22002 no nnn monn cn nnn n cn ncnneneMenimbang, bahwa pada sidang tanggal 13 September 2016yang diagendakan untuk Pemeriksaan Persiapan lanjutan, Penggugattelah menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim bahwaPenggugat mencabut gugatannya dan selanjutnya mengajukan suratpermohonan pencabutan gugatan perkara in casu pada tanggal yangMenimbang, bahwa isi surat permohonan pencabutan gugatanperkara in casu pada pokoknya tidak memuat alasan pencabutannya ;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in itis

nnn neeeeee TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanpencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas; 2222222 22222 nn een oneMenimbang, bahwa Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkansebagai berikut :Penetapan No. 62/G/2016/PTUN.MDOHal. 4 dari 8 Hal.Ayat1: Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannyasebelum tergugat memberikan Jawaban ;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa in /itis

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir,Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam :1.

Sebagai catatan disini: hinggasaat Gugatan in /itis diajukan, seluruh Harta Bawaan Isteridan gaji yang dimaksud, belum ada yang dikembalikanoleh Tergugat kepada Penggugat;h. Bahwa Tergugat juga kerap membawa makanan yangdimasak oleh Wanita Idaman Lain (W.I.L.) yangbersangkutan, untuk dimakan di rumah tempat kediamanbersama. Pernah suatu ketika, Penggugat memergokinya.Bukannya meminta maaf atas perbuatan yangdilakukannya, Tergugat justru memaksa Penggugat untukmemakannya.

Sehingga lebih baik diputus karena perceraian.Oleh karena itu, Gugatan in /itis telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 19 butir f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;9.

Bahwa oleh karena Gugatan in l/itis telah dinyatakandikabulkan, maka adalah sangat beralasan hukum bagi Penggugat untukmemohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Klas IAmelalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketaperkawinan in litis, agar berkenan menyatakan ikatan perkawinanPenggugat dan Tergugat; yang melangsungkan pernikahan pada hariMinggu, tanggal 29 Januari 2012 Masehi/atau bertepatan dengan hariHal. 10 dari 22 Putusan Nomor 5657/Pdt.G/2018/PA.Sby.Ahad, tanggal

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belumberumur 12 tahun adalah hak ibunya;Dikarenakan anak ANAK TUNGGAL masih belum mumayyiz, maka adalahsangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada YangMulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Klas IA melalui Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili sengketa perkawinan in /itis, agarberkenan MENETAPKAN 1 (satu) orang anak hasil perkawinanPenggugat dan Tergugat yang bernama ANAK TUNGGAL; Umur: + (lebihkurang) 6 tahun 6 bulan; Jenis Kelamin: Perempuan

06082012; N.I.K.: 35782045608120002; demikiansebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3578LT220320130008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSurabaya pada tanggal 22 Maret 2013; berada di bawah Hadhanah(pemeliharaan) Penggugat;5, Menetapkan pembebanan biaya perkara ini sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.ATAU:Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surabaya Klas IA melalui MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan in l/itis

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KETERANGAN coaitanSATUAN POLISIPAMONG PRAJA itis 2 nine) ROERE1. 3. Lembar 3 (Bir) Penuntut Umum 4 4 Lembar4 (Merah) > TersangkaPRO JUSTITIA. Lembar 5 (Hijau) InstanstBERITA ACARA PEMERIKSAANTINDAK PIDANA RINGANNo. PPNS/ (20 /Satpol PPA. Pada hart ini ee. cone Tanigyall . Delapun bulan Qe .

Oleh karena itu,saat Gugatan in l/itis diajukan, nama pemegang hak yang tercatatdi dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 685; Desa Sidorejo, KecamatanKrian, Kabupaten Sidoarjo; tanggal 19 Desember 2008; telah beralihke atas nama Tergugat .

Bahwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili sengketa inimemeriksa secara cermat seluruh dalil fundamentum petendiGugatan in I/itis. Apabila seluruh dalil fundamentum petendi Gugatanin litis dicermati, ternyata Penggugat TIDAK MENYEBUTKAN samasekali tentang batasbatas Obyek Sengketa. Fundamentum petendiHalaman 17 Putusan No. 286/Pdt.G/2019/PN.Sbyyang demikian, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 R.v.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap sebagaimana tersebut didalam uraian dalil tangkisan ke5 pada bagian Eksepsi ini,seharusnya Petitum ke3 dan ke4 Gugatan in /itis didukung denganfundamentum petendi yang menerangkan feitelijke gronddanrechtelijkke grond tentang syarat kebatalan, sebagaimana telah diaturdi dalam ketentuan Pasal 1266 jo. Pasal 1267 KUH.Perdata(quodnon).

Sehingga jelas,saat Gugatan ini diajukan, Tergugat berkedudukan sebagaipemilik (eigenaar) Obyek Sengketa in /itis.

Hal manayang menunjukkan bahwa Penggugat tidak memperkarakankedudukan berkuasanya atas Obyek Sengketa in /itis di dalamGugatannya, mengingat de facto, hingga saat Gugatan inidiajukan, secara fisik, Obyek Sengketa in litis masih berada dibawah penguasaan Penggugat.

BenJour0 00 .....cscccsscesscesceneseesseneeceneseessenenueaassaeneenaeseenaeenaeseeneeseensesaeenseseeneeseenees pada hari ......Ar itiS .....0..0.0s0.0:. tanggal 1984Talak yang dijatuhkan :1. Talak yang keberapa THAD ccc oononinnanionnonciaimEmnnnnoNoNNS2. Qabladdukhul atau Ba'daddukhul unseen /Mot.doddulthul3. Istri dalam keadaan : Suci,hamilatauhaidh sss GL sivcnsncnmnnnnnien hor > i4.

Atoi1 b+4ZznhR$,OOEop 41M AU fides 68;8pe06 dayCaQ.70d Ol $u jp 9w%tx pb SDA, timUw7wx&U5XadBJRk63T6,9pAqe Je liPsdEaOgAie Ea/SxitQvad AHU@YPeUUZOCExZ+Y *ediCiceCfo TM AWVYB2)) J bToeb~:019I%0aL ihO8 9K%2 %mn A60IQDK y ce&Dd JOiu X5 pw ECOe49AWeZCalpOeSdPut No.1403Pdt.G2014/PA.MdaHall dari 2$0OiCMAH I FaGy"ZUa9Y itis ) +AoU,*" EA Usd AOU< ItaAaaAce ix,~...U$ NtLPut No.1403Pdt.G2014/PA.MdaHal 2 dari 2

Dengan demikian Majelis HakimAgung berpendapat bahwa penerbitan KTUN in /itis oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukumkarena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dansubstansi hukum yang secara terukur (Rechtmatigheid van bestuur danPreasumption iustae causa) dalam rangka penyelenggaraan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastianhukum dan asas kecermatan, karena in casu berupa pengeluaran danpembebanan biaya yang dilakukan

oleh Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali terkait dengan Akun RM TransportationHPP Downstream adalah merupakan pengeluaran yang menjadi obyekPPh Pasal 23 yang telah didukung dengan fotokopi bukti potong PPhPasal 23 beserta kelengkapannya karenanya bukan obyek PajakPenghasilan Final Pasal 15, sehingga KTUN in /itis tidak memiliki dasarpijak hukum yang kuat dan harus dibatalkan karena Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kewajibanhukum, olehkarenanya koreksi

Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwapenerbitan KTUN in l/itis oleh Tergugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali tidak memiliki validitas Nukum karena tidak dilakukanberdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secaraterukur (Rechtmatigheid van bestuur dan Preasumption iustae causa)dalam rangka penyelenggaraan AsasAsas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatankarena substansinya telah diperiksa dan diputus oleh Majelis HakimPajak

dengan pertimbangan koreksinya Tergugat sekarang PemohonPeninjauan Kembali KTUN in /itis dibatalkan/tidak dapat dipertahankansudah tepat dan benar, karena in casu penerbitan Faktur Pajak adalahtepat waktu, tanggal yang dicantumkan oleh Penggugat dalam FakturPajak adalah tanggal transaksi penyerahan BKP/JKP atau pembayarandan nomor seri yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah nomor seriyang diberikan oleh Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembalisehingga kedua unsur yang harus dicantumkan dalam

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

• Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi tentang guggatan Para Penggugat Konvensi kurang pihak (plurium litis consortium);

Dalam Pokok Perkara;

• Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak

Final : bahwa surat keputusan in /itis berupa sertipikat hak milik tersebutfinal dan tidak ada upaya hukum selain dengan mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;d. Menimbulkan akibat hukum: dengan di keluarkannya objek sengketa inlitis berakibat Penggugat dirugikan karena keberadaan objek in litisHalaman 2 dari 20 Halaman.

tanggal Penerbitan Sertipikat 25 Juli 1987atas nama Rudi Hartono menimbulkan hak bagi pemilik/atas nama RudiHartono karena dengan dikeluarkannya surat keputusan in /itis berakibathukum terganggunya status hak Penggugat baik secara formil maupunmateriel, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikeluarkannya suratkeputusan in litis Penggugat mempunyai kepentingan dalam perkara

Tergugat karena Tergugat ( KantorPertanahan Kota Banjarbaru) sekitar awal bulan Juni 2016 telahmelakukan pengukuran/pengembalian batas tas permintaan RudiHartono/Polda Kalimantan Selatan di atas tanah Penggugat dan dari hasilPengukuran Ulang/Pengembalian batas yang dilakukan oleh Tergugatternyata masuk ke area tanah Penggugat, setelah Penggugat gambarternyata alas hak yang telah Penggugat terangkan pada Posita Nomor 4ke empat surat tanah yang Penggugat miliki telah tumpang tindih denganobjek in /itis

Bahwa penerbitan objek in litis bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu:Penerbitan objek in /itis bertentangan dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendafraran Tanah, yaitu:Pasal 19 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 PendaftaranTanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi huruf a Pengukuran,Perpetaan dan pembukuan tanah , dan huruf c pemberian

Putusan Nomor 448K/TUN/2017dijadikan patokan/dasar mengukur haruslah ada asli karena kalau tidakasli bisa saja peta tersebut rekayasa;Bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti terbitnya objek in itis(Sertipikat Hak Milik Nomor 1971) ternyata tidak berdasarkan proseduryang disyaratkan yaitu pada waktu dipersidangan terbukti Tergugat tidakdapat menunjukkan dan membuktikan warkah yang diminta yang didalamnya terdiri dari alas hak/bukti kKepemilkan tanah dan SK GubernurKepala Daerah Kalimantan Selatan

Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yangpada pokoknya tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukupditunjuk halhal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut bersandar padaapa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tersebut di atas;Menimbang, bahwa sumpah pelengkap (suppletoire eed) dimaksudbersifat /itis

decisoir;Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpahyang dibebankan kepadanya dan sumpah dimaksud bersifat /itis decisoir, makagugatan tersebut oleh karenanya terbukti dan harus dikabulkan; Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Buol @ Halaman 2Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan Saksisaksi Penggugattelah terbukti fakta sebagai berikut:1.

"S$ 1 & & $,&8*ISP '&SS" *ITIS& + *S, & SS, SUHFS *!SSSER .!). )18 nox xITsrys" , & S, .! '& & S" .& #5 )" +&"(S ,&&N#S" INH#S" 25" 35 35 +! * 25 Po *ITGg )! & $" ! , " +! # YU WEES S"HESS "1 *S S (S"# , HES *!)S S"# 13S, "1 + *S, *S" *!ISS $ & )! &$ '!%SS, + ,$) 13S, +& &* ,&'&N#SS" 16S, *SSo "# OL" N#ESS)S" ,S) S$" )128 '$'B Sk NH1S) )!S&S #S *& S, 7! &*S,S I" S$ S$ )S" )! &S TISS, + ,! St+ $) 3! ,S* %1&6 & O $,&"1S#$ $ *%$ 1)! S$$" *2S* Sn +$1.5 $ $$" $$*sets !"

I1SP'&SS" *ITIS& + *%, S, SU"##ES )! &S 7158, + ,$)oa) W * s" *! we ! S +! e!). )s" xITsSrTysm !.! Ss & s" i #S )S%3S& ! ; W +&"(S re &NES" wesS38 Ww'S +! * 25 Po *ITGg )! & $" t , +! # YU WEES S"HESS TL! XS S (S"# , HHS *!1)S S"# 15S, 71 + *S, *S$" *1SS $ & )! &$ "ISS, + ,$) !%S, +& &* ,&'&N#HSs" 'SS, xSS wt on WHESS)S" r) s" )!2s SB S* we S + ,S) )!%&S #85 *& S, "! &*S,S5 !" 5 $ )S" )! &S "ISS, + ,S)S" oo! S+ S$) 3! ,$*Iwo 41 S"# 'S,25 'S&) 5 &) l *ITg 'SS, rims )$"3 &!, !

Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP sehingga Keputusan TUN in itis termasuk dalampengertian Pasal 2 butir e UU Nomor 9 Tahun 2004.e).

Asas Kecermatan (zorgruldig heids beginsel);Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor 70/G/2016/PTUNJKT.b.C.Asas Persamaan;Asas Kepastian Hukum.Bahwa Tergugat menyatakan menolak semua dalil gugatanPenggugat dan menyampaikan Jawaban terhadap Pokok Perkara sebagaiberikut:Keputusan TUN in itis tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.a)Bahwa dalildalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUNin litis bertentangan dengan perundangundangan yang berlakumerupakan dalil

Pasal 18Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal55 ayat (1) KUHPidana yang telah berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewjsde).** Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUNin litis dengan memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil sudah sesuai dengan aspek prosedurpembentukkan suatu Keputusan TUN.f) Aspek Substansi:Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan in /itis telahHalaman

Keputusan TUN in /itis tidak bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB):Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan TergugatmelanggarAsas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut:1. Asas Kecermatan;2. Asas Persamaan;3. Asas Kepastian Hukum;Bahwa terhadap dailildalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabansebagai berikut:Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Perkara Nomor 70/G/2016/PTUNJKT.a.

Ilyas Lubis,karena secara substantif apa yang dijatuhnkan dalam objek gugatantelah memenuhi maksud dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU 5/2014serta Pasal 9Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah olehPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013.e Asas Kepastian Hukum:Bahwa Penerbitan Keputusan TUN in /itis tidak melanggar asaskepastian hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugatdengan alasan sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan asas

Keputusan Komisi Pemilinan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan umum ;Bahwa, dalam konsideran butir a Keputusan TUN in /itis, menyatakan :Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor : X.121.81/24/SJ,tanggal 18 Februari 2014, antara lain mengusulkan pengesahanpengangkatan pasangan calon terpilin Gubernur dan Wakil GubernurMaluku Masa Jabatan Tahun 20142019, atas nama Ir. Said Assagaffdan Dr.

AdamLatuconsina, M.Si dalam putusan perkara Nomor : 5/PHPU.DX1I/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknyamenyatakan:Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.Dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan adanyahubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian langsungyang dialami oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugatdalam gugatan a quo akibat berlakunya Keputusan TUN in /itis yangditerbitkan oleh Tergugat.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan asasasas umum pemerintahanyang baik ;Dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwapenerbitan Keputusan TUN in /itis telah melanggar Pasal 3 UUNomor 28 Tahun 1999, sedangkan ketentuan pasal peraturanperundangundangan tersebut merupakan pandangankonseptual/makna/konsep AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik.

Bahwa, dalam gugatan halaman 9 sampai dengan halaman 11pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan KeputusanTUN in itis bertentangan peraturan PerundangUndangan yaituPasal 1 Angka 6 Jo. Pasal 3 Jo.

Dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwapenerbitan Keputusan TUN in /itis telah melanggar Pasal 3 UUNomor 28 Tahun 1999, sedangkan ketentuan pasal peraturanperundangundangan tersebut merupakan pandangankonseptual/makna/konsep AsasAsas Umum Pemerintahanyang Baik.

Per022/A/JA/03/2011, maka Jaksa Agung RI (Tergugat) mempunyaikewenangan menerbitkan Keputusan TUN in itis Surat KeputusanJaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP186/C/A/JA/1 1/2015yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 18 Nopember2015.b.

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat pada huruf a dan b di atassecara yuridis prosedur penyampaian Keputusan TUN in /itis olehTergugat kepada Penggugat tidak menyebabkan keputusan TUNin litis menjadi batal karena permasalahan rentang waktupenyampaian/pemberitahuan Keputusan TUN in /itis dariTergugat kepada Penggugat tidak menjadi titik tolak pengujianHakim.8) Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidakdiberikan kesempatan mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya,melanggar Pasal

Keputusan TUN in /itis tidak melanggar Asasasas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB)Bahwa penerbitan Keputusan TUN /n /itis tidak melanggar AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana Penggugat dalilkan dalamgugatan halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan Keputusan TUN jnlitis bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan.Dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar atashukum karena:a.

Bahwa penerbitan Keputusan TUN in l/itis tidak bertentangan denganasas kepastian hukum karena telah dibuat sesuai dengan peraturanperundangundangan yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, Peraturan BKN No. 21 Tahun 2010, Perja No. Per022/A/JA/07/2011, dan Perja No.

Berdasarkan dalil Tergugat sebagaimana tersebut pada huruf a, b dancdi atas maka secara yuridis Keputusan TUN in /itis tidak melanggar Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).Halaman 73 dari 112 halaman. Putusan Nomor 256/G/2015/PTUN.JKTC.

pemeriksaanpersiapan dan berita acara persidangan, dianggap telahtermuat dan merupakan ~ satu kesatuan dalam putusanMenimbang, bahwa selanjutnya para pihak yangberperkara mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara diatasMenimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 23 November 2011telah menyampaikan Eksepsi eksepsi , oleh karenanya dalamsengketa jin /itis

Marannu Internasional Finance) / WishnuSoehardjo ( Direktur Utama ) / Hadiyanto Suyudi(Direktur) / Denny Susilo (Direktur) / Anton Soegiri( Komisaris Utama ) / Peter Jose Soehardjo (Komisaris),Surat Paksa Ketua Panitia Urusan Piutang Negara, NomorSP03/PUPNC.10/2010, tanggal O06 Januari 2011, (P 2, TMenimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 1 berkaitandengan masalah kewenangan absolut Pengadilan terhadapkeputusan keputusan objek sengketa in /itis , sebagaimanadiatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang Undang

lingkup hukumpublik/administrasi berdasarkan Undang Undang Nomor 49 PrpTahun 1960. serta bersifat konkrit, individual dan finalkarena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi atasanatau instansi lain, yang menimbulkan akibat hukum merugikankepentingan yang dikenai oleh keputusan keputusan' TataUsaha Negara tersebut (in CasuPSNQQUGAI) 5 ~ =m ce se ses wee see pee Dee De me eeMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas,menurut pendapat Pengadilan, surat surat keputusan objeksengketa in /itis

Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabatsemenda dan perian sesusuan serta itis syarat dan tidak ada kutipan aktalaftar di Kantor1986 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanLimo Kota Depok:3.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan dan uraian Tergugat diatas, maka sangatlayak dan pantas serta adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in /itis untukmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diteirma niet ontvankelijke verklaard) ;2. Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aanhoedaniaheid) Berdasarkan Persona Standi In Judicio Penaauaat; 2.1.

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian penjelasan dan uraian Tergugat diatas, maka sangat layakdan pantas serta adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in /itis untukmenolak gugatanHal 12 dari 48 Putusan No. 259/Pdt.G/2013/PN Jkt.Pst.Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidakdapat diteirma (niet ontvankelijke verklaard)3. Eksepsi Obscuur Libel Berdasarkan Saling Bertentanaan Antara PositaDenaan Petitum Guaatan Penaauaat ; 3.1.

Oleh karena itu sangat layak dan pantas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri JakartaPusat menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian Tergugat Dalam Eksepsi Posita Angka 1 diatas,Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in /itis untuk dapatnyamengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif dalam Putusan Akhir berdasarkan ketentuan Pasal 9

ayat (2) UUNo. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, atau apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara in /itis berpendapat lain maka Tergugat mohon agar Majelis Hakimmengabulkan Eksepsi Tergugat Dalam Eksepsi Posita Angka 2 dan 3 diatas berdasarkan ketentuan Pasal136 HIR, atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in litis berpendapat lain makaTergugat akan menjawab, menanggapi, menyanggah, dan atau Hal 14 dari 48 Putusan No. 259/Pdt.G/2013

Bahwa in perpetuum sangat layak dan pantas apabila Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara in /itis untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalilP'SMGQ QU GAL; ~~ nn nnn nnn nn erBahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Posita Angka 3, 4, dan 5, Tergugat menyatakan menolakdan tidak sependapat dengan dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dijelaskan di bawah ini:4.1. Bahwa benar Penggugat mempunyai aturan dalam hal Renovasi sesuaidengan sebagal DEriKut!

Putusan Nomor 328 K/TUN/2017Bahwa mohon diperhatikan dan dicermati oleh Majelis Hakim,penerbitan objek sengketa in /itis merupakan pelaksanaan dari SKBPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2015sebagaimana juga telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.Sehingga dengan demikian seharusnya SK BPN Provinsi SulawesiSelatan Nomor 03/Pbt/BPN73/2015 yang menjadi dasar penerbitanobjek sengketa in litis harus dinyatakan batal dan dicabut terlebihdahulu, baru kemudian Penggugat dapat mengajukan

Karena seharusnyaPenggugat menunggu terlebih dahulu hasil pengujian dasar penerbitanobjek sengketa in /itis yaitu SK BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor03/Pbt/BPN73/2015, dan hasil kepemilikan yang sah menyangkut objeksengketa atas tanah Jalan Botolempangan Nomor 49 Makassar di BadanPeradilan Umum ;10.Bahwa lebih lanjut berdasarkan pada yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam perkara Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24Februari 1998 juncto Perkara Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 FebruariHalaman

Putusan Nomor 328 K/TUN/201718.Bahwa kepentingan Penggugat selayaknya dihubungkan denganpenerbitan objek sengketa in /itis.

Namun padafaktanya, Penggugat yang menjadi pihak Penggugat dalam perkaraNomor 67/PDT.G/2016/PN.MKS telah mengetahui perihal objek sengketain litis sejak tanggal 26 Mei 2016, hal tersebut dibuktikan denganketerangan Penggugat dalam pada Repliknya tertanggal 26 Mei 2016,dimana Penggugat telah menyebutkan secara tegas dan jelas mengenaiobjek sengketa in itis;22.Bahwa dalam replik Penggugat tersebut, Penggugat secara tegasmenyatakan telah mengetahui objek sengketa in /itis dari papan bicarayang di lokasi

Penggugatterbukti telah mengetahui objek sengketa in litis sejak tanggal 26 Mei2016, namun pengajuan gugatan pembatalan objek sengketa in /itis barudiajukan pada tanggal 2 September 2016 ;24.Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, memiliki kaidah hukumsebagai berikut :Halaman 27 dari 36 halaman.