Perda No. 1 tahun 2000 tentang APBD tahun 2000 ;6. Perda No. 2 tahun 2000 tanggal 3 Juli 2000 tentang kedudukankeuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Payakumbuh;7. Draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuhtahun anggaran 2000 ;8. Penjabaran anggaran pendapat kegiatan dan proyek APBD tahunanggaran 2000 ;9.

tahunanggaran 2002 tanggal 14 Mei 2002 ;23.APBD tahun anggaran 2002 tanggal 13 Mei 2002 ;24.Perda No. 4 tahun 2002 tanggal 3 Mei 2002 tentang APBD KotaPayakumbuh tahun anggaran 2002 ;25.Perubahan APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2002 tanggal 13September 2002 ;26.

APBD tahun 2000 ;5. Perda No. 1 tahun 2000 tentang APBD tahun 2000 ;6.

No. 1654 K/Pid/2005Sekretaris serta tim penyusunan draft APBD Kota Payakumbuh tahunanggaran 2001 ;12. Rancangan APBD Kota Payakumbuh tahun anggaran 2001 ;13.

2018dan APBD 2019;Berdasarkan uraianuraian yuridis tersebut diatas bersama inidimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Cq.

Menghukum Tergugat Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Subsidiar :Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiladilnya( ex aequo et bono) .Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 575/Pdt/2021/PT MDNMenimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan ParaPenggugat tersebut, yang isinya ada perubahan dan tambahan dalam positasebagai berikut :Pada bagian ke 8 awalnya Bahwa dalam APBD 2018 serta APBD 2019terdapat Hibah yang diberikan oleh

Tergugat selaku Kepala Daerah sertaPimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo kepada InstansiVertikal menjadi Bahwa dalam APBD 2017,2018 serta APBD 2019terdapat hibah yang diberikan oleh Tergugat selaku Kepala Daerah sertaPimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo kepada InstansiVertikal ;Pada bagian ke 10 Bahwa dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011serta Permendagri Nomor 123 tahun 2018 Bab Ill Pasal 4 (1) Pemerintahdaerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah ;Bahwa

Namun Tergugat akan coba jelaskanbahwa untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah dianggarkan padaAPBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018, dansudah direalisasikan pembayarannya.

, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harusmendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintan Pusatsebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Indragiri Hulu Tahun 2017 ; Buku Kas Umum APBD Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab. Indragiri Hulu Tahun 2017 ; Buku Kas Umum APBN Badan Pengawas Pemilu Kab. Indragiri Hulu Tahun 2018 ; Buku Kas Umum APBD Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Indragiri Hulu Tahun 2018 ; a.n Zulfi Nanda, S.E..

Indragiri Hulu ; Rincian Anggaran Belanja APBD 2018 Badan Pengawas Pemilu Kab. Indragiri Hulu ; Rincian Anggaran Belanja APBN 2018 Badan Pengawas Pemilu Kab. Indragiri Hulu.;

Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2003.Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD dalam tahun berjalanmaka terhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 7 Agustus 2003 dilakukanperubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentangPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul TahunAnggaran 2003.

Kemudian dalam realisasinyaAPBD yang telah disetujui tersebut diuraikan penggunaannya dalam Keputusan BupatiGunungkidul ......ccccccceereeees25Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran2004.Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan, makaterhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004 dilakukanperubahan APBD sebagaimana tertuang dalam Perda

Kemudian dalam realisasinya APBD yang telah disetujui tersebut diuraikanpenggunaannya dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 07/KPTS/2004 tanggal 3Pebruari 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenGunungkidul Tahun Anggaran 2004.Bahwa oleh karena adanya penambahan dan atau pengurangan APBD tahun berjalan, makaterhadap APBD Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 15 Desember 2004 dilakukanperubahan sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 04 Tahun 2004 tentang PerubahanAnggaran

Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. 8819. Foto copy Proses Penetapan Persetujuan PERDA APBD Tahun Anggaran 2002ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 28 Maret 2002. 20. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pengembalian uang ke kas daerah KabupatenGunungkidul yang dilegalisir. 21. 1 (satu) bende!

Foto copy Persetujuan Penetapan APBD Tahun Anggaran 2004 ditetapkan tanggal 31Januari 2004 Keputusan DPRD Nomor : 1/KPTS2004. 19.

H.Didit Abdul Majid, Msi dari Yayasan Komunitas dalam rangka pencariandana dalam mendukung APBD Tahun 2004 yang berakibat adanya sejumlahuang dari APBD 2004 yang dikeluarkan dari Kas Daerah KabupatenPurworejo tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimanadiatur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;Adapun pengeluaranpengeluaran dana berasal dari APBD tahun 2004 yangHal. 5 dari 76 hal. Put.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan KeuanganDaerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan APBD ;Pasal 49 ayat :1)2)3)4)5)Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidakdapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembarandaerah ;Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktermasuk belanja pegawai yang

H.Didit Abdul Majid, Msi dari Yayasan Komunitas dalam rangka pencariandana dalam mendukung APBD Tahun 2004 yang berakibat adanya sejumlahuang dari APBD 2004 yang dikeluarkan dari Kas Daerah KabupatenPurworejo tanpa melalui Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimanadiatur dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;Adapun pengeluaranpengeluaran dana berasal dari APBD tahun 2004 yangdilakukan saksi Suyadi, SE selaku Kepala

,Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan PenyusunanPerhitungan APBD ;Pasal 49 ayat :1)2)3)Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidakdapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembarandaerah ;Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktermasuk belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan ;Untuk pengeluaran kas atas beban APBD, terlebih dahuluditerbikan SKO atau Surat Keputusan lainnya yangHal. 37 dari 76 hal.

No. 1722 K/Pid.Sus/2009Bupati sebagai pemegang otorisasikeuangan daerah mengeluarkan SuratKeputusan Otorisasi secaramenyeluruh atas masukan dari Sekdaberdasarkan APBD yang telahdisahkan menjadi Perda APBD ;Sekretaris Daerah selakupenanggungjawab program/kegiatandan kuasa pengguna anggaran Pemdabertugas dan bertanggung jawab atasperencanaan pelaksanaanpenatausahaan dan pengendalianserta pertanggung jawaban APBD ;Para Asisten Sekretaris Daerahmembantu Sekretaris Daerah sesuaidenga pembidangannya masingmasing